KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Korupsi GOR Kridanggo Dinyatakan P21

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 16 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Berkas perkara dugaan korupsi pembangunan GOR Kridanggo, Salatiga dengan tersangka pemilik PT Tegar Arta Kencana, Agus Yuniarto dan mantan Bendahara KONI Kota Salatiga Joni Setiadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) telah dinyatakan rampung atau P21 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Selanjutnya, berkas perkara berikut tersangka tersebut dilimpahkan ke jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Salatiga.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng Eko Suwarni menyatakan, pelimpahan berkas itu telah dilakukan pada Senin (14/7). “Sudah lengkap, berkas berikut tersangka telah kami limpahkan ke jaksa penuntut umum,” katanya, Rabu (16/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati menetapkan Agus dan Joni sebagai tersangka pada Februari lalu. Sebulan kemudian, keduanya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang.

Tersangka dinilai melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi. Perkara ini terjadi dalam pembangunan GOR Kridanggo pada 2011 yang didanai Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 3,94 miliar. Proyek yang dikerjakan PT Tegar Arta Kencana Suruh Kabupaten Semarang selaku pemenang lelang itu diketahui tak sesuai dengan perjanjian dan acuan teknis.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Heru Wismanto membenarkan perkara kliennya sudah dilimpahkan ke Kejari Salatiga. Pihaknya akan mengikuti proses hukum selanjutnya setelah pelimpahan tersebut. “Kami ikuti proses hukum saja,” tandasnya kepada wartawan.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/16/209764

16 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Lima Terdakwa Dituntut 2,5 Tahun Penjara

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 16 Juli 2014

  • Dugaan Korupsi Proyek Normalisasi Sungai Sendangsari Cilacap

SEMARANG, suaramerdeka.com – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Cilacap menuntut lima terdakwa yang terkait kasus dugaan korupsi pada proyek normalisasi sungai Sendangsari Cilacap masing-masing dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Selain itu para terdakwa diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Kelima terdakwa itu adalah M Muslim (pejabat pelaksana teknis kegiatan-PPTK), Kusmiharto (pengawas lapangan), dan panitia pemeriksa pekerjaan yang terdiri atas Anwar Subianto, Bambang Siswanto (PNS Dinas Bina Marga dan ESDM), dan Aji Sambodo (PNS Dinas Cipta Karya).

“Memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 2 tahun 6 bulan serta denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan,” kata jaksa penuntut Jonathan Markus di hadapan majelis hakim yang diketui Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (16/7).

Dalam kasus proyek normalisasi yang dibiayai dari APBD Cilacap Tahun 200 senilai Rp 1 miliar lebih ini telah terjadi kerugian negara sekitar Rp 300 juta. Jaksa penuntut menilai para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

( Modesta Fiska / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/16/209766

16 Juli 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Kasus Ikmal Jaya: Pejabat BPN Bangka Belitung Diperiksa

SUARA MERDEKA – Rabu, 16 Juli 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bidang Pengaturan, Penguasaan, dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bangka Belitung (Babel) Hayu Susilo terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tukar guling lahan ’’Bokong Semar’’di Pemerintah Kota Tegal. ’’Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,’’ ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (15/7). Priharsa tidak menjelaskan kaitan Hayu dalam kasus ini.

Dia hanya mengungkapkan, Hayu diperiksa dalam kasus yang menjerat tersangka mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya. Selain Ikmal, tersangka lain dalam kasus ini adalah Direktur CV Tri Daya Pratama, Syaeful Jamil. KPK telah memintai keterangan belasan saksi. Mereka antara lain Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jateng Ahmad Muhdhor, mantan Wali Kota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, serta sejumlah pejabat dan pegawai Pemkot Tegal. KPK juga memeriksa Direktur PTCiputra Optima Mitra Rudyanto, Project Manager PT Ciputra Optima Mitra Alfa, kasir PTCiputra Optima Mitra Riulida Sinaga, pegawai PO Bus Dewi Sri Fery Yanto, dan Sih Wiryadi yang merupakan konsultan jasa penilai publik.

Menyalahgunakan Wewenang Ikmal selaku Wali Kota Tegal periode 2008-2013 merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam ruilslag tanah antara Pemkot dan CVTri Daya Pratama pada 2012. Ikmal diduga melakukan pembiaran pengalihan atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian Rp 8 miliar. Dalam penyidikan, KPK menggeledah rumah Ikmal di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat. Penyidik menyita sejumlah dokumen. KPK juga menggeledah rumah Rokayah, ibu Ikmal, bos PO Dewi Sri yang berlokasi di Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal. (J13-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/16/267597

16 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Penyidik Lacak Harta Sutan Bhatoegana

SUARA MERDEKA – Rabu, 16 Juli 2014

  • Sekjen DPR Diperiksa

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pembahasan APBN Perubahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2013 dengan tersangka mantan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana. Melalui pemeriksaan itu, KPK berupaya melacak harta kekayaan Sutan. Usai pemeriksaan, Winantuningtyastiti menjelaskan, gaji pokok Sutan Rp 4,2 juta per bulan. Adapun pendapatan kotor Sutan Rp 60 juta per bulan. ’’Sama dengan yang lain, gaji pokoknya Rp 4.200.000,’’ ujarnya, Selasa (15/7).

Selain soal gaji, dia juga ditanya mengenai kegiatan di DPR secara umum dan aktivitas Sutan selama menjadi anggota Dewan. Sutan Bathoegana ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Mei 2014. Dalam amar putusan atas mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada 29 April lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebutkan, Rudi pernah menyerahkan 200.000 dolar AS (lebih kurang Rp 2 miliar) kepada Sutan melalui anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat Tri Julianto.

Bagian dari Suap Uang itu merupakan bagian dari suap yang diberikan oleh Komisaris Kernel Oil Pte Ltd Simon Gunawan Tanjaya kepada Rudi untuk memperlancar ekspansi bisnis minyak dan gas. Suap kepada Rudi diberikan Simon melalui Deviardi, pelatif golf Rudi. Dalam persidangan juga muncul keterangan tentang penerimaan uang oleh Rudi, antara lain karena dia didesak membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno untuk memuluskan pembahasan anggaran ESDM di Komisi VII DPR. (J13,ant-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/16/267596

16 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sunardi Dipenjara 1,5 Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 Juli 2014

  • Korupsi Dana Subsidi Kemenpera

SEMARANG- Mantan direktur Korporasi dan Pertanahan Perum Perumnas, Sunardi divonis satu tahun dan enam bulan penjara dalam sidang kasus korupsi dana subsidi Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2006 untuk proyek pengadaan rumah bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (14/7).

Terdakwa juga diputus membayar denda Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Sunardi-red) satu tahun dan enam bulan.

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, uang yang dititipkan di BRI Karanganyar sebesar Rp 485 juta dirampas untuk negara,” tandas Ketua Majelis Hakim Mariyana saat membacakan putusan dalam persidangan. Putusan itu sama dengan tuntutan jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Slamet Widodo, yakni satu tahun dan enam bulan penjara.

Kantong Pribadi

Dalam kasus ini, Sunardi didakwa menerima gratifikasi dari uang subsidi Kemenpera. Saat itu terdakwa menjabat sebagai General Manager Perumnas Regional V Jateng. Adapun, total subsidi dari Kemenpera itu mencapai Rp 35 miliar. Sebesar Rp 485 juta dari total dana subsidi itu diduga mengalir ke kantong pribadi terdakwa.

Kasus ini diduga melibatkan mantan bupati Karanganyar Rina Iriani yang merekomendasikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera sebagai lembaga keuangan yang layak menyalurkan subsidi. Saat direkomendasikan, Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera Tony Haryono masih berstatus sebagai suami Rina Iriani (saat ini mantan). Selain merekomendasikan KSU Sejahtera, Rina diduga juga menggunakan dana subsidi tersebut untuk kepentingan pribadi.

Tony merupakan terpidana dalam perkara ini yang telah dihukum lima tahun dan 10 bulan penjara serta denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan. Ia juga harus mengembalikan kerugian negara senilai Rp 3,24 miliar. Adapun, dana gratifikasi yang mengalir ke Sunardi juga berasal dari Tony. Atas putusan tersebut, Jaksa Slamet Widodo menerima, sedangkan Sunardi masih pikir-pikir. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/15/267433

16 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Narto Terima Dihukum Dua Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 Juli 2014

  • Korupsi Kredit Fiktif Bank Jateng

SEMARANG -Mantan analis kredit Bank Jateng Cabang Semarang Narto divonis dua tahun serta denda Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan dalam sidang perkara korupsi kredit fiktif Bank Jateng di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (14/7).

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar didampingi dua anggota Erintuah Damanik dan Agus Priyadi. Atas putusan tersebut, Narto yang juga terpidana kasus serupa itu langsung menerima. “Menyatakan terdakwa Narto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama.

Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 50 juta, bahwa kalau denda tidak dibayar akan dikenakan hukuman setara tiga bulan,” tegas Jhon. Putusan hakim itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Isti Yas Joni, yakni lima tahun penjara. Karenanya, jaksa menyatakan pikir-pikir sebelum banding atau menerimanya.

Terdakwa Mengakui

Hakim mengaku telah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan sebelum memutus perkara terdakwa. Hal memberatkan, tindakan terdakwa dilakukan saat negara gencar melakukan pemberantasan korupsi. Adapun, pertimbangan meringankan jaksa ialah terdakwa mengakui perbuatannya.

Dalam sidang ini, Narto diputus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti diberitakan sebelumnya, Narto didakwa meloloskan permohonan kredit yang diajukan Direktur CV Enhat Yanuelva Etliana melalui beberapa perusahaan pinjaman.

Total Yanuelva menerima pencairan kredit sekitar Rp 4,7 miliar dari 12 pengajuan. Namun, jaminan berupa Surat Perintah Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diketahui dipalsukan yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cipkataru) Jateng, dan Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Perkara ini ditangani Polda Jateng. Sebelumnya atau pada Juli 2012, Narto juga telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan meloloskan 12 permohonan kredit beragunan dokumen fiktif di tahun 2011.

Saat itu Yanuelva dihukum 15 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta serta wajib mengganti kerugian negara Rp 39 miliar. Namun, dia buron sejak November 2012 dan hingga kini belum tertangkap. Kasus itu sendiri ditangani Kejati Jateng dengan obyek kredit dan jaminannya berbeda. (J17,J14-80 )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/15/267431

16 Juli 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Diperiksa 1 Jam, Rina Tak Ditahan

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 Juli 2014

  • Perkara Segera Dilimpahkan

SEMARANG – Usai menjalani pemeriksaan selama lima jam sejak pukul 09.30 hingga 14.30 di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Rina Iriani yang diperkirakan bakal ditahan karena berkas perkara sudah lengkap, masih melenggang bebas. Pekan lalu, Rina tak hadir memenuhi panggilan akibat sakit gangguan pencernaan yang dideritanya.

Mantan bupati Karanganyar itu bersama tim kuasa hukum enggan berkomentar soal pemeriksaan, Senin kemarin. Salah satu pengacara, M Taufik pun tak banyak bicara. ”Hari ini normatif administratif saja sebagai warga yang taat hukum kita memenuhi panggilan.

Yang penting kami kooperatif,” ujar Taufik. Mengenai materi pemeriksaan, Rina maupun pihak kuasa hukum juga tak bicara lebih jauh. Rina yang mengenakan busana berwarna hijau lumut dan kerudung hitam itu hanya mengumbar senyum tanpa sepatah kata pun diucapkan. ”Maaf tidak ada konferensi pers ya. Kita kan lagi puasa, kalian (wartawan) semua puasa juga kan. Jadi tolong hormati. Pokoknya normatif saja, Bu Rina juga bukan artis yang sok mau bilang no comment, silakan saja ke penyidik,” kata Taufik.

Rina bersama pengacara dan kerabatnya pun buru-buru masuk ke dalam mobil Kijang Innova warna hitam B -1695-AS. Terkait pemeriksaan ini, Rina terjerat dalam dua kasus yakni dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) dari Kementerian Perumahan Rakyat dan dalam perkara pencucian uang.

Sudah Lengkap

Dia diduga menyamarkan harta kejahatan dari hasil korupsi di luar Harta Kekayaan Negara yang telah dilaporkan. Dua kasus itu akan dijadikan dalam satu berkas sekaligus dan oleh penyidik telah dinyatakan lengkap. Sementara itu, Asisten Bidang Intelijen (Asintel) Kejati Jateng Jacob Hendricks Pmelalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Eko Suwarni menyatakan, kuasa hukum Rina mengajukan permohonan tidak ditahan.

Mereka beralasan kliennya cukup kooperatif, tidak akan melarikan diri dan tidak mempersulit pemeriksaan. ”Sudah lengkap dan langsung dilimpahkan ke JPU Kejari Karanganyar dan secara aturan, jaksa penuntut berhak menentukan tersangka bisa ditahan atau tidak. Pihak kuasa hukum sudah mengajukan permohonan (tidak ditahan).

Tapi intinya perkara ini segera dilimpahkan ke pengadilan,” terang Eko Suwarni. Lebih lanjut ditegaskan, pihak pimpinan Kejati Jateng pun meminta supaya secepatnya perkara ini bisa dilimpahkan. Dengan tim jaksa penuntut sebanyak lima orang dari Kejari Karanganyar dan Kejati Jateng, diharapkan kasus ini bisa segera disidangkan di pengadilan. ”Ketentuannya maksimal 20 hari segera dilimpahkan.

Tapi pimpinan minta secepatnya dan sudah ada lima orang tim JPU dari Kejati dan Kejari ini supaya administrasi bisa lebih mudah,” imbuhnya. Sementara itu Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menilai pihak Kejaksaan memberikan perlakuan istimewa terhadap tersangka Rina Iriani. Menurut Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto, seharusnya Rina ditahan.

”Kejaksaan seharusnya jangan pilih-pilih karena di muka hukum semua sama. Tidak hanya orang biasa tapi juga para pejabat yang korupsi atau mantan pun harus diperlakukan sama,” kata Eko. Dia menambahkan, kali ini kejaksaan dinilai keterlaluan dan tidak jelas arah serta tujuan dalam pemberantasan korupsi.

Adanya intervensi dalam berbagai bentuk membuat kinerja dalam penyelesaian kasus korupsi khususnya yang melibatkan tersangka Rina menjadi terhambat. Dengan dikabulkannya permohonan kuasa hukum Rina untuk tidak ditahan, juga memperlihatkan ketidakseriusan dalam pemberantasan korupsi. ”Kejati tidak serius dalam hal ini. Tersangka memiliki kesempatan kuat untuk mempengaruhi para saksi,” paparnya. (J14,J17-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/15/267429

16 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KPU Didesak Ungkap Motif Pelaku

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 Juli 2014

  • Kejanggalan Formulir C1 Terus Terjadi

image
SM/dok Said Salahudin

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak segera mengungkap kejanggalan dan motif pelaku dugaan manipulasi formulir C1 yang terjadi di sejumlah daerah.

Siapa pun dan apa pun motif pelaku harus diketahui oleh publik. KPU dan Bawaslu diminta segera menemukan mereka dan menjatuhkan sanksi berat jika terbukti bersalah. ”Sepanjang KPU dan Bawaslu belum bisa mengungkap pelaku, maka sepanjang itu pula masyarakat akan mempunyai penilaian mereka masing-masing.

Itu bisa menciptakan suasana yang tidak kondusif,” kata pengamat pemilu yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia Said Salahudin, Senin (14/7).

Kejanggalan formulir C1 yang termuat dan bisa dibaca di laman KPU, https:// pemilu2014. kpu.go.id/c1.php, terus terjadi. Yang terbaru, 17 form C1 di 17 tempat pemungutan suara (TPS) di Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur, tidak disertai tanda tangan saksi. Di 17 TPS tersebut, rata-rata pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang telak.

Bahkan di 17 TPS tersebut pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla tak mendapatkan satu suara pun, alias tak ada yang memilih. Di TPS 1 misalnya, Prabowo-Hatta mendapat 445 suara, sedangkan Jokowi-JK 0 (nol) suara. Hal yang sama terjadi di TPS 2. Prabowo-Hatta mendapat 499 suara, Jokowi-JK nol.

Selain salah angka atau jumlah suara sah, ada juga data di formulir C1 yang dihapus menggunakan tip-ex (penghapus bolpoin). Peristiwa ini terjadi di TPS 4 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, Jawa Timur. Di TPS tersebut Prabowo- Hatta mendapat 400 suara, Jokowi- JK 5 suara. Namun dalam kolom perolehan suara, pada jumlah suara sah ada bekas tanda dihapus atau diedit menggunakan tip-ex.

Menurut Said, kejanggalan formulir C1 yang diunggah oleh KPU bisa terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, kesengajaan penyelenggara pemnungutan suara untuk berbuat curang. Boleh jadi itu dilakukan karena sang petugas telah menerima imbalan atau janji kompensasi dari pihak tertentu atau karena secara personal merupakan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

Kedua, lanjut dia, boleh jadi kejanggalan itu tidak benarbenar dilakukan oleh petugas KPPS, melainkan oleh pihak tertentu yang bertujuan mengganggu pemilu. Pihak tersebut mungkin sengaja mengubah perolehan suara pada formulir C1 yang sudah dibuat secara benar oleh KPPS sebelum data dikirim ke KPU pusat. ”Sejauh ini kan kita belum benar-benar mengetahui siapa pelakunya,” kata Said. Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rumadi mengatakan, memublikasikan formulir C1 merupakan langkah transparansi hasil pemilu yang layak didukung.

Sebab, kecurangan hasil pemilu, termasuk pilpres, selalu berawal dari formulir C1 yang selama ini sulit diakses publik. Namun demikian, bukan berarti persoalan selesai. Potensi kecurangan tetap ada. ”Sebelum pengumuman akhir pada 22 Juli segala bentuk perbedaan data harus terklarifikasi agar tidak menjadi bom waktu. Masalah besar akan muncul karena masalah-masalah kecil tidak ditangani dengan baik dan tuntas,” tegasnya.

Harus Fair

KPU menyatakan, formulir C1 yang di-scan dan diunggah ke laman KPU adalah hasil yang telah diplenokan. Namun KPU mengingatkan bahwa tampilan scan C1 itu belum merupakan data final tingkat nasional. ”Data tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil rapat pleno pada tingkat di atasnya atau pada rapat pleno tingkat pusat,” tulis KPU dalam situsnya, kemarin. KPU tak membantah dan menerima masukan terkait form C1 yang janggal.

Namun, masyarakat juga harus fair. KPU mengklaim kesalahan yang ditemukan itu sangat sedikit dibanding yang sudah terunggah. Kejanggalan yang terjadi belum pasti akibat kecurangan petugas. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, jumlah C1 yang ter-upload hingga kemarin lebih dari 90 persen. ”Jadi sudah ada 300 ribu lebih formulir C1 dan sebagian besar benar,” ujarnya. Menurut dia, data yang salah dikoreksi pada tahapan rekapitulasi di atasnya. Ia mencontohkan kasus di TPS 047 Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten.

Dalam formulir C1 tertulis perolehan suara pasangan nomor urut 1 sebanyak 014 dan nomor urut 2 sebanyak 366 dengan jumlah 380. Namun karena petugas KPPS membubuhkan huruf silang di atas angka nol, maka yang tampak dalam hasil pindai (scan) formulir tersebut adalah 814, bukan 014. Akibatnya, pendukung pasangan nomor urut 2 menduga ada kecurangan oleh petugas dengan menggelembungkan perolehan suara pasangan nomor urut 1.

Hadar bersama dua komisioner KPU lainnya, Juri Ardiantoro dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, telah mendatangi Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat untuk melihat langsung formulir C1 tersebut. ”Yang sebenarnya terjadi, petugas (KPPS) menambahkan tanda cross atau silang ke angka nol yang dia tulis di formulir tersebut, sehingga tampak seperti angka delapan. Padahal kalau dilihat secara langsung tidak.

Jumlah perolehan suara juga benar, jadi tidak ada unsur kesengajaan atau kecurangan,” ungkapnya. Dia menjelaskan, penambahan tanda silang yang menumpuk pada angka nol tersebut dilakukan karena petugas KPPS merasa keliru jika menulis bilangan nol di depan bilangan puluhan perolehan angka pasangan calon.

Ia meminta masyarakat memahami bahwa kekeliruan itu bisa saja karena petugas kurang paham atau memang murni kesalahan manusia dalam memproses perolehan suara. ”Kuncinya adalah jumlah pemilih yang hadir harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, serta harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah,” tegasnya. (F4, ant,dtc-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/15/267455

16 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Tiga Kasus Pelanggaran Pilpres Dipidanakan

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 Juli 2014

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mencatat telah terjadi 13 pelanggaran dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Pelanggaran tersebar di sembulan kabupaten/kota yakni Banyumas, Sragen, Cilacap, Karanganyar, Boyolali, Wonosobo, Demak, Purbalingga, dan Purworejo.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, dari data yang diterima, Bawaslu Jateng sedang mengawal tiga perkara pidana Pilpres 2014 di dua kabupaten, yaitu di Purbalingga dan Sragen. Selebihnya, pihaknya merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum.

Tidak Netral

“Untuk Sragen, pelanggaran disebabkan tidak netralnya PPS yang mencoblos lebih dari sekali, dan ada kampanye di luar jadwal yang dilakukan tim kampanye Prabowo-Hatta,” terangnya.

Di Purbalingga, pelanggaran dilakukan Wakil Bupati Purbalingga, Tasdi yang berasal dari PDI Perjuangan melakukan kampanye untuk memilih Jokowi- Jusuf Kalla di luar jadwal pada 7 Juli di aula pendopo rumah dinas, dan dihadiri sekitar 400 orang.

Masalah KPPS yang tidak netral juga banyak ditemukan di antaranya di Cilacap, anggota KPPS membagistiker Prabowo bersamaan dengan pembagian C6 di TPS 8 Desa Bulaksari, Bantarsari. KPPS menyerahkan pengisian C1 kepada saksi. Di Karanganyar KPPS membagi uang untuk pemenangan Prabowo. Sementara di Wonosobo, ditemukan perangkat desa tidak netral di Dusun Kagungan. (J8,H68-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/15/267434

16 Juli 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Korupsi APBD Kabupaten Kendal: Sodin dan Bayu Divonis Tiga Tahun, Khanwar Dua Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 Juli 2014

SEMARANG – Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Kendal Ahmad Sodin (50) dan Pemilik CV Sahasra, Bayu Priyatman alias Ukik (32) divonis tiga tahun penjara dalam sidang korupsi dana APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2012 untuk perbaikan jalan Bebengan, Desa Meteseh, Kecamatan Boja di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (14/7). Kedua terdakwa juga diputus denda Rp 50 juta setara dua bulan kurungan.

Satu terdakwa lain, Khanwar Setianto (21) selaku Direktur CV Sahasra divonis dua tahun serta denda Rp 50 juta setara dua bulan kurungan. Ketiga terdakwa itu disidang secara bergiliran dan terpisah. Putusan Sodin dan Bayu dibacakan Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik. Untuk vonis Khanwar, putusannya dibacakan Ketua Mejelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar.

Saat membacakan putusan Bayu, hakim Erintuah menegaskan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang- Undang (UU) Nomor 31/- 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bayar Denda

“Menjatuhkan pidana tiga tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan,” tandasnya. Terdakwa juga diputus membayar uang pengganti kerugian negara Rp 193 juta. Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal Maliki Budinato menuntut terdakwa lima tahun serta denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 193 juta.

Ahmad Sodin dituntut enam tahun, sedangkan Khanwar dituntut empat tahun dan enam bulan penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, tindak pidana korupsi itu dilakukan ketiga terdakwa bersama-sama. Di mana, Sodin bersekongkol dengan kedua kontraktor, yakni Bayu dan Khanwar yang membawa bendera CV Sahasra.

Penyimpangan itu terkuak setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng melakukan audit atas pengerjaan proyek Rp 495 juta. Proyek itu diduga tak sesuai bestek atau spesifikasi pembangunan jalan. Dana perbaikan itu berasal dari Provinsi Jateng dan masuk sebagai APBD Kabupaten Kendal 2012. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/15/267435

16 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: