KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ini 3 Hakim Agung yang Menghukum KPK Bayar Rp 100 Juta ke Koruptor


HARIAN SINAR INDONESIA BARU – Minggu, 15 Juni 2014

Jakarta (SIB)- KPK berhasil memenjarakan koruptor Syarifudin selama 4 tahun. Namun anehnya, Mahkamah Agung (MA) menilai KPK melakukan perbuatan melanggar hukum dalam menyidik mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) itu.

Yaitu saat KPK menyita barang bukti di rumah Syarifudin pada 2011 belakangan dinyatakan pengadilan harus dikembalikan ke Syarifudin. Atas hal itu, MA menghukum KPK membayar Rp 100 juta.

Perkara yang mengantongi nomor 2580 K/PDT/2013 diputus pada 13 Maret 2014 oleh ketua majelis hakim agung Prof Dr Valerine JL Kriekhoff dan dua hakim anggota Syamsul Ma`arif Phd serta Hamdan. Syarifudin sendiri dihukum 4 tahun penjara karena menerima suap saat menjadi hakim pengawas dalam kasus pailit.

Siapakah ketiga hakim itu? Berikut rekam jejak ketiganya yang dirangkum, Sabtu (14/6):
1. Prof Dr Valerine JL Kriekhoff
Valerine merupakan guru besar hukum perdata yang sehari-hari sebagai pengajar Universitas Indonesia (UI). Lahir di Ternate, Maluku Utara, pada 27 Juni 1944, Valerina menghabiskan masa kecil hingga dewasa di Jakarta.

Pada 1962 mulai kuliah di FH UI dan usai meraih gelar SH, Valerina menjadi asisten dosen TO Ihromi. Untuk S2 dia selesaikan di University of Texas untuk kajian Antropologi Sosial Budaya pada 1974.

Gelar doktor diraih di FH UI pada 1991 dan 6 tahun setelahnya menyandang gelar profesor dengan pidato pengukuhan berjudul ‘Autonomic Legislation sebagai Sumber Hukum Formal dalam Penelitian Hukum’.

Dalam pidato tersebut, Valerina menekankan pentingnya kajian berbagai aturan yang disebutnya sebagai autonomic legislation yang diharapkan akan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam praktik dan menjadi masukan bagi para pengentu kebijakan di bidang hukum dan pengembangan hukum.

“Menabur dan menanam sebagai wujud pengabdian dan berhati-hatilah dalam melangkah” menjadi prinsip hidupnya.

Tiga tahun setelah menyandang profesor, Valerina terpilih sebagai hakim agung pada tahun 2000 bersama dengan Muladi, Artidjo Alkostar dan Benjamin Mangkudilaga.

Valerina yang khusus mengadili kasus perdata itu akan pensiun akhir bulan ini karena menginjak usia 70 tahun.

2. Syamsul Ma`arif Phd
Semasa mahasiswa Syamsul pernah meraih penghargaan sebagai Mahasiswa Teladan I FH-Universitas Brawijaya, Malang. Sama seperti Valerina, Syamsul usai meraih gelar SH lalu menjadi dosen di kampusnya.

Selain mengajar, Syamsul juga berpraktik sebagai advokat. Pria kelahiran Mojokerto, 26 September 1957 terkonsentrasi dalam bidang international business law.

Keahlian itu juga yang mengantarkan sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2000-2010. Saat dia menjadi ketua, KPPU sempat digoncang kasus korupsi karena salah satu komisionernya tertangkap tangan KPK tengah menerima suap saat tengah menangani kasus persaingan usaha tv berbayar.

Periode anggota KPPU tidak diselesaikannya karena Syamsul terpilih sebagai hakim agung pada 2008 dalam usia 51 tahun. Kini selain sebagai hakim agung khusus perkara perdata, Syamsul juga menjadi juru bicara Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi).

3. Hamdan
Sama seperti Valerina, Hamdan juga akan mengakhiri kariernya di tahun ini atau pada bulan depan karena memasuki usia ke 70 tahun.

Hakim karier itu diangkat sebagai hakim agung pada 2003. Hamdan yang tidur setiap pukul 9 malam dan bangun pukul 03.30 WIB mengaku selalu berusaha menyempatkan wiridan serta membaca surat Yasin 41 kali tiap malam.

Menurut Hamdan, profesi hakim menempati posisi yang mulia. Jika putusannya adil, hakim masuk dalam kategori yang mendapat naungan pada hari kiamat. Dalam terminologi 99 Asmaul Husna (nama-nama Allah), nama hakim disebut dua kali. Yakni, sebagai Al Hakam (pemutus) dan Al Hakim (yang bijaksana).

“Karena itu, saya akan menutup pintu ruang saya jika ada yang coba-coba berani titip perkara kepada saya,” kata Hamdan pada 2008 silam.

KPK Pertanyakan Keadilan Masyarakat
Mahkamah Agung (MA) menghukum KPK untuk membayar Rp 100 juta kepada koruptor mantan hakim Syarifudin. KPK menyayangkan putusan itu karena dianggap melukai perasaan masyarakat yang sangat benci pada koruptor.

“Kalau soal putusan MA kami menghormati, tapi sebaiknya hakim dalam memutuskan memperhatikan perasaan masyarakat,” kata Ketua KPK, Abraham Samad di Cisarua, Bogor, Sabtu (14/6).

Menurut Abraham, pihaknya tidak mempermasalahkan jika harus membayar Rp 100 juta ke Syarifudin. Tapi hal itu akan sedikit banyak mempengaruhi persepsi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Masyarakat tentu menginginkan pemberantasan korupsi terus berjalan tanpa ada toleransi untuk koruptor,” tegasnya.

Meski demikian, KPK akan tetap menjalankan putusan hakim agung itu. Setelah mempelajari salinan putusan, pimpinan akan memutuskan akan mengajukan PK atau tidak.

“Nanti kita pelajari bersama putusannya,” ungkap Abraham. (detikcom/h)

Sumber : detikcom ; http://www.hariansib.co/view/Headlines/18393/Ini-3-Hakim-Agung-yang-Menghukum-KPK-Bayar-Rp-100-Juta-ke-Koruptor.html#.U7ed9NFHHmI

5 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: