KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Panwaslu Temukan Potensi Kecurangan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Juli 2014

  • Diduga Sosialisasi KPPS Minim

DEMAK- Panwaslu Kabupaten Demak menemukan sejumlah temuan yang berpotensi kecurangan pada pemungutan suara pilpres. Temuan ini seputar pemilih yang menggunakan C6 dari luar Demak sampai tata cara pengisian form C1 yang masih salah.

Ketua Panwaslu Demak, Khoirul Saleh menyebutkan, dari temuan petugas pengawas lapangan (PPL) sedikitnya ada tiga orang diperbolehkan mencoblos meski berasal dari luar TPS. Dua dari tiga orang itu sepasang suami istri yang berasal dari luar Desa/Kecamatan Gajah tapi diperbolehkan KPPS untuk mencoblos di TPS 5 setempat.

”Dua orang itu tidak menggunakan form A5, hanya menunjukkan KTP dan sudah diperbolehkan mencoblos sekitar pukul 11.45. Satu orang lainnya warga dari luar Desa Bakung, Kecamatan Mijen hanya dengan menyerahkan form C6 yang beralamat Semarang juga diperbolehkan mencoblos di TPS 1 desa tersebut,” ungkapnya didampingi Komisioner Panwaslu Ulin Nuha dan Amin, kemarin.

Hentikan Penghitungan

Padahal, lanjutnya, pencoblosan di luar TPS domisili hanya bisa dilakukan oleh pemilih yang bisa menunjukkan form A5. Sedangkan pemilih yang menggunakan KTP, baru dilayani mulai pukul 12.00. Selanjutnya, potensi kecurangan lainnya adalah ditemukannya surat suara ”selundupan” di TPS 13 dan 19 Desa Batursari, Kecamatan Mranggen. Di kedua TPS masing-masing terdapat satu surat suara tanpa tanda tangan KPPS tapi sudah dalam kondisi dicoblos.

Akhirnya, surat suara itu dinyatakan tidak sah. Amin menambahkan, kesalahan penulisan angka pada form model C, C1 dan lampiran C1 ternyata masih juga ditemukan. Kesalahan tersebut pada kolom penulisan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon. ”Semisal pasangan nomor urut satu mendapat 81 suara maka kolom pertama harus diberi tanda silang, tapi ini malah dikosongkan.

Penulisan seperti itu tentu rawan terhadap penggelembungan suara,” imbuhnya. Adapun kesalahan penulisan tersebut ditemukan PPL di wilayah Kecamatan Wonosalam. Selanjutnya, terkait tahapan Pilpres saat ini semestinya baru memasuki proses rekapitulasi suara di tingkat PPS mulai 10-12 Juli.

Tapi ternyata ada PPS di dua desa yakni Desa Gebang, Kecamatan Bonang dan Desa Ruwit, Kecamatan Wedung yang telah melakukan penghitungan suara Rabu (9/7) malam. Untuk Desa Ruwit, PPL setempat sempat menghentikan proses penghitungan suara agar dilanjutkan pada esok harinya sesuai ketentuan dari KPU. Semestinya proses rekapitulasi suara ini tidak dilaksanakan malam hari, supaya masyarakat bisa tahu.

Apalagi pada bulan Ramadan, masyarakat muslim melaksanakan ibadah Shalat Tarawih pada malam hari. Selain itu, sesuai pasal 166, proses penghitungan suara dalam kondisi tertutup, tempat kurang terang, suara petugas tidak jelas, dicatat kurang jelas dan tidak disaksikan pengawas lapangan serta masyarakat maka pihaknya berhak merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang. (J9-72)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/11/267028

13 Juli 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

KPK Anggap UU MD3 yang Baru Perlambat Proses Hukum

KOMPAS.com – Jum’at, 11 Juli 2014

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru berpotensi memperlambat proses hukum, khususnya mengenai poin yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan. Padahal, menurut Busyro, proses penegakkan hukum harus sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

“Dalam proses penegakkan hukum itu membutuhkan waktu cepat, kalau tidak maka barang bukti bisa dihilangkan,” kata Busyro di Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Pasal 245 ayat 1 UU MD3 memuat ketentuan bahwa penyidik baik dari Kepolisian, dan Kejaksaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun, dalam pasal 245 ayat 3 UU MD3 disebutkan bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tak perlu izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa anggota DPR jika (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup (c) disangka melakukan tindak pidana khusus.

Apabila dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan tak juga keluar surat izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, maka pemanggilan keterangan untuk penyidikan baru bisa dilakukan.

“Dan mahkamah DPR diberi waktu 30 hari. Pertanyaannya, untuk apa harus melalui perpanjangan birokrasi seperti itu? Manfaatnya apa?” tambah Busyro.

Meskipun demikian, lanjut Busyro, KPK masih mengharapkan ketulusan elit partai politik di DPR untuk memberantas korupsi secara bersama-sama. KPK juga bersedia mendampingi DPR untuk membentuk sistem yang antikorupsi.

“Sistem menjadi penting untuk mengatasi dan melawan korupsi karena kami temukan korupsi semakin sistemik, struktural, dan menumbuhkan aktor-aktor baru,” ujarnya.

 

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/07/11/23075061/KPK.Anggap.UU.MD3.yang.Baru.Perlambat.Proses.Hukum.

13 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tes CPNS Kian Transparan

SUARA MERDEKA – Senin, 14 Juli 2014

SEMARANG – Tes masuk menjadi calon pegawai negeri sipil dijamin kian transparan. “Ini menyusul dipakainya sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk semua tes CPNS mulai 2014.  Bagaimana tidak transparan, bila peserta usai mengerjakan tes juga lansung bisa mengetahui nilai ujian miliknya,” kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Tasdik Kinanto di Undip Sabtu (12/7).

Dia ditemui bersama Rektor Prof Sudharto Prawoto Hadi PhD dan Kepala BKD Provinsi Jateng Suko Mardiono, saat memantau pelaksanaan sosialisasi  dan simulasi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan sistem CAT di gedung Prof Soedarto Undip.  Acara itu didukung portal penyedia lowongan kerja Jobs DB.

Dia mengatakan, metode semacam ini tergolong anyar meski pemerintah sudah memakainya dalam seleksi CPNS di berbagai instansi. Sistem CAT mendorong proses perekrutan dapat berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel, baik secara online maupun offline.

Materi Tes

Adapun sosialisasi dan simulasi di Undip penting. Sebab akan diberikan kisi-kisi tiga kelompok soal materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang akan diujikan pada seleksi penerimaan CPNS mendatang. Kelompok pertama adalah wawasan kebangsaan, meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Kelompok kedua adalah karakteristik pribadi, yakni integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas inovasi, orientasi pada pelayanan, dan lain-lain. Sementara kelompok soal ketiga adalah intelejensia umum, yang meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, serta kemampuan berpikir analitis.

Secara nasional saat ini tersedia lowongan CPNS 2014 seba­nyak 100.000 formasi pegawai, terdiri atas 65.000 PNS dan 35.000 Pejabat Pemerintah de­ngan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tahun ini ada 464 instansi yang mendapatkan persetujuan prinsip formasi, yakni 59 kementerian/lembaga dan 405 pemerintah daerah, yakni 28 provinsi serta 377 kabu­pa­ten/kota. (H41-75)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/14/267316

13 Juli 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

UU MD3 Disahkan, DPR Tak Akan Maksimal Awasi Pengelolaan Keuangan Negara

KOMPAS.com – Minggu, 13 Juli 2014
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ketua Pansus Rancangan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Benny K Harman, memberikan rancangan RUU tersebut kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2014). Pengesahan RUU tersebut berlangsung alot. Sebagian anggota dewan meminta penundaan pengesahan RUU tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diperkirakan akan tumpul. Pasalnya, alat kelengkapan DPR yang menjalankan fungsi itu yakni Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dibubarkan oleh Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang baru saja disahkan pada 8 Juli lalu.

“Kalau melihat rumusan naskah RUU MD3, kemarin kami kaget. Kenapa? Karena spiritnya adalah yang terkait dengan BAKN harusnya diperkuat. Di dalam draft akhirnya itu malah hilang,” ujar Anggota Koalisi Masyarakat untuk Perubahan UU MD3, Roy Salam dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (8/7/2014).

Roy menilai keberadaan BAKN cukup penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. BAKN, selama ini bertugas mengkritisi hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“BAKN ini meresnpon UUD 1945 bahwa BPK harus menyampaikan hasil audit kepada DPR,” tutur Roy.

Dengan tidak adanya BAKN, hasil audit BPK nantinya akan langsung diberikan ke komisi-komisi. Praktek itu, sebut Roy, sebenarnya sudah dilakukan pada periode 2009-2014, namun audit BPK selama ini tidak pernah digubris komisi-komisi. Hingga kini, Roy menuturkan hanya ada dua komisi yang menggunakan audit BPK.

“Artinya, kalau dengan menghilangkan BAKN dalam bagian alat kelengkapan DPR, maka bisa kami pastikan bahwa fungsi dewan dalam hal pengelolaan pengawasaan APBN atau anggaran akan semakin melemah. Karena kami tidak yakin komisi akan lakukan fungsi itu dengan baik,” imbuh Roy.

13 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Koalisi Masyarakat Sipil Berencana Ajukan Uji Materi UU MD3

KOMPAS.COM – Minggu, 13 Juli 2014
Kompas.com/SABRINA ASRIL Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 melaporkan sejumlah pasal yang dinilai sarat kepentingan politik dalam UU MD3 yang baru saja disahkan pada 8 Juli lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) tengah melakukan kajian terkait potensi kerugian yang disebabkan dari pengesahan UU MD3 ini. Tidak menutup kemungkinan, koalisi akan mengajukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sedang kaji untuk potensi kerugian. Sangat dimungkinkan tapi kami belum bisa sebut iya atau tidak,” ujar Abdullah dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (13/7/2014).

Abdullah memaparkan di dalam UU MD3 yang baru disahkan tanggal 8 Juli lalu itu, banyak pasal yang dianggap memberikan kewenangan terlalu luas kepada DPR. Salah satunya masalah penyidikan perkara hukum khusus di mana penegak hukum harus mengantongi izin terlebih dulu dari Mahkamah Kehormatan sebelum memeriksa anggota dewan.

Selain itu, Abdullah juga menyoroti munculnya pasal yang memberikan hak kepada anggota dewan alokasi anggaran layaknya dana aspirasi. Hal ini muncul dalam pasal 80 huruf j UU MD3 di mana anggota dewan berhak mengajukan usul pembangunan di daerah pemilihannya dan berhak mendapatkan anggaran atas usulan itu.

Seperti diberitakan, UU MD3 yang baru saja disahkan pada 8 Juli lalu adalah revisi dari UU MD3 nomor 27 tahun 2009. Namun, dalam proses pengesahan itu, terjadi pro kontra antar fraksi di DPR. Saat itu, tiga fraksi walk out dari sidang paripurna yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan MD3 pun menemukan perubahan dari naskah terakhir tanggal 2 Juli yang diterima LSM. Bahkan beberapa di antaranya ada pasal yang dihapuskan misalnya tentang alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan keterwakilan perempuan. Koalisi menduga perubahan ini tidak didasarkan pada naskah akademis yang disiapkan sebelumnya.

13 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Petisi Online Tolak Revisi UU MD3 Mendapat Banyak Dukungan

HARGA TOP.COM – Sabtu,
Petisi Online Tolak Revisi UU MD3

 

Jakarta – Seperti diketahui malam sebelum Pilpres 2014, Selasa (8/7/2014), para anggota DPR dalam rapat paripurna mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam pembahasan revisi UU MD3 ini, PDIP, PKB dan Hanura melakukan aksi walk-out karena menolak pengesahan revisi UU MD3. Setelah Pemilihan Presiden 2014 yaitu Kamis, (10/7/2014), ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, juga menentang pengesahan revisi Undang-undang MD3 ini.

Samad menilai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak boleh dihalangi peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru direvisi.

Dikutip dari Kompas, (11/7/2014), Abraham Samad mengatakan,”Karena kalau MD3 memuat aturan tentang itu, berarti DPR dan Pemerintah tidak punya keinginan memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Padahal korupsi di negeri ini sangat masif sehingga diperlukan tindakan yang progresif, bukan justru membuat aturan yang melemahkan pemberantasan korupsi.”

Berbagai penolakan atas Revisi UU MD3 mendorong munculnya Petisi Online Tolak Revisi UU MD3 yang meminta Mahkamah Konstitusi atau MK melakukan peninjauan kembali (judicial review) atas UU tersebut.

Gerakan penolakan Revisi UU MD3 yang dimotori oleh Melany Tedja semakin luas beredar secara online khususnya melalui sosial media dan diterima juga oleh redaksi News.HargaTop.com.

Sampai pagi ini, Sabtu (12/7/2014) sekitar pukul 10.10 petisi online penolakan Revisi UU MD3 yang dibuat di situs Change.Org dan ditujukan kepada bagian Humas dan Sekretariat MK telah mendapat dukungan sekitar 33.744 paraf.

Berikut isi dari Petisi Tolak Revisi UU MD3 yang dilansir dari halaman Tolak Revisi RUU MD3 di situs Change.Org, (12/7/2014).

“Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi”:

Dimalam sebelum PEMILU, saat kita semua sedang menanti-nanti hari dimana kita sebagai rakyat punya hak untuk ber-SUARA dan menentukan nasib bangsa, sebagian besar anggota DPR RI telah bersepakat untuk mengubah Undang-Undang yang menjadi dasar berdemokrasi dan prinsip keterwakilan rakyat di DPR RI.

Berdasarkan analisa dari beberapa dokumen dan pemberitaan media yang tersedia secara publik (sampai dengan 10 Juli 2014), revisi atas Undang-Undang MD3 No. 27 Tahun 2009, memiliki 4 poin penting:

1. Mengubah ketentuan kuorum dalam hak untuk menyatakan pendapat dari 3/4 menjadi 2/3. (Menurut pernyataan Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014, tetapi tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

2. Anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana (termasuk kasus korupsi) tanpa izin Presiden. (Menurut pernyataan dalam Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014; Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU MD3 di Kompas 6 Juli 2014 dan Berita Satu 8 Juli 2014, tetapi tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

3. Wakil partai yang menjadi pemenang suara terbanyak tidak lagi otomatis menjadi Ketua DPR, melainkan akan dipilih dengan suara terbanyak berdasarkan paket yang bersifat tetap. (Menurut pemberitaan di perbagai media nasional, dan menurut Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

4. Dihapusnya ketentuan yang menekankan pentingnya keterwakilan perempuan, khususnya terkait dengan Alat Kelengkapan DPR (AKD). (Menurut pernyataan Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014, dan betul tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

Berdasarkan Naskah terbaru dari Revisi Undang-Undang MD3 yang di-upload pagi ini (11 Juli 2014) di situs http://parlemen.net, tampaknya poin 1 dan 2 tidak lagi tercantum dalam naskah yang disahkan oleh Sidang Paripurna DPR. Pun begitu, poin ke 3 dan 4 tetap menjadi masalah karena melanggar prinsip keterwakilan rakyat di DPR RI.

Apa akibatnya:? silahkan baca lebih lanjut atau jika ingin sekalian memberikan dukungan di Tolak Revisi RUU MD3.

Sumber : http://news.hargatop.com/2014/07/12/petisi-online-tolak-revisi-uu-md3-mendapat-banyak-dukungan/414182.html

13 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana KUR BRI Juwana Pati Terungkap saat Tunggakan Kredit Tak Lazim

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 Juli 2014

SEMARANG – Asisten Manajer BRI Cabang Pati, Bambang Susetyo menjadi saksi dalam kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan terdakwa Hermansyah, mantan kepala Unit BRI Juwana I Pati di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

Di hadapan Ketua Majelis Hakim Hastopo, saksi ahli itu menegaskan penyelewengan itu terungkap saat terjadi kenaikan tunggakan kredit yang tak lazim di institusinya. ’’Kami curiga dengan peningkatan tunggakan kredit hampir 800 persen. Lalu dibentuk tim dan akhirnya baru ketahuan,’’ katanya.

Menurut Bambang, penyimpangan itu dilakukan terdakwa mulai 11 November 2011 hingga 13 Juli 2012. Pihak BRI membentuk tim pada 5 Desember 2011 untuk pengecekan langsung, termasuk klarifikasi ke nasabah kredit. Tim bekerja hingga 31 Desember 2012 hingga kemudian memutuskan ada kerugian negara dari bank milik pemerintah tersebut. Terdakwa bukan hanya melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian BRI, melainkan juga sudah memakai uang hasil penyimpangan.

Kredit Topengan

Pihaknya menjelaskan, hasil evaluasi tim BRI, tercatat penyimpangan KUR ini bermodus kredit topengan 33, tempilan 66, dan fiktif jumlahnya ada dua. Kredit topengan ini modusnya menggunakan nama nasabah. Modus pinjaman ini misalnya nasabah kredit Rp 20 juta, sebagian dana dipinjam terdakwa. Untuk kredit fiktif, modusnya menggunakan nasabah lama yang sudah tidak aktif lagi. ’’Sesuai SOP (standard operating procedure-red) BRI dan surat direksi, temuan penyimpangan itu agar diproses ke kepolisian,’’ ungkapnya.

Dia mengemukakan, BRI berupaya menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Di mana terdakwa menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan milik kakaknya, tapi hal itu belum bisa laku terjual.

Hingga batasan waktu yang ditentukan, terdakwa tidak bisa mengganti kerugian akibat penyelewengan tersebut. Sebagaimana diketahui, Hermansyah didakwa melakukan korupsi bersama terdakwa lainnya Heri Sugiharto, mantan mantri BRI Unit Juwana I yang disidangkan dalam berkas terpisah. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/12/267187

13 Juli 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

SKANDAL HAMBALANG: KPK Periksa Olly Dondokambey

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 Juli 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Olly Dondokambey dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan sarana prasarana proyek olah raga Hambalang.

Bendahara Umum PDI Perjuangan ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Mengenakan kemeja putih, Olly tiba sekitar pukul 12.30. Dia tidak banyak berkomentar terkait pemeriksaannya. ’’(Diperiksa) buat Machfud Suroso,’’ kata Olly sambil berjalan menuju lobi kantor KPK, Jakarta, Jumat (11/7).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Mahfud sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana terkait pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahragaa Nasional (P3SON) Hambalang. Mahfud diduga melakukan penggelembungan harga dalam pembangunan proyek Hambalang.

Tentukan Status

Pihak KPK juga akan segera menentukan status Olly Dondokambey terkait kasus dugaan korupsi Hambalang.

’’Fase-nya sekarang tinggal penyidik merampungkan, menyimpulkan dan kemudian disampaikan ke pimpinan. Nanti pada akhirnya pimpinan kalau sudah diserahkan sprindik, tentu akan ditangani,’’ kata Ketua KPK Abraham Samad kemarin.

Abraham membantah jika belum ditetapkannya Olly sebagai tersangka karena alasan politik. Menurutnya, KPK bekerja secara profesional dan tidak mempunyai keraguan.

’’KPK bekerja secara profesional. Oleh karena itu mengenai Olly tidak usah khawatir. Kami tunggu dari satgas Hambalang untuk merampungkan secepat mungkin berkas mengenai Olly? Dondokambey,’’ ujar Abraham. (J13,viva-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/12/267185

13 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Petisi oleh Melany Tedja Jakarta, Indonesia
Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.
  • Mempetisi Fraksi & Pimpinan PDIP, PKB, Hanura, Nasdem >

    Petisi ini akan dikirim ke:

    Fraksi & Pimpinan PDIP, PKB, Hanura, Nasdem

Dimalam sebelum PEMILU, saat kita semua sedang menanti-nanti hari dimana kita sebagai rakyat punya hak untuk ber-SUARA dan menentukan nasib bangsa, sebagian besar anggota DPR RI telah bersepakat untuk mengubah Undang-Undang yang menjadi dasar berdemokrasi dan prinsip keterwakilan rakyat di DPR RI.

Berdasarkan analisa dari beberapa dokumen dan pemberitaan media yang tersedia secara publik (sampai dengan 10 Juli 2014), revisi atas Undang-Undang MD3 No. 27 Tahun 2009, memiliki 4 poin penting:

1. Mengubah ketentuan kuorum dalam hak untuk menyatakan pendapat dari 3/4 menjadi 2/3. (Menurut pernyataan Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014, tetapi tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

2. Anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana (termasuk kasus korupsi) tanpa izin Presiden. (Menurut pernyataan dalam Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014; Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU MD3 di Kompas 6 Juli 2014 dan Berita Satu 8 Juli 2014, tetapi tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

3. Wakil partai yang menjadi pemenang suara terbanyak tidak lagi otomatis menjadi Ketua DPR, melainkan akan dipilih dengan suara terbanyak berdasarkan paket yang bersifat tetap. (Menurut pemberitaan di perbagai media nasional, dan menurut Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

4. Dihapusnya ketentuan yang menekankan pentingnya keterwakilan perempuan, khususnya terkait dengan Alat Kelengkapan DPR (AKD). (Menurut pernyataan Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014, dan betul tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

Berdasarkan Naskah terbaru dari Revisi Undang-Undang MD3 yang di-upload pagi ini (11 Juli 2014) di situs http://parlemen.net, tampaknya poin 1 dan 2 tidak lagi tercantum dalam naskah yang disahkan oleh Sidang Paripurna DPR. Pun begitu, poin ke 3 dan 4 tetap menjadi masalah karena melanggar prinsip keterwakilan rakyat di DPR RI.

Apa akibatnya:

DPR mengganti Ketentuan yang mengatur Keterwakilan rakyat di posisi Pimpinan DPR RI setelah kita memilih dalam Pileg 2014. Kenapa? Karena rakyat memilih partai di pemilihan legislatif, dengan dasar UU MD3 versi sebelum direvisi – dimana rakyat mengasumsikan bahwa wakil dari partai pemenanglah yang akan menjabat Ketua DPR dan posisi pimpinan DPR lainnya. Prinsip keterwakilan ini sudah pernah dimenangkan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 karena sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mempersamakan kedudukan semua warga negara sehingga penentuan komposisi kepemimpinan DPR/DPRD secara proporsional berdasarkan urutan perolehan kursi masing-masing Parpol peserta Pemilu di seluruh Indonesia maupun daerah yang bersangkutan. Prinsip keterwakilan ini adalah ketentuan yang adil, karena perolehan peringkat kursi juga menunjukkan konfigurasi peringkat pilihan rakyat Indonesia.

Revisi UU MD3 justru mengubah prinsip keterwakilan rakyat ini dengan menggunakan musyawarah mufakat yang bila tidak terpenuhi, dilakukan dengan sistem voting berdasarkan paket yang bersifat tetap. Hal ini, malah memperbesar peluang politik transaksional yang selama ini kita lawan.

Karena hilangnya prinsip keterwakilan di atas, akibat berikutnya adalah semakin sempitnya peran perempuan di posisi strategis di DPR. Sebagai catatan, dengan adanya ketentuan mengenai kewajiban keterwakilan perempuan, maka perempuan dapat melawan stigma dan diskriminasi di kehidupan bermasyarakat dan mendapatkan tempat yang strategis di Alat Kelengkapan DPR (AKD). Revisi UU MD3 justru menghapus ketentuan ini sebagai akibat dari hilangnya prinsip keterwakilan, dan ini berarti mengurangi keterwakilan dan peranan perempuan dalam proses politik di parlemen.

Dengan sistem yang diatur dalam Revisi UU MD3 ini, suara rakyat menjadi tidak berpengaruh dalam keterwakilan dalam komposisi kepemimpinan DPR hingga ke level AKD yang sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di DPR RI. Suara kita rakyat biasa yang sudah memilih pada Pileg 2014 tidak lagi ada harganya.

Betapa cerdiknya mereka yang mengajukan Revisi UU MD3 secara diam-diam tanpa pengawasan dari rakyat, karena di saat yang bersamaan media sedang disibukkan dengan pembahasan PEMILU. Revisi UU MD3 ini terkesan dipaksakan untuk disahkan oleh DPR RI lewat Sidang Paripurna pada malam menjelang Pilpres 2014 (8 Juli 2014). Fraksi PDIP, PKB dan Hanura telah bersuara dan meminta penundaan pengesahan UU ini sampai setelah Pilpres 2014 berlangsung agar dapat mempelajari lebih dalam – namun permintaan ini ditolak. Sebagian besar kelompok elit di DPR RI tetap memaksakan diri untuk mengesahkan Revisi UU MD3, walaupun Fraksi PDIP, PKB dan Hanura memutuskan untuk melakukan walk-out.

MAKA DARI ITU:

1. Kami tidak bisa menerima jika ada kelompok elit di DPR RI yang memaksakan dan secara tidak transparan mengganti Undang-Undang yang begitu krusial bagi prinsip keterwakilan dan demokrasi di Indonesia seakan hanya untuk mempermudah jalan mereka dalam mengontrol kekuasaan di DPR RI – rakyat dalam hal ini, seolah tidak lagi punya suara.

2. Kami tidak bisa menerima jika sebagian besar rakyat Indonesia tidak diberitahu adanya masalah sebesar ini – padahal ini terjadi di masa-masa di mana kampanye berlangsung dan wakil rakyat seharusnya aktif bicara pada rakyat soal masalah ini.

3. Kami menolak jika hanya dilibatkan saat wakil rakyat mau dipilih lewat Pileg 2014, tapi tidak dilibatkan saat ada perubahan dalam prinsip keterwakilan dan demokrasi yang mendasar dan strategis seperti Revisi UU MD3 ini.

4. Kami menginginkan wakil-wakil rakyat yang menghargai suara rakyat yang memilihnya, bukan wakil rakyat yang tidak menghargai suara rakyat yang memilihnya.

5. Sebagai perwakilan masyarakat sipil, kami meminta kepada Fraksi dan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi dan Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi dan Pimpinan Partai Hanura, dan Pimpinan Partai Nasdem untuk berkonsolidasi dan memperjuangkan penolakan atas Revisi UU MD3 melalui judicial review di Mahkamah Konsititusi.

Kita tidak bisa berhenti bersuara hanya karena Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 sudah kita lewati. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh pada politik. Sudah saatnya kita membuka mata dan turun tangan dalam mengawal Indonesia.

Demokrasi bukan hanya pesta yang dilakukan 5 tahun sekali. Demokrasi harus dijaga setiap saat. Kembali ke Orde Baru bukan pilihan buat kita semua. Menatap ke depan dengan prinsip keterwakilan dan demokrasi yang sehat lah yang seharusnya menjadi masa depan kita.

Tunjukkan kalau rakyat siap untuk terus mengawasi politik yang terjadi di negeri ini!

—–

Sumber berita untuk analisa diatas:

Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 versi Mei 2014 2014: http://parlemen.net/sites/default/files/dokumen/Naskah%20Kapolri%20RDPU%20Pansus%20RUU%20MD3%2019Mei14.pdf

Naskah terbaru dari Revisi UU MD3 versi 10 Juli 2014 — http://www.parlemen.net/articles/2014/07/11/naskah-rancangan-undang-undang-tentang-mpr-dpr-dpd-dan-dprd-berdasarkan

Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU MD3 di Berita Satu 8 Juli dan Kompas 6 Juli: http://www.beritasatu.com/nasional/195457-diskriminatif-pembahasan-ruu-md3-dianggap-layak-dihentikan.html dan http://nasional.kompas.com/read/2014/07/06/15292091/Revisi.UU.MD3.Dinilai.Persulit.Anggota.DPR.Disentuh.Hukum

Rencana PDIP Mengajukan Revisi UU MD3 untuk Judicial Review

http://news.metrotvnews.com/read/2014/07/10/263758/pdip-bakal-ajukan-judicial-review-uu-md3-ke-mk

http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075834/terancam-tak-dapat-kursi-ketua-dpr-pdip-uji-materi-uu-md3-ke-mk

Foto diambil dari detikNews 8 Juli 2014 dengan artikel berjudul “Partai Pengusung Prabowo-Hatta Deklarasi Pembentukan Koalisi Permanen”

Sumber : http://www.change.org/id/petisi/tolak-revisi-ruu-md3-ajukan-judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi

13 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Unissula Tak Terkait Pemanggilan Gunarto

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 Juli 2014

SEMARANG – Rektor Unissula Anis Malik Thoha menegaskan pemanggilan salah satu staf pengajar di kampusnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak berhubungan dengan kepentingan akademik.

Pemanggilan itu juga tidak ada kaitan dengan Unissula. Dia juga sempat menyayangkan muncul pemberitaan yang masih mencantumkan jabatan Gunarto sebagai wakil Rektor Unissula.

Menurutnya, guru besar ilmu hukum Unissula tersebut sudah meletakkan jabatan wakil rektor diberi amanah memimpin Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unissula.

’’Kami harus mengklarifikasi pemberitaan itu. Sebab terdapat beberapa hal yang bisa memberikan kesan salah di masyarakat. Gunarto memang pernah menjabat wakil rektor namun sekarang sudah di posisi lain ,’’ terang Anis menanggapi pemberitaan pemanggilan Gunarto sebagai saksi oleh lembaga antirasuah di Jakarta.

Pribadi

Rektor menyatakan, Unissula tidak bisa dikaitkan dalam persoalan ini. Hal itu sepenuhnya di luar pengetahuan kampus dan atas nama pribadi. Dia meminta masyarakat bisa memahami aktivitas pribadi dengan institusi tempat Gunarto mengajar dan mengabdi di dunia pendidikan.

’’Lebih-lebih lokasi persoalan sebagaimana kasus yang ditangani KPK juga berada di Kota Tegal, sedangkan Unissula berada di Kota Semarang sehingga tidak ada kaitan sama sekali,’’ terangnya usai melaksanakan shalat Jumat di Masjid Abubakar Asegaf kompleks Kampus Unissula, kemarin.

Sementara itu, hingga kemarin petang, Gunarto belum bisa dimintai komentar berkait kapasitas dirinya sebagai saksi dalam pemeriksaan KPK.

Permintaan wawancara melalui telepon dan pesan singkat tidak dijawab. Nomor telepon dalam posisi aktif namun ketika ditelepon berkali-kali tidak terjawab.

Adapun saat didatangi di Kampus Jalan Raya Kaligawe yang bersangkutan tidak berada di tempat. Sejumlah staf Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) menyatakan Gunarto belum berangkat ke kampus. Kemungkinan besar, pria murah senyum tersebut masih berada di Jakarta.

Sebagaimana pemberitaan SM (11/7), KPK memanggil Gunarto terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal. ’’Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,’’ ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. (H41-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/12/267184

13 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: