KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dugaan Keterlibatan AHK Semakin Terang


SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 18 Juli 2014

  • Kasus Korupsi Poyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 Kabupaten Rembang

SEMARANG, suaramerdeka.com – Saksi dari perwakilan perusahaan tambang di daerah Rembang mengaku bertanggungjawab memperbaiki kerusakan jalan yang dilalui di kawasan milik Perhutani. Setiap bulannya juga dikenai iuran untuk perawatan jalan yang sudah biasa dilalui armada pengangkut hasil tambang.

Freddy, Manajer Pengadaan dari PT Kurnia Arta Pratiwi menyatakan, setiap kerusakan jalan wajib diperbaiki oleh perusahaan penambang yang besarannya sudah ditentukan.

Siswanto, Manajer Operasional dari PT Rembang Bangun Persada pun mengakui, telah mendapatkan sosialisasi bahwa sebagai perusahaan yang memanfaatkan jalanan di wilayah Perhutani ini memiliki kewajiban dalam hal perawatan atau perbaikan.

”Pernah juga diminta tandatangan isinya mengenai partisipasi sumbangan bahan baku untuk perbaikan jalan. Ada orang dari PT Amir Hajar Kilsi (AHK) yang meminta katanya ini sebagai formalitas saja,” ujar Freddy dalam persidangan dengan terdakwa Agus Supriyanto, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang.

Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 senilai Rp 1,5 miliar.

Selain Agus, ada pula Abdul Mutaqin, terdakwa lainnya dalam kasus ini yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Dalam dakwaan jaksa sebelumnya, Agus dinilai menyalahi aturan karena proyek yang dianggarkan melalui dana PPID. Terdakwa sebagai kuasa pengguna anggaran menunjuk rekanan sebagai pelaksana proyek.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo, terdakwa Agus membantah telah mengarahkan para penambang untuk berpartisipasi dalam perbaikan. Kuasa hukum, Darmawan Budiharto sebelumnya menyatakan, sejumlah saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang cukup memperjelas keterlibatan AHK, perusahaan keluarga milik Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim.

Perusahaan tersebut diduga mengatur perputaran uang sebesar Rp 1,5 miliar untuk proyek peningkatan jalan antara Tegaldowo hingga Wonokerto. Menurut kajian BPKP Jateng, proyek peningkatan dan perbaikan jalan itu semestinya menggunakan dana perusahaan pengguna jalan tambang dan bukan dari dana PPID.

( Modesta Fiska / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/07/18/210019/Dugaan-Keterlibatan-AHK-Semakin-Terang

Iklan

18 Juli 2014 - Posted by | REMBANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: