KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pungutan Sekolah Harus Diwaspadai dan Dilaporkan


SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Memasuki tahun ajaran baru 2014-2015, harus diwaspadai berbagai biaya yang dikenakan kepada peserta didik. Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, satuan pendidikan dasar dilarang memungut biaya pendidikan dari siswa.

Sementara, berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, pungutan diperbolehkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau swasta. Sedangkan untuk satuan pendidikan negeri, tidak boleh ada pungutan namun diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat.

Diketahui, dalam pendidikan ada tiga jenis biaya. Yakni biaya operasional yang sudah ditutupi Biaya Operasional Sekolah (BOS), biaya personal merupakan tanggungjawab siswa dan orang tua dan biaya investasi.  Biaya personal mencakup biasa seragam, peralatan tulis dan sejenisnya. Sementara, biaya investasi adalah untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung dan sarana fisik lain. Untuk sekolah negeri, biaya investasi merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Pada dasarnya, pungutan tidak diperbolehkan sama sekali di sekolah negeri. Untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA dan sederajat tidak boleh. Namun demikian, sekolah boleh menerima sumbangan dari masyarakat, sebagai dana partisipasi masyarakat,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kota Semarang, Sutarto kemarin.

Menurutnya, orang tua harus mengenali ciri sumbangan dan pungutan. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Sedangkan sumbangan, penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Jika mengetahui ada ciri pungutan di sekolah negeri, kata Sutarto, masyarakat bisa mengadukan ke Dinas Pendidikan. “Sebagai tindak lanjutnya, Dinas Pendidikan akan memperingatkan sekolah agar tidak melakukan pungutan,” kata Sutarto.

Sutarto menegaskan, setiap sumbangan yang diperoleh dari masyarakat tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah. Juga tidak boleh untuk lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

( Eka Handriana / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209388

Iklan

13 Juli 2014 - Posted by | SEMARANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: