KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Diwajibkan Beli Batik, Orang Tua Siswa Resah

SUARA MERDEKA – Senin, 23 Juni 2014

KLATEN- Sejumlah orang tua siswa SMP dan SMA negeri di Kabupaten Klaten mengaku resah di tahun ajaran baru ini karena diminta membeli seragam batik yang harganya  ratusan ribu rupiah.

Purnomo, salah seorang orang tua siswa salah satu SMP negeri di Klaten mengatakan anaknya diminta membayar kain batik khas Klaten Rp 245.000 untuk kenaikan kelas tahun ini. “Katanya wajib dan harus dibayar sebelum pelajaran dimulai,” jelasnya, Sabtu (21/6).

Dikatakannya, kebijakan itu baru tahun ini ada. Anehnya sekolah sendiri tidak tahu jika ditanya alasan detail pembelian seragam itu. Bahkan sekolah saat ditanya malah meminta ditanyakan ke Dinas Pendidikan Pemkab Klaten. Weny, salah seorang siswa mengatakan diminta sekolah membayar Rp 200.000 untuk batik.

Koordinator aliansi rakyat anti korupsi Kabupaten Klaten (ARAKK) Abdul Muslih mengatakan 11 elemen dalam aliansi sudah mencermati masalah itu sebulan terakhir. Menurutnya kebijakan seragam batik itu hanya SMP dan SMA/SMK negeri, sedang swasta tidak. Pungutan segaram itu bukan kali pertama tetapi  tahun ini bentuknya seragam batik yang diklaim khas Klaten.

Berdasar PP 11/2010 pungutan dalam bentuk kolektif tegas dilarang di sekolah sehingga bisa masuk kategori pemaksaan. Pada batik itu ada logo hak cipta Pemkab, logikanya harga seragam murah atau gratis. Bukan justru lebih mahal dari harga di pasar yang hanya Rp 100.000. Saat aliansi mengadakan audiensi ke Dinas Pendidikan tidak seorang pun pejabat berani menjawab.

Kepala Dinas Pendidikan Klaten Pantoro MM saat dikonfirmasi berulangkali melalui telepon dan pesan singkat tidak menjawab. Sementara Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan , Wahono MPd mengatakan seragam itu untuk menunjukkan potensi muatan lokal. ‘’ Ada aturan yang membolehkan untuk menggunakan muatan lokal. Jadi tidak masalah,’’ ungkapnya. (H34-50,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/23/265237

12 Juli 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Pengadaan Batik Diminta Dihentikan

SUARA MERDEKA – Rabu, 09 Juli 2014

  • Sekolah Mengaku Tak Memesan

KLATEN – Komisi IV DPRD meminta pengadaan seragam batik khas Klaten bagi siswa SMP, SMA, dan SMK di Klaten dihentikan. Pengadaan tersebut dan mereka evaluasi. Harga seragam batik tersebut dinilai terlalu mahal dengan mutu jelek. Pengadaan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 45 Tahun 2014.

Rapat kerja yang digelar Senin (7/7) petang dihadiri anggota Komisi IV, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Drs Sugiarto dan jajarannya.
Sayang, Kepala Disdik Pantoro tidak bisa hadir karena masih berduka. Wakilnya tidak bisa memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut.
’’Ada fakta menarik yang terungkap dalam raker, yakni perwakilan kepala sekolah menyampaikan pihak sekolah tidak memesan seragam batik tersebut. Mereka hanya melaksanakan saja,’’ kata anggota Komisi IV DPRD Suhardjanto, Selasa (8/7).

Diperoleh informasi, pengirim seragam adalah Toko Sinar Baru Solo. Komisi IV ingin mengatahui pihak yang memerintah toko itu mengirim seragam. Sebab, pihak sekolah menyatakan hanya menerima drop-dropan. Komisi menduga ada yang mengkoordinasi pengiriman seragam tersebut. Karena itu, Dewan bertekad menelusuri jalur pengadaan seragam dengan harga tidak wajar itu.

Sayang, Komisi IV tak mendapat penjelasan lebih lanjut. Anehnya, Disdik belum membuat surat edaran (SE) untuk menghentikan penjualan seragam sebagai tindak lanjut rapat kerja dengan Komisi IV 27 Juni lalu. ’’Seharusnya, Disdik membuat SE, 30 Juni lalu. Sudah jelas Disdik melanggar Permendikbud No 45/2014 yang menyebut pengadaan seragam dilakukan oleh orang tua siswa dan tak boleh dikaitkan dengan penerimaan peserta didik baru dan kenaikan kelas,’’ tegas Suhardjanto.

Anggota Komisi IV DPRD Klaten Eko Prasetyo menambahkan, Komisi IV menyesalkan karena tidak ada penjelasan tentang hal itu, sehingga sepakat rapat terpaksa ditunda. Mereka akan menginventarisasi masalah pada rapat internal, namun tidak mengevaluasi hasil raker terdahulu tentang penghentian penjualan seragam. Disdik berdalih hasil raker sudah ditindaklanjuti oleh SMP dan SMK, namun ada beberapa SMA yang tidak mengindahkan. Harga seragam siswa SMK Rp 190.000, baik jumbo atau biasa.

SE Resmi

Sugiarto mengakui, Disdik belum membuat SE resmi tentang penghentian penjualan seragam, hanya dikirimi SMS saja. ’’Kesimpulan raker 27 Juni tetap berlaku, yaitu penjualan seragam harus dihentikan dan dievaluasi. Komisi IV akan segera menggelar rapat internal dengan bahan-bahan inventarisasi masalah yang didapat dari raker Senin malam dan temuan di lapangan,’’ kata Eko yang juga anggota Fraksi PDIP itu.

Kalau pada raker terdahulu disepakati yang akan melakukan evaluasi adalah Disdik, maka pada rapat mendatang Komisi IV juga akan melakukan evaluasi. Beberapa usulan bahan evaluasi Komisi IV mencakup kebijakan penjualan seragam, rasionalisasi harga dan sistem pembayaran. (F5-61)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/09/266847

12 Juli 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Jaksa Persiapkan Eksekusi Harta Parmanto

SUARA MERDEKA – Minggu, 18 Mei 2014

  • Bernilai Rp 24.755.165.793

TEGAL- Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Tegal, kini mulai mempersiapkan berkas-berkas penting untuk melaksanakan eksekusi atas harta yang dimiliki terpidana Parmanto.

Eksekusi itu berkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, kini statusnya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. ”Berkas-berkasnya sudah lengkap.

Tapi kami perlu juga berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tegal, juga pihak terkait lainnya hingga Bank Bukopin Cabang Tegal,” kata Kasi Pidum Kejari Tegal, Suparman yang juga jaksa dalam perkara pidana tersebut. Dikatakan, persidangan perkara itu bisa menjadi cepat memiliki status kekuatan hukum yang tetap, karena didukung sejumlah faktor.

Contohnya, terdakwa Parmanto yang awalnya pikir-pikir atas vonis majelis hakim PN Tegal, akhirnya batal mengajukan banding. Karena itulah jaksa yang semula mengajukan banding atas vonis tersebut, kemudian mencabut bandingnya.

Ketua PN Tegal, Barmen Sinurat yang juga hakim ketua dalam persidangan perkara tersebut menyatakan, dengan demikian perkara pidana itu telah memiliki kekuatan hukum tetap kendati baru di tingkat persidangan pertama. Menurut Suparman, pihaknya mencabut atau tak meneruskan proses pengajuan banding, justru untuk memperlancar proses hukum tersebut agar cepat selesai. Selain itu untuk memperlancar proses eksekusi.

Diserahkan ke Bukopin

Bila dapat dilaksanakan eksekusi dengan cepat, kata dia, maka harta terdakwa yang disita akan langsung diserahkan ke Bank Bukopin Cabang Tegal. Apalagi harta tersebut sangat dibutuhkan bank tersebut untuk memperlancar usahanya. Parmanto sendiri awalnya dituntut delapan tahun penjara, denda Rp 2.000.000.000 dan subsidair 10 bulan penjara.

Majelis hakim yang terdiri atas Barmen Sinurat (hakim ketua), dengan dua anggotanya Chairil Anwar dan Santhos Wahjoe P, dalam amar putusannya, memvonis lima tahun enam bulan penjara, denda sebesar Rp 2.000.000.000, subsidair delapan bulan penjara. Sementara itu,harta terdakwa yang dirampas dan dikembalikan ke Bank Bukopin Cabang Tegal, antara lain, tanah dan bangunan terdiri atas 21 sertifikat. Jika ditotal nilainya dengan kondisi sekarang, menurut JPU, cukup mendekati nilai kerugian yang dialami Bank Bukopin Cabang Tegal.

Atau sesuai dengan dakwaan jaksa di awal persidangan pada Senin 2 Desember 2013, disebutkan terdakwa telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 24.755.165.793. Harta terdakwa yang disita, antara lain, rumah di Solo senilai Rp 3.750.000.000, rumah di Graha Estetika Semarang Rp 2.814.634.000. Tiga bidang tanah di Kelurahan Debong Tengah, Kota Tegal senilai Rp 6.970.000.000.

Kemudian tanah atau gudang di Jl Dr Wahidin, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal senilai Rp 8.544.600.000. Penyitaan harta itu, merujuk pada perbuatan terdakwa yang dinilai majelis hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (D12-68)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/05/18/261778

12 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

48 Anggota DPRD Dilaporkan

SUARA MERDEKA – Selasa, 13 Mei 2014

  • Kasus Dana Aspirasi Tahun 2011

BREBES – Sebanyak 48 anggota DPRD Kabupaten Brebes periode 2009-2014 dilaporkan oleh lembaga Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) ke Kejaksaan Negeri setempat, Senin (12/5).

Mereka dilaporkan terkait dugaan melakukan penyimpangan dana aspirasi tahun 2011 lalu, yang nilainya hampir mencapai Rp 50 miliar.

Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu disampaikan langsung Ketua GNPK Provinsi Jateng, Basri Budi Utomo bersama Ketua GNPK Kabupaten Brebes, Imam Royani Anwarun dan sejumlah pengurus GNPK Kabupaten Brebes. Mereka tiba di Kejaksaan Negeri sekitar pukul 12.00. Tim pelapor juga menyerahkan sejumlah bukti kepada Kejaksaan Negeri Brebes.

”Kami datang ke Kejaksaan Negeri Brebes ini untuk melaporkan dugaan penyimpangan dana aspirasi tahun 2011 yang dilakukan anggota DPRD. Sebenarnya kami akan melaporkan 50 anggota DPRD, tetapi dua di antaranya sudah meninggal dunia, sehingga kami melaporkan sebanyak 48 anggota DPRD,” ujar Ketua GNPK Provinsi Jateng, Basri Budi Utomo.

Motif Bervariasi

Dia mengatakan, dari hasil investigasi lembaganya diketahui telah terjadi dugaan penyimpangan dana aspirasi. Modus yang dilakukan anggota DPRD bervariasi. Di antaranya, ada yang menggunakan proposal fiktif, sehingga bantuan bisa dicairkan, ada motif dugaan pemotongan nominal bantuan antara 20 persen hingga 50 persen dan ada indikasi permintaan fee dari dana aspirasi sebesar 10 persen dari nilai proyek.

”Data dan bukti yang kami serahkan ke Kejaksaan ini sangat valid, karena kami sudah cek langsung ke lapangan dan klarifikasi kepada para penerima bantuan dana aspirasi,” ungkapnya.

Menurut dia, dana aspirasi itu dialokasikan dalam APBD murni tahun 2011 senilai Rp 38,240 miliar dan pada APBD perubahan tahun 2011 senilai Rp 10,917 miliar. Total dana mencapai Rp 49,175 miliar. Dari nilai itu direalisasikan untuk  1.980 proposal kegiatan yang diajukan. ”Rinciannya, 1.756 proposal pada APBD murni tahun 2011 dan 224 proposal pada APBD perubahan tahun 2011,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, akibat tindakan para wakil rakyat itu terjadi angka kebocoran dana aspirasi yang menyebabkan kerugian bagi negara.

Karena itu, mereka mendesak Kejaksaan Negeri untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan tersebut. ”Kalau kami estimasi dengan nominal dana aspirasi yang dikucurkan sekitar Rp 49,175 miliar, jika minimal 10% dari dana tersebut maka kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 4,917 miliar lebih,” paparnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Brebes, Moh Antoni mengatakan, pihaknya sejauh ini baru sebatas menerima pengaduan dari masyarakat.

Sebab, sudah menjadi kewajiban pihaknya semua pengaduan yang masuk harus diterima. Hal itu juga sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. ”Untuk langkah selanjutnya ya nanti lah. Yang jelas kami menerima pengaduan ini,” katanya.

Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Illia Amin, saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon, meski terdengar nada telepon gengamnya aktif, tetapi tidak diangkat. (H38-49,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/05/13/261549

12 Juli 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Puluhan Rekanan Akan Perkarakan Bupati

SUARA MERDEKA – Rabu, 21 Mei 2014

  • Kasus Proyek DAK Pendidikan

BREBES – Sedikitnya 20 re­kanan penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Brebes siap memper­karakan Bupati Brebes, Idza Pri­yanti. Langkah itu ditempuh me­nyusul upaya hukum perdata di Pengadilan Negeri Brebes terkait proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2012 yang belum dibayarkan senilai Rp 2,3 miliar. Pemkab Brebes se­bagai tergugat dalam prosesnya ju­ga terkesan mengulur-ulur waktu.

“Sesuai edaran Makamah Agung proses perdata ada batasan waktunya, yakni 6 bulan. Jika para tergugat terus mengulur-ulur waktu hingga melampaui batasan aturan ini, kami sepakat mengambil langkah hukum lain dengan memperkarakan Bupati Brebes sebagai penanggung jawab,” tandas Tobidin SH, selaku kuasa hukum 20 rekanan pelaksanan proyek DAK Pendidikan 2012, Selasa (20/5).

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah rekanan penyedia jasa konstruksi di Brebes mengajukan gugatan perdata terkait belum dibayarkannya proyek DAK Pendidikan tahun 2012 senilai Rp 2,3 miliar yang telah mereka kerjakan.

Pekerjaan tersebut di antaranya rehab sedang ruang lokal, rehab berat ruang kelas dan pembangunan perpustakaan hingga kini belum dibayarkan karena tidak masuk dalam Daftar Priorias Anggaran (DPA). Kondisi demikian menyebabkan rekanan rugi besar karena pekerjaan sudah diselesaikan.

Tobidin mengatakan, indikasi bertele-tele serta mengulur waktu yang dilakukan tergugat nampak pada sidang pembuktian dan sidang dengan materi lainnya. Padahal sesuai edaran Makamah Agung batasan gugatan perdata selama enam bulan.  “Saat ini baru berjalan empat bulan. Jika ini terus bertele-tele, kami kemungkinan besar akan ambil upaya hukum lain melalu pidana,” ucapnya.

Menurut dia, kliennya wajar saja kecewa, karena mereka sudah menunggu pencairan hampir dua tahun. Pada prinsipnya, para kliennya hanya ingin proses hukum perdata itu cepat diselesaikan. Namun kenyataannya, Pemkab melalui kuasa hukumnya terkesan bertele-tele. “Hari ini (kemarin-red) agenda sidangnya masih pembuktian. Ini sudah tiga kali ditunda dan penundaan kali ini karena tergugat melalui kuasa hukumnya tidak siap dengan barang bukti dan sidang akan dilanjutkan, Jumat (23/5). Sumiati, salah seorang rekanan mengaku sangat kecewa. Para rekanan sudah dirugikan baik materiil maupun imateriil.

Kuasa Hukum Pemkab Brebes, Fajar Sadewo SH mengatakan, tidak ada yang menunda karena proses persidangan terus berjalan. Terkait upaya hukum pidana, Fajar menegaskan, silakan itu hak. Pihaknya sebagai kuasa hukum tidak pernah menghalang-halangi hak setiap warga negara. (H38-15,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/05/21/262077

12 Juli 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Polisi Tetapkan Lima Tersangka

SUARA MERDEKA – Rabu, 04 Juni 2014

  • Kasus Road Race Cacaban

SLAWI – Polres Tegal telah menetapkan lima tersangka dalam penyidikan dugaan kasus korupsi proyek pembangunan road race di Waduk Cacaban.

Kelima tersangka itu, empat di antaranya pegawai Pemkab Tegal dan satu tersangka dari pelaksana proyek. Kapolres Tegal AKBPTommy Wibisono didampingi Kasatreskrim AKP Yusi Andi Sukmana mengatakan, dari proyek senilai Rp 1,8 miliar tahun anggaran (TA) 2008 itu negara dirugikan Rp 458 juta.

Kelima tersangka adalah Sudaryono selaku Kabid Cipta Karya kini menjabat Kepala DPU, Roelly Rizstyo Priyono (staf Dinas Koperasi UKM dan Pasar), Husni Raharjo (kepala UPTD Cacaban Dinas Pariwisata) kini menjabat sebagai lurah. Ketiganya dianggap harus bertanggung jawab karena kapasitasnya sebagai panitia pengawas.

Adapun dua tersangka lain, pelaksana proyek PT Koba, Ali Mukhson Mawardi dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Sudori. Menurut AKP Yusi, hasil pekerjaan tersebut tidak tuntas. ”Pembangunan hanya menyerap anggaran sebesar 85 persen. Selain itu, tahapan proses pekerjaan juga tidak sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Tidak Ditahan

Dikatakan, ketika proyek dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan akibat terkena longsor. ”Namun, sesuai dengan perjanjian, proyek dibangun kembali namun hal itu tidak dilaksanakan oleh kontraktor. Dengan demikian, secara fisik proyek tersebut tidak ada hasil sama sekali,” jelasnya. Dalam penyidikan tersebut, tersangka dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

Meski sudah dinyatakan sebagai tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan. ”Selama pemeriksaan, mereka cukup kooperatif, sehingga tidak ditahan,” jelas Yusi. Sudaryono ketika dimintai konfirmasi enggan memberikan tanggapan. Ia menyerahkan proses hukum ke pihak penyidik. ”Itu menjadi kewenangan polisi,”katanya. (G12,H64-47,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/04/263284

12 Juli 2014 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Akhirnya Kepala DPU Mundur

SUARA MERDEKA – Sabtu, Juni 2014

  • Dugaan Kasus Korupsi

SLAWI – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Tegal, Sudaryono akhirnya mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu dikarenakan dia telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan road race di Waduk Cacaban, Kecamatan Kedungbanteng.  ”Sudaryono mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun dini,” kata Bupati Tegal, Enthus Susmono, kemarin.

Dikatakan, surat pengunduran diri juga diajukan Husni Raharjo (Lurah Kagok) yang tersangkut masalah sama dengan kepala DPU. Sedangkan tersangka lainnya dalam kasus itu yang juga salah satu PNS di Pemkab Tegal, Roelly Rizstyo Priyono (staf Dinas Koperasi UKM dan Pasar) juga sempat mengajukan surat pengunduran diri. Namun, surat pengunduran diri itu ditolak karena masa kerjanya belum memenuhi syarat untuk pensiun dini.  ”Jika mengudurkan diri maka dinyatakan pensiun dini. Tapi, jika setelah ada keputusan hukum tetap, maka dinyatakan diberhentikan dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan uang pensiun,” tuturnya.

Tunjuk Plt

Sementara itu, bupati menunjuk Ketua Bappeda, Suharmanto menjadi Plt Kepala DPU. Penunjukan itu telah melalui pembahasan bersama Baperjakat, dan Suharmanto dinilai pejabat yang paling mampu untuk mengurusi carut marut di DPU. ”Suharmanto mulai bekerja Senin depan (16/6),” katanya.

Saat disinggung soal banyak proyek fisik di DPU yang belum dilelang, Enthus menegaskan, persoalan itu terjadi secara nasional. Hal itu dikarenakan pihak penyedia jasa banyak yang belum mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) baru, sehingga pihak penyedia jasa yang tidak mengantongi SBU tidak diperbolehkan mengikuti lelang. Namun, ada beberapa pekerjaan yang sudah diselesaikan karena lelang dilakukan sebelum 1 Juni 2014. ”Ini bukan kesalahan pemkab, tapi karena rekanan belum memiliki SBU yang baru,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala DPU, Sudaryono yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya DPU, Husni Raharjo, mantan Kepala UPTD Cacaban yang kini menjabat sebagai Lurah Kagok, dan Roelly Rizstyo Priyono, staf Dinas Koperasi UKM dan Pasar ditahan Kejari Slawi. Selain itu, Polres Tegal juga menetapkan tersangka pelaksana proyek PT Koba, Ali Mukhson Mawardi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sudori.(H64-15,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/14/264401

12 Juli 2014 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Kepala DPU Ditahan Kasus Road Race Cacaban

SUARA MERDEKA – Jum’at, 06 Juni 2014

SLAWI – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tegal, Sudaryono ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Slawi, kemarin. Penahanan dilakukan setelah Satreskrim Polres Tegal melimpahkan berkas hasil penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Road Race Cacaban yang sudah dinyatakan lengkap (P21). Sudaryono dalam kapasitasnya sebagai mantan Kabid Cipta Karya DPU ditahan bersama dua tersangka lain, Roelly Rizstyo Priyono, staf Dinas Koperasi UKM dan Pasar, serta Husni Raharjo, mantan Kepala UPTD Cacaban yang kini menjabat sebagai Lurah Kagok. Kajari Slawi, Azwar menjelaskan, pertimbangan penahanan ketiga tersangka untuk mempermudah proses penuntutan agar lancar dan cepat. ‘’Ada kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti serta menghindar dari persidangan atau melarikan diri,’’tegasnya.

Dalam waktu dekat, kata Azwar yang didampingi Kasi Pidsus, Wahyu Hidayat, pihaknya segera menyusun surat dakwaan untuk persidangan di Pengadilan Tipikor, Semarang. Ketiga tersangka kini dititipkan di LPTegalandong. Kecerobohan Menurut Kajari, ketiga tersangka bertanggung jawab atas proyek senilai Rp 1,8 miliar tahun anggaran (TA) 2008. Dalam kasus itu, negara dirugikan Rp 458 juta. ‘’Ketiga tersangka merupakan pejabat pemeriksa. Ada dugaan kecerobohan dalam menghitung volume hasil pekerjaan,’’jelasnya.

Sebelumnya, Kapolres Tegal AKBPTommy Wibisono melalui Kasatreskrim AKP Yusi Andi Sukmana menegaskan, jumlah tersangka bisa bertambah. ‘’Kami akan terus mengusut pihak-pihak yang terkait, termasuk pengguna anggarannya.’’ Dalam kasus itu, pihaknya telah menetapkan lima tersangka. Dua tersangka lain, pelaksana proyek PT Koba, Ali Mukhson Mawardi dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Sudori. Ketua LSM Jaringan Independen Pemantau Pelayanan Publik (JIPP), Dedi Sp, mendesak Kejari ataupun Polres Tegal untuk tidak berhenti pada ketiga tersangka yang ditahan. ‘’Proses hukum harus jalan terus, karena kasus tersebut tentu melibatkan banyak pihak. Bagaimana proses pelaksanaannya sampai timbul kerugian negara tentu saja banyak campur tangan, terutama pengguna anggaran,’’ tegasnya. (G12-49)

Sumber :  http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/06/263587

 

12 Juli 2014 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Pondok Pesantren Kauman Lasem Rembang Hidup Mesra di Tengah Kampung Tionghoa

SUARA MERDEKA – Minggu, 06 Juli 2014

”TIDAK masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya,”  sabda Rasulullah saw tersebut selalu ditanam­kan KH Zaim Ahmad Ma’shoem (Gus Zaim), pada santri-santrinya di Pondok Pe­santren Kauman, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

Sebab menurut cucu KH Ma’s­hoem Ahmad, pendiri Pondok Al Hidayat Lasem, memuliakan te­tangga merupakan salah satu ciri orang beriman. Jika ada tetangga yang tidak merasa aman dengan kehadiran kita, berarti kita sendiri yang bermasalah.

”Dengan memuliakan tetangga, satu pintu surga terbuka bagi kita,” katanya.

Bahkan saking pentingnya posisi tetangga, lanjut dia, Rasulullah saw bersabda ”Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku menduga bahwa ia akan memberi warisan kepadanya”.

Kunci memuliakan tetangga telah menjadikan pondok pesan­tren yang dirintis tahun 2003 itu bisa diterima di tengah-tengah perkampungan Tionghoa Desa Karangturi.

Ketika Pondok Pe­santren hendak berdiri pun, ia bertandang ke satu persatu rumah tetangga yang seluruhnya warga Tionghoa. Penerimaan secara baik-baik pun ditunjukkan warga.

Hari ini pondok pesantren Kauman, Lasem, Rembang akan men­jadi tuan rumah pelaksanaan Ge­rakan Santri Menulis (GSM) Sa­rasehan Jurnalistik Ramadan 2014 Suara Merdeka.

Tanpa Sekat

Menurut Abdullah, salah satu panitia, peserta sarasehan tidak hanya santri Kauman tetapi juga dari berbagai pondok di Rembang.

”Mereka antusias mengikuti sarasehan karena berharap mendapat bekal menjadi penulis pemula,” katanya.

Menurut Gus Zaim, santri dido­rong untuk berbaur tanpa sekat, dengan tetap menghormati ke­yakinan masing-masing. Gus Zaim pun membiarkan kediamannya yang dibeli dari seorang Tionghoa, tetap berarsitektur seperti aslinya. Bahkan ketika ada yang memberi lampion dan pernak-pernik lampion khas China, dengan senang hati ditempelkannya di depan rumahnya.

Bahkan untuk menghormati warga setempat, sebuah pos ronda berarsitektur mirip kelenteng dibuat tak jauh dari bangunan pondok. Tak dinyana, pos ronda yang dicat dengan warna merah me­nyala, warna khas China, kini menjadi tempat berinteraksi warga multietnis di kampung itu.

Salah satu cara memuliakan tetangga lainnya, Gus Zaim tak segan mengutus santrinya untuk pergi takziah jika ada tetangga pondok (warga Tionghoa) me­ninggal dunia. ”Inti takziah itu kan ngle­rem ati (membesarkan hati) keluarga yang ditinggalkan. Sebagai tetangga kita punya kewajiban itu,” jelasnya.

Upaya menjunjung nilai toleransi bertetangga itu, di kemudian hari, justru menjadikan sejumlah warga setempat memilih menjadi muallaf dengan memeluk Islam.

”Pembauran itu tak lantas me­mengaruhi kehidupan satu sama lain, tetapi saling melengkapi. Inilah yang menjadikan warga Tiong­hoa dan pribumi muslim di La­sem tetap rukun dan hidup damai,” jelasnya. (Saiful Annas-36)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/06/266494

12 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Penanganan Lamban

SUARA MERDEKA – Sabtu, 05 Juli 2014

  • TK Padamara Ambruk

PURBALINGGA – Penanganan kasus ambruknya TK Pembina Padamara terkesan lamban. Sudah empat bulan berselang belum ada titik terang terhadap kasus itu. Kasus ditangani oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Purbalingga untuk mengetahui adanya dugaan korupsi atau tidak pada proses pembangunan TK tersebut, namun polisi masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Purbalingga untuk melanjutkan penyelidikan. Bupati Purbalingga, Sukento Rido Marhaendrianto, kemarin, mengatakan seharusnya tiga bulan sejak ambruknya atap sekolah tersebut, Inspektorat sudah melaporkan hasil auditnya. Bangunan itu sendiri ambruk pada Ferbuari lalu.

Sukento pun diberi batas waktu dua bulan lagi pada Inspektorat untuk memberikan laporan. ‘’Laporan prosesnya sudah sejauh mana? Apakah mampu mengaudit atau tidak? Kalau tidak kendalanya apa?

Membutuhkan tenaga ahli, kekurangan tenaga atau yang lain? Ini sudah Juli, saya beri waktu enam bulan sejak kejadian, jadi masih ada waktu hingga Agustus mendatang,’’katanya. Ia mengakui, untuk mengaudit bangunan yang ambruk tersebut tidak gampang. Ambruknya atap baja ringan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal. Apakah karena speknya yang tidak sesuai, beban atap yang terlalu berat, force major atau oleh alam. ‘’Karena itu harus dicari tenaga ahli yang berkompeten dalam hal baja ringan.

Jika penyebab karena kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan, kemungkinan besar ada kecurangan dan audit terus dilakukan. Tapi jika penyebabnya karena alam, oleh angin misalnya, ini bukan karena pelaksanaan pembangunan, audit bisa dihentikan,’’paparnya. Sementara itu, Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Purbalingga, Ipda Aan Hariyawan mengatakan, pihaknya hanya tinggal menunggu hasil audit dari Inspektorat untuk melanjutkan proses penyelidikan.(H82-17,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/05/266462

12 Juli 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: