KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Penyidikan Bisa Dikembangkan

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Juni 2014

  • Tindak Pidana Pencucian Uang

YOGYAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Samsudin Nurseha menilai, kasus dugaan korupsi penjualan aset lahan milik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta bisa dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indikasi itu didasari temuan bukti berupa lahan di Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Sleman yang dibeli dari hasil penjualan aset milik universitas. Lahan pengganti seluas 9.000 meter persegi itu difungsikan untuk tempat praktik mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. “Jika ditemukan alat bukti yang cukup, penyidik bisa mengembangkan pemeriksaan ke TPPU,” katanya, Minggu (29/6).

Sebagaimana diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menaikkan status perkara itu ke penyidikan setelah mendapati beberapa alat bukti yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Dari hasil investigasi tim kejaksaan, ditemukan bukti penjualan lahan di Dusun Plumbon, Banguntapan, Bantul senilai Rp 2 miliar.

Tapi dalam pajak penjualan hanya tercantum Rp 1,2 miliar. Versi jaksa, lahan itu merupakan aset universitas. Namun pihak tersangka mengklaim tanah seluas 4.000 meter persegi tersebut milik Yayasan Fakultas Pertanian (Fapertagama). Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmaji mengatakan, sejauh ini penyidik belum mengarahkan ke delik pencucian uang. “Pemeriksaan masih fokus ke tindak korupsi,” ujarnya.

Tersangka Baru

Disinggung mengenai kemungkinan tersangka baru, Purwanta mengatakan sampai sekarang jumlahnya masih empat orang. Namun tidak tertutup kemungkinan akan bertambah tergantung perkembangan penyidikan. Sebagaimana diberitakan, dalam kasus ini, Kejati DIY menetapkan empat tersangka. Masing-masing Prof Susamto Somowijaryo (guru besar UGM), Dr Triyanto (Wakil Dekan III), Ir Ken Suratiyah MS (dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian), dan Ir Toekidjo (dosen Jurusan Budidaya Pertanian). Prof Susamto merupakan mantan ketua Yayasan Fapertagama. Adapun tiga tersangka lain berperan sebagai anggota yayasan yang ditunjuk untuk mengurus proses jual-beli lahan. (J1-78,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/30/265972

12 Juli 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Enaknya, Gaji Ketua MA/MK Rp 121 Juta

PATI EKSPRES – Sabtu, 12 Juli 2014

  • Hakim Agung Rp 72 Juta

JAKARTA – Di akhir jabatanya presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan gaji Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan para hakim agung/hakim konstitusi. Sebulan gaji Ketua MA/MK Rp 121 juta, dan hakim agung/hakim konstitusi Rp 72 juta per bulan.

“Dengan pertimbangan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No 48 Tahun 2003,” demikian dilansir Sekretariat Kabinet di websitenya, Jumat (10/7).

Kenaikan ini ditandatangi oleh Presiden SBY pada 7 Juli 2014 lalu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Menurut PP ini, Hak Keuangan serta Fasilitas bagi hakim agung dan hakim konstitusi terdiri atas Gaji pokok, Tunjangan jabatan, Rumah negara, Fasilitas transportasi, Jaminan kesehatan,Jaminan keamanan. Lalau Biaya perjalanan dinas, Kedudukan protokol, Penghasilan pensiun, dan Tunjangan lainnya.

“Gaji pokok bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi diberikan setiap bulan, mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan dan besaran gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara,” bunyi Pasal 4 Ayat (1,2) PP tersebut.

Sebelumnya, hakim agung menerima gaji Rp 30 jutaan perbulan. Sedangkan Ketua MA mendapat tunjangan operasional Rp 150 juta per bulan. “Alhamdulilah. Tentu kami syukuri,” kata Wakil Ketua MA bidang non Yudisial, Suwardi, saat dihubungi, Jumat (11/7).

Sebagai wakil ketua, Suwardi juga mengalami peningkatan menjadi Rp 82 juta per bulan. Gaji itu di atas gaji Wakil Ketua MK yang mendapat Rp 77 juta. Di MA, ada dua wakil ketua yaitu bidang yudisial yang tengah dijabat M Saleh dan Wakil Ketua MA bidang non Yudisial, Suwardi. Adapun Ketua Muda MA mendapat gaji Rp 77 juta per bulan. Dengan kenaikan gaji itu, kinerja MA dan para hakim agung akan dipertahankan dan terus ditingkatkan.

“Sebelum ada kenaikan, kinerja kita juga sudah semangat,” papar mantan Ketua Muda MA bidang Perdata itu. (dot)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/07/enaknya-gaji-ketua-mamk-rp-121-juta/

12 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Kubu Rina Tuding Penyidik Langgar HAM

PATI EKSPRES – Selasa, 08 Juli 2014

  • Beralasan Sakit, Mangkir dari Panggilan

SEMARANG – Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sriratnaningsih Senin (7/7) kemarin mangkir dari panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng).

Seharusnya tersangka kasus dugaan pencucian uang dan korupsi proyek Griya Lawu Asri (GLA) itu datang ke kantor Kejati Jalan Pahlawan Semarang untuk pelimpahan tahap dua. Melalui Kuasa Hukumnya, M Taufiq, pihak tersangka datang ke Kejati Jateng untuk mengirim surat penundaan. Alasannya, mantan orang nomor satu di Karanganyar itu sedang sakit.

“Ibu Rina hari ini (kemarin. red) dipanggil ke Kejaksaan. Kami kesana mengirim surat minta penundaan. Ibu Rina saat ini sakit,” kata Taufiq saat dikonfirmasi wartawan, Senin (7/7). Ditanya soal kapan kepastian kliennya bisa memenuhi panggilan tim penyidik, Taufiq enggan memberi keterangan. Pihaknya tidak bisa memperkirakan waktu tersebut.  “Kami tidak bisa memberi jawaban kapan Ibu Rina sembuh,” imbuhnya.

Menanggapi pemanggilan itu, Taufiq menilai tim penyidik Kejati Jateng tidak menjalankan proses penyidikan sesuai prosedur. Menurutnya, alat bukti dari penyidik masih diragukan. Sesuai pasal 184 Kitab Umum Hukum Acara Pidana, jika dua alat bukti masih diragukan harus diuji terlebih dulu di laboratorium. “Penyidik tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Ini kejahatan jabatan seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Jaksa Cyrus Sinaga,” tudingnya.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi membenarkan adanya surat penundaan dari tim Kuasa Hukum tersangka Rina Iriani. Dalam hal ini, pihaknya merencanakan pemanggilan ulang pada Senin (14/7) pekan depan. “Kami akan panggil (Rina Iriani.red) Senin depan,” ucap Masyhudi.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) menyatakan berkas kasus dugaan pencucian uang dan korupsi proyek Griya Lawu Asri (GLA) dengan tersangka Rina Iriani Sriratnaningsih sudah P21 atau lengkap. Langkah selanjutnya penyidik merencanakan pemanggilan Rina Senin (7/7) kemarin untuk pelimpahan tahap dua.

Usai pemanggilan tersangka segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karanganyar. Kejati Jateng bertugas membuat tim untuk menyusun dakwaan. Tersangka Rina Iriani sendiri sempat melaporkan penyidik Kejati Jateng ke Polda Jateng dengan kasus pidana umum. Hal itu terkait dugaan pemalsuan surat yang dijadikan barang bukti oleh penyidik.

Surat yang dimaksud surat rekomendasi Rina ke Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk mencairkan dana proyek GLA. Dalam surat itu ada tanda tangan Rina. Namun kubu Rina menilai tanda tangan itu palsu. Kejati mengakui hanya mendapatkan salinan surat berbentuk fotocopy. Tetapi menurut penyidik, surat itu sudah cukup dijadikan bukti.

Kasus GLA merugikan keuangan negara sebesar Rp 18.671.339.532. Dana itu mengalir ke Tony Rp 3.041.544.200, Rina Iriani Sri Ratnaningsih Rp 11.130.998.000 dan Handoko Mulyono Rp 370.000.000. Rina berperan merekomendasikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera dalam penyaluran subsidi program Kementrian Perumahan Rakyat. Rekomendasi ke KSU sejahtera itu tanpa verifikasi dan rekomendasi Dinas Koperasi setempat.

Proyek GLA terletak di Desa Jerukswawit, Gondangrejo, Karanganyar. Proyek dari Kemenpera untuk membangun 1.263 unit rumah bersubsidi. Pelaksana proyek adalah KSU Sejahtera. Usulan atas proyek dibuat tahun 2007, agar KSU Sejahtera dipilih sebagai lembaga keuangan non-bank penyalur subsidi Kemenpera.

Berdasar surat Bupati Rina, Kemenpera mengucurkan dana Rp 15,7 miliar pada 2007 dan Rp 20 miliar pada 2008. Pada 2007, KSU Sejahtera diketuai oleh Fransiska Riyana Sari dan 2008 oleh Handoko Mulyono. Tony telah dipidana lima tahun 10 bulan penjara, Fransiska dipidana dua tahun penjara dan Handoko empat tahun. (ris)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/07/kubu-rina-tuding-penyidik-langgar-ham/

12 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Dugaan Penyimpangan Dana PNPM Rp 1,3 Miliar di Blora – 200 Ketua Kelompok Diperiksa

PATI EKSPRES – Sabtu, 12 Juli 2014

BLORA – Penuntasan kasus penyimpangan dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Randublatung yang telah bergulir di meja Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, kini menunjukkan perkembangan yang positif. Kejari setempat memanggil 200 ketua kelompok PNPM se Kecamatan Randublatung, diminta keterangannya seputar alur pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat itu.

Dari keterangan para ketua kelompok itu, tim penyidik Kejari akan mencocokan sejumlah bukti penerimaan dana yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Blora belum lama ini.

“Dalam dokumen tersebut terdapat nominal dana yang diserahkan kepada ketua kelompok PNMP se Kecamatan Randublatung dan kini tengah kita cocokan,” ujar Kajari Blora, Mohammad Djumali.

Rencana pemanggilan kepada 200 ketua kelompok PNPM, kata Djumali, akan dikumpulkan di kantor Kecamatan Randublatung. Bahkan sebelumnya, Kejari telah menyelidiki 86 orang dari 200 orang tersebut. “Para penerima bantuan tersebut, disalurkan melalui rekening bank BRI,” terangnya.

Menurut Djumali, hasil penyelidikan sementara terindentifikasi dugaan penyimpangaan penggunaan dana PNPM di Kecamatan Randublatung semakin menguat. Sebab diketahui banyak dana yang diduga diselewengkan dan dilakukan sejak tahun 2009 silam. Sedangkan setiap tahunnya ada dana sebesar Rp 1,3 milyar yang masuk. “Sejak tahun 2009 memang belum pernah ada audit,   karena auditornya biasanya hanya mengambil sampel audit di beberapa kecamatan saja. Hal inilah yang akan terus kami dalami,” katanya.

Djumali menjelaskan, tim auditor selama ini hanya mengaudit dana model sampling. Karena model audit hanya mengambil sampel dari beberapa kecamatan di Kabupaten Blora, maka sangat dimungkinkan terjadi kebocoran dana yang digulirkan setiap tahunnya sebesar Rp 1,3 miliar tersebut. Jika dugaan Djumali benar, maka di mungkinkan ada banyak dana yang hilang, bukan hanya uang sebasar 250 juta seperti yang di laporkan saat ini. (feb)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/07/200-ketua-kelompok-diperiksa/

12 Juli 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: