KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Status Muhtar Segera Dinaikkan


SUARA MERDEKA – Sabtu, 05 Juli 2014

JAKARTA- Status tangan kanan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Muhtar Ependy akan dinaikkan.

Dia selain disangka membantu Akil menerima suap dan mencuci uang, juga akan dijerat dengan pasal menghalang-halangi proses penyidikan.

’’Akan ada perubahan posisi, makanya kami menunggu JPU apakah Muhtar Ependy itu akan dikenakan pasal lain selain pasalpasal pidana korupsi. Hal itu kan berkaitan langsung dengan tindak pidananya, misalnya mempersulit persidangan. Masih bisa kena Pasal 21 atau 22, itu akan kami putuskan,’’ kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Jumat (4/7).

Dia memastikan, Muhtar Ependy akan segera dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Peran Muhtar jelas disebut dalam amar putusan Akil.

’’Muhtar itu kan sebetulnya mempersulit proses persidangan, apa yang dikemukakan itu berbeda antara di persidangan dan BAP. Hakim tetap meyakini BAPmenjadi dasar. Artinya dia melakukan obstraction of justice,’’ tegasnya.

Muhtar adalah orang kepercayaan Akil yang memutarkan uang suap dari beberapa pengurusan sengketa pilkada. Muhtar juga membantu Akil dalam proses penerimaan suap.

Dalam proses penyidikan, Muhtar sudah berkali-kali diperiksa dan dia sudah lebih dari tiga kali mengganti keterangan di BAP.

Bahkan, saat menjadi saksi dalam persidangan, Muhtar mencabut BAP di hadapan majelis hakim.

Sekda Palembang

Sementara itu, KPK, kemarin, menjadwalkan pemeriksaan Sekda Palembang Ucok Hidayat sebagai saksi dalam perkara suap terkait pilkada di daerah setempat.

KPK juga memeriksa tiga orang saksi lainnya, yakni Yustifisyah Husni pegawai bank BNI Cabang Utama Palembang, Sutrisno mantan kepala cabang Bank Mandiri Jl Letkol Iskandar dan Muhammad Syarif Abu Bakar alias Mamad Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera. KPK menetapkan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh sebagai tersangka kasus sengketa pilkada di MK.

KPK menemukan bukti kuat Romi dan Masyitoh melakukan penyuapan terhadap Akil senilai Rp 19,8 miliar. Uang suap sebagian besar diberikan melalui Muhtar Ependy.

Dalam proses penyidikan perkara ini, KPK mencegah sejumlah orang yakni Iwan Sutaryadi (pegawai BPD Kalbar), Muhammad Syarif Abubakar (wiraswasta), Yossi Alfiriana (swasta), termasuk Ucok Hidayat. (dtc-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/05/266477

Iklan

10 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: