KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Revisi UU MD3 buka Celah Money Politics


SUARA MERDEKA – Kamis, 17 Juli 2014

  • Ketua DPRD Jateng Tetap dari PDIP

SEMARANG – Penentuan ketua DPR dari partai pemenang pemilu legislatif (Pileg) pada awalnya didasarkan pada semangat untuk menghindari praktik politik uang.

Namun dengan Revisi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), celah itu terbuka lagi. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, dirinya paham betul semangat UU MD3 2009, karena pada waktu itu dirinya adalah ketua panitia khusus rancangan undang-undang (Pansus RUU) tersebut.

“Spiritnya dulu kenapa ketua dewan ditentukan partai pemenang, intinya mengurangi potensi politik uang. Itu berkali-kali runyam hanya karena memilih pemimpin,” katanya di Gubernuran, Rabu (16/7).

Ganjar mengaku heran mengapa semangat yang sudah bagus tersebut kini diubah. Sebab soal siapa yang menjadi ketua Dewan sebenarnya bukan persoalan krusial karena tidak berperan sebagai penentu keputusan.

Di negara lain, malah tidak ada istilah ketua. Yang ada hanya juru bicara. “ Tidak bisa memerintah atau memutuskan. Semua harus dibahas bersama anggota. Saya heran, mengapa berubah karena dulu ketika membahas itu sepakat bulat. Apalagi teman-teman dari Partai Demokrat,” katanya.

Jangan Diam

Ganjar berpendapat, revisi UU MD3, khususnya pada pasal ketua Dewan dipengaruhi kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Ganjar sepakat jika revisi UU MD3 itu diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Itu mungkin sikap-sikap emosional anggota DPR yang dipengaruhi kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam pilpres,” katanya.

Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmoko menyatakan, Revisi UU MD3 tidak mempengaruhi penentuan ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian ketua DPRD Jateng tetap dari PDIP sebagai pemenang Pileg.

Revisi tersebut, lanjut Heru, merupakan akibat dari dinamika politik. Ketika ada pihak yang kalah di satu kompetisi, maka akan berusaha menang di kompetisi lain. “Itu naluri politik. Kalah di sisi satu, ingin menang di sisi yang lain. Naluri politik kan naluri manusia,” katanya.

Wakil Gubernur Jateng itu menyatakan mendukung judicial review ke MK. Menurutnya secara logika politik wajar jika partai pemenang pemilu memimpin DPR. “Sudah berjalan sejak dulu, kenapa berubah ya karena ada kepentingan. Ada yang mau ngakali, jadi yang diakali jangan diam saja,” tegasnya.

Terkait siapa yang menjadi ketua DPRD Jateng, Heru mengaku belum mengetahui. “Biasanya kan ketua partai atau sekretaris, tapi dua-duanya tidak anggota Dewan provinsi. Jadi ya kami tunggu DPP saja,” katanya.(H68,J8)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/17/267713

18 Juli 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: