KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Marzuki Alie Minta Voucher Rp 500 Juta


SUARA MERDEKA – Jum’at. 04 Juli 2014

JAKARTA – Sidang Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (3/7), memunculkan nama Ketua DPR Marzuki Alie. Kuasa hukum Anas, Handika Honggowongso mengungkapkan permintaan voucher Rp 500 juta dari Marzuki Alie yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik terhadap Direktur PT Assa Nusa Indonesia Saul Paulus David Nelwan atau Paul Nelwan. Dalam sidang itu, Paul turut dihadirkan. Handika bertanya kepada Paul mengenai proyek grand design gedung DPR. Paul mengaku mengetahui proyek tersebut dari Muhammad Arief Taufiqurahman yang saat itu menjabat Manager Marketing PT Adhi Karya. “Apa yang disampaikan?’’ tanya Handika. ’’Saya rasa di BAP saya ada, saya lupa.

Tapi Beliau pernah menyampaikan pada saya beliau (Arief) pernah dipanggil oleh Ketua DPR,’’jawab Paul. Handika lantas membacakan isi berita acara pemeriksaan Paul pada halaman 57. ’’Pada Minggu tanggal 12 Januari 2014, saya bertemu Arief Taufiqurahman, dan dalam pertemuan tersebut Arief menginformasikan kepada saya, dia diminta menghadap Marzuki Alie, Ketua DPR oleh Dirut Adhi Karya Pak Kiswo pada Senin tanggal 13 Januari 2014. Menurut Arief alasan Marzuki Alie memanggil dia adalah terkait adanya bon atau voucher sebesar Rp 500 juta dari Adhi Karya untuk Pak Marzuki Alie. Arief juga menjelaskan ke saya bahwa pemberian uang Rp 500 juta dari Adhi Karya ke Marzuki Alie tersebut terkait rencana pembangunan gedung DPR. Uang tersebut diserahkan oleh Teuku Bagus M Noor. Kemudian Senin tanggal 13 Januari 2014, saya menerima informasi dari Arief melalui BBM bahwa dia tidak mau datang memenuhi panggilan Marzuki Alie,’’kata Handika membacakan BAPPaul. Kepentingan Kongres Paul membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut.

Sebelumnya mantan kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor menyebut Ketua DPR Marzuki Alie meminta PT Adhi Karya untuk mengalah dalam mendapatkan proyek grand design gedung DPR. Alasannya proyek itu jatah PTPP. Sementara dalam jalannya sidang mantan sekretaris menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram menyebutkan Ketua Komisi X DPR Mahyudin pernah meminta uang Rp 500 juta kepada dirinya. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

Hal itu merupakan keterangan Wafid saat bersaksi untuk Anas Urbaningrum. Atas permintaan itu, Wafid meminta Mahyuddin melapor ke Andi Mallarangeng yang saat itu menjabat menpora. ’’Pak Menteri setuju untuk meminta ke saya Rp 500 juta tapi belakangan menjadi Rp 600 juta,’’ ungkap Wafid. Atas permintaan ini, Wafid meminjam dana ke Direktur PT Assa Nusa Indonesia, Saul Paulus David Nelwan. ’’Beliau (Wafid) menyampaikan ke saya tolong pinjamkan uang Rp 500 juta ada petunjuk dari lantai 10 untuk diberikan ke ketua komisi X,’’ jelas Paul yang juga menjadi saksi dalam persidangan. (D3-25,90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/04/266431

Iklan

10 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: