KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Petisi Online Tolak Revisi UU MD3 Mendapat Banyak Dukungan


HARGA TOP.COM – Sabtu,
Petisi Online Tolak Revisi UU MD3

 

Jakarta – Seperti diketahui malam sebelum Pilpres 2014, Selasa (8/7/2014), para anggota DPR dalam rapat paripurna mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam pembahasan revisi UU MD3 ini, PDIP, PKB dan Hanura melakukan aksi walk-out karena menolak pengesahan revisi UU MD3. Setelah Pemilihan Presiden 2014 yaitu Kamis, (10/7/2014), ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, juga menentang pengesahan revisi Undang-undang MD3 ini.

Samad menilai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak boleh dihalangi peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru direvisi.

Dikutip dari Kompas, (11/7/2014), Abraham Samad mengatakan,”Karena kalau MD3 memuat aturan tentang itu, berarti DPR dan Pemerintah tidak punya keinginan memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Padahal korupsi di negeri ini sangat masif sehingga diperlukan tindakan yang progresif, bukan justru membuat aturan yang melemahkan pemberantasan korupsi.”

Berbagai penolakan atas Revisi UU MD3 mendorong munculnya Petisi Online Tolak Revisi UU MD3 yang meminta Mahkamah Konstitusi atau MK melakukan peninjauan kembali (judicial review) atas UU tersebut.

Gerakan penolakan Revisi UU MD3 yang dimotori oleh Melany Tedja semakin luas beredar secara online khususnya melalui sosial media dan diterima juga oleh redaksi News.HargaTop.com.

Sampai pagi ini, Sabtu (12/7/2014) sekitar pukul 10.10 petisi online penolakan Revisi UU MD3 yang dibuat di situs Change.Org dan ditujukan kepada bagian Humas dan Sekretariat MK telah mendapat dukungan sekitar 33.744 paraf.

Berikut isi dari Petisi Tolak Revisi UU MD3 yang dilansir dari halaman Tolak Revisi RUU MD3 di situs Change.Org, (12/7/2014).

“Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi”:

Dimalam sebelum PEMILU, saat kita semua sedang menanti-nanti hari dimana kita sebagai rakyat punya hak untuk ber-SUARA dan menentukan nasib bangsa, sebagian besar anggota DPR RI telah bersepakat untuk mengubah Undang-Undang yang menjadi dasar berdemokrasi dan prinsip keterwakilan rakyat di DPR RI.

Berdasarkan analisa dari beberapa dokumen dan pemberitaan media yang tersedia secara publik (sampai dengan 10 Juli 2014), revisi atas Undang-Undang MD3 No. 27 Tahun 2009, memiliki 4 poin penting:

1. Mengubah ketentuan kuorum dalam hak untuk menyatakan pendapat dari 3/4 menjadi 2/3. (Menurut pernyataan Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014, tetapi tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

2. Anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana (termasuk kasus korupsi) tanpa izin Presiden. (Menurut pernyataan dalam Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014; Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU MD3 di Kompas 6 Juli 2014 dan Berita Satu 8 Juli 2014, tetapi tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

3. Wakil partai yang menjadi pemenang suara terbanyak tidak lagi otomatis menjadi Ketua DPR, melainkan akan dipilih dengan suara terbanyak berdasarkan paket yang bersifat tetap. (Menurut pemberitaan di perbagai media nasional, dan menurut Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

4. Dihapusnya ketentuan yang menekankan pentingnya keterwakilan perempuan, khususnya terkait dengan Alat Kelengkapan DPR (AKD). (Menurut pernyataan Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014, dan betul tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

Berdasarkan Naskah terbaru dari Revisi Undang-Undang MD3 yang di-upload pagi ini (11 Juli 2014) di situs http://parlemen.net, tampaknya poin 1 dan 2 tidak lagi tercantum dalam naskah yang disahkan oleh Sidang Paripurna DPR. Pun begitu, poin ke 3 dan 4 tetap menjadi masalah karena melanggar prinsip keterwakilan rakyat di DPR RI.

Apa akibatnya:? silahkan baca lebih lanjut atau jika ingin sekalian memberikan dukungan di Tolak Revisi RUU MD3.

Sumber : http://news.hargatop.com/2014/07/12/petisi-online-tolak-revisi-uu-md3-mendapat-banyak-dukungan/414182.html

Iklan

13 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: