KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Menteri Helmi Diperiksa Dua Jam


SUARA MERDEKA.com – Rabu, 16 Juli 2014

 

image

JAKARTA, suaramerdeka.com – Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmi Faishal Zaini menjalani pemeriksaan selama dua jam dalam penyidikan perkara dugaan suap pengurusan proyek tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

“Ditanya terkait dengan tupoksi sebagai menteri PDT, saya sampaikan tupoksinya pertama koordinasi antara kementrian lembaga, kedua perumusan kebijakan,” ujar Hilmi di Gedung KPK, Rabu (16/7).

Dia menambahkan, dirinya juga menjelaskan soal tugasnya melakukan upaya-upaya untuk mengurangi disparitas antar wilayah, terutama pengentasan status di tingkat kabupaten. “Jadi kita dapat mandat dari poresiden untuk mengentaskan 50 kabupaten tertinggal, alhamdulillah PDT di menteri keuangan dan Bapenas ada 10 kabupaten yang sudah dientaskan,” ujar Hilmi.

Seperti diketahui, kemarin, KPK memanggil Staf Khusus Menteri PDT, Muamir Muin Syam. Tetapi menurut Johan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa itu mangkir. Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Deputi V bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT Lili Romli, Deputi 1 Kementerian PDT Suprayoga Hadi, Asisten Deputi Urusan Daerah Rawan Konflik dan Bencana Simon, dan Kepala Sub Bidang Evaluasi Daerah Rawan Konflik dan Bencana M Yasin.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di ruangan Deputi 1 PDT. KPK menetapkan Bupati Biak sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk mendapatkan proyek penanggulangan bencana pembuatan tanggul laut. Selain Yesaya, KPK juga menetapkan Teddy Renyut dari pihak swasta sebagai tersangka.

Yesaya dijadikan tersangka karena menerima uang dari Teddy. Kepada Yesaya, KPK menerapkan Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Teddy, selaku pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/16/209726

16 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: