KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

48 Anggota DPRD Dilaporkan


SUARA MERDEKA – Selasa, 13 Mei 2014

  • Kasus Dana Aspirasi Tahun 2011

BREBES – Sebanyak 48 anggota DPRD Kabupaten Brebes periode 2009-2014 dilaporkan oleh lembaga Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) ke Kejaksaan Negeri setempat, Senin (12/5).

Mereka dilaporkan terkait dugaan melakukan penyimpangan dana aspirasi tahun 2011 lalu, yang nilainya hampir mencapai Rp 50 miliar.

Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu disampaikan langsung Ketua GNPK Provinsi Jateng, Basri Budi Utomo bersama Ketua GNPK Kabupaten Brebes, Imam Royani Anwarun dan sejumlah pengurus GNPK Kabupaten Brebes. Mereka tiba di Kejaksaan Negeri sekitar pukul 12.00. Tim pelapor juga menyerahkan sejumlah bukti kepada Kejaksaan Negeri Brebes.

”Kami datang ke Kejaksaan Negeri Brebes ini untuk melaporkan dugaan penyimpangan dana aspirasi tahun 2011 yang dilakukan anggota DPRD. Sebenarnya kami akan melaporkan 50 anggota DPRD, tetapi dua di antaranya sudah meninggal dunia, sehingga kami melaporkan sebanyak 48 anggota DPRD,” ujar Ketua GNPK Provinsi Jateng, Basri Budi Utomo.

Motif Bervariasi

Dia mengatakan, dari hasil investigasi lembaganya diketahui telah terjadi dugaan penyimpangan dana aspirasi. Modus yang dilakukan anggota DPRD bervariasi. Di antaranya, ada yang menggunakan proposal fiktif, sehingga bantuan bisa dicairkan, ada motif dugaan pemotongan nominal bantuan antara 20 persen hingga 50 persen dan ada indikasi permintaan fee dari dana aspirasi sebesar 10 persen dari nilai proyek.

”Data dan bukti yang kami serahkan ke Kejaksaan ini sangat valid, karena kami sudah cek langsung ke lapangan dan klarifikasi kepada para penerima bantuan dana aspirasi,” ungkapnya.

Menurut dia, dana aspirasi itu dialokasikan dalam APBD murni tahun 2011 senilai Rp 38,240 miliar dan pada APBD perubahan tahun 2011 senilai Rp 10,917 miliar. Total dana mencapai Rp 49,175 miliar. Dari nilai itu direalisasikan untuk  1.980 proposal kegiatan yang diajukan. ”Rinciannya, 1.756 proposal pada APBD murni tahun 2011 dan 224 proposal pada APBD perubahan tahun 2011,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, akibat tindakan para wakil rakyat itu terjadi angka kebocoran dana aspirasi yang menyebabkan kerugian bagi negara.

Karena itu, mereka mendesak Kejaksaan Negeri untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan tersebut. ”Kalau kami estimasi dengan nominal dana aspirasi yang dikucurkan sekitar Rp 49,175 miliar, jika minimal 10% dari dana tersebut maka kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 4,917 miliar lebih,” paparnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Brebes, Moh Antoni mengatakan, pihaknya sejauh ini baru sebatas menerima pengaduan dari masyarakat.

Sebab, sudah menjadi kewajiban pihaknya semua pengaduan yang masuk harus diterima. Hal itu juga sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. ”Untuk langkah selanjutnya ya nanti lah. Yang jelas kami menerima pengaduan ini,” katanya.

Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Illia Amin, saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon, meski terdengar nada telepon gengamnya aktif, tetapi tidak diangkat. (H38-49,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/05/13/261549

Iklan

12 Juli 2014 - Posted by | BREBES

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: