KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tersangka Bokongsemar Punya Hubungan Khusus

TEMPO.CO – Jum’at, 18  April 2014

TEMPO.CO, Tegal – Dua tersangka dugaan korupsi tukar guling tanah Bokongsemar, Ikmal Jaya dan Saeful Jamil, diduga memiliki hubungan di luar kapasitas mereka. Saeful diketahui pernah atau masih bekerja di Dewi Sri, perusahaan otobus milik keluarga Ikmal Jaya. (Baca:KPK Tetapkan Bekas Wali Kota Tegal Jadi Tersangka Tukar Guling Lahan)

 

Dalam tukar guling yang diduga merugikan negara Rp 8 miliar, kapasitas Ikmal sebagai Wali Kota Tegal periode 2008-2013. Ikmal juga merangkap sebagai penasihat tim pengarah pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kota Tegal.

 

Ada pun Saeful sebagai Direktur CV Tri Daya Pratama (TDP), adalah satu dari dua perusahaan yang permohonan pengajuan tukar gulingnya disetujui Pemerintah Kota Tegal. Selain CV TDP, tukar guling bekas tanah bengkok di tiga kelurahan itu, juga dengan PT Ciputra Optima Mitra (COM). (Baca:KPK Terus Selidiki Kasus Tukar Guling Bokongsemar)

 

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Tegal 2012, CV TDP menyediakan lahan pengganti 105.071 meter persegi di Kelurahan Kaligangsa (areal Bokongsemar) untuk 10.678 meter persegi lahan di Kelurahan Pekauman dan 34.983 meter persegi di Kelurahan Keturen.

 

”Saeful Jamil sepertinya sudah bukan checker (petugas pengecek penumpang) lagi. Tapi dia masih sering ke terminal kalau malam,” kata Susanto, yang mengaku sebagai pengurus bus Dewi Sri di Terminal Kota Tegal, Jumat (18/4).

 

Susanto mengatakan, Saeful sudah sekitar 10 tahun bekerja di Dewi Sri. “Dia seangkatan saya. Kalau tidak di terminal ya di Water Park,” ujar lelaki berkumis, berambut gondrong, dan berumur sekitar 40-an tahun. Water Park yang dimaksud adalah Gerbang Mas Bahari Water Park Kota Tegal milik keluarga Ikmal Jaya.

 

Petugas retribusi jasa pelayanan masuk Terminal Kota Tegal, Dukri, juga tahu jika Saeful bekerja di Dewi Sri. “Biasanya ke terminal kalau malam. Usianya sekitar 40-an tahun,” kata Dukri. Pernyataan serupa dikatakan dua perempuan yang bekerja di kantor PO Dewi Sri di Terminal Kota Tegal. “Biasanya malam ke sini,” kata dua perempuan yang enggan menyebutkan nama itu.

 

Dua petugas di garasi dan bengkel PO Dewi Sri, sekitar 200 meter di utara Terminal Kota Tegal, mengatakan Saeful Jamil bertugas di lapangan. “Jadi tidak pernah ke sini,” kata dua perempuan yang juga enggan menyebutkan nama.

 

Sejumlah pengelola bengkel memilih bungkam saat ditanya ihwal Saeful Jamil. “Dia tersangka di KPK, kan? Wah, saya tidak paham,” ujar lelaki berambut keriting bertubuh kurus. Meski kenal dengan Saeful, para bengkel di garasi yang berisi puluhan bus itu mengaku tidak tahu alamat Saeful.

 

Pegiat antikorupsi di Kota Tegal, Agus Slamet, mengatakan Saeful Jamil adalah checker di Dewi Sri. “istrinya bekerja di Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) di Brebes. Jadi bisa saja dipinjam benderanya untuk mendirikan CV,” kata Agus. Saat proses tukar guling pada 2012, kantor CV TDP berada di lingkungan Gerbang Mas Bahari Water Park Kota Tegal.

 

Menurut Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Humanis itu, wajar jika komisi antirasuah mengendus adanya ketidakberesan dalam proses tukar guling Bokongsemar. Sebab, Wali Kota Tegal dan Direktur CV TDP itu memiliki hubungan sebagai atasan dan karyawan di PO Dewi Sri. “Aroma KKN-nya jelas sekali. Kenapa Direktur PT COM tidak jadi tersangka, itu yang tahu KPK,” ujar Agus.

 

DINDA LEO LISTY

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/063571612/Tersangka-Bokongsemar-Punya-Hubungan-Khusus

14 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Mubarok Beberkan ‘Bom’ Uang di Kongres Demokrat

Mubarok Beberkan 'Bom' Uang di Kongres Demokrat  

Ahmad Mubarok. TEMPO/Imam Sukamto

 

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan ada pemberian uang dalam jumlah besar kepada ketua dewan pimpinan cabang partainya saat Kongres Partai Demokrat 2010. “Pernah terjadi pemberian uang atau yang disebut pemberian ‘bom’ kepada para ketua DPC melalui koordinator wilayah,” ujar Ahmad ketika memberikan kesaksian di persidangan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang untuk terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta, Senin, 14 Juli 2014.

Menurut Mubarok–saat itu menjadi ketua tim sukses Anas, pemberian uang dalam jumlah besar ini diberikan saat jeda sebelum putaran kedua pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Uang ini diberikan kepada koordinator wilayah untuk disampaikan kepada para ketua DPC. Menurut dia, uang itu diberikan untuk mengarahkan suara ketua DPC kepada kandidat tertentu.

Mubarok menuturkan pemberian uang tersebut dilakukan oleh masing-masing kandidat, yaitu Marzuki Alie dan Anas Urbaningrum.

Dia mengklaim pemberian uang dilakukan pertama kali oleh tim sukses Marzuki. Adapun tim sukses Anas, ujar dia, hanya bertahan dari serangan politik uang tersebut.

Politik uang, kata Mubarok, ditujukan kepada ketua DPC yang sebelumnya mendukung Andi Mallarangeng. Andi sendiri kalah pada pemilihan putaran pertama. (Baca: Bos Adhi Karya Akui Alirkan Dana ke Anas)

Mubarok mengaku tidak mengetahui jumlah “bom” yang diberikan. Namun dia mengetahui ada pemberian uang transportasi kepada ketua DPC dalam jumlah wajar sebanyak Rp 1-5 juta. “Kami mengintepretasikan pemberian transportasi kepada ketua DPC bisa ditolerir,” ujarnya. (Baca: Kasus Hambalang, Olly Dondokambey Diperiksa KPK)

Terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali menghadiri sidang lanjutan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek Hambalang dan proyek lainnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 14 Juli 2014. Anas diduga mendapatkan gratifikasi dalam proyek yang menelan anggaran hingga Rp 2,5 triliun itu.

PRIO HARI KRISTANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/14/078592867/Mubarok-Beberkan-Bom-Uang-di-Kongres-Demokrat

14 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

KPK: DPR Tak Mendukung Pemberantasan Korupsi

TEMPO.CO – Sabtu, 12 Juli 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai Dewan Perwakilan Rakyat memperlemah agenda pemberantasan tindak pidana korupsi. Indikasinya, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3). “Dengan membuat aturan yang membentengi dirinya sendiri, memperlihatkan DPR sekarang tak punya keinginan memberantas korupsi,” kata Abraham di kantornya, Jumat malam, 11 Juli 2014.

Menurut Abraham, UU MD3 yang disahkan itu memberikan kekebalan bagi anggota DPR dari jeratan hukum. “Menurut saya, itu tak boleh,” kata dia.

Abraham mengatakan revisi UU MD3 tak berlaku bagi KPK. Sebab, komisi antirasuah itu bekerja menggunakan UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sifatnya lex specialis. “KPK tak perlu tunduk kepada UU MD3,” kata dia.

“KPK tak risau. Namun, yang merisaukan adalah hambatan pemeriksaan itu bakal dialami jaksa dan polisi,” kata Abraham.

Pada 8 Juli 2014, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi UU MD3. Salah satu pasalnya mengatur soal pemanggilan atau permintaan keterangan anggota DPR untuk suatu penyidikan.

Pasal 245 ayat 1 UU MD3 menyebut pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan DPR.

Ayat 2 UU tersebut memberikan waktu 30 hari bagi anggota DPR yang hendak diperiksa. Jika tak ada surat tertulis dari Mahkamah Kehormatan selama rentang waktu itu, lembaga penegak hukum baru boleh melakukan pemanggilan.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku curiga terhadap pengesahan UU revisi MD3. “Dibahas sekaligus diteken malam hari sebelum pemilihan umum presiden 9 Juli 2014,” ujar dia di kantornya, Jumat malam, 11 Juli 2014.

Ayat 2 pasal 245 UU MD3 dinilai Busyro tak bermanfaat. “Untuk apa memperpanjang birokrasi, sedangkan proses penegakan hukum dalam korupsi harus cepat agar barang bukti tak dihilangkan calon tersangka,” kata dia.

MUHAMAD RIZKI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/12/078592421/KPK-DPR-Tak-Mendukung-Pemberantasan-Korupsi

14 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW : Polisi dan Jaksa Perlu Sikapi UU MD3

ICW : Polisi dan Jaksa Perlu Sikapi UU MD3

Suasana Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Paripurna MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). TEMPO/Tony Hartawan

 

TEMPO.CO , Jakarta – Koordinator Divisi Korupso Politik Indonesian Corruption Watch, Abdullah Dahlan, mengatakan Kejaksaan dan Polri tidak mempunyai sikap dengan keluarnya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Padahal, ada peraturan yang dianggap melemahkan penegakan hukum untuk anggota DPR.

“Polri dan Jaksa harus punya sikap dalam UU MD3,” kata Abdullah dalam acara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 di Jakarta Selatan, Ahad, 14 Juni 2014. (Baca: KPK: DPR Tak Mendukung Pemberantasan Korupsi)

Menurut Abdullah, sikap itu diperlukan karena jika ada anggota DPR yang melakukan pidana umum, maka proses pemanggilan yang dilakukan oleh Polri atau Jaksa, harus dengan izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang dikeluarkan dengan batas waktu 30 hari. “Ini yang melemahkan penegakan hukum,” kata dia.

Sebelumnya, pada 8 Juli 2014, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang MD3. Di dalam Pasal 245 dimuat ketentuan penyidikan terhadap anggota DPR. (Baca: Partai Pro-Jokowi akan Ajukan Uji Materi)

Dalam Pasal 245 ayat 1 UU MD3 berisi pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus dapat persetujuan dari Mahkamah Dewah Kehormatan.

Namun, di dalam Pasal 245 ayat 3 huruf c UU MD3, jika anggota DPR melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi, maka proses penyidikan tidak perlu meminta persetujuan dari Mahkamah Dewan Kehormatan. (Baca: Hasto: Jokowi Presiden, Parlemen Tak Bisa Jegal)

HUSSEIN ABRI YUSUF

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/14/078592740/ICW-Polisi-dan-Jaksa-Perlu-Sikapi-UU-MD3

14 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Century Ancaman Pemerintahan SBY

SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ahmad Mubarok membenarkan jika kasus Bank Century menjadi ancaman serius bagi pemerintahan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Indonesia bersatu jilid II.

“Iya begitu logikanya (jika menjadi ancaman maka seorang presiden pasti serius menghadapinya, red),” kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini menjawab pertanyaan terdakwa Anas Urbanigrum di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/7).

Anas kembali bertanya kepadanya. “Apakah saksi tahu kasus Bank Century itu ancaman serius pada masa depan pemrintahan saat itu?”.

Sebelumnya, Anas Urbaningrum mengaku telah menyampaikan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) data terkait dugaan kecurangan dalam dana kampanye pemilihan presiden (pilpres) tahun 2009. Kampanye itu diduga menggunakan bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Selain itu Anas juga pernah menyampaikan data ke KPK mengenai hasil audit dana kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 milik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boedino. Namun, data tersebut ditolak KPK dan meminta Anas untuk melaporkan melalui bagian pengaduan masyarakat.

( Budi Yuwono / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209498

14 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Lima Jam Diperiksa, Rina Masih Belum Ditahan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Setelah melakukan pemeriksaan lima jam sejak pukul 09.30 hingga pukul 14.30 WIB, mantan Bupati Karanganyar rupanya masih belum ditahan oleh pihak kejaksaan. Usai kedatangannya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah hari Senin (14/7), Rina bersama tim kuasa hukumnya langsung buru-buru meninggalkan kantor Kejati dan enggan berkomentar. Hanya kuasa hukumnya M Taufik yang secara singkat meminta awak media untuk mencari tahu lebih lanjut kepada pihak Kejati.

“Kita tidak ada pers conference hari ini. Karena kita puasa anda juga puasa, ya hormati saja, kita normatif, kami bukan artis yang sok mau no comment. Ini hanya proses administratif lebih lengkapnya silakan tanya kejati,” ujar Taufik kepada wartawan.

Rina pun hanya tersenyum dan tidak menjawab satu katapun pertanyaan wartawan. Tersangka kasus dugaan korupsi Kemenpera dan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait proyek perumahan bersubsidi Kemenpera inipun langsung berlalu menuju mobil Kijang Innova bernomor polisi B-1965-AS bersama dengan kuasa hukum dan kerabatnya.

( Modesta Fiska / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209495

14 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Kasus Suap Lahan Bogor, KPK Kembali Panggil Kepala Dinas

SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. Hari ini, KPK kembali memanggil pejabat di tingkat Kabupaten Bogor.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan Dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, hari ini penyidik memanggil Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pembangunan Yani Hasan, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan R Soebiantoro, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Oetje Subagja, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Dedi Ade Bachtiar.

“Semua dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi,” ujar Priharsa, Senin (14/7).

Sebelumnya, KPK telah memanggil Kepala Dinas Operasi dan UMKM Azzahir, Kepala Dinas Olahraga dan Kepemudaan Yusuf Sadeli, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nuradi, dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Soetrisno. Pemanggilan juga dilakukan terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Wawan Munawar, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan M Subaweh, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rahmat Sarjana Kepala Unit Layanan Pengadaan Hendrik Suherman, dan Kepala BKPSK Siti Farikah.

KPK juga telah memeriksa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, Dirut Perum Perhutani Bambang Sukmananto, dan Direktur Jenderal Planalogi Kementerian Kehutanan, Bambang Supijanto.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Selain politisi PPP itu, pada kasus ini KPK juga telah menetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Bogor, M Zairin dan pegawai PT Bukit Jonggol Asri (BJA), FX Yohan Yap sebagai tersangka.

Mereka dijadikan tersangka setelah sebelumnya ditangkap oleh Satuan Tugas KPK dari sejumlah tempat pada Rabu 7 Mei 2014. Dalam kasus ini, Rachmat sebagai Bupati Bogor diduga menerima uang suap sejumlah Rp 1,5 miliar dari pihak swasta, yakni PT Bukit Jonggol Asri terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor. KPK menduga, sebelumnya Rachmat juga telah menerima uang Rp 3 miliar terkait rekomendasi tersebut.

Oleh KPK, Rachmat dan Zairin dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara, Yohan Yap disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209431

14 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Sutan Bhatoegana, KPK Panggil Megawaty

SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Megawaty dalam penyidikan dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2013.

Karyawan Money Changer PT Berkah Sukses Sejahtera ini diperiksa untuk tersangka yang merupakan Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana. “Megawaty diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (14/7).

Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan pelatih golf Deviardi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sutan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan APBNP di Kementerian ESDM 2013.

Sutan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Belum diketahui berapa nilai uang yang diduga diterima Sutan terkait kasus ini.

Dalam amar putusan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, pada 29 April lalu, majelis hakim menyebutkan, Rudi pernah menyerahkan 200.000 dollar AS kepada Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Uang itu merupakan bagian dari suap yang diberikan oleh Komisaris Kernel Oil Pte Ltd Simon Gunawan Tanjaya kepada Rudi. Suap diberikan Simon melalui Deviardi.

Dalam persidangan juga muncul keterangan terkait penerimaan uang oleh Rudi, antara lain karena dia didesak membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno memuluskan pembahasan anggaran ESDM di Komisi VII DPR.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209446

14 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Pelanggaran Kampanye Wabup Purbalingga, Bawaslu Turun Tangan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 Juli 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Meski Gakumdu Purbalingga menolak meneruskan kasus dugaan pelanggaran masa kampanye yang dilakukan oleh Wabup Purbalingga, Tasdi, namun dipastikan Panwaslu Purbalingga akan meneruskan kasus itu ke pusat.

Atas saran dari Bawaslu Provinsi Jateng, pihaknya akan kembali melakukan kajian dugaan pelanggaran itu. Terlebih lagi tim koalisi Merah Putih telah melaporkan kasus itu ke Panwaslu.

Ketua Panwaslu Purbalingga Heru Tri Cahyono mengatakan, bahkan Bawaslu RI juga turun tangan ke Purbalingga untuk melakukan supervisi kasus ini, dan pihaknya telah menyiapkan berkas-berkasnya.

Tim advokasi tim Koalisi Merah Putih, Siti Rahmah SH mengatakan, pihaknya sudah melaporkan dan menyerahkan barang bukti berupa rekaman suara Wabup Tasdi saat acara silaturahmi dengan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga di Pendapa Cahyana malam hari, Senin (7/7) sebelum pencoblosan. “Kami juga memiliki bukti lain termasuk saksi untuk melengkapi laporan kami,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris tim pemenangan Jokowi-JK Purbalingga HM Ichwan mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan tim advokasi untuk menghadapi kasus ini. Sebab Tasdi merupakan ketua tim pemenangan Jokowi-JK Purbalingga.

“Menurut kami, pak Tasdi tidak bersalah dan tidak melakukan pelanggaran kampanye. Acara itu merupakan acara mendadak. Pak Tasdi hanya menerima tamu dari tim sukses PKB. Jadi Pak Tasdi tidak merencanakannya,” katanya.

( Ryan Rachman / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209413

14 Juli 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Anggota DPRD Palembang

SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPRD Palembang dalam penyidikan kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Kota Palembang dan pemberian keterangan yang tidak benar di persidangan.

Mereka adalah Bendahara Fraksi Partai Demokrat Anthoni Rais dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Zulfikri Kadir. “Mereka bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (14/7).

Dia menambahkan, penyidik juga memanggil Ahmad Syahriar alias Deni dan Adjis dari swasta dalam kasus ini. Priharsa tidak menjelaskan kaitan keempat saksi dalam kasus ini.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Ketua DPRD Palembang Ahmad Novan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito sebagai tersangka. Kedua ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka selama delapan jam, Kamis (10/7) petang.

Mereka ditahan di rumah tahanan secara terpisah. Romi ditahan di rumah tanahan POM DAM Jaya di Guntur, Jakarta Selatan, sedangkan Masyito ditahan di rumah tahanan di Gedung KPK.

Adapun Romi yang keluar sekitar pukul 17.35 tidak berkomentar banyak terkait pemeriksaan dan penahanannya. Dia hanya mengaku akan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK. “Saya kira tidak ada langkah apapun. Semua akan taat hukum. Saya serahkan semuanya,” ujar Romi.

Beberapa saat kemudian, Masyito keluar menuju rumah tahanan. Namun dia enggan berkomentar apapun kepada wartawan.

Romi maupun Masyito disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 65 ayat 1 jo pasal 55 ayat1 kesatu KUHP dan pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209451

14 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: