KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dana PNPM Untuk Bayar Utang


RADAR SEMARANG – Kamis, 03 Juli 2014

SEMARANG– Terdakwa kasus korupsi penyimpangan dana simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo 2011-2012, Marliyah ternyata telah diajak musyawarah secara kekeluargaan. Sehingga penyelesaikan masalah tersebut tidak dilakukan melalui jalur hukum namun yang bersangkutan tidak mengindahkannya.
Hal tersebut diungkapkan sekretaris UPK Muslim saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara Marliyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (1/7) kemarin.
“Berdasarkan audit telah diketahui adanya penyimpangan dana yang dipinjam. Terbukti dana tersebut mengalami tunggakan dan macet karena telah jatuh tempo,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Rusmini dari Badan Kerjasama Antar Desa. Ia mengaku telah memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut saat mendengar ada penyelewengan dana yang dilakukan terdakwa.
“Dalam rapat kelembagaan, diketahui bahwa masih ada tunggakan sekitar Rp 94 juta sebelum terdakwa mengembalikan uang senilai Rp 23 juta. Kami membentuk tim penanganan masalah (TPM) untuk menyelesaikan kasus itu,” bebernya di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi.
Sementara itu, saksi ahli Asmoro yang merupakan penanggung jawab operasional PNPM di Kabupaten Wonosobo mengungkapkan, ketika dana PNPM yang digulirkan untuk pemberdayaan masyarakat ini tidak dikembalikan atau bermasalah maka masyarakat desa yang akan dirugikan.
“Dana PNPM merupakan cost sharing yang berasal dari 95 persen APBN dan 5 persen APBD yang dipakai untuk berbagai kegiatan pembangunan fisik, ekonomi serta peningkatan kualitas hidup,” ungkapnya.
Seperti diketahui, terdakwa diduga telah menikmati sekitar Rp 94 juta dari dana kelompok simpan pinjam perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat. Modus yang ia lakukan dengan meminjam nama serta tidak menyerahkan setoran yang telah dipinjam untuk sejumlah kegiatan.
Terdakwa sendiri mengaku telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi rumah tangganya tanpa diketahui suaminya yang juga mantan kepala desa. Uang itu diakui terdakwa untuk membayar utang dan menambah biaya pencalonan kembali suaminya menjadi kades.
Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Yakni dakwaan primer pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 3 UU yang sama sebagai dakwaan subsider. (fai/lis)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/07/03/dana-pnpm-untuk-bayar-utang/

3 Juli 2014 - Posted by | WONOSOBO

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: