KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Terkait Revisi UU MD3, KPK: DPR Cemari Penegakan Hukum


SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 12 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan mengesahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Padahal, beberapa pasalnya dianggap menghambat upaya penegakan hukum, termasuk upaya pemberantasan korupsi.

“Penegakan hukum anggota DPR dicemari anggota sendiri. Korupsi semakin lintas lini, harusnya direspon melalui UU MD3,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Sabtu (12/7).

Dia mencontohkan, dalam pasal 245 UU MD3 yang memperpanjang birokrasi terkait pemeriksaan anggota DPR. Sebab, dikatakan pemeriksaan anggota dewan sebagai saksi harus mendapat izin mahkamah kehormatan dewan dan memerlukan waktu 30 hari.

“Pasal 220 dan diubah ke pasal 245 itu memperpanjang birokrasi. Manfaatnya apa? untuk demokrasi dan aparat penegak hukum itu jadi potensi kerugian. Bukti itu bisa hilang. Penegakan hukum harus cepat,” kata Busyro.

Dia menilai, revisi UU MD3 ini juga menabrak asas fundamental dalam hukum, yaitu equality before the law (semua orang sama di depan hukum), yaitu mengistimewakan anggota DPR karena disebutkan bahwa pemeriksaannya harus seizin mahkamah kehormatan. Padahal, penyelenggara negara bukan anggota DPR saja.

Seperti diketahui, dalam Pasal 245 ayat 1 UU MD3 dimuat ketentuan bahwa penyidik baik dari Kepolisian, dan Kejaksaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Walaupun, dalam pasal 245 ayat 3 UU MD3 disebutkan bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tak perlu izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa anggota DPR, jika (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana, (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, (c) disangka melakukan tindak pidana khusus.

Lebih lanjut tidak diatur pengecualian jika anggota DPR dipanggil menjadi saksi dalam penyidikan ataupun penyelidikan kasus tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, dalam Pasal 224 ayat (5) dikatakan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ayat (6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.

Ayat (7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan angggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/12/209248

Iklan

13 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: