KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi Puskesmas Tegal Barat : Anggaran Gedung Disunat

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Juli 2014

SEMARANG – Sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan gedung Puskesmas Tegal Barat dengan terdakwa Direktur Utama PT Raja Proyek Ade Rama Prasetya, kemarin, memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, pemilik toko besi, Agus Riyanto yang menyuplai seluruh material untuk pembangunan puskesmas itu menyebutkan, uang yang seharusnya diberikan kepada dirinya ternyata beberapa kali dipotong oleh terdakwa.

Agus mengaku dalam beberapa termin pencairan proyek ada sejumlah potongan mulai dari Rp 75 juta, Rp 125 juta. Bahkan ada potongan sampai dua kali masing-masing senilai Rp 15 juta, dan permintaan Rp 20 juta sehingga jumlahnya sekitar Rp 250 juta. ”Hitungan termin saya nggak paham tapi seingat saya ada potongan itu total jumlahnya sampai Rp 250 juta. Tapi waktu dipotong dapatnya segitu saya nggak bisa komplain takut pekerjaannya malah kacau dan tidak balik modal. Di awal ketemu Pak Gunawan secara lisan pernah menjanjikan sejumlah uang jika proyek ini selesai,” ujar Agus di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo.

Keterangan saksi Agus ini membuat majelis hakim bingung karena sempat berubah-ubah. Agus juga menceritakan setelah proyek selesai tokonya terpaksa tutup karena merugi Rp 250 juta. Namun kerugiannya itu terjadi akibat fluktuasi bahan material khususnya besi beton yang melonjak tajam, bukan karena tidak dibayar oleh terdakwa.

Suplai Material

Sementara, saksi lain Direktur PT Raja Proyek Gunawan Budi Haryanto me-ngaku tidak pernah menjanjikan Rp 100 juta kepada Agus yang menyuplai material dalam proyek puskesmas ini. ”Saya kenal Agus karena langganan tempat beli material. Raja Proyek kan baru satu tahun waktu itu belum pengalaman jadi saya minta tolong beliau suplai material,” ujar Gunawan.

Atas keterangan saksi Agus, terdakwa Rama membantah keras semua yang sudah disampaikan di depan majelis. ”Keterangan saksi Agus itu seribu persen bohong. Memang pernah mengambil uang di BPD total Rp 700 juta itu di awal pekerjaan dan Raja Proyek tidak kasbon tapi hanya memberi lebih sebagai modal,” terangnya.

Kasus ini bermula pascarobohnya atap puskesmas di tepi Jalan Hang Tuah, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, saat hujan deras pada 5 Februari 2012. Dari kesimpulan ahli Universitas Negeri Semarang (Unnes), atap roboh karena kualitas beton tidak sesuai bestek.
Puskesmas Tegal Barat dibangun pada 2008 oleh PT Raja Proyek, rekanan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Anggaran pembangunannya mencapai Rp 1,53 miliar. Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi itu sebesar Rp 178 juta. (J14,J17-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/10/266976

10 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Moch Salim Ajukan Banding

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Juli 2014

SEMARANG – Bupati nonaktif Moch Salim mengajukan banding dalam perkara korupsi dana APBD Rembang 2006-2007 terkait penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebesar Rp 25 miliar. Sebelumnya, Salim divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta setara enam bulan kurungan dalam sidang korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/6).

Menurut Salim, tim penasihat hukumnya segera menyusun memori banding apabila salinan putusan perkaranya pengadilan sudah diterima dari pengadilan. Hingga kini, ia baru mencatat secara lisan putusan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto dan belum menerima berkasnya. Keputusan banding ini diambil karena dirinya merasa kecewa atas putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan.

”Selama ini ada sidang-sidang ya percuma, keputusannya kabur dan tidak jelas. Lucu sekali, seandainya keputusannya adil mestinya saya dibebaskan,” tandasnya saat ditemui di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Rabu (9/7), di sela-sela pencoblosan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Salim menilai perkaranya itu sebenarnya masuk ke ranah perdata dan administrasi. Sebagai bupati, ia bukanlah yang melakukan transaksi pencairan dana untuk penyertaan modal.

Masalah Administrasi

”Duitnya di mana, saya juga tidak tahu. Putusan itu bukan dari nurani majelis hakim, tapi ada tekanan,” jelasnya. Kepada wartawan, Salim turut menyoroti penegakan hukum yang mengesankan ada pemesanan dalam kasus-kasus dugaan korupsi.

”Hampir 80 persen sebagian terpidana korupsi di sini (Lapas Kedungpane-red) karena persoalan administrasi. Sebagian dari mereka resah, karena perkaranya merupakan pesanan dari pihak tertentu,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Salim dinyatakan salah melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan pidana dua tahun itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Slamet Margono selama 2,5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta setara enam bulan. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Babul Khoir Harahap menyatakan, pihaknya siap menghadapi terpidana Salim apabila mengajukan banding. (J17, J14-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/10/266974

10 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Teuku Bagus Kena Hukuman 4,5 Tahun

SUARA MERDEKA – Rabu, 09 Juli 2014

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis kepada Teuku Bagus Mohammad Noor. Mantan kepala Divisi Konstruksi 1 PT Adhi Karya Tbk ini divonis empat tahun enam bulan kurungan penjara. ’’Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Teuku Bagus Muhammad Noor selama empat tahun enam bulan penjara dan denda 150 juta subsider tiga bulan penjara,’’ kata hakim ketua Purwono Edi Santoso, saat membacakan amar putusan, Selasa (8/7).

Hal-hal yang memberatkan adalah tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa dianggap kooperatif, berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum dan mengembalikan seluruh uang dari tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Noor dengan tujuh tahun penjara dan denda pidana sebesar 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Teuku Bagus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 kesatu Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Noor pernah membenarkan dakwaan jaksa, Anas Urbaningrum ikut meminta jatah proyek Hambalang. Pemberian uang ini supaya PT Adhi Karya mengerjakan proyek bernilai Rp 2,5 triliun di Bukit Hambalang, Bogor, dan digunakan sebagai biaya kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung.

Memengaruhi

Sementara itu, dari vonis tersebut juga terungkap fakta analisis yuridis, bahwa Noor terbukti menyuap Rp 2,5 miliar kepada politikus PDIP Olly Dondokambey. Pemberian uang ini bertujuan untuk memengaruhi perubahan anggaran proyek Hambalang dari awalnya tahun tunggal menjadi tahun jamak.

Olly sendiri, pada 2010 silam adalah anggota Badan Anggaran DPR. ’’Biaya anggaran untuk pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang awalnya Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun,’’ ujar anggota majelis hakim Sinung Hermawan di Pengadilan Tipikor. Hakim Sinung menjelaskan, pemberian ini merupakan bagian dari tugas yang diembankan Noor kepada Manajer Pemasaran PT Adhi Karya Arief Taufiqurahman.

Sejumlah pihak pun ikut menikmati suap. Misalnya, Anas Urbaningrum mendapat jatah Rp 2,2 miliar, Wafid Muharam Rp 6,5 miliar, Mahyuddin (mantan Ketua Komisi X DPR) Rp 500 juta, Adirusman Dault Rp 500 juta, petugas di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 135 juta, Deddy Kusdinar Rp 1,1 miliar, pengurusan retribusi Rp 100 juta, anggota DPR sebesar Rp 500 juta dan biaya sewa hotel dan panitia lelang serta lainlainnya sebesar Rp 606 juta. Olly sampai saat ini belum ditetapkan status hukum apa pun oleh KPK dalam kasus Hambalang.(D3- 25,90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/09/266830

10 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Apresiasi Vonis Mantan Ajudan Rusli

SUARA MERDEKA- Rabu, 09 Juli 2014

  • Kesaksian Palsu di Persidangan

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menjatuhkan hukuman selama tujuh tahun penjara kepada Said Faisal, ajudan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Said terbukti secara sah dan meyakinkan telah memberikan kesaksian palsu di muka pengadilan dalam persidangan Rusli Zainal. ’’Putusan hakim dan tuntutan jaksa KPK terhadap tersangka yang disangkakan membuat keterangan tidak benar ini bisa menjadi peringatan bagi siapa saja untuk tidak lagi berbohong dalam memberikan keterangan di depan persidangan pengadilan yang disumpah itu,’’ kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Selasa (8/7).

Dia menegaskan, berbohong di persidangan merupak a n suatu kejahatan yang serius. Karena itu, lanjut Johan, pihaknya mengimbau agar para saksi selalu berkata jujur baik dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun persidangan. Seperti diketahui, Said Faisal alias Hendra dihukum tujuh tahun dan denda sebesar Rp 350 juta. Apabila denda itu tidak dibayarkan, dapat diganti dengan hukuman tiga bulan kurungan.

Lima Saksi

Jalannya sidang Said, lima saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, menyatakan, Said Faisal telah menerima titipan uang untuk Rusli Zainal. Kelima saksi itu adalah Satmoko (Kepala Divisi Wilayah Riau PT Adhi Karya), Diki Eldianto, Siswanto, Yudi Priyadi dan Nursya’adah.

Satmoko mengatakan, pemberian uang itu bermula ketika ia dimintai uang oleh Lukman Abbas (mantan Kadispora Riau, terpidana 5,5 tahun) sebesar Rp 500 juta, untuk pencairan dana PON Riau, yang akan diserahkan kepada Rusli Zainal (terpidana 14 tahun). ’’Saya dimintai uang oleh Lukman Abbas Rp 500 juta, dan saya jawab akan saya usahakan pertengahan Februari 2012,” terang Satmoko.

Pada pertengahan Februari, ia bertemu dengan Lukman Abbas sekalian memberikan ucapan pamit rekannya Diki Eldianto, mantan karyawan PTAdhi Karya dan memperkenalkan Yudi Priadi, sebagai Manager Operasi Wilayah II Provinsi Riau. Kemudian saksi menyanggupi permintaan Lukman Abbas. Pada 24 Februari 2012, saat Satmoko berada di Medan, Diki melaporkan kalau uang sebesar Rp500 juta permintaan Lukman Abbas itu telah diserahkan dan diterima oleh Said Faisal, selaku ajudan Rusli Zainal.

Selanjutnya, JPU Andi Suharlis SH, Jarot SH dan Dodi SH, menghadirkan saksi Diki Eldianto, Siswanto, Yudi Priyadi dan Nursya’adah. Dalam kesaksiannya, Diki Eldianto mengatakan kalau uang sebesar Rp500 juta memang diserahkan dan diterima oleh terdakwa. “Uang saya serahkan dan diterima langsung oleh terdakwa Pak Hakim,’’ ucap Diki. (J13,ant- 90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/09/266828

10 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Status Muhtar Segera Dinaikkan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 05 Juli 2014

JAKARTA- Status tangan kanan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Muhtar Ependy akan dinaikkan.

Dia selain disangka membantu Akil menerima suap dan mencuci uang, juga akan dijerat dengan pasal menghalang-halangi proses penyidikan.

’’Akan ada perubahan posisi, makanya kami menunggu JPU apakah Muhtar Ependy itu akan dikenakan pasal lain selain pasalpasal pidana korupsi. Hal itu kan berkaitan langsung dengan tindak pidananya, misalnya mempersulit persidangan. Masih bisa kena Pasal 21 atau 22, itu akan kami putuskan,’’ kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Jumat (4/7).

Dia memastikan, Muhtar Ependy akan segera dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Peran Muhtar jelas disebut dalam amar putusan Akil.

’’Muhtar itu kan sebetulnya mempersulit proses persidangan, apa yang dikemukakan itu berbeda antara di persidangan dan BAP. Hakim tetap meyakini BAPmenjadi dasar. Artinya dia melakukan obstraction of justice,’’ tegasnya.

Muhtar adalah orang kepercayaan Akil yang memutarkan uang suap dari beberapa pengurusan sengketa pilkada. Muhtar juga membantu Akil dalam proses penerimaan suap.

Dalam proses penyidikan, Muhtar sudah berkali-kali diperiksa dan dia sudah lebih dari tiga kali mengganti keterangan di BAP.

Bahkan, saat menjadi saksi dalam persidangan, Muhtar mencabut BAP di hadapan majelis hakim.

Sekda Palembang

Sementara itu, KPK, kemarin, menjadwalkan pemeriksaan Sekda Palembang Ucok Hidayat sebagai saksi dalam perkara suap terkait pilkada di daerah setempat.

KPK juga memeriksa tiga orang saksi lainnya, yakni Yustifisyah Husni pegawai bank BNI Cabang Utama Palembang, Sutrisno mantan kepala cabang Bank Mandiri Jl Letkol Iskandar dan Muhammad Syarif Abu Bakar alias Mamad Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera. KPK menetapkan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh sebagai tersangka kasus sengketa pilkada di MK.

KPK menemukan bukti kuat Romi dan Masyitoh melakukan penyuapan terhadap Akil senilai Rp 19,8 miliar. Uang suap sebagian besar diberikan melalui Muhtar Ependy.

Dalam proses penyidikan perkara ini, KPK mencegah sejumlah orang yakni Iwan Sutaryadi (pegawai BPD Kalbar), Muhammad Syarif Abubakar (wiraswasta), Yossi Alfiriana (swasta), termasuk Ucok Hidayat. (dtc-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/05/266477

10 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MA Tolak Beri Sanksi kepada Hakim Perkara Sudjiono Timan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 05 Juli 2014

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak memberikan sanksi terhadap empat hakim yang memutus perkara buronan Sudjiono Timan. Padahal, Komisi Yudisial (KY) telah merekomendasikan kepada MA agar memberikan skorsing enam bulan terhadap empat hakim agung tersebut.

’’MA menolak rekomendasi KY. MA menganggap itu teknis yudisial, sedangkan KY menganggap itu perilaku,’’ jelas Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqqurohman Syahuri di kantornya, Jakarta, Jumat (4/7).

Penolakan tersebut tertuang dalam surat MA nomor 25/V/-UPS/2014 tertanggal 16 Mei 2014. Surat tersebut ditandatangani Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Timur Manurung. Mahkamah Agung juga telah memulihkan keempat nama hakim agung itu. Mereka adalah Suhadi, Andi Samsan Nganro, hakim ad hoc Abdul Latif, dan hakim ad hoc Sophian Marthabaya.

’’Memang itu pendapat hakim, tapi cara mengutipnya itu karena tidak dikutip secara lengkap maka jadi menguntungkan salah satu pihak,’’ ujar Taufiq.

Majelis hakim agung dianggap tidak mengutip pendapat ahli secara utuh. Mereka hanya mengambil poin pengajuan Peninjauan Kembali dapat diwakilkan. Tidak dikutip poin pengajuan bisa diwakilkan jika terdakwa taat dalam menjalani hukuman. Seperti diberitakan, saat PK diajukan Timan berstatus buron. (D3-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/05/266475

10 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Marzuki Alie Minta Voucher Rp 500 Juta

SUARA MERDEKA – Jum’at. 04 Juli 2014

JAKARTA – Sidang Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (3/7), memunculkan nama Ketua DPR Marzuki Alie. Kuasa hukum Anas, Handika Honggowongso mengungkapkan permintaan voucher Rp 500 juta dari Marzuki Alie yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik terhadap Direktur PT Assa Nusa Indonesia Saul Paulus David Nelwan atau Paul Nelwan. Dalam sidang itu, Paul turut dihadirkan. Handika bertanya kepada Paul mengenai proyek grand design gedung DPR. Paul mengaku mengetahui proyek tersebut dari Muhammad Arief Taufiqurahman yang saat itu menjabat Manager Marketing PT Adhi Karya. “Apa yang disampaikan?’’ tanya Handika. ’’Saya rasa di BAP saya ada, saya lupa.

Tapi Beliau pernah menyampaikan pada saya beliau (Arief) pernah dipanggil oleh Ketua DPR,’’jawab Paul. Handika lantas membacakan isi berita acara pemeriksaan Paul pada halaman 57. ’’Pada Minggu tanggal 12 Januari 2014, saya bertemu Arief Taufiqurahman, dan dalam pertemuan tersebut Arief menginformasikan kepada saya, dia diminta menghadap Marzuki Alie, Ketua DPR oleh Dirut Adhi Karya Pak Kiswo pada Senin tanggal 13 Januari 2014. Menurut Arief alasan Marzuki Alie memanggil dia adalah terkait adanya bon atau voucher sebesar Rp 500 juta dari Adhi Karya untuk Pak Marzuki Alie. Arief juga menjelaskan ke saya bahwa pemberian uang Rp 500 juta dari Adhi Karya ke Marzuki Alie tersebut terkait rencana pembangunan gedung DPR. Uang tersebut diserahkan oleh Teuku Bagus M Noor. Kemudian Senin tanggal 13 Januari 2014, saya menerima informasi dari Arief melalui BBM bahwa dia tidak mau datang memenuhi panggilan Marzuki Alie,’’kata Handika membacakan BAPPaul. Kepentingan Kongres Paul membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut.

Sebelumnya mantan kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor menyebut Ketua DPR Marzuki Alie meminta PT Adhi Karya untuk mengalah dalam mendapatkan proyek grand design gedung DPR. Alasannya proyek itu jatah PTPP. Sementara dalam jalannya sidang mantan sekretaris menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram menyebutkan Ketua Komisi X DPR Mahyudin pernah meminta uang Rp 500 juta kepada dirinya. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

Hal itu merupakan keterangan Wafid saat bersaksi untuk Anas Urbaningrum. Atas permintaan itu, Wafid meminta Mahyuddin melapor ke Andi Mallarangeng yang saat itu menjabat menpora. ’’Pak Menteri setuju untuk meminta ke saya Rp 500 juta tapi belakangan menjadi Rp 600 juta,’’ ungkap Wafid. Atas permintaan ini, Wafid meminjam dana ke Direktur PT Assa Nusa Indonesia, Saul Paulus David Nelwan. ’’Beliau (Wafid) menyampaikan ke saya tolong pinjamkan uang Rp 500 juta ada petunjuk dari lantai 10 untuk diberikan ke ketua komisi X,’’ jelas Paul yang juga menjadi saksi dalam persidangan. (D3-25,90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/04/266431

10 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dipanggil Kejati, Rina Izin Sakit

SUARA MERDEKA – Selasa, 08 Juli 2014

SEMARANG – Mantan bupati Karanganyar Rina Iriani melayangkan surat izin penundaan menghadiri panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pada Senin (7/7) karena sakit. Surat tersebut diserahkan melalui kuasa hukumnya. ’’Kami sudah mengirim surat penundaan karena Ibu Rina sedang sakit sehingga tidak bisa hadir di kejaksaan,’’ ujar kuasa hukum Rina, M Taufik, kemarin.

Pemanggilan itu menyusul berkas perkara Rina telah dinyatakan lengkap (P-21) dan yang bersangkutan harus memenuhi syarat formal, di mana harus dihadirkan beserta dengan barang buktinya. Sebelumnya, Kepala Kejati Jateng Babul Khoir Harahap menyatakan Rina dipanggil terkait kasus dugaan kasus korupsi dan pencucian uang proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar.

Setelah berkas ini lengkap, pihak penyidik akan melakukan pelimpahan tahap kedua dengan menyerahkan tersangka serta barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU). Pascapelimpahan, jaksa akan membuat rencana dakwaan untuk segera disetujui. Ditanya kapan kliennya bisa menghadiri panggilan kejaksaan terkait penyerahan tahap kedua, Taufik menyatakan belum bisa memberikan kepastian.

Taufik menilai, jika masih ada dua alat bukti yang diragukan maka harus diuji terlebih dahulu di laboratorium sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, pemanggilan kliennya ini, menurutnya, tidak sesuai dengan prosedur. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Eko Suwarni membenarkan adanya surat ketidakhadiran Rina dengan alasan sakit. Surat izin sakit ini sudah diterima oleh tim penyidik.

Tahap Kedua

’’Tersangka seharusnya dipanggil untuk penyerahan tahap kedua pada jaksa penuntut umum, tapi tidak hadir karena sakit.’’ papar Eko Suwarni.
Rina yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini akan dipanggil kembali.

Namun, pihak Kejati belum menentukan upaya pemanggilan selanjutnya apakah dipanggil ulang atau pun dipanggil paksa oleh tim penyidik. (J14,J17-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/08/266755

10 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Clara Akui Bayar Harrier Milik Anas

SUARA MERDEKA – Selasa, 08 Juli 2014

JAKARTA – Mantan manajer marketing PT Anugerah Nusantara Clara Maureen mengakui adanya pengeluaran dana dari perusahaan untuk pembelian mobil Toyota Harrier. Mobil tersebut diberikan kepada Anas Urbaningrum  ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. “Iya, pembelian mobil itu (Toyota Harrier) pakai cek,” kata Clara saat bersaksi untuk Anas Urbaningrum di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (7/7).

Mantan anak buah M Nazaruddin itu menjelaskan, mobil Toyota Harrier itu dibeli menggunakan cek dari PT Pacific Putra Metropolitan. Meski begitu Clara baru mengetahui hal itu setelah dipanggil oleh Nazaruddin ke Mako Brimob dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK. “Di sana dia menjelaskan ada cek (atas nama) saya terkait Anas. Ketika itu Pak Nazar langsung mengarahkan saya agar mengatakan cek itu dari Hambalang. Belakangan saya baru tahu, ternyata cek saya terkait pemberian Harrier,” terangnya.

Jaksa Penuntut Umum pada KPK, Yudi Kristiana pun membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) terkait pembayaran Rp 520 juta yang dikeluarkan oleh PT Pasific Putra Metropolitan untuk pembelian Toyota Harrier. Dalam BAP itu, Clara mengaku cek yang dia tanda tangani untuk pembelian mobil Anas.

Lewat Cek

“Namun dari pemberitahuan Pak Nazaruddin saya baru tahu bahwa pembayaran Harrier di antaranya dibayar lewat cek yang saya tanda tangani atas nama PT Pasific Putra Metropolitan,” ujar Jaksa Yudi Kristiana membacakan BAP Clara.

Sebelumnya Anas selaku anggota Komisi X DPR RI didakwa telah menerima hadiah atau gratifikasi berupa dua mobil mewah dari proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Terdakwa selaku anggota DPR periode 2009 – 2014 menerima satu unit mobil Toyota Harrier senilai Rp 670 juta dan satu unit mobil Vellfire senilai Rp 735 juta.

Dalam uraiannya, jaksa menjelaskan, terdakwa selaku anggota DPR mengetahui bahwa semua pemberian berupa uang dan kendaraan mewah itu berasal dari anggaran proyek di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan proyek-proyek lainya yang bersumber dari APBN. Clara Mauren juga mengungkapkan alasan mengapa Nazaruddin membongkar keterlibatan Anas dalam berbagai proyek. Nazar dinilai sakit hati karena pernah merasa ditipu oleh Anas tersebut yang pernah menyuruh kabur keluar negeri.  (D3,viva-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/08/266785

10 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Kadinas PU Kebumen Divonis 22 Bulan

SUARA MERDEKA – Rabu, 09 Juli 2014

  • Korupsi Proyek Jalan Soka-Klirong

SEMARANG- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis satu tahun 10 bulan atau 22 bulan penjara serta denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan kepada terdakwa Dwiyono Waluyo, Selasa (8/7).

Dalam amar putusannya, majelis yang diketuai Hastopo menilai mantan plt kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan diperbaharui melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Divonis Sama

”Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar Hastopo. Terdakwa dalam proyek peningkatan jalan Soka-Klirong senilai Rp 6,7 miliar saat itu sebagai pejabat pembuat komitmen (PPKom).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Jawa Tengah menyatakan, terdapat kerugian negara sekitar Rp 1,19 miliar. Sementara itu, dalam sidang terpisah terdakwa lain dalam kasus ini yakni Alwanudin Nawawi, Direktur Utama PT Surya Buana Indah Kebumen selaku kontraktor juga mendapatkan vonis satu tahun 10 bulan penjara.

Selain itu terdakwa juga dikenai denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. ”Terdakwa bekerja sama dengan Dwiyono secara sadar mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai tapi dibayar. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi,” tambahnya. (J14,J17-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/09/266819

10 Juli 2014 Posted by | KEBUMEN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: