KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Eks Ajudan Rusli Zainal Divonis 7 Tahun Penjara

AKTUAL.CO – Senin, 07 Juli 2014

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis bersalah kepada Said Faisal alias Hendra, mantan ajudan Gubernur Riau Rusli Zainal, dengan hukuman tujuh tahun penjara terkait statusnya sebagai terdakwa kasus kesaksian palsu sekaligus suap PON XVIII Riau.

Pekanbaru, Aktual.co — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis bersalah kepada Said Faisal alias Hendra, mantan ajudan Gubernur Riau Rusli Zainal, dengan hukuman tujuh tahun penjara terkait statusnya sebagai terdakwa kasus kesaksian palsu sekaligus suap PON XVIII Riau.

“Terdakwa juga diharuskan membayar denda sebesar Rp350 juta. Apabila denda itu tidak dibayarkan, dapat diganti dengan hukuman tiga bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim, I Ketut Suarta SH, pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Senin (7/7).
Said Faisal sebelumnya menjadi ajudan pribadi Rusli Zainal yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Riau, yang kini juga mendekam dipenjara setelah divonis 14 tahun dalam kasus suap PON Riau dan korupsi kehutanan.
Hakim I Ketut Suarta menyatakan, Said Faisal terbukti secara sah dan eyakinkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Majelis hakim menyatakan menolak pembelaan terdakwa yang menyatakan kasus itu sengaja direkayasa. Justru sebaliknya, Hakim sepakat bahwa Said Faisal sengaja berbohong untuk melindungi kejahatan korupsi yang sudah terjadi.
Unsur-unsur pelanggaran Said Faisal, seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK, juga sudah terpenuhi. Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 22 jo pasal 35 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.
Selain itu, ia juga diduga melanggar pasal 15 jo pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 KUHP. Pasal tersebut adalah mengenai setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Vonis hakim lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa yang memintanya dihukum sembilan tahun penjara, namun tervonis menyatakan fikir-fikir dan belum memutuskan untuk banding.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari KPK dalam berkas tuntutan menyatakan Said Faisal telah berbohong di persidangan saat menjadi saksi kasus korupsi PON Riau, bahwa dirinya tidak menerima uang Rp500 juta dari sopir PT Adhi Karya, Nasapwir, untuk diserahkan ke Rusli Zainal di rumah dinas Gubernur Riau di Pekanbaru pada 24 Februari 2012.
Terdakwa juga dinilai telah berbohong karena menyangkal pernah melakukan komunikasi dengan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, Lukman Abbas.
Keterangan terdakwa bertentangan dengan kesaksian Lukman Abbas yang berulang kali menyebutkan di persidangan bahwa telah menghubungi Said Faisal menggunakan telepon seluler sebelum penyerahan uang.� Jaksa juga menyatakan keterangan dari saksi ahli dari Institut Teknik Bandung (ITB), menyatakan suara dalam hasil penyadapan KPK terkait suap PON Riau sangat identik dengan suara terdakwa. Ini diperkuat oleh keterangan sejumlah saksi yang di hadirkan di persidangan, walau dalam akhirnya juga selalu dibantah oleh terdakwa dan Rusli Zainal.
KPK sebelumnya menetapkan Said Faisal sebagai tersangka pada 17 Februari lalu, dan yang bersangkutan langsung ditahan. Said Faisal yang baru berusia 32 tahun itu terus menyangkal keterlibatannya dalam kasus suap PON Riau yang melibatkan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, meski KPK memiliki bukti kuat dari keterangan dari saksi-saksi dan rekaman pembicaraan telepon.
Tingkah Said yang terus membantah bahkan seringkali membuat kesal Majelis Hakim pada persidangan Rusli Zainal. Dalam persidangan 5 Februari silam, Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Bachtiar Sitompul memerintahkan Jaksa Penuntut Umum KPK menjadikan Said Faisal sebagai tersangka karena diduga memberi kesaksian palsu di persidangan.

(Ant)

Sumber : http://www.aktual.co/nusantara/212305eks-ajudan-rusli-zainal-divonis-7-tahun-penjara

7 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Status Muhtar Segera Dinaikkan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 05 Juli 2014

  • Kasus Akil Mochtar

JAKARTA- Status tangan kanan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Muhtar Ependy akan dinaikkan.

Dia selain disangka membantu Akil menerima suap dan mencuci uang, juga akan dijerat dengan pasal menghalang-halangi proses penyidikan.

’’Akan ada perubahan posisi, makanya kami menunggu JPU apakah Muhtar Ependy itu akan dikenakan pasal lain selain pasalpasal pidana korupsi. Hal itu kan berkaitan langsung dengan tindak pidananya, misalnya mempersulit persidangan. Masih bisa kena Pasal 21 atau 22, itu akan kami putuskan,’’ kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Jumat (4/7).

Dia memastikan, Muhtar Ependy akan segera dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Peran Muhtar jelas disebut dalam amar putusan Akil.

’’Muhtar itu kan sebetulnya mempersulit proses persidangan, apa yang dikemukakan itu berbeda antara di persidangan dan BAP. Hakim tetap meyakini BAPmenjadi dasar. Artinya dia melakukan obstraction of justice,’’ tegasnya.

Muhtar adalah orang kepercayaan Akil yang memutarkan uang suap dari beberapa pengurusan sengketa pilkada. Muhtar juga membantu Akil dalam proses penerimaan suap.

Dalam proses penyidikan, Muhtar sudah berkali-kali diperiksa dan dia sudah lebih dari tiga kali mengganti keterangan di BAP.

Bahkan, saat menjadi saksi dalam persidangan, Muhtar mencabut BAP di hadapan majelis hakim.

Sekda Palembang

Sementara itu, KPK, kemarin, menjadwalkan pemeriksaan Sekda Palembang Ucok Hidayat sebagai saksi dalam perkara suap terkait pilkada di daerah setempat.

KPK juga memeriksa tiga orang saksi lainnya, yakni Yustifisyah Husni pegawai bank BNI Cabang Utama Palembang, Sutrisno mantan kepala cabang Bank Mandiri Jl Letkol Iskandar dan Muhammad Syarif Abu Bakar alias Mamad Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera. KPK menetapkan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh sebagai tersangka kasus sengketa pilkada di MK.

KPK menemukan bukti kuat Romi dan Masyitoh melakukan penyuapan terhadap Akil senilai Rp 19,8 miliar. Uang suap sebagian besar diberikan melalui Muhtar Ependy.

Dalam proses penyidikan perkara ini, KPK mencegah sejumlah orang yakni Iwan Sutaryadi (pegawai BPD Kalbar), Muhammad Syarif Abubakar (wiraswasta), Yossi Alfiriana (swasta), termasuk Ucok Hidayat. (dtc-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/05/266477

7 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Karanganyar Tidak Hadir, Alasan Sakit Saat Dipanggil Jaksa

TRIBUN JATENG.COM – Senin, 07 Juli 2014

TRIBUNJATIM.COM,SEMARANG – Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani kini harus siap-siap ada di meja hijau.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memanggil  Rina Iriani pada Senin (7/7/2014). Pemanggilan Rina berkaitan dengan berkas perkaranya yang dinyatakan lengkap (P21).

Rina dipanggil untuk memenuhi syarat formal untuk menghadirkan tersangka beserta barang bukti.

Hal itu berkaitan dengan peningkatan kenaikan status perkara Rina dari tahap penyidikan ke penuntutan atau tahap 2.

“Hari ini ibu Rina dipanggil di Kejaksaan. Tadi ke sana mengirim surat minta penundaan karena yang bersangkutan sedang sakit,” kata kuasa hukum Rina, M Taufiq, Senin (7/7/2014).

Menurut Taufiq, pihaknya belum mengetahui soal kapan kliennya itu sembuh sehingga bisa menghadiri panggilan di Kejati Jateng.

Dia pun tak bisa memberi jawaban kapan kliennya mampu menyanggupi hari pengganti tahap 2 ini.

Terkait dengan rencana tahap 2 ini, Taufiq menilai, penyidik Kejati Jateng bertindak aneh dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) lantaran tidak menjalankan proses penyidikan sesuai prosedur.

Dia pun menuding jika kerja penyidikan yang dilakukan tim Kejati, termasuk kejahatan jabatan seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Jaksa Cyrus Sinaga.

“Sesuai pasal 184 Kitab Umum Hukum Acara Pidana, jika dua alat bukti masih diragukan, harus diuji terlebih dulu di laboratorium,” kata Taufiq.

Secara terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Eko Suwarni membenarkan ketidakhadiran Rina dengan alasan sakit.

Pihak Rina telah mengirim surat ketidakhadiran yang sudah diterima oleh tim penyidik.

“Tersangka Rina dipanggil hari ini untuk penyerahan tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum. Tapi tidak hadir dengan alasan sakit. Surat sakit itu sudah diterima tim penyidik,” ujar Eko.

Kejati pun belum menentukan langkah pemanggilan Rina untuk selanjutnya, apakah akan dipanggil ulang atau dipanggil paksa oleh tim penyidik.

Rina saat ini menyandang status tersangka pada dua tindak pidana, yaitu korupsi dan pencucian uang negara. Dua berkas perkara itu sudah lengkap dan tinggal menunggu waktu untuk tahapan selanjutnya

Sumber : http://www.tribunnews.com/regional/2014/07/07/mantan-bupati-karanganyar-tidak-hadir-alasan-sakit-saat-dipanggil-jaksa

7 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Alasan Sakit, Eks Bupati Karanganyar Absen Hadapi Pelimpahan Tahap 2

KOMPAS.com – Senin, 07 Juli 2014

SEMARANG, KOMPAS.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memanggil mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani pada Senin (7/7/2014). Pemanggilan Rina berkaitan dengan berkas perkaranya yang dinyatakan lengkap (P21).

Rina dipanggil untuk memenuhi syarat formal untuk menghadirkan tersangka beserta barang bukti. Hal itu berkaitan dengan peningkatan kenaikan status perkara Rina dari tahap penyidikan ke penuntutan atau tahap 2.

“Hari ini ibu Rina dipanggil di Kejaksaan. Tadi ke sana mengirim surat minta penundaan karena yang bersangkutan sedang sakit,” kata kuasa hukum Rina, M Taufiq, Senin (7/7/2014).

Menurut Taufiq, pihaknya belum mengetahui soal kapan kliennya itu sembuh sehingga bisa menghadiri panggilan di Kejati Jateng. Dia pun tak bisa memberi jawaban kapan kliennya mampu menyanggupi hari pengganti tahap 2 ini.

Terkait dengan rencana tahap 2 ini, Taufiq menilai, penyidik Kejati Jateng bertindak aneh dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) lantaran tidak menjalankan proses penyidikan sesuai prosedur.

Dia pun menuding jika kerja penyidikan yang dilakukan tim Kejati, termasuk kejahatan jabatan seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Jaksa Cyrus Sinaga.

“Sesuai pasal 184 Kitab Umum Hukum Acara Pidana, jika dua alat bukti masih diragukan, harus diuji terlebih dulu di laboratorium,” kata Taufiq.

Secara terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Eko Suwarni membenarkan ketidakhadiran Rina dengan alasan sakit. Pihak Rina telah mengirim surat ketidakhadiran yang sudah diterima oleh tim penyidik.

“Tersangka Rina dipanggil hari ini untuk penyerahan tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum. Tapi tidak hadir dengan alasan sakit. Surat sakit itu sudah diterima tim penyidik,” ujar Eko.

Kejati pun belum menentukan langkah pemanggilan Rina untuk selanjutnya, apakah akan dipanggil ulang atau dipanggil paksa oleh tim penyidik.

Rina saat ini menyandang status tersangka pada dua tindak pidana, yaitu korupsi dan pencucian uang negara. Dua berkas perkara itu sudah lengkap dan tinggal menunggu waktu untuk tahapan selanjutnya.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2014/07/07/14105121/Alasan.Sakit.Eks.Bupati.Karanganyar.Absen.Hadapi.Pelimpahan.Tahap.2

7 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Rina Iriani Diminta Penuhi Panggilan Kejaksaan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 Juli 2014

  • Berkas Perkara Lengkap

SEMARANG – Mantan bupa­ti Karanganyar Rina Iriani dijadwalkan Senin (7/7) ini, untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Hal ini me­nyusul berkas perkaranya yang sudah dinyatakan lengkap pada minggu lalu.

Kepala Kejati Jateng Babul Khoir Harahap menyatakan, pemanggilan Rina Iriani yang tersangkut dugaan kasus korupsi dan pencucian uang proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar harus dila­kukan. ”Sudah lengkap (berkas) ja­di segera dipanggil kembali,” ujar Babul Khoir Harahap, kemarin

Setelah berkas ini lengkap, pihak penyidik akan melakukan pelimpahan tahap kedua dengan menyerahkan tersangka serta barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU). Pascapelimpahan, jaksa akan membuat rencana dakwaan untuk segera disetujui.

”Administrasi di Karanganyar walau Kejati yang menyidik. Pelimpahan ke pengadilan juga mereka (Kejari Karanganyar),” tuturnya.

Kasus yang diduga melibatkan mantan orang nomor satu di Karanganyar ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp 18,4 miliar.

Di lain pihak kuasa hukum Rina, M Taufik mengaku belum mendapat pemberitahuan panggilan dari Kejati Jateng. ”Sampai sekarang (kemarin) belum ada pemberitahuan panggilan. Jadi klien saya belum akan datang Senin,” ujarnya.

Tak Tersalurkan

Rina Iriani ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencu­cian Uang (TPPU) sejak 8 Januari 2014. Sebelumnya, pada Novem­ber 2013 Rina ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana Kemen­pera.

Dalam kasus korupsi itu, Rina diduga telah merekomendasikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro non bank yang laik menyalurkan subsidi Kemen­pera.

Saat itu, suami Rina, Tony Iwan Haryono (sekarang mantan) menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas KSU. Tahun 2007-2008, total bantuan yang dikucurkan Kemenpera melalui KSU mencapai Rp 35 miliar. Jumlah dana yang tidak tersalurkan mencapai Rp 18,4 miliar.

Sebagian dana diduga mengalir ke Rina Center. Selain itu, dana diduga mengalir ke tujuh partai politik yakni PDIP, PKS, PAN, Partai Pelopor, Partai Demokrat, PPP, dan PKS. Rina juga diduga memakai dana tersebut untuk kepentingan pribadi. (J14,J17-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/07/266658/Rina-Iriani-Diminta-Penuhi-Panggilan-Kejaksaan

7 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Kasus Biak, KPK Panggil Lima Saksi

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil lima saksi terkait penyidikan kasus dugaan dengan perkara suap proyek tanggul laut di Biak Numfor. Mereka adalah Direktur CV Bisma Parama Persada Gerson Benny Amos dan Direktur CV Zeus Mitra Sarana, Pepylon Mua.

“Mereka diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (7/7).

Selain itu, lanjut Priharsa, penyidik juga memanggil staf PT Papua Indah Perkasa David, Analis Kredit Bank Papua Charles, dan Kepala Kantor Cabang Bank Papua Hamid Basalem. Priharsa tidak menjelaskan kaitan kelima saksi dalam kasus ini. “Diperiksa sebagai saksi,” ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Deputi V bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT Lili Romli, Deputi 1 Kementerian PDT Suprayoga Hadi, Asisten Deputi Urusan Daerah Rawan Konflik dan Bencana Simon, dan Kepala Sub Bidang Evaluasi Daerah Rawan Konflik dan Bencana M Yasin.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di ruangan Deputi 1 PDT. KPK menetapkan Bupati Biak sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk mendapatkan proyek penanggulangan bencana pembuatan tanggul laut. Selain Yesaya, KPK juga menetapkan Teddy Renyut dari pihak swasta sebagai tersangka.

Yesaya dijadikan tersangka karena menerima uang dari Teddy. Kepada Yesaya, KPK menerapkan Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Teddy, selaku pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun uang yang diterima Yesaya dari Teddy selaku penyuap sebesar 100.000 dolar Singapura terdiri dari 6 lembar 10.000 dolar Singapura dan 40 lembar 1.000 dolar Singapura. Seperti diektahui, kasus ini bermula saat KPK menangkap Bupati Biak di Hotel Akasia, Jakarta Pusat, Senin (16/6) lalu.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/07/208556

7 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus TPPU Dermaga Sabang, KPK Panggil Lima Saksi

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Heru Sulaksono, Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara, merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation.

Hari ini, KPK memanggil empat staf PT Nindya Karya Bambang Kristanto, Iwan Sudrajat, Sri Haryanto, Haryanto, dan staf PT Nindya Beton Indratno.

“Mereka dipanggil sebagai saksi dengan tersangka HS (Heru Sulaksono, red),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (7/7).

Sebelumnya, KPK telah memanggil Direktur PT Jaka Geni Didik Priyanto, staf Auto One Kristoforus Nelson dan Staff PT VIP Motor Ng Arifin. Dalam kasus ini KPK telah melakukan penggeledahan dua lokasi sekaligus.

Upaya penggeledahan dilakukan di rumah Jl.Malaka Biru IV No.14 Rt.10/10 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Apartemen Salemba. Selain itu, KPK juga menggeledah rumah di Taman Kedoya Permai di Jl. Limas I B5 No. 16, Rt. 7/7 Kelurahan Kebon Jeruk, kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga Sabang, Aceh tahun anggaran 2006-2010, Heru Sulaksono dijerat KPK dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Heru dijerat melanggar Pasal 3 dan atau pasal 5 Undang-Undang No.8/2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 3 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.15/2002 tentang pencucian uang.

Selain menjadikan Heru sebagai tersangka pencucian uang, KPK juga menetapkan satu tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Syaiful Ahmad, Kepala Badan Pengelolaan kawasan Sabang 2006-2010.

Syaiful diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/07/208557

7 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Dua Pejabat Kabupaten Bogor

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat di Kabupaten Bogor dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait permohonan izin terkait alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Wawan Munawar Sidik dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Subaweh.

“Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (7/7).

Dalam kasus KPK juga telah memanggil Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, Dirut Perum Perhutani Bambang Sukmananto, dan Direktur Jenderal Planalogi Kementerian Kehutanan, Bambang Supijanto.

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Selain politisi PPP itu, pada kasus ini KPK juga telah menetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Bogor, M Zairin dan pegawai PT Bukit Jonggol Asri (BJA), FX Yohan Yap sebagai tersangka.

Mereka dijadikan tersangka setelah sebelumnya ditangkap oleh Satuan Tugas KPK dari sejumlah tempat pada Rabu 7 Mei 2014. Dalam kasus ini, Rachmat sebagai Bupati Bogor diduga menerima uang suap sejumlah Rp 1,5 miliar dari pihak swasta, yakni PT Bukit Jonggol Asri terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor. KPK menduga, sebelumnya Rachmat juga telah menerima uang Rp 3 miliar terkait rekomendasi tersebut.

Oleh KPK, Rachmat dan Zairin dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara, Yohan Yap disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Ketiganya saat ini sudah ditahan KPK. Rachmat mendekam di Rumah Tahanan KPK, Yohan Yap ditahan di Rutan Guntur, dan Zairin dititipkan di Rutan Cipinang.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/07/208554

7 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Romi Herton, KPK Panggil Orang Kepercayaan Akil

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muhtar Effendy dalam penyidikan kasus suap terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait sengketa pilkada Palembang. Muhtar diketahui sebagai orang kepercayaan Akil.

”Dia diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (7/7).

Dalam kasus yang merupakan pengembangan dalam kasus suap yang menjerat Akil Mochtar ini, KPK menetapkan Wali Kota Palembang Romi Herton sebagai tersangka. Bersama Romi, KPK juga menjadikan istri Romi, Masyito sebagai tersangka kasus yang sama.

Romi maupun Masyito disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 65 ayat 1 jo pasal 55 ayat1 kesatu KUHP dan pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penetapan Romi dan Masyito sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus yang menjadikan mantan Ketua MK Akil Mochtar sebagai tersangka. Surat perintah penyidikan (Sprindik) penetapan Romi dan Masyito sebagai tersangka sudah diteken pimpinan KPK pada 10 Juni lalu.

Dalam dakwaan jaksa KPK, Romi disebutkan telah menyuap Akil agar dimenangkan dalam sengketa pilkada Palembang. Romi memberikan uang mencapai Rp 19,8 miliar kepada Akil. Adapun Masyito berperan membantu Romi menyerahkan uang ke Akil melalui tangan kanan Akil bernama Muhtar Ependy.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/07/208549

7 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Dua Direktur Perusahaan dalam Kasus E-KTP

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07  Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua direktur perusahaan dalam penyidikan terkait kasus dugaan korupsi Pengadaan Paket Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional tahun anggaran 2011-2012.

Mereka adalah Direktur Bisnis Development NXP Semiconducotors for Asia Jacobus Cornelius Hendrikus Mar Gurath dan Direktur PT Cerya Riau Mandiri Printing Edhy Zahar Koto. “Mereka diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (7/7).

Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka dalam kasus ini.

Anak buah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini diduga melanggar pasal 2 ayat 1 susbsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Anggaran yang digunakan dalam proyek ini dari pagu anggaran 2011-2012 dengan nilai Rp 6 triliun.

KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melarang Sugiharto bepergian ke luar negeri.

Selain Sugiharto, KPK juga mencegah Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Irman, Mantan Direktur Perum Percetakan Negara (PNRI)Edhi Wijaya, Direktur Quadra Solution Anang Sugiana, dan Andi Agustinus seorang wiraswasta.

Terkait potensi kerugian negara, KPK masih terus melakukan penghitungan. Dari total nilai proyek Rp 6 miliar hasil penghitungan kerugian negara mencapai Rp 1,12 triliun.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

7 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: