KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Berkas Lahan Kantor Bupati Labusel Tiba di Kejatisu


Berkas Pengadaan Lahan Kantor Bupati Labusel Sudah di Kejatisu

Medan-ORBIT: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) akhirnya berencana mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan lahan kantor Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) diduga merugikan keuangan negara Rp1,6 miliar.

Tekad tersebut diungkapkan pihak Kejatisu ketika menerima utusan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (Ipepma) Labuhanbatu Raya yang menggelar aksi unjukrasa baru-baru ini di gedung Kejatisu Jl Abdul Haris Nasution Medan.

Ketua Ipepma Labuhanbatu Raya, Ahmad Arifin dalam orasinya mengultimatum apabila dokumen kasus yang sudah diserahkan kepada Kejatisu tersebut tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan unjukrasa ke KPK RI di Jakarta.

Menurut Ahmad Arifin, pihaknya sudah pernah menyampaikan berkas pengaduan terkait dugaan kejanggalan pengadaan lahan perkantoran Pemkab Labusel di Sosopan itu, kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat sekira dua tahun lalu. “Tanpa tindak lanjut, kami bosan dengan janji manis pihak Kejari Rantauprapat,” ketus Arifin.

Dikatakan, pembangunan sarana Labusel di bawah kepemimpinan bupati Wildan Aswan Tanjung belum menggambarkan kemajuan. Selain pengadaan lahan kantor Pemkab Labusel yang diduga sarat korupsi, proses pembangunannya juga dinilai telah menyalahi aturan main peroyek.

“Meski masa kontrak pengerjaan perkantoran itu sudah berakhir 2013 dan 95 persen anggaran dari Rp6 miliar lebih konon sudah dicairkan, namun kantor itu tak juga rampung,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, belum rampungnya pembangunan kantor bupati Labusel adalah sebuah penyimpangan yang diduga mulus akibat persekongkolan Wildan Aswan Tanjung dengan salah seorang pengusaha dikenal bernama Ac warga keturunan Tionghoa yang selama ini dikenal masyarakat sebagai toke besarnya Wildan.

Informasi berhasil dihimpun Harian Orbit, DPRD Labusel telah merekomendasikan aparat penegak hukum untuk menangani indikasi korupsi atas pengadaan tanah pertapakan Kantor Bupati Labusel dipimpin Wildan Aswan Tanjung sebesar Rp1,6 miliar lebih tahun 2012.

Usia rekomendasi DPRD Labusel itu hampir dua tahun, hingga kini tanpa penanganan serius dari institusi berkompeten. Isinya, untuk evaluasi dan investigasi terhadap pelaksanaan sejumlah program kegiatan dalam hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung yang dinilai terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Salah satu background rekomendasi bernomor 70/101/DPRD-LBS/2012 bertanggal 30 April 2012 itu dokumen pengadaan tanah pertapakan Kantor Bupati Labusel atas areal terletak di Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Labusel seluas 100.054M2 dinilai DPRD menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1.6 miliar lebih.

Diungkapkan, adanya indikasi persekongkolan sehingga dalam sebuah notulen rapat pemangku kebijakan Labusel mencatat harga lahan permeter bujursangkar Rp30.000,- sebagai nilai yang wajar tanpa argumentasi dan kajian akademis atas penetapan nilai ganti rugi, meski mengabaikan Nilai Jual Objek pajak (NJOP) dan tingkatan harga sesuai kategori letaknya.

Data diterima Harian Orbit menerakan harga lahan yang menjadi objek pajak berdasarkan catatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat, di Desa Sosopan dimaksud memiliki dua level harga.

Diuraikan, level pertama terletak di sisi Jalan Raya Lintas Sumatera harga permeternya Rp48.000,-. Sedangkan level kedua termasuk area perkebunan harga permeternya Rp6.100,-.

Berdasarkan gambar pada peta situasi lahan, dari keseluruhan luas lahan 100.054 M2 yang masuk kategori level pertama adalah 17.544 M2 x Rp48.000,- = Rp842.112.000,-.

Level kedua perkebunan adalah 82.510 M2 x Rp6.100,- = Rp503.311.000,-, sehingga total harga tanah level pertama Rp842.112.000,- ditambah level kedua (perkebunan)  Rp503.311.000,- menjadi Rp1.345.423.000,-.

Sementara anggaran negara telah dihabiskan untuk gantirugi pertapakan kantor Bupati Labusel itu sebesar Rp3.000.000.000,-. DPRD Labusel berasumsi kerugian negara Rp3.000.000.000,- – Rp1.345.423.000,-. = Rp1.654.577.000,-. Or-11

Sumber : http://www.harianorbit.com/berkas-lahan-kantor-bupati-labusel-tiba-di-kejatisu/

3 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: