KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tiga Kasus Pelanggaran Pilpres Dipidanakan


SUARA MERDEKA.com – Selasa, 14 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mencatat ada 13 pelanggaran dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Pelanggaran tersebar di 9 kabupaten/kota yakni Banyumas, Sragen, Cilacap, Karanganyar, Boyolali, Wonosobo, Demak, Purbalingga, dan Purworejo.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, dari data yang telah ada tersebut Bawaslu Jateng sedang mengawal tiga perkara pidana Pilpres 2014 di 2 kabupaten, yaitu di Purbalingga dan Sragen. Selebihnya, Bawaslu merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administratif dan kode etik oleh KPPS.

“Untuk Sragen, pelanggaran disebabkan tidak netralnya PPS yang mencoblos lebih dari sekali, dan ada kampanye diluar jadwal yang dilakukan tim kampanye Prabowo-Hatta dengan membagikan alat peraga kampanye berupa stiker dan kartu nama pada 7 Juli,” terangnya.

Di Purbalingga, pelanggaran dilakukan Wakil Bupati Purbalingga, Tasdi yang berasal dari PDI Perjuangan melakukan kampanye umtuk memilih Jokowi-Jusuf Kalla diluar jadwal pada 7 Juli di aula pendopo rumah dinas, dan dihadiri sekitar 400 orang.

“Pelanggaran yang dilakukan kampanye di luar jadwal dan penyalahgunaan fasilitas negara rumah dinas Wakil Bupati Purbalingga,” terang Teguh.

Masalah KPPS yang tidak netral juga banyak ditemukan diantaranya diCilacap, anggota KPPS membagistiker Prabowo bersamaan dengan pembagian C6 di TPS 8 Desa Bulaksari, Bantarsari. KPPS menyerahkan pengisian C1 kepada saksi. Di Karanganyar KPPS membagi uang untuk pemenangan Prabowo.

“Anggota KPPS di Boyolali membagikan contoh kartu sehat bersamaan dengan pembagian C6 di TPS 03 Dusun Krangkeng Desa Karangjati atas nama Djaenal dan Maryoto, serta di Dusun Krangkeng TPS 4 atas nama Asmuri,” tuturnya.

Sementara di Wonosobo, ditemukan perangkat desa tidak netral di Dusun Kagungan, Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang pada 6 Juli. Kepala dusun membagi SPPT dan meminta mencoblos Prabowo-Hatta.

“Dugaannya tindak pidana kampanye diluar jadwal tetapi tidak memenuhi unsur sehingga direkomendasikan pelanggaran administratif dan klarifikasi,” paparnya.

( Fani Ayudea / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209508

Iklan

14 Juli 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: