KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Suap Lahan Bogor, KPK Kembali Panggil Kepala Dinas


SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. Hari ini, KPK kembali memanggil pejabat di tingkat Kabupaten Bogor.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan Dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, hari ini penyidik memanggil Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pembangunan Yani Hasan, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan R Soebiantoro, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Oetje Subagja, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Dedi Ade Bachtiar.

“Semua dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi,” ujar Priharsa, Senin (14/7).

Sebelumnya, KPK telah memanggil Kepala Dinas Operasi dan UMKM Azzahir, Kepala Dinas Olahraga dan Kepemudaan Yusuf Sadeli, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nuradi, dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Soetrisno. Pemanggilan juga dilakukan terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Wawan Munawar, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan M Subaweh, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rahmat Sarjana Kepala Unit Layanan Pengadaan Hendrik Suherman, dan Kepala BKPSK Siti Farikah.

KPK juga telah memeriksa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, Dirut Perum Perhutani Bambang Sukmananto, dan Direktur Jenderal Planalogi Kementerian Kehutanan, Bambang Supijanto.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Selain politisi PPP itu, pada kasus ini KPK juga telah menetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Bogor, M Zairin dan pegawai PT Bukit Jonggol Asri (BJA), FX Yohan Yap sebagai tersangka.

Mereka dijadikan tersangka setelah sebelumnya ditangkap oleh Satuan Tugas KPK dari sejumlah tempat pada Rabu 7 Mei 2014. Dalam kasus ini, Rachmat sebagai Bupati Bogor diduga menerima uang suap sejumlah Rp 1,5 miliar dari pihak swasta, yakni PT Bukit Jonggol Asri terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor. KPK menduga, sebelumnya Rachmat juga telah menerima uang Rp 3 miliar terkait rekomendasi tersebut.

Oleh KPK, Rachmat dan Zairin dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara, Yohan Yap disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209431

14 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: