KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dipenjara hingga Mati untuk Menjerakan


SUARA MERDEKA – Senin, 07 Juli 2014

INDEPTH

Pengadilan Tipikor menvonis hukuman seumur hidup terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Berbagai pihak pun berharap vonis itu menjerakan para penegak hukum agar tidak ada yang korupsi lagi.

VONIS penjara seumur hi­dup yang diputuskan Pengadilan Tipikor terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjadi perhatian masyararakat.

Penjara se­umur hidup yang akan dijalani Akil justru menjadi pemberitaan sebelum vonis terhadap mantan angggota DPR RI itu dibacakan di Pe­ngadilan Tipikor.

Hal inilah yang menyebab­kan Akil merasa sudah divonis se­­belum menja­lani sidang pu­tus­an perka­ranya. Namun yang me­nyebabkan publik terhenyak adalah vonis ini merupakan yang tertinggi dalam sidang Pengadilan Tipikor.

Sebelumnya, Akil juga meme­cahkan rekor menjadi terdakwa yang dituntut hukuman tertinggi dari jaksa Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK).

Posisi Akil yang pernah menjabat Ketua MK menjadi salah satu pertimbangan memberatkan sehingga dirinya layak mendapatkan vonis tersebut.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP alasan jaksa menuntut dengan penjara seumur hidup, karena perbuatan Akil yang dilakukan saat menjabat Ketua MK, jelas telah menurunkan kredibilitas lembaga yang menjadi benteng terakhir masyarakat mencari keadilan terkait konstitusi.

Dengan possisi sebagai pimpinan lembaga yang terhormat, Akil seharusnya menjadi contoh yang baik, bukan malah menjadi pihak yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap MK. Selain itu, perbuatan itu juga mempengaruhi hasil pilkada di sejumlah daerah sangat ber­potensi memicu pertikaian di tingkat akar rumput.

Vonis terhadap Akil sejalan dengan jaksa penuntut umum. Vonis tertinggi kepada aparat penegak hukum tersebut memberikan asa kepada masyarakat, hukuman yang setimpal untuk aparat penegak hukum yang bersalah tetap ada, dan semoga hukuman yang diharapkan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat tersebut dapat memberikan efek jera.

Gaung Vonis Akil

Bila berbicara vonis terhadap aparat penegak hukum yang terlibat tindak pidana korupsi, maka juga menjumpai vonis hakim yang lebih ringan dibandingkan dari tuntutan jaksa, dan ada pula vonis yang lebih berat dibandingkan tuntutan. Vonis yang lebih ringan terhadap oknum aparat penegak hukum dialami mantan kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Djoko Susilo.

Tuntutan terhadap Djoko yang terbukti korupsi pengadaan alat Simulator SIM dan pencucian uang yaitu hukuman penjara 18 tahun dan denda Rp 1 miliar, Namun hanya divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Bahkan, hakim juga menolak tuntutan jaksa terkait pencabutan hak politik Djoko Susilo.

Menurut majelis hakim tuntutan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dianggap berlebihan. Dengan hukuman cukup lama, dia akan terseleksi sendiri oleh organisasi politik tertentu, sehingga peluangnya dipilih menjadi pejabat publik makin mengecil.

Berbeda dengan Djoko, majelis hakim Pengadilan Tipikor memberikan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa kepada jaksa Urip Tri Gunawan. Urip divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan. Adapu tim jaksa KPK menuntut Urip hukuman 15 tahun penjara.

Vonis yang lebih berat kepada Urip yang tertangkap tangan menerima suap  66.000 dolar AS dari Artalyta Suryani agar menutup kasus Ban­tuan Likuiditas Bank Indo­nesia (BLBI) yang ditanganinya, dijatuhkan oleh majelis hakim karena menilai perbuatan Urip bu­kan saja menabrak aspek yuridis (legal justice), tetapi juga aspek moral dan sosial. Urip terbukti telah mempermainkan jabatan dan kewenangannya sebagai jaksa yang menyidik kasus BLBI.

Urip telah meng­komersialkan kedudukannya demi keuntungan pribadi dan perbuatan tersebut telah mencoreng nama baik institusi Ke­jaksaan Agung dan aparat penegak hukum pada umumnya. Pada gilirannya akan me­num­buhkan rasa apriori dan kebencian masyarakat kepada penegak hukum.

Menurut pengamat kepolisian yang mantan pamen Polri Bambang Widodo Umar, vonis terhadap Djoko Susilo tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena Djoko adalah perwira tinggi Polri, yang seharusnya menegakkan hu­kum. Dia seharusnya dihukum lebih berat sebagaimana hukuman terhadap Urip Tri Gunawan.

Menurut dia, yang mendesak dibenahi terkait kasus Djoko Susilo oleh pemerintah dan DPR adalah mempertimbangkan agar Korlantas tidak lagi memberikan pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan pelat nomor kendaraan. Pasalnya, hal tersebut berpotensi memunculkan korupsi secara sistemik. Juga lembaga yang mengontrol perizinan juga se­harusnya tidak  melayani perizinan.

Terkait hukuman terhadap Akil, Menurut guru besar Kri­minologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala, masyarakat berharap hukuman seumur hidup tersebut selain memberikan efek jera kepada Akil juga akan mampu membuat aparat penegak hukum akan berpikir seribu kali bila melakukan korupsi. Di sisi lain, KPK juga telah berulangkali berhasil menjerat oknum aparat penegak hukum dalam operasi tangkap tangan. Kondisi ini seharusnya bisa lebih mencegah aparat penegak hukum melakukan korupsi.

Namun Adrianus juga memberikan jangka waktu atas efek jera tersebut. Dia menambahkan, gaung vonis Akil, begitu pula gaung vonis Urip mungkin akan bertahan selama 2 sampai 3 tahun saja.

Setelah itu sangat mungkin akan melemah, dan akhirnya oknum aparat penegak hukum akan lupa dan kembali tergoda untuk melakukan korupsi. Hal ini berdasarkan pelajaran dari vonis Urip yang diberikan pada 2008, dan dua atau tiga tahun setelah vonis tersebut, ternyata masih saja banyak jaksa terlibat kasus korupsi dan pidana umum.

Terlebih lagi dalam perjalanan penegakan hukum di negeri ini khususnya vonis terhadap aparat penegak hukum yang korupsi bisa juga malah ringan, sehingga membuat kondisi yang kontraproduktif.

Selain diperlukan konsistensi dalam pemberian vonis yang sangat berat terhadap oknum aparat penegak hukum, agar dapat memberikan efek jera, Adrianus juga meminta pemerintah dan seluruh jajarannya membangun sistem yang benar-benar men­cegah korupsi aparat penegak hukum. Hal ini berdasarkan prinsip, banyak kejahatan itu terjadi lebih karena adanya kesempatan. (Hartono Harimurti-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/07/266673

Iklan

7 Juli 2014 - Posted by | ARTIKEL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: