KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dugaan Politik Uang Dilaporkan


SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Juli 2014

  • Panwaslu Kesulitan Jerat Pelaku

KUDUS – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kudus menerima laporan adanya dugaan politik uang (money politics) pada pemilu presiden (pilpres). Ketua Panwaslu Kudus, Bati Susianto mengatakan, dugaan politik uang dilaporkan salah seorang warga Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu. Dia meminta nama pelapor tak disebut.

Pelapor menceritakan, rumahnya didatangi salah seorang yang diduga tim sukses salah satu pasangan capres, Selasa (8/7) malam, sekitar pukul 21.30. Kebetulan saat itu anaknya yang berumur 14 tahun yang menerima tamu itu. ”Tamu itu kemudian memberikan amplop putih, kemudian mengatakan itu sebagai titipan pesan sangu dari Pak Prabowo.

Setelah itu tamu tersebut langsung pulang. Setelah dibuka, ternyata amplop berisi uang Rp 20 ribu,” katanya, Kamis (10/7). Laporan itu ditindaklanjuti Panwaslu dengan menggelar rapat Gakumdu bersama aparat kepolisian dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Rabu (9/7) sore.

Hanya dari pertemuan itu, Panwaslu belum bisa menjerat pelaku karena tidak menemukan adanya unsur politik uang. ”Memang benar pelapor dan terlapor jelas. Para saksi juga siap memberi keterangan. Hanya jika dibenturkan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, kejadian itu belum memenuhi unsur politik uang,” katanya.

Masa Tenang

Bati mengatakan, ada sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Jika menggunakan Pasal 215, penerima amplop tersebut adalah anak-anak, bukan pemilih. Pemberian itu juga diberikan dalam masa tenang.

Pasal 213 pun tak bisa digunakan menjerat pelaku karena sudah di luar jadwal kampanye. Pasal 232, kata dia, juga lemah jika digunakan, karena pemberian itu tidak diberikan pada hari pemungutan suara. ”Tim Gakumdu menyatakan laporan belum memenuhi unsur politik uang. Kami berencana mengklarifikasi pelapor dan terlapor dalam waktu dekat ini,”katanya.

Dugaan masih maraknya praktik politik uang sebelumnya sudah diprekdisikan. Pengamat Hukum dan Politik Universitas Muria Kudus (UMK), Hidayatullah mengatakan, praktik politik uang menjadi salah satu faktor penggerak pemilih untuk datang ke TPS. Belum adanya tindakan tegas dari aparat terkait membuat praktik ini tetap marak selama pemilu. (H62-45)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/11/266998

11 Juli 2014 - Posted by | KUDUS

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: