KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPU dan Bawaslu Didesak Usut Kasus Form C1 Janggal


TRIBUN NEWS.COM – Minggu, 13 Juli 2014
KPU dan Bawaslu Didesak Usut Kasus Form C1 Janggal
Tribunnews/Herudin
Layar monitor menunjukkan hasil hitung riil Pilpres untuk DKI Jakarta, di Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014). Hasil hitung riil berdasar data form C1 ini menunjukkan pasangan Jokowi-JK unggul dari pasangan Prabowo-Hatta. Pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 2.479.064 suara atau sebanyak 46,7 persen, sementara pasangan Jokowi-JK mendapat 2.822.496 suara atau sebanyak 53,24 persen. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kepolisian didesak untuk segera aktif menindaklanjuti sejumlah keanehan mengarah ke dugaan kecurangan yang muncul dalam proses rekapitulasi suara pilpres tahun 2014.

Berdasarkan pemantauan serta laporan yang beredar di masyarakat maupun sosial media, setidaknya ada beberapa dugaan kecurangan yang terjadi.

Misalnya kasus di TPS 47 di Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten, formulir perhitungan suara (C1) yang diupload di website KPU menunjukkan jumlah suara yang menggelembung. Jumlah suara sah 380. Namun, raihan suara pasangan Prabowo-Hatta berjumlah 814, sementara pasangan Jokowi-JK mendapat 366 suara. Ini bisa memicu dugaan ada 800 suara siluman yang tiba-tiba ditambahkan ke dalamnya.

Menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampouw, sejak awal Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang tak jelas soal upload C1 itu. KPU tak pernah membeberkan siapa sebenarnya yang memasukkan data C1 ke website KPU, bagaimana memastikan data yang diupload itu valid, dan bagaimana mekanisme pengawasan saat upload data.

“Mekanisme tak jelas, sehingga bisa saja prosesnya dibajak,” kata Jeirry di Jakarta, Minggu(13/7/2014).

Karena itu, dia mendesak KPU segera menelusuri dan memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi sehingga kesalahan data-data itu bisa muncul. Kedua, apabila KPU memang tak mampu mengontrol, sebaiknya proses untuk mengumumkan C1 ke publik sebaiknya dihilangkan.

Ketiga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus segera bersikap mempertanyakan alasan data C1 yang diupload berbeda dengan kenyataan di lapangan.

“Kalau memang ada indikasi pidana, manipulasi, ya libatkan Kepolisian. Kalau ada beda angka, lalu diupload ke web resmi, lalu meresahkan karena angka-angka itu tak bisa dipertanggungjawabkan, bisa saja ada persoalan kriminal. Kalau ada, KPU juga wajib kapor ke polisi supaya ditindak para pelaku kejahatan ini. Tak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Yang lainnya ramai diperbincangkan adalah formulir C-1 TPS 01 Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kolom perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak diisi. Namun, seluruh anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan para saksi telah menandatanganinya.

Di formulir C-1 TPS 21, Desa Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Bandung, Jawa Barat, di formulir C1 telah menuliskan perolehan suara masing-masing kandidat. Hanya saja, panitia salah mengisikan jumlah suara sah ke kolom jumlah suara tidak sah. Begitupula sebaliknya.

Sementara di TPS 41, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, terdapat ketidaksinkronan antara jumlah perolehan suara kedua kandidat dengan jumlah suara sah. Di formulir C-1, Prabowo-Hatta mendapat 289 suara dan Jokowi-JK 231 suara, sedangkan jumlah suara sah 470 suara. Jika benar total suara sah adalah 470, bisa diduga 50 suara digelembungkan.

Satu lagi yang jadi bahan perdebatan adalah rekapitulasi suara pemilih WNI di Malaysia lewat pos. Hasil coblos langsung di 60 TPS di Malaysia awalnya memenangkan Jokowi-JK dengan selisih wajar puluhan suara. Namun begitu pemberian suara lewat jasa pos, muncul angka menakjubkan dimana Prabowo-Hatta mendapat 39.671 suara, sedangkan Jokowi-JK hanya 3.709 suara. Artinya, suara yang begitu besar diperoleh Prabowo bukan dari pemilih yang datang ke TPS.

Jerry menyatakan bahwa selama ini KPU memang tak pernah transparan terkait pemilihan lewat pos. KPU tak pernah menjelaskan detilnya, termasuk proses pengawasannya.

“Itu hanya KPU yang tahu. Tak pernah dilaporkan ke publik kalau pemilihan lewat pos,” kata Jeirry.

Sumber : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/13/kpu-dan-bawaslu-didesak-usut-kasus-form-c1-janggal

Iklan

13 Juli 2014 - Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: