KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Jaksa Diduga Enggan Proses Pidana Pemilu


RADAR SEMARANG – Jum’at, 04 Juli 2014

MUNGKID– Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Mungkid diduga enggan memproses temuan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Tampingan Kecamatan Tegalrejo Heri Siswanto. Padahal, panitia pengawas pemilu (panwaslu) sudah menyertakan bukti materiil dan formil pelanggaran yang dilakukan saat kampanye, pasalon Prabowo-Hatta Minggu (29/6) lalu.
Divisi Pelanggaran dan Penanganan Sengketa Pemilu Panwaslu Kabupaten Magelang, Hendy Setiyo Nugroho, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan seluruh berkas terkait pelanggaran Kades Tampingan itu ke kejaksaan. Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan tak kunjung memberi jawaban padahal batas akhir proses pidana itu jatuh Sabtu (5/7) depan.
Dari hasil pemeriksaan panwaslu, syarat formil maupun materiil untuk mempidanakan Kades Tampingan sudah sangat cukup. “Dia mengakui (kampanye), ada bukti foto maupun video juga keterangan saksi-saksi,” katanya.
Menurutnya, sesuai pasal pasal 43 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, pejabat negara struktural dan fungsional serta kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan satu pasangan calon selama kampanye. “Diperkuat dengan pasal 41 ayat 2 yang menyebutkan kepala desa dilarang ikut serta pelaksana kampanye,” kata dia.
Jika melanggar, lanjut Handy, yang bersangkutan bisa dikenakan pidana paling lama 12 bulan kurungan dan denda paling banyak Rp 12 juta. “Tapi yang bisa melakukan penuntutan hanya jaksa,” katanya.
Pihak panwas sendiri sebelumnya sudah melakukan pemanggilan kepada Heri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi. Hendy sendiri mengaku panwaslu telah memperingatkan PNS, perangkat desa, untuk selalu menjaga netralitas. Imbauan itu, ujar Hendy, berupa surat tertulis. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas selama tahapan pilpres berlangsung.
Sebelumnya, Heri Siswanto diketahui berorasi di panggung kampanye terbuka Prabowo-Hatta, di Lapangan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jumat (28/6) sore. Heri juga mengajak massa yang datang di area kampanye itu untuk memenangkan Prabowo-Hatta pada pemilu presiden 9 Juli 2014 mendatang.
“Saya siap dimarahi. Saya juga tidak takut dipecat jadi lurah.  Sebagai warga negara saya berhak menyampaikan aspirasi saya. Saya mendukung Prabowo-Hatta jadi Presiden,” kata Heri.
Dia juga mengajak warga untuk mendukung Prabowo menjadi presiden. “Meskipun, kita berada di kandang macan tapi kita harus yakin. Tapi ingat, kita harus jujur jangan curang. Kalau pun kalah itu hal yang lumrah,” imbuh Heri.
Atas tindakan Heri itu, Ketua Panwaslu Kecamatan Tegalrejo, Umi Darurohmah mengatakan sudah memperingatkan yang bersangkutan. Termasuk menegur Heri. Bahkan jauh hari sebelum pelaksanaan kampanye, pihaknya telah melayangkan peringatan preventif baik lisan maupun tertulis kepada seluruh kepala desa di wilayah Tegalrejo untuk tidak terlibat kampanye kandidat presiden manapun.
Sementara itu, pihak kejaksaan belum bisa diklarifikasi terkait hal itu. Saat koran ini mendatangi kantor kejaksaan jaksa yang bertugas menangani sengketa pemilu tidak di tempat. (vie/lis)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/07/04/jaksa-diduga-enggan-proses-pidana-pemilu/

Iklan

5 Juli 2014 - Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: