KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

UU MD3 Tak Cerminkan Reformasi Parlemen


SUARA MERDEKA – Senin, 14 Juli 2014

  • ICW Akan Ajukan Uji Materi

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch dan beberapa LSM lain menilai UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPD (MD3) tak mencerminkan reformasi parlemen. Tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan Undang-Undang MD3 berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap undang-undang yang baru saja disahkan menjelang pemilihan presiden tersebut.

Peneliti ICW, Abdullah Dah­lan menyatakan, pihaknya tengah melakukan pemetaan pasal dan kerugian konstitusional yang muncul akibat disahkannya undang-undang tersebut. ”Ini dilakukan sebagai upaya per­lawanan,” ujar Dahlan yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW ini.

Abdullah Dahlan menyampaikan ini dalam acara bertajuk ”Temuan dan Catatan Terhadap UU MD3” di Kantor ICW, Ja­karta, Minggu (13/7).

Dia menilai penetapan un­dang-undang ini tidak mencer­min­kan reformasi parlemen yang bersih. Beberapa pasal di UU MD3 menurut Abdullah memberikan perlindungan hu­kum yang luar biasa kepada anggota parlemen.

Dicontohkan, Pasal 224 ayat 4 soal hak imunitas yang tidak berlaku bagi anggota DPR yang membocorkan hasil rapat tertu­tup di luar parlemen.

”Ketentuan ini berpotensi mengancam anggota DPR yang kritis terhadap situasi maupun kebijakan internal DPR dalam rapat tertutup,” kata Abdullah.

Abdullah mengkritisi soal perlunya izin Mahkamah Ke­hormatan ketika penegak hukum akan memeriksa anggota DPR yang terindikasi melakukan tindak pidana. Posisi Mahkamah Kehormatan juga rentan konflik kepentingan karena diisi oleh anggota DPR sendiri

Revisi Undang-Undang

Bagi Abdullah keberadaan pasal ini akan memperpanjang prosedur administrasi sehingga menghambat proses penyidikan. Apalagi dalam Pasal 245 menyebutkan izin dapat diberikan maksimal dalam waktu 30 hari. ”Kon­sekuensinya, ada jeda waktu bagi Anggota DPR untuk menghilangkan barang bukti atau melarikan diri ke luar ne­geri,” ujar Abdullah.

Abdullah mengkhawatirkan proses penegakan hukum terhadap anggota DPR tidak dapat berjalan maksimal karena bila izin pemeriksaan tidak keluar dalam 30 hari, otomatis proses penyidikan batal demi hukum.

Pandangan senada dilontarkan anggota koalisi lainnya, Hendrik Rosdinar. Ia meminta anggota baru DPR yang terpilih didesak untuk merevisi kembali undang-undang tersebut. Bagi dia, revisi itu harus dilakukan untuk mensterilkan pengesahan UU itu dari efek pertarungan Pilpres 2014.

”UU MD3 harus direvisi kembali guna mensterilkan dari sejumlah agenda yang cende­rung tidak mendongkrak reformasi parlemen secara signifi­kan,” ujarnya dalam konferensi pers itu.

Menurut Hendrik, ada be­be­rapa catatan kritis terhadap RUU yang telah disahkan oleh DPR pada 8 Juli 2014 yang lalu itu. Ia menilai, pengesahan RUU tersebut telah menambah ke­wenangan DPR tanpa me­nye­diakan ruang pengawasan dari publik.

”DPR telah menghapus ke­wajiban fraksi mengevaluasi ki­nerja anggotanya dan melapor­kan kepada publik. Tidak hanya itu, kewajiban DPR melaporkan pengelolaan anggaran kepada publik dalam laporan kinerja tahunan juga turut dihapus. DPR juga masih akan mempertahankan dilangsungkannya rapat-rapat tertutup,” ucapnya.(D3-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/14/267346

13 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: