KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pengaudit Lembaga Survei Harus Netral


SUARA MERDEKA – Minggu, 13 Juli 2014

JAKARTA – Menyebarkan informasi kepada masyarakat berupa data hasil quick count menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari sebuah lembaga survei. Hal ini karena begitu besarnya dampak bagi situasi dan kondisi politik bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka audit terhadap lembaga survei mutlak dilakukan.

Menurut Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid, masalah beda hasil quick count Pilpres 2014 bisa selesai, bila pihak yang mengaudit benar-benar terjamin kenetralannya. ”Yang utama adalah benar-benar terjamin kenetralannya, selain juga teruji kemampuan melakukan audit. Kita lihat Persepsi itu anggota dewan etiknya Saiful Mujani. Bagaimana dia mau memeriksa kalau lembaga dia (SMRC-Red) juga ikut survei. Kalau Iropi itu Denny JA, lembaganya (LSI) juga ikut survei. Masak mau mengaudit diri sendiri,” kata Husin dalam diskusi bertema ”Republik Quick Count” di Warung Daun Cikini, kemarin.

Bila pihak yang melakukan audit benar-benar terjamin kenetralannya, maka Husin menyatakan siap bubar jika memang salah. Hal serupa disampaikan Kepala Penelitian IRC Yunita Mandolang. Menurut dia, sebagai lembaga yang bernaung di bawah asosiasi, selalu siap diaudit dan audit itu dilakukan dalam tiga bulan atau setahun sekali.

Lima Hari

Dalam kesempatan yang sama, peneliti opini publik yang mantan peneliti LP3ES (lembaga pelopor quick count di Indonesia), Agung Priyatna, mengatakan, kalau pun akan dilakukan audit terhadap lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count pada Pilpres 2014, maka audit itu harus segera dilakukan. ”Harus segera dilakukan audit itu, karena tanggal 22 Juli sudah semakin dekat. Asal ada dana, kami butuh sekitar lima hari untuk melakukan audit yang komprehensif,” kata Agung.

Selain harus terjamin kenetralannya, mereka yang akan mengaudit haruslah mereka yang kompeten secara keilmuan untuk melakukan audit.
”Saya sarankan tim audit ini nanti dari berbagai kalangan, seperti ahli statistik atau ahli matematika, politikus, dan peneliti yang benar-benar berkompeten untuk melakukan tugas tersebut. Ini perlu ditekankan, karena survei itu banyak tricky-nya atau tipu-tipunya. Kalau tidak ahli bisa kena tipu,” kata Agung.

Menurut dia, validitas hasil quick count akan berkurang jika para lembaga survei itu tidak memperhatikan sebaran sampelnya. Misalnya, sebaran sampel tidak diperhatikan dan yang diambil adalah di basis salah satu pasangan, tentu hasilnya tidak dapat mewakili secara umum.
Agung menilai teknik yang dilakukan lembaga survei saat ini adalah mengejar kecepatan, ini tentu akan memengaruhi keakuratan quick count. Di sisi lain, statistik tidak dapat menjamin keakuratan yang 100%.

”Sekarang 2,5 jam saja sudah bisa kelihatan hasilnya. Karena serba ingin cepat, maka jelas itu akan mengganggu keakuratan. Dulu saya dua hari baru bisa tahu semua,” tutur Agung.

Masih dalam kesempatan yang sama, juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, mengatakan, untuk ke depannya, KPU harus membuat regulasi ketat tentang lembaga survei, apalagi yang terlibat quick count.   (F4-85)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/13/267231

13 Juli 2014 - Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: