KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tidak Ada Ampun bagi Pemalsu C1


SUARA MERDEKA – Rabu, 16 Juli 2014

Tidak Ada Ampun bagi Pemalsu C1

  • KPU Teliti Akurasi 90 % yang Masuk

image
SM/AntaraLAPOR KPK: Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Haris Azhar memberi keterangan kepada wartawan di kantor KPK setelah melapor dan memberi dukungan untuk pengusutan dugaan politik uang dan kecurangan dalam Pilpres 2014 yang melibatkan kepala daerah dan birokrat, Selasa (15/7). (58)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menutup mata terkait data formulir C1 yang diunggah ada kesalahan karena unsur kesengajaan. Hal itu diungkapkan menyusul temuan formulir C1 bermasalah di Sampang, Madura  dan Kelapa Dua, Tangerang. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya akan menindak secara internal setiap penyelenggara yang terbukti curang. “Misal ada permainan penyelenggara, akan diproses. Kami tidak ada ampun untuk penyelenggara, baik etika dan pidana, bahkan hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai rekap selesai,” kata Ferry di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).

Ferry mengatakan, secara bersamaan masyarakat juga perlu objektif terhadap temuan C1 bermasalah. Bahwa formulir bermasalah yang ditemukan itu sangat sedikit dibandingkan dari jumlah TPS secara nasional. “C1 yang kita upload kan bentuk transparansi kita. Kalau memang ada kekeliruan laporkan saja ke kami. Mohon tidak digeneralisasi, seakan-akan karena satu kasus semua kasus sama. Padahal kita ada 478.828 TPS. Kalau ada kesalahan kita koreksi, kita tidak tutup mata. Ini jadi catatan kami untuk ditindaklanjuti,” imbuh Ferry.

Ia mencontohkan, pada kasus 17 formulir C1 dari TPS Sampang yang memuat data kolom perolehan suara Jokowi-JK kosong. Begitu juga dengan temuan C1 janggal lain, seperti di Kelapa Dua, Tangerang yang sudah diklarifikasi KPU. “Jadi itu memang perlu jadi perhatian kita semua, inilah upaya (evaluasi) yang kita lakukan. Bahkan ada situs khusus yang menginventarisasi masalah, saya rasa itu patut diapresiasi,” ucap mantan ketua KPU Jabar itu.

Terkait kasus di Sampang, pihaknya telah melakukan investigasi. “Kami sudah kontak KPU Jatim, informasinya  sudah menindaklanjuti untuk mengumpulkan informasi terkait soal itu,” kata Ferry Kurnia.

Ferry yakin KPU Jatim sudah mengumpulkan jajaran KPU kabupaten, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), bahkan KPPS-nya untuk dimintai keterangan. “Ini memang riil pilihan rakyatkah? Atau itu memang ada sesuatu, kami belum tahu informasinya. Tentu saja nanti klarifikasi dari KPU Jatim,” ujarnya.

Saat ditanya apakah di Sampang akan digelar pemungutan suara ulang, Ferry juga belum dapat menjelaskan. Menurutnya, hal itu tergantung apakah memang terjadi pelanggaran atau masalah teknis lainnya. “Kalau ada problem nanti kami lihat rekomendasi dari Panwas,” katanya.

Ferry menambahkan, Sampang bersama dengan Kabupaten Nias merupakan daerah yang bermasalah pada waktu Pemilu Legislatif. Meskipun demikian, dia tetap membuka peluang suara riil masyarakat di sana benar-benar tertuju pada satu calon tertentu seluruhnya. “Kalau di Papua kan ada noken (keterwakilan) seperti itu. Kami menunggu informasi saja soal itu,” katanya.

Wakil Ketua Pengarah Pemenangan Prabowo-Hatta Provinsi Bali, I Made Mudarta menuturkan, di Pulau Bali ada enam TPS, di mana Joko Widodo-Kalla meraup suara 100 persen. Artinya, Prabowo-Hatta sama sekali tak mendapatkan suara. “Ada enam TPS. Dua TPS di Kabupaten Gianyar dan empat TPS di Kabupaten Tabanan,” kata Mudarta.

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran pengaruh tokoh adat setempat yang kuat. Hal yang dianggap janggal oleh kubu Prabowo-Hatta itu baru dilaporkan ke KPU, sehingga belum ada penanganan.

Bukan Intervensi

Sementara itu Ketua Husni Kamil Manik mengaku telah ditelpon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun Husni menolak anggapan telepon tersebut disebut bentuk intervensi terhadap independensi KPU sebagai penyelenggara Pilpres 2014. ’’Memang dominasi percakapan dari Presiden, begitu pula inisiatif percakapan itu dari Presiden. Saya mendengarkan dan merespons. Tapi ini adalah masukan dan saran saja,’’ kata Husni.

Menurutnya, telepon Presiden Yudhoyono itu jangan diartikan terlalu jauh. Presiden juga menekankan posisinya sebagai Kepala Negara. ’’Saya sampaikan sudah melaksanakan seperti apa yang disarankan,’’ tambah Husni.

Dikatakan, salah satu saran yang telah dilaksanakan KPU adalah memanggil perwakilan pasangan calon, agar bersama-sama mengawal perhitungan suara dengan benar demi mencegah terjadinya kecurangan saat penghitungan suara. Dia menambahkan, sebenarnya kesadaran para sukarelawan dan saksi-saksi pasangan calon dalam mengawal proses perhitungan suara sudah nampak, dalam arti semua pihak sudah tergerak secara sadar dan merasa butuh mengawal suara pasangan calon yang mereka dukung.

Lapor KPK

Husni menjelaskan, saran atau masukan dari banyak pihak termasuk yang ada di sosial media, sudah banyak yang dibaca dan diterima KPU untuk ditindaklanjuti, termasuk adanya laporan kejanggalan. Dia meminta publik tak lelah melaporkan hal-hal yang dirasa janggal seperti halnya yang terkait dengan formulir C1. Pihaknya telah menerima pengunggahan formulir C1 atau hasil rekapitulasi tingkat tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 90 persen. Kini KPU tengah meneliti keaslian dan akurasi formulir tersebut.

Dua kebutuhan utama yang diperlukan KPU adalah percepatan penampilan informasinya, dan keakuratan. ’’Namun yang perlu kami apresiasi, perolehan formulir C1 kali ini lebih cepat dibandingkan saat perekapan data pemilu legislatif lalu,’’ kata dia.

Sementara itu KPK menyatakan membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada temuan tentang politik uang dalam Pilpres. Sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, melaporkan dugaan politik uang ke kantor lembaga antikorupsi itu. “Kami melaporkan beberapa model kejahatan. Seperti politik uang dan intimidasi. Tapi dalam konteks ini yang terkait dengan KPK, yaitu politik uang,” kata salah seorang anggota koalisi, Haris Azhar di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel.

Haris dan tim menemukan adanya dugaan permainan uang, yang melibatkan kepala daerah. Aparat di bawah kepala daerah juga terindikasi ikut bermain. “Beberapa yang umum misalnya seperti soal pengucuran uang ke beberapa kepala daerah dan juga mesin birokrasinya untuk dilakukan penekanan,” ujarnya.

Haris mengatakan, koalisi mengapresiasi langkah KPK yang berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kini, koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bergerak. Jubir KPK Johan Budi menyatakan, apabila ada laporan mengenai permainan politik uang yang melibatkan penyelenggara negara yakni kepala daerah atau pejabat penyelenggara pemilu, maka itu menjadi wilayah kerja KPK. “Itu menjadi domain KPK, jika menyangkut penyelenggara negara,” kata Johan. (F4.dtc-25,80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/16/267607

Iklan

16 Juli 2014 - Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: