KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Polda Tak Temukan Surat Rekomendasi Asli Rina Iriani


SUARA MERDEKA.com – Kamis, 03 Juli 2014

KARANGANYAR, suaramerdeka.com – Polda Jateng tidak menemukan surat rekomendasi Bupati Karanganyar Rina Iriani bernomor 518/2050.4 tertangal 22 Mei 2007, yang isinya merekomendasikan KSU Sejahtera untuk mendapatkan kucuran dana proyek Perumahan Griya Lawu Asri (GLA).

Pemeriksaan kepada 13 saksi yang terdiri dari staf Tata Usaha Bupati, Kabag Hukum, staf Disperindagkop Karanganyar, sampai staf Kemenpera, dan tiga orang pengurus KSU Sejahtera yang sudah dijadikan terpidana, Handoko Mulyono, Fransiska Rianasari dan Tony Haryono, semua tidak bisa menunjukkan surat asli.

‘’Padahal surat rekomendasi itu digunakan Kejati untuk menjerat klien kami sebagai tersangka kasus GLA. Karena itu kami meminta agar klien kami dibebaskan dan Kejati mengeluarkan SP3 (Surat Perinah Penghentian Penyidikan),” kata M Taufiq SH Kuasa Hukum Rina Iriani.

Dia mengatakan kalau memang surat rekomendasi yuang dijadikan alat bukti Kejati itu ada aslinya, mestinya bisa ditemukan. Polisi sudah melakukan pemeriksaan sampai ke Kemenpera dan juga di beberapa tempat yang menjadi tembusan surat itu.

‘’Logikanya surat dikirimkan ke Kemenpera, mestinya di sana ada aslinya. Juga di KSU Sejahtera, dan juga di Disperindag serta di TU Bupati. Ternyata tidak ada surat aslinya. Apa mungkin foto kopi surat itu yang kemudian dijadikan asli ?” kata dia.

Selain soal surat rekomendasi yang kemudian ternyata tidak ada aslinya, ada bukti pengakuan lain. Ternyata untuk mengucurkan dana dari Kemenpera ke KSU Sejahtera sebesar Rp 35,752 miliar, tidak memerlukan surat rekomendasi Bupati.

‘’Bahkan juga diketahui dana dari Kemenpera untuk proyek itu sudah dikucurkan pertama kali tanggal 12 Maret2007. Jadi ada jeda waktu dua bulan lebih dari dikucurkannya dana pertama kali oleh Kemenpera dengan surat rekomendasi. Apalagi ternyata proyek itu sudah dimulai sejak tahun 2006.”

Dengan dasar keanehan itulah sebetulnya memang Kejati tidak memiliki dasar kuat untuk menjerat Rina iriani dalam kasus korupsi dana GLA itu. Hanya saja agaknya ada sebuah pemaksaan yang menjadikan Kejati Jateng harus menyeret Rina menjadi tersangka.

Untuk soal kemungkinan pemalsuan surat rekomendasi itu, pihak Rina Iriani sudah melaporkan kepada Polda Jateng untuk ditindaklanjuti. Namun Taufiq tidak mau menyebutkan siapa yang dilaporkan sebagai pemalsu surat rekomendasi itu.

‘’Biarlah itu menjadi ranahnya Polda untuk menyelidiki. Kalau kami buka, kami bisa kena pasal pencemaran nama baik. Namun kami sudah melaporkan itu,” kata dia.

Soal kemungkinan diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dilansir KP2KKN Jateng, Taufiq mengatakan tidak masalah. Baik KPK maupun Kejati, semuanya pasti akan melakukan sesuatu berdasarkan bukti hukum yang ada.

‘’Lha kalau buktinya seperti itu, apa mungkin? Selain itu KPK akan turun jika ada intervensi kekuatan yang lebih besar, kedua karena menilai kejati tidak mampu menyelesaikan kasus itu, dan ketiga kepentingan negara yang lebih besar. Nah tiga soal itu saya kira tidak ada dalam masalah Bu Rina,” jelasnya.

 

( Joko Dwi Hastanto / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/03/208029

Iklan

3 Juli 2014 - Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: