KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Tangkap Bupati Karawang di Rumah Dinasnya

KOMPAS.com – Jum’at, 18 Juli 2014

dok.Humas
Kab.Karawang Bupati Karawang, Ade Swara, membuka secara resmi kegiatan Festival Seni Qasidah Se-Kabupaten Karawang Tahun 2012, Senin (24/12/20120)

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah diburu tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Kamis (17/7/2014) sore, Bupati Karawang Ade Swara akhirnya ditangkap di rumah dinasnya pada Jumat dini hari tadi.

Tim operasi tangkap tangan KPK sempat mencari Ade di berbagai lokasi di Karawang setelah sebelumnya menangkap lima orang.

Kepada Kompas, salah satu anggota tim operasi tangkap tangan KPK di Karawang menuturkan, Ade akhirnya diamankan sekitar pukul 02.00 dini hari.

Setelah mencari keberadaan Ade ke berbagai pelosok di wilayah Karawang, termasuk ke rumah dinasnya, tim KPK memutuskan untuk menunggu yang bersangkutan di rumah dinasnya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 02.00 dini hari tadi, Ade pulang ke rumah dinasnya dan langsung diamankan pihak KPK.

Kepada tim penyelidik KPK yang mengamankannya, Ade mengatakan, dia baru saja pulang setelah menghadiri sebuah acara. Tidak dijelaskan acara apa yang dihadiri Ade hingga dia pulang ke rumah dinas pada dini hari.

Ade langsung dibawa tim KPK ke Jakarta untuk dimintai keterangan. Saat ini, dia masih diperiksa tim penyelidik dari Direktorat Penyelidikan KPK. Status Ade saat ini masih terperiksa. KPK masih punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum Ade.

Ade Swara adalah Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Kabupaten Karawang pada Pilpres 2014. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah bahwa penangkapan tersebut terkait dengan pilpres sebagaimana sempat beredar saat operasi tangkap tangan diketahui publik.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/07/18/10555581/KPK.Tangkap.Bupati.Karawang.di.Rumah.Dinasnya

 

18 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Istri Bupati Karawang Ade Swara Diciduk KPK

TEMPO.CO – Jum’at, 18 Juli 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata menangkap Nurlatifah, istri Bupati Karawang Ade Swara. Nurlatifah turut dicokok penyidik KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK di Karawang. “Benar ada orang dengan identitas seperti itu,” kata seorang petugas KPK, Jumat dinihari, 18 Juli 2014. (Baca: KPK Buru Bupati Karawang Ade Swara)

Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan penyelidik dan penyidik lembaganya sedang mencari Bupati Karawang Ade Swara. Sebab, politikus Partai Golongan Karya itu tak berada di rumahnya di Karawang ketika operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK berlangsung.

“KPK melakukan operasi di daerah Karawang dan baru menangkap saudara dari bupati,” kata Johan di kantornya. Dalam operasi itu, KPK mengantongi barang bukti berupa uang dolar Amerika Serikat senilai miliaran rupiah.

Hingga pukul 00.30 WIB, operasi sudah dilakukan di dua tempat. Selain di rumah bupati–tempat saudara dari bupati dicokok, operasi dilakukan juga di sebuah mal di Karawang. “Ada lima orang yang ditangkap,” kata dia.

Johan belum memberikan detail operasi. Dia tak membenarkan, tetapi juga tak membantah ada suap terkait pengurusan lahan di Karawang yang hendak dibangun menjadi real estate. “Yang jelas ada dugaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh penyelenggara negara di Karawang,” kata Johan.

Lima orang yang digelendang ke gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, itu, menurut Johan, berstatus terperiksa. “Operasi yang dilakukan sejak pukul 13 WIB itu masih berlangsung,” kata dia.

MUHAMAD RIZKI | FEBRIANA FIRDAUS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/18/063593940/Istri-Bupati-Karawang-Ade-Swara-Diciduk-KPK

18 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Kabag Tata Pemerintahan Kota Tegal

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 17 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Setda Tegal Herviyanto Gunarso terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (17/7).

KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait penggeledahan rumah mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya yang ada di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat. Ikmal merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

Selain menggeledah rumah Ikmal, penyidik KPK juga menggeledah kediaman Rokayah ibu kandung Ikmal bos PO Dewi Sri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.

Seperti diketahui, KPK menetapkan mantan Wali Kota Tegal periode 2008-2013 Ikmal Jaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tukar guling tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal dengan swasta tahun anggaran 2012.

Ikmal selaku Wali kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/17/209846/KPK-Panggil-Kabag-Tata-Pemerintahan-Kota-Tegal

18 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Walikota Larang Pejabat Terima Parcel

PATI EKSPRES – Jum’at, 18 Juli 2014

  • Termasuk Katagori Gratifikasi

SOLO – Pejabat di lingkungan Pemkot Solo mulai dari kepala dinas, badan dan lembaga dilarang menerima parcel (bingkisan) dalam bentuk apapun menjelang Lebaran 2014. Hal itu ditegaskan Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo di Balaikota, Kamis (17/7) kemarin. “Kami menegaskan agar semua pejabat di lingkungan Pemkot untuk tidak menerima parcel dalam bentuk apapun. Karena masuk dalam katagori gratifikasi dan tidak dibenarkan,” tegas pria yang akrab disapa Rudy kepada wartawan.

Menurut dia, orang yang berhak menerima parcel adalah masyarakat kurang mampu atau fakir dan miskin. Apabila ada pejabat yang menerima parcel akan dilakukan pembinaan dan bisa dikenai sanksi. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pejabat yang menerima percel. Ia menambahkan, pemberian parcel kepada pejabat atau koleganya akan membuat penilaian pejabat menjadi subyektif.

“Orang itu kalau diberikan sesuatu  secara terus menerus pasti akan merasa tidak enak. Jadi alangkah baiknya parcel itu diberikan kepada masyarakat bawah. Bukan malahan diberikan kepada sesama pejabat pemerintah.” Rudy menjelaskan, larangan pejabat menerima parcel sesuai dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor  20 Tahun 2001, yang mengatur para pejabat publik untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

Pemberian parcel masuk dalam katagori gratifikasi dan tidak boleh dibenarkan dalam alasan apapun. Kendati demikian, Rudy memperbolehkan jika ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan parcel kepada staf atau bawahannya. Namun pemberian itu harus dilakukan dengan menggunakan uang pribadi. “Untuk itu, kami tegaskan kembali agar pejabat di lingkungan Pemkot untuk memperhatikan aturan itu.”

Sementara itu, Kepala Inspektorat Solo, Untoro mengaku akan melakukan pengawasan kepada para pejabat terkait pemberian parcel Lebaran. Apabila ada pejabat yang melanggar larangan itu maka akan dilakukan pembinaan. “Akan kita lakukan pengawasan kepada para pejabat. Jika ada pejabat yang menerima kami minta diserahkan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti.” Selanjutnya, jelas Untoro parcel yang diserahkan ke Inspektorat akan diberikan kepada masyarakat bawah. (bib)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/07/walikota-larang-pejabat-terima-parcel/

18 Juli 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Mantan Kades Pahesan Diduga Tilap Bantuan Petani

SUARA MERDEKA – Jum’at, 18 Juli 2014

  • Kasus APBDes dan Bansos

SEMARANG- Sejumlah saksi dari gabungan kelompok tani di Desa Pahesan, Kecamatan Godong mengaku tak pernah menerima bantuan sosial yang disalurkan terdakwa Sujadi Sholeh, mantan Kades Pahesan Godong Grobogan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, para saksi di antaranya Sulipan, Sugianta dan Suparno menyatakan, bantuan uang itu tidak pernah sampai kepada kelompok tani. ”Kami tidak pernah menerima (bantuan desa),” kata Ketua Gapoktan Suradadi Makmur, Sugianta di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo.

Saksi lain, Tarmuji yang bekerja sebagai sopir desa mengaku menerima sisa uang Rp 11 juta dalam dua tahap dari terdakwa setelah membeli mobil Espass keluaran tahun 1995 senilai Rp 39 juta. Mobil ini dipakai untuk inventaris dan mobil ambulans desa. Uang sebesar Rp 11 juta digunakan untuk perawatan seperti membeli empat ban untuk mengganti ban asli yang sudah gundul, memasang kaca film, velq, dan lain sebagainya.

Keperluan lain seperti bahan bakar bensin juga menggunakan uang tersebut namun tidak ada pertanggungjawabannya. ”Totalnya berapa saya lupa nggak dicatat. Seperti beli bensin itu kalau antarwarga yang sakit juga mereka nggak pernah beri uang bensin, itu saya ambilkan dari uang tadi. Ada juga uang untuk makelar mobilnya belum dimasukkan,” ujar Tarmuji.

Apitan Desa

Sementara Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Agus Subagya yang dimintai keterangan soal pelaksanaan tradisi apitan desa menyatakan, masyarakat membawa makanan sendiri dari rumah.

Dengan demikian tidak diperlukan dana dari pemerintah desa dalam acara tasyukuran dan tahlilan karena makanan dari rumah itu dimakan bersamasama. Namun terdakwa meyakinkan majelis bahwa dirinya selaku penanggungjawab desa juga menyajikan makanan kecil di luar yang dibawa masyarakat.

”Ada makanan kecil juga buah yang diberikan waktu apitan,” kata Agus. Sujadi yang menjabat sebagai Kades Pahesan selama 18 tahun itu diduga korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun 2009-2012 dan APBDes 2009-2011 sehingga merugikan uang negara sekitar Rp 63 juta.

Terdakwa diduga menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi seperti dari dana Bansos tahun 2009-2012 yang dialokasikan untuk kelompok tani untuk pengendalian hama tikus, pembangunan TPQ Al Kautsar dan Jamaah Ar Ruah.

Begitu juga dana APBDes 2009-2011 yang digunakan untuk pembangunan pagar dan gapura masjid serta pengadaan urukan jalan di depan masjid. Diperkirakan uang yang disalahgunakan tersangka dari dana Bansos dan APBDes mencapai Rp 63 juta. Sidang kasus ini akan dilanjutkan pada 24 Juli mendatang. (J14,J17-72)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/18/267747

18 Juli 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Bupati Karawang Ikut Dibawa ke KPK

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 18 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Bupati Karawang Ade Swara ikut dibawa ke kantor Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Ade dibawa menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan petugas KPK. ”Sudah di dalam (pemeriksaan, red),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jumat (18/7).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Suara Merdeka, Ade tiba di kantor KPK sekitar pukul 02.30 Jumat dini hari. Pada malam Jumat KPK juga mengamankan dua orang dari rumah Bupati Karawang Ade Swara.

”Dua orang diamankan di rumah Bupati, setahu saya salah satunya saudara Bupati Karawang,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Jumat dini hari.

Dia mengatakan, tiga orang lainnya diamankan di sebuah pusat perbelanjaandi daerah Karawang selepas buka puasa. Sehingga total ada lima orang yang diamankan petugas KPK. ”Ada sekitar lima orang yang diamankan penyidik KPK,”kata Johan.

Johan menjelaskan, selain kerabat bupati, pihak KPK juga mengamankan pihak swasta. Dia menegaskan, Bupati Ade tidak termasuk yang diamankan. ”Tapi masih kami kembangkan,” ujarnya.

( Mahendra Bungalan / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/18/209971/Bupati-Karawang-Ikut-Dibawa-ke-KPK

18 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala Disdikpora Banjarnegara Tersangka

PATI EKSPRES – Jum’at, 18 Juli 2014

  • Korupsi Dana Rehab Ruang SD

SEMARANG – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng menetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Banjarnegara berisial MH, sebagai tersangka. Menyusul dua tersangka lain yang lebih dahulu telah ditetapkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana rehab ruang kelas rusak berat pada 97 Sekolah Dasar (SD) di Banjarnegara.

Dua tersangka lain adalah SS dan SH. Pada saat kasus dugaan korupsi tersebut mencuat Juli 2013 lalu, SS merupakan Kasi Sarpras Dindikpora Banjarnegara dan SH menjabat sebagai Kabid TK dan SD di Dindikpora Banjarnegara. Adapun berkas keduanya dinyatakan sudah lengkap dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jateng.

“Untuk berkas SS dan SH sudah lengkap dan akan dilimpahkan. Dua tersangka dan barang bukti juga akan diserahkn ke Kejati Jateng,” kata Direktur Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Purbohadijoyo, di Markas Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Kamis (17/7).

Untuk diketahui, dana rehab ruang kelas rusak berat pada 97 SD tersebut bersumber dari APBN tahun anggaran 2012. Total dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp 17 miliar dengan pembagian yang berbeda untuk tiap sekolah sesuai dengan kerusakan. Dalam pelaksanaannya, tersangka telah melakukan pungutan sebesar 5 persen terhadap dana tersebut di tiap sekolah. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp 803.088.439.  “Jumlah itu sudah sesuai dengan audit dari BPK,” terang Djoko.

MH ditetapkan sebagai tersangka sejak dua pekan lalu. Itu setelah penyidik mengantongi bukti kterlibatan dan juga keterangan dari dua tersangka sebelumnya. Terkait keterlibatan MH dalam kasus tersebut,  Djoko menjelaskan bahwa MH diduga telah menyetujui adanya pungutan sebesar 5 persen terhadap dana rehab ruang kelas rusak berat di setiap sekolah. 

Sejauh ini persetujuan tersebut masih secara lisan dan masih terus ditelusuri oleh penyidik. “Kami akan kejar tentang timbal balik apa yang didapatkan MH dari dua tersangka sebelumnya,” paparnya.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus, AKBP Agus Setyawan, menambahkan dana rehab tersebut merupakan dana alokasi khusus (DAK) yang apabila tidak dapat digunakan pada tahun itu juga, masih dapat digunakan pada tahun berikutnya. Namun untuk pelaksanaannya, tersangka telah meminta pungutan sebesar 5 persen dari dana rehab tersebut.

Tindakan itu tidak sesuai dengan petunjuk teknis  pelaksanaan rehab sekolah. “Anehnya ada sekolah yang masih layak juga mendapatkan dana rehab. Sehingga mengharuskan pihak sekolah untuk mengganti sarana, padahal sarana itu masih sangat layak pakai,” imbuhnya.

Dalam kasus tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12e Uuu no 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Guna memberatkan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 110 juta, empat notebook, dan sebuah CD duplicator. (har)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/07/kepala-disdikpora-banjarnegara-tersangka/

18 Juli 2014 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

Akibat Nama Dicatut, Nasabah Di-blacklist

SUARA MERDEKA – Jum’at, 18 Juli 2014

  • Kasus Dana PD BKK Kendal Rp 1,2 Miliar

SEMARANG- Salah satu saksi nasabah Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kendal, Yeni Nurviana terkena apes. Pasalnya, akibat pinjaman kredit fiktif menggunakan namanya yang diduga dilakukan terdakwa Pulanggeni Maherbudi, pegawai BKK Kendal, dirinya diblacklist BI, sulit meminjam di perbankkan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, saksi Yeni mengaku pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp 10 juta kepada terdakwa yang bertugas di bagian kredit.

Namun ternyata pengajuan itu ditolak dan berkas persyaratan juga tidak dikembalikan. Yang mengejutkan enam bulan kemudian petugas BKK mendatangi saksi dan menyatakan bahwa telah terjadi tunggakan pembayaran hingga enam bulan di mana angsurannya sekitar Rp 350 ribu/bulan.

‘’Ya saya kaget wong pinjaman ditolak, tiba-tiba dikasih tahu ada tunggakan segitu besar. Jelas rugi, kemarin mau pinjam di Bank Mandiri juga nggak bisa karena nama saya diblacklist. Padahal saya tidak pernah dapat kredit serupiah pun, tidak tahu juga sekarang sudah bisa pinjam lagi ke bank atau belum,’’ ungkap pegawai Kecamatan Kendal itu di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto, Kamis (17/7).

Tiga Saksi

Dalam sidang kali ini hadir pula tiga saksi lain yakni Imam, Titin Sumartini dan Retno Agustina. Imam yang mengaku sudah langganan meminjam di BKK Kendal pernah mengambil kredit Rp 14 juta pada bulan Maret 2012 dengan angsuran Rp 450 ribu/bulan. Ketika sudah dilunasi pada bulan April, ternyata ia dinyatakan masih berutang pada BKK.

Begitu pula dengan saksi Titin Sumartini yang meminjam Rp 60 juta di tahun 2010. Pada bulan Desember 2012, saksi menutup sisa utang sekitar 27,6 juta. Namun tiga bulan berikutnya, saksi dihubungi bendahara gaji yang mengatakan ada tagihan.

‘’Ya katanya saya masih punya utang Rp 27 juta padahal sudah dilunasi semua. Untuk urusan kredit itu dengan terdakwa,’’ papar Titin. Saksi Retno Agustina yang bekerja sebagai bendahara gaji Kecamatan Kendal mengaku, setiap bulannya setelah tanggal 1 biasanya ia menyetorkan uang angsuran dari pegawai yang meminjam ke BKK sesuai dengan daftar. ‘’Biasanya untuk urusan itu dengan Pak Pulanggeni rutin setelah gajian.

Tapi setahu saya, ada yang sudah lunas tapi koq masih ditagih lagi,’’ paparnya. Kasus ini bermula dari dugaan penggelapan dana setoran kredit serta penggelembungan pinjaman dana dari nasabah PD BKK Kendal. Kerugian yang terjadi akibat kasus ini besarnya sekitar Rp 1,2 miliar.

Uang cicilan kredit nasabah ini diduga tidak dimasukkan ke kas dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Plt Pemasaran. Selain itu terdakwa juga melakukan pengajuan kredit fiktif. Dalam hal ini, terdakwa diduga meminjam nama untuk pengajuan kredit tanpa sepengetahuan pemohon. (J14,J17-72)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/18/267759

18 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Agar Persaingan Usaha Sehat, KPPU-KPK Teken Mou

BERITA KPK – Rabu, 16 Juli 2014
KPPUMOU-kecilDalam pemberantasan korupsi, KPK meyakini tidak bisa berjalan sendirian. Dibutuhkan sinergi dan kerjasama dengan semua pihak agar upaya itu menyentuh banyak lini. Termasuk dunia usaha, dimana para pengusaha kerap terlibat dalam sejumlah kejahatan korupsi.
 
“Kita melihat bahwa problem yang terjadi di negeri ini banyak sekali yang bersentuhan dengan dunia usaha: monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bermuara pada pelanggaran atau merugikan ekonomi secara luas dan ini sangat identik dengan tindak pidana korupsi karena mengakibatkan ekonomi negara kita menjadi terganggu,” papar Ketua KPK Abraham Samad, Senin (14/7). Oleh karena itu kerja sama ini menjadi suatu langkah yang sangat strategis ke depan.
 
Karena itu, KPK bersama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Dari kerja sama ini, Abraham berharap kedua lembaga bisa saling bertukar informasi sehingga kejahatan-kejahatan dapat kita deteksi sedini mungkin.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, nota kesepahaman ini bertujuan terutama untuk mencegah dan memberantas korupsi di lembaga usaha yang ada di bawah pengawasan KPPU. Sebab, “Fungsi KPPU yang terkait dengan persaingan usaha tak bisa dilepaskan dari pengadaan barang dan jasa di pemerintah,” katanya.

Harapan yang sama juga disampaikan Ketua KPPU Muhamad Nawir Messi, bahwa dalam kecurangan persaingan usaha kami meyakini ada kerugian pasar dan kerugian negara. “Mudah-mudahan MoU ini menjadi basis yang kuat untuk memulai membangun kerjsa sama dalam rangka menghentikan kerugian ekonomi,” katanya.

Nawir menghitung, dari kerja sama ini pula, ia berharap mampu menyelamatkan kerugian negara hingga 150 triliun rupiah setiap tahun. “Dari sisi persaingan usaha juga tentunya akan sangat positif,” katanya.
Sumber : http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/1972-agar-persaingan-usaha-sehat-kppu-kpk-teken-mou
 
(Humas)

18 Juli 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Ganjar Larang PNS Mudik Pakai Mobil Dinas

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 16 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan para PNS dilarang mudik menggunakan mobil dinas. Dari pejabat tinggi hingga rendah harus menggunakan mobil pribadi untuk mudik.

Menurut Ganjar, aturan tersebut berlaku untuk seluruh PNS di Indonesia karena larangan berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). “Kalau pemprov sudah (diumumkan larangan mobil dinas untuk mudik, red) oleh pak Sekda. Dan kalau tidak boleh ya jangan dilakukan, saya minta taruh di ‘pool’ saja mobil dinasnya,” katanya, di Gubernuran, Rabu (16/7).

Ditanya tentang Bupati Kabupaten Semarang Mundjirin yang membolehkan penggunaan mobil dinas, Ganjar menyatakan hal itu adalah urusane daerah masing-masing. “Kalau kabupaten ya biar diurus bupati, wes do ngerti aturan kabeh,” tegasnya.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/16/209768/Ganjar-Larang-PNS-Mudik-Pakai-Mobil-Dinas

18 Juli 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: