KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

30 Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti


SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 Juli 2014

KLATEN, suaramerdeka.com – Dari 65 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya dugaan penyimpangan, ternyata belum semua ditindaklanjuti. Dalam waktu sebulan, baru 35 temuan penyimbangan di 19 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saja yang sudah ditindaklanjuti.

Dari jumlah itu berarti masih ada 30 temuan temuan yang belum ditindaklanjuti. Untuk itu, Inspektorat Daerah aktif memfasilitasi dan memberikan asistensi terhadap SKPD untuk menindaklanjuti temuan BPK. Diharapkan, semua temuan bisa diselesaian secepatnya di semua SKPD.

”Memang rekomendasi BPK sudah turun sebulan lebih, namun belum semua SKPD menyelesaikan masalahnya. Masih ada 30 temuan belum diselesaikan dan sedang dalam proses. Kami akan menyampaikan perkembangan kasus ini ke BPK,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Daerah Klaten Yulihadi.

Dia menambahkan, tim sudah maksimal untuk mendorong percepatan penyelesaian temuan BPK, dalam sebulan terakhir. Namun diakuinya masih banyak yang belum terselesaikan. Untuk itu, pihaknya akan semakin mendorong SPKD melakukan penyelesaian, mengingat temuan BPK nyaris sama temuan tahun sebelumnya.

”Temuan penyimpangan BPK sebagian besar merupakan kesalahan dalam laporan keuangan, pencatatan administrasi yang kurang tertib dan tidak sesuai peraturan perundang-undang. Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, cuma biasanya tahun kemarin di SKPD satu, tahun ini di SKPD lain,” ujar Yulihadi.

Ditemukannya masalah yang sama di sejumlah SKPD, menunjukkan bahwa SKPD kurang memperhatikan dan tidak belajar dari temuan BPK sebelumnya. Seharusnya masalah yang terjadi di satu SKPD dan sudah diselesaikan, bisa menjadi pelajaran SKPD yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Dia menyesalkan terjadinya kesalahan yang hampir sama setiap tahun. Sebenarnya, pimpinan SKPD bisa mengawasi anak buahnya agar tidak sampai melakukan kesalahan. Sebenarnya, ketentuan dalam penyusunan administrasi sudah diatur, begitu juga dalam penyusunan laporan keuangan.

”Memang kemampuan sumber daya manusia yang mengerjakan pelaporan keuangan sangat mempengaruhi hasilnya. Perlu dilakukan peningkatan SDM di SKPD agar lebih bisa memahami aturan dalam pembuatan laporan keuangan, salah satunya lewat pelatihan dan asistensi,” tegas Yulihadi.

( Merawati Sunantri / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/15/209530

14 Juli 2014 - Posted by | KLATEN

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: