KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Lima Kasus Politik Uang, Empat Diperiksa Gakkumdu

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 11 Juli 2014

KARANGANYAR, suaramerdeka.com – Lima kasus dugaan politik uang ditemukan di Jateng selama berlangsungnya pemilu presiden. Dugaan pembagian uang terjadi di Kudus, Sragen, Batang, Cilacap dan Karanganyar. Empat di antaranya, ditindaklanjuti Tim Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), kecuali Karanganyar.

‘Khusus untuk kasus Karanganyar, setelah dilakukan klarifikasi, ternyata tidak memenuhi unsur politik uang untuk mengarahkan warga pada capres tertentu. Karena itu kasusnya dihentikan,’’ kata Abhan Misbah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jateng.

Ditemui di sela-sela meninjau dan melakukan supervisi di Panwas Karanganyar, dia mengatakan pihaknya menaruh perhatian pada kasus yang memang dilaporkan kepada Panwas dan ditindaklanjuti. Dengan supervisi itu pihaknya ingin tahu seberapa jauh kasus itu sudah ditangani.

‘’Yang keempat daerah lain memang sudah ditangani Gakkumdu dan masih dalam penyidikan. Jika unsurnya memenuhi maka dipastikan akan diteruskan ke pengadilan. Namun jika tidak, maka kasus itu dengan sendirinya ditutup,’’ kata dia.

Bawaslu juga akan mengawal proses perhitungan suara yang kini masih dilaksanakan sampai di tingkat PPS, setelah itu akan dilakukan perhitungan di tingkat PPK, dilanjutkan ke KPU Kabupaten/Kota, Provinsi, kemudian tanggal 22 Juli baru dilakukan pleno di tingkat pusat.

‘’Kami tentu akan mengawal terus proses perhitungan tersebut, jangan sampai terjadi sesuatu yang membuat situasi menjadi tidak kondusif. Tentu di masing-masing tingkatan proses tersebut akan dicermati oleh masing-masing petugas.’’

Sementara itu Ketua Panwas Karanganyar Dwi Joko Mulyono mengatakan, kasus di Karanganyar bermul;a dari laporan salah satu kader pendukung salah satu capres yang menangkap basah salah seorang warga Desa Bendungan, Kaliboto, Mojogedang.

Salah seorang warga tertangkap saat membagi-bagikan uang pecahan Rp 5.000 sebanyak dua lembar kepada tiga warga lainnya. Namun kemudian dia ditangkap warga tepat hari H pencoblosan pada Rabu lalu sekitar pukul 06.00.

Kasus itu kemudian dibawa ke Panwas Kecamatan dan diteruskan ke Panwas Kabupaten. Semua pihak yang dididuga terlibat dalam kasus itu kemudian diklarifikasi. Termasuk dugaan keterlibatan salah seorang anggota PPS yang memberikan uang kepada si pembagi uang kepada warga.

‘’Namun dari penelusuran Tim Panwas, memang tidak ditemukan unsur politik uang. Pemberian uang hanya Rp 10.000 kepada warga karena desa itu selama ini tingkat partisipasinya rendah. Karena itu PPS berinisiatif membagi uang agar warga mau menggunakan hak pilihnya mencoblos.

‘’Namun tidak ada unsur paksaan atau mengarahkan agar mencoblos capres tertentu. Warga yang diberi uang juga mengaku tidak disuruh mencoblos gambar tertentu, hanya disuruh datang ke TPS saja,’’ kata Dwi Joko.

Karena itu kasus itu kemudian ditutup karena unsur politik uang yang dilakukan pihak tertentu ternyata tidak memenuhi.

( Joko Dwi Hastanto / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/11/209131

11 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK: Jangan Main-main dengan Persoalan Bangsa

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 11 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak main-main dengan penghitungan suara hasil pilpres 2014. Dan KPK pun siap menindak tegas jika menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait penghitungan suara.

”Ini persoalan bangsa secara luas, saya kira KPU dan Bawaslu enggak akan main-main dalam melakukan tugasnya. Jangan main-main terkait dengan persoalan bangsa karena KPK tidak tidur,” tegas Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo.

Dia juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui informasi kongkalikong terkait Pilpres 2014. Johan menjamin, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Johan, hal ini juga terkait nasib jutaan rakyat Indonesia.

”Kalau masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi ada dugaan terjadi kongkalikong peserta pilpres dengan KPU, itu bisa jadi domain KPK,” ujar Johan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai, KPU, KPU daerah, dan Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga proses penghitungan suara.

Busyro pun berharap tidak ada praktik suap dalam Pilpres 2014. Dia juga meminta semua lapisan masyarakat mengawasi proses Pilpres 2014.

“Jika tahan godaan upaya suap oleh kekuatan perompak demokrasi, hasilnya akan menentukan kualitas demokrasi dan martabat presiden terpilih,” kata Busyro, melalui pesan singkat.

Dia menegaskan, praktik suap dalam pesta demokrasi tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan akan mengalami delegitimasi.

Seperti diketahui, pasca-pemungutan suara dan publikasi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengklaim memenangkan Pilpres 2014.

KPU meminta kedua belah pihak untuk menunggu hasil perhitungan resmi yang akan diumumkan pada 22 Juli 2014.

( Mahendra Bungalan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/11/209134

11 Juli 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Bendahara Umum PDIP Terima Suap Rp 2,5 Miliar dari Proyek Hambalang

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Olly Dondokambey menerima suap Rp 2,5 miliar dari proyek Hambalang. Fakta ini makin terkuak dalam vonis terhadap mantan Kepala Divisi Konstruksi perusahaan pemenang tender proyek Hambalang PT Adhi Karya, Teuku Bagus Noor yang dihukum 4,5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dari fakta analisis yuridis, diungkap Majelis Hakim, Teuku Bagus Noor terbukti melakukan suap sebesar Rp 2,5 miliar kepada Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Pemberian uang ini bertujuan untuk mempengaruhi perubahan anggaran proyek Hambalang dari awalnya tahun tunggal menjadi tahun jamak. Olly sendiri, pada 2010 silam adalah Anggota Badan Anggaran DPR RI.

“Jadi, biaya anggaran untuk pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang awalnya Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun,” ujar anggota Majelis Hakim Sinung Hermawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selasa (8/7).

Noor sendiri, dalam sidang pemeriksaan sudah mengakui adanya pemberian Rp 2,5 miliar ini kepada Olly. Keterangan itu disampaikannya setelah membenarkan pernyataan JPU KPK yang menanyakan ikhwal suap ini.

Hakim Sinung menjelaskan, pemberian ini merupakan bagian dari tugas yang diembankan Noor kepada Manajer Pemasaran PT Adhi Karya Arief Taufiqurahman. Saat itu, untuk memuluskan segala urusan soal proyek Hambalang, Noor memerintahkan Arief untuk menggelontorkan uang kepada beberapa pihak.

Misalnya Anas Urbaningrum Rp 2,2 miliar, Wafid Muharam Rp 6,5 miliar, Mahyuddin (mantan Ketua Komisi X DPR) Rp 500 juta, Adirusman Dault Rp 500 juta, petugas di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 135 juta, Deddy Kusdinar Rp 1,1 miliar, pengurusan retribusi Rp 100 juta, anggota DPR sebesar Rp 500 juta dan biaya sewa hotel dan panitia lelang serta lain-lainnya sebesar Rp 606 juta.

Olly sampai saat ini belum ditetapkan status hukum apapun oleh KPK, meskipun, dia kerap kali bolak-balik diperiksa KPK dalam kasus Hambalang.

( Budi Yuwono / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/09/208788

11 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Olly Dondokambey

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 11 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Olly Dondokambey dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan sarana prasarana proyek olah raga Hambalang. Bendahara Umum PDI Perjuangan ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Mengenakan kemeja putih, Olly tiba sekitar 12.30 WIB. Dia tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaannya.

“(Diperiksa, red) buat Machfud Suroso,” kata Olly sambil berjalan menuju lobi kantor KPK, Jakarta, Jumat (11/7).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Mahfud sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana terkait pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahragaa Nasional (P3SON) Hambalang. Mahfud diduga melakukan penggelembungan harga dalam pembangunan proyek Hambalang.

Dalam kasus ini, KPK melarang bepergian ke luar negeri terhadap Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum. Surat permintaan cegah oleh KPK berdasarkan surat bernomor SKEP KPK No KEP-828/01/11/2013 tanggal 20 Nov 2013.

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/11/209147

11 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tujuh Calon Sekda Lolos Tes Wawancara

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 11 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Ketua Tim Seleksi terbuka sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Prof Sudharto P Hadi beserta anggota tim menyerahkan berita acara hasil seleksi sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Rumah Dinas Puri Gedeh, Jumat (11/7). Dalam seleksi tersebut, tim seleksi telah memilih tujuh nama calon.

Prof Sudharto mengatakan, seharusnya pihaknya hanya menyerahkan enam nama. “Tapi ada dua nama yang nilainya sama bagusnya, jadi keduanya kami masukkan,” katanya, Jumat (11/7).

Dijelaskannya, pendaftar calon sekda Jateng semula 44 orang. Seleksi administrasi akhirnya hanya meloloskan 17 diantaranya. Satu oang tidak hadir pada tahap uji gagasan yakni Amra Muslimin, calon dari Pemkot Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kemudian satu orang tidak mengikuti uji kompetensi yakni Bambang Warsito Adi (Dosen UNS).

Maka pada tahap wawancara yang dilaksanakan seharian pada Jumat (11/7), peserta tinggal 15 orang. “Kami mencoba seobjektif mungkin. Pada saat uji gagasan, makalah peserta tidak diberi nama, hanya nomor saja, jadi kami tidak tahu mengoreksi gagasan siapa,” kata Rektor Universitas Dipoengoro itu.

Ganjar Pranowo menyatakan, proses objektif telah dilakukan tim seleksi. Sekarang saatnya hak prerogatif gubernur untuk memilih tiga nama untuk diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. “Saya akan wawancara lebih dalam, saya teliti jejak rekam kariernya. Soal internal atau eksternal saya tidak terlalu peduli,” katanya.

Ganjar mengharapkan proses berjalan lancar dan cepat. Wawancara akan dilakukannya pekan depan sehingga secepatnya Sekda Jateng bisa segera definitif.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

SEMARANG, suaramerdeka.com – Tim seleksi terbuka sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah telah memilih tujuh nama calon. Satu dari unsur eksternal dan enam dari internal Pemerintah Provinsi Jateng.

Berikut tujuh nama calon sekda:
1. Sugeng Hariyono (Kemendagri)
2. Ihwan Sudrajat (Staf Ahli Gubernur)
3. Arief Irwanto (Kasatpol PP)
4. Yuni Astuti (Kepala BPMD)
5. Sri Puryono (Plt Sekda)
6. Heru Setiadhie (Kepala Bappeda)
7. Sujarwanto Dwiatmoko (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM).

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/11/209152 ; http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/11/209151

11 Juli 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Dugaan Politik Uang Dilaporkan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Juli 2014

  • Panwaslu Kesulitan Jerat Pelaku

KUDUS – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kudus menerima laporan adanya dugaan politik uang (money politics) pada pemilu presiden (pilpres). Ketua Panwaslu Kudus, Bati Susianto mengatakan, dugaan politik uang dilaporkan salah seorang warga Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu. Dia meminta nama pelapor tak disebut.

Pelapor menceritakan, rumahnya didatangi salah seorang yang diduga tim sukses salah satu pasangan capres, Selasa (8/7) malam, sekitar pukul 21.30. Kebetulan saat itu anaknya yang berumur 14 tahun yang menerima tamu itu. ”Tamu itu kemudian memberikan amplop putih, kemudian mengatakan itu sebagai titipan pesan sangu dari Pak Prabowo.

Setelah itu tamu tersebut langsung pulang. Setelah dibuka, ternyata amplop berisi uang Rp 20 ribu,” katanya, Kamis (10/7). Laporan itu ditindaklanjuti Panwaslu dengan menggelar rapat Gakumdu bersama aparat kepolisian dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Rabu (9/7) sore.

Hanya dari pertemuan itu, Panwaslu belum bisa menjerat pelaku karena tidak menemukan adanya unsur politik uang. ”Memang benar pelapor dan terlapor jelas. Para saksi juga siap memberi keterangan. Hanya jika dibenturkan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, kejadian itu belum memenuhi unsur politik uang,” katanya.

Masa Tenang

Bati mengatakan, ada sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Jika menggunakan Pasal 215, penerima amplop tersebut adalah anak-anak, bukan pemilih. Pemberian itu juga diberikan dalam masa tenang.

Pasal 213 pun tak bisa digunakan menjerat pelaku karena sudah di luar jadwal kampanye. Pasal 232, kata dia, juga lemah jika digunakan, karena pemberian itu tidak diberikan pada hari pemungutan suara. ”Tim Gakumdu menyatakan laporan belum memenuhi unsur politik uang. Kami berencana mengklarifikasi pelapor dan terlapor dalam waktu dekat ini,”katanya.

Dugaan masih maraknya praktik politik uang sebelumnya sudah diprekdisikan. Pengamat Hukum dan Politik Universitas Muria Kudus (UMK), Hidayatullah mengatakan, praktik politik uang menjadi salah satu faktor penggerak pemilih untuk datang ke TPS. Belum adanya tindakan tegas dari aparat terkait membuat praktik ini tetap marak selama pemilu. (H62-45)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/11/266998

11 Juli 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Wakil Rektor Unissula

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Juli 2014

  • Kasus Korupsi Ikmal Jaya

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Prof Dr Gunarto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi terkait tukar guling lahan ’’Bokong Semar’’ di Pemerintah Kota Tegal. ’’Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,’’ ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (10/7). Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka, yakni mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya dan Direktur CVTri Daya Pratama, Syaeful Jamil. Priharsa menambahkan, penyidik juga memanggil Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jateng Ahmad Muhdhor.

Priharsa tidak menjelaskan kaitan Gunarto dan Muhdhor dalam kasus ini. Dia hanya menjelaskan, keduanya diperiksa sebagai saksi untuk Ikmal Jaya. Pembiaran Sebelumnya, sejumlah saksi telah diperiksa, antara lain mantan Wali Kota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, serta sejumlah pejabat dan pegawai Pemkot Tegal. KPK juga meminta keterangan Direktur PTCiputra Optima Mitra Rudyanto, Project Manager PT Ciputra Optima Mitra Alfa, kasir PT Ciputra Optima Mitra Riulida Sinaga, pegawai PO Bus Dewi Sri Fery Yanto, dan Sih Wiryadi yang merupakan konsultan jasa penilai publik.

Ikmal selaku Wali Kota Tegal periode 2008-2013 merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam ruilslag tanah antara Pemkot dan CVTri Daya Pratama pada 2012. Ikmal diduga melakukan pembiaran pengalihan atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian Rp 8 miliar. Dalam penyidikan, KPK menggeledah rumah Ikmal di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat. Penyidik menyita sejumlah dokumen. KPK juga menggeledah rumah Rokayah, ibu Ikmal, bos PO Dewi Sri yang berlokasi di Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal. (J13-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/11/267095

11 Juli 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Andi Anggap Jaksa Tak Bisa Buktikan Aliran Dana

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Juli 2014

JAKARTA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mempertanyakan dasar jaksa KPK mengganggap dirinya menerima duit terkait proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.

Andi menyebut jaksa gagal membuktikan aliran dana yang diterimanya. “Persoalannya adalah jaksa KPK menganggap bahwa sayalah sesungguhnya penerima dana-dana tersebut.

Jadi bagi jaksa, Choel bukan mencari dana buat dirinya sendiri, tetapi hanya perantara, tujuan akhirnya adalah saya. Tetapi berapa persisnya dana yang saya terima dari Choel? Di mana dan kapan saya menerimanya? Dalam bentuk apa?” kata Andi saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/7).

Tendensius

Jaksa, menurut Andi, seharusnya membeberkan sangkaannya dengan alat bukti yang jelas terkait dakwaan penerimaan uang 550 ribu dolar AS (lebih kurang Rp 5 miliar) dan Rp 2 miliar melalui adiknya, Choel Mallarangeng.

Namun hingga empat bulan persidangan, jaksa tidak dapat membuktikan. “Tidak ada jawaban bagi pertanyaan penting tersebut, sebab memang saya tidak pernah menerima satu rupiah pun danadana yang tak semestinya saya terima,” papar Andi.

Mantan Juru Bicara Kepresidenan itu menganggap tuduhan jaksa tendensius karena hanya bersandar pada dua peristiwa, yakni kala dirinya memperkenalkan Choel dengan Sekretaris Menpora Wafid Muharam dan pertemuan di ruang kerjanya yang dihadiri Manajer Pemasaran PTAdhi Karya Arief Taufiqurrahman. (dtc-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/11/267070

11 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Romi dan Istri Ditahan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Juli 2014

  • Wali Kota Palembang Tersangka Penyuap Akil

JAKARTA – Usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka selama lebih kurang delapan jam, Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyito, istrinya, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya dituduh menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pilkada Kota Palembang dan pemberian keterangan yang tidak benar di persidangan. ’’Mereka ditahan untuk 20 hari pertama,’’kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi, Kamis (10/7).

Suami-istri itu ditahan terpisah. Romi di Rumah Tahanan Pomdam Jaya di Guntur, Jakarta Selatan, sedangkan Masyito menghuni rumah tahanan di gedung KPK. Romi yang keluar sekitar pukul 17.30 tidak berkomentar banyak terkait pemeriksaan dan penahanannya. Dia menyatakan akan menghormati proses hukum. Suap Rp 19,8 Miliar ’’Saya kira tidak ada langkah apa pun. Semua akan taat hukum,’’ ujarnya.

Beberapa saat kemudian, Masyito keluar dari ruang pemeriksaan dan dibawa ke rutan. Dia tidak berkomentar apa pun saat ditanya wartawan. Romi dan Masyito disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Romi dan Masyito sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus Akil. Dalam dakwaan jaksa KPK terhadap mantan ketua MK itu, Romi disebut menyuap Akil dengan uang Rp 19,8 miliar agar dimenangkan dalam sengketa pilkada. Adapun Masyito berperan membantu Romi menyerahkan uang suap melalui tangan kanan Akil, Muhtar Ependy. (J13-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/11/267096

11 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Cegah Korupsi, Yayasan UGM Diinvestigasi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 10 Juli 2014

SLEMAN, suaramerdeka.com – Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) menilai perlu adanya investigasi terhadap sejumlah yayasan yang bernaung di bawah UGM Yogyakarta. Langkah ini dirasa perlu pasca terkuaknya kasus dugaan korupsi di lingkungan universitas ternama itu. Perkara ini menyeret Ketua Majelis Guru Besar UGM, Prof Susamto sebagai salah satu tersangka.

Selain itu, Kejati DIY juga menetapkan tiga dosen Fakultas Pertanian sebagai tersangka. Masing-masing Dr Triyanto (Wakil Dekan III), Ir Ken Suratiyah MS (dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian), dan Ir Toekidjo (dosen Jurusan Budidaya Pertanian).

Mereka berempat disangka atas tuduhan korupsi penjualan aset tanah milik UGM di Dusun Plumbon, Desa Banguntapan, Bantul. Lahan seluas 4.000 meter persegi itu kini difungsikan sebagai perumahan. Sebelum dijual, lokasi tersebut digunakan untuk tempat praktik mahasiswa.

“Tidak tertutup kemungkinan modus mendirikan yayasan seperti itu juga terjadi di fakultas lain. Kami akan lakukan investigasi dan pengawasan untuk mencegah hal serupa terulang,” kata peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim, Kamis (10/7).

Pemantauan yang dilakukan pihaknya terutama fokus pada sisi hukum dan administrasi. Dia menjelaskan sesuai aturan perundangan, pendirian suatu yayasan harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu.

Terpisah, Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmaji mengatakan, penyidik masih terus mengembangkan pemeriksaan kasus itu. “Peran masing-masing tersangka masih didalami. Sejauh ini belum ada tambahan tersangka,” ujarnya.

Pada akhir Juni lalu, tim penyidik melakukan penyitaan beberapa dokumen dari Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset, serta Bagian Arsip UGM. Berkas itu melengkapi barang bukti yang telah disita sebelumnya berupa tanah dan tabungan milik yayasan yang setara nilai Rp 2 miliar.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/10/209032

11 Juli 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: