KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KIP Minta KPU Jelaskan Kontroversi C1 Scan


SUARA MERDEKA – Senin, 14 Juli 2014

SEMARANG – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar me­laksanakan rekapitulasi perhitungan suara secara transparan di setiap tingkatan. KPU juga harus menjelaskan kepada publik perihal prokontra dokumen C1 yang di-upload di website KPU.

Ketua KIP Jateng, Rahmulyo Adiwi­bowo mengatakan, potensi manipulasi dan penggelembungan suara ada di penghitungan suara tingkat kelurahan dan kecamatan. Di titik tersebut, seringkali ditemukan perbedaan data dengan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) atau dokumen C1. ”ketika ditemukan kekeliruan, selalu alasannya dengan bahasa teknis salah tulis atau salah ketik. Penye­lenggara pasti akan pakai bahasa seperti itu,” katanya, Minggu (13/7).

Jika kesalahan itu ditemukan sejak awal, maka kesalahan lebih luas akan bisa dieleminir. Maka KIP meminta KPU memastikan petugas PPS dan PPK mengumumkan hasil rekapitulasi sesegera mungkin. Peng­umum­an tidak hanya ditempel di kantor kelurahan untuk PPS atau kantor kecamatan untuk PPK, namun juga di website KPU kabupaten/kota.

”Memang dalam regulasi sudah seperti itu, tapi praktiknya banyak yang tidak di­umumkan. Pengumuman di website akan menjangkau pengawasan lebih luas,” tegasnya.

Komisioner KIP Jateng Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi Handoko AS menambahkan, KPU juga harus mengklarifikasi adanya perbedaan dokumen C1 upload dengan C1 resmi. Diungkapkannya, ada satu dokumen C1 scan yang di-upload di website KPU yang berasal dari TPS di Wonosobo. Ternyata, C1 itu tidak berisi sa­ma sekali alias kolom angka-angkanya ko­song, meski sudah ada tanda tangan KPPS dan saksi. Di beberapa daerah juga ramai diberitakan adanya C1 scan yang ganjil atau berbeda angkanya dengan C1 yang ditempel di TPS.

Layani Permintaan C1

Handoko tidak habis pikir, mengapa KPU bisa memublikasikan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. ”Ba­gaimana mungkin informasi keliru kok diumumkan kepada publik. KPU harus menjelaskan ke publik, mana yang benar. Orang mengertinya data C1 itu benar, tapi ba­gai­mana bisa jika C1 di website KPU ternyata keliru,” tanyanya.

Sementara itu Wakil Ketua KIP Nur Fuad menegaskan bahwa dokumen C1 bukan rahasia negara sehingga bebas diakses semua anggota masyarakat. Ia meminta penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan PPS untuk melayani permintaan C1 oleh masyarakat.

Ketua DPD PDIP Jateng Heru Su­djatmoko mengatakan, penghentian pena­yangan hasil hitung cepat lembaga survei bisa dipahami. Sebab ada dua kelompok lembaga survei yang memiliki hasil quick count berbeda sehingga berpotensi membingungkan masyarakat.

Namun jika terjadi kekosongan informasi hingga perhitungan resmi, menurut He­ru, juga tidak bijak. Maka ia meminta KPU segera mempublikasikan hasil tabulasi suara berdasar dokumen C1. ”Kan KPU juga punya salinan C1 yang dikirim ke pusat, nah itu saja diumumkan,” kata Wakil Gubernur Jateng itu.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo me­nyatakan, dokumen C1 sudah diumumkan di setiap TPS. Saat ini C1 bisa diperoleh warga di panitia pemungutan suara di kantor desa atau kelurahan. “Memang itu dokumen publik, boleh diminta setiap warga,” tandasnya.(H68,J8-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/14/267345

Iklan

13 Juli 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: