KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Terdakwa YHS Punya 20 Buku Tabungan

KORAN ORBIT.COM – Rabu, 02 Juli 2014

Medan-ORBIT: Salah satu terdakwa dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yudi Hasmir Siregar (YHS) memiliki 20 buku tabungan yang berbeda-beda. Ini terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (2/7) sore.

“Saat kita lakukan penggrebekan dari ruko (rumah toko) milik terdakwa Yudi. Kita temukan 20 buku tabungan yang tersimpan dalam sebuah tas di ruang kerjanya,” tandas saksi dari personil Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, Arvendra Cahyadi yang dibenarkan oleh dua rekannya yakni Ono dan Dendi Susanto.

Buku tabungan itu, lanjut saksi, seperti dari Mandiri, BTN, BRI, BCA dan lain-lain dengan rekening masing-masing. Rata-rata kepemilikan tabungan ATM itu atas nama terdakwa Yudi.

“Kita tidak tahu, bisa saja para terdakwa ini melakukan transfer uang melalui rekening,” sebut saksi yang menambahkan kalau para terdakwa merupakan jaringan internasional.

Selain menemukan uang sebesar Rp239 juta saat melakukan penggrebekan di ruang kerja Yudi, petugas juga menemukan uang di dalam Mobil Pajero milik terdakwa Martunis.

“Tapi saya lupa berapa jumlahnya. Kami sempat nanya ke Martunis itu uang apa, jawabannya berubah-ubah. Pertama dibilang uang setoran, kedua dibilangnya uang bosnya. Martunis katanya kerja di showroom,” terang saksi.

Sementara itu, saksi Dendi menuturkan kalau terdakwa Yudi berprofesi sebagai pengacara. “Setahu kami, Yudi kerjanya pengacara. Kami melihat adanya Biro Jasa di ruko Yudi,” tutur Dendi.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim diketuai Dwi Dayanto SH inipun menunda persidangan hingga tanggal 7 Juli 2014 dengan agenda mendengarkan saksi meringankan terdakwa.

Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lila, kedua terdakwa yakni Martunis alias Tunis dan Yudi Hasmir Siregar melakukan transaksi melalui transfer dari beberapa bank dan dijerat dengan Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) aktif.

Sebelumnya, kedua terdakwa sudah dihukum bersalah oleh majelis hakim karena terbukti memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 6,5 Kg dan pil ekstasi 47 butir hasil tangkapan Badan Nasional Narkotika (BNN) Pusat.

Terdakwa Yudi Hasmir Siregar dan Martunis ditangkap 29 Mei 2013 lalu di Jalan Kolonel Sugiono/Wajir Kecamatan Medan Maimun. Kemudian pihaknya melakukan pengembangan.

Dari hasil penggeledahan di lokasi kejadian, petugas menemukan kunci kamar Hotel Grand Elite tempat tersangka menginap dan di dalam kamar nomor 436 itu tersangka Hendra Darma telah berada di dalam kamar dan menemukan kembali sabu-sabu seberat 0,8 gram serta alat hisap sabu.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar nomor 438 dan menyuruh tersangka Martunis untuk membuka Sefty Box di dalam kamar tersebut. Di dalam Sefty Box tersebut ditemukan, narkotika berupa tablet berwarna merah berlogo ‘Superman’ sebanyak 8 butir, tablet warna biru berlogo ‘LV’ sebanyak 6 butir, satu bungkus sabu seberat 1,47 gram dan alat hisap bong, 2 pipa kaca. Martunis alias Tunis merupakan mantan napi Tanjung Gusta yang telah bebas beberapa bulan lalu.

Sumber : http://www.harianorbit.com/terdakwa-yhs-punya-20-buku-tabungan/

3 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Berkas Lahan Kantor Bupati Labusel Tiba di Kejatisu

Berkas Pengadaan Lahan Kantor Bupati Labusel Sudah di Kejatisu

Medan-ORBIT: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) akhirnya berencana mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan lahan kantor Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) diduga merugikan keuangan negara Rp1,6 miliar.

Tekad tersebut diungkapkan pihak Kejatisu ketika menerima utusan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (Ipepma) Labuhanbatu Raya yang menggelar aksi unjukrasa baru-baru ini di gedung Kejatisu Jl Abdul Haris Nasution Medan.

Ketua Ipepma Labuhanbatu Raya, Ahmad Arifin dalam orasinya mengultimatum apabila dokumen kasus yang sudah diserahkan kepada Kejatisu tersebut tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan unjukrasa ke KPK RI di Jakarta.

Menurut Ahmad Arifin, pihaknya sudah pernah menyampaikan berkas pengaduan terkait dugaan kejanggalan pengadaan lahan perkantoran Pemkab Labusel di Sosopan itu, kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat sekira dua tahun lalu. “Tanpa tindak lanjut, kami bosan dengan janji manis pihak Kejari Rantauprapat,” ketus Arifin.

Dikatakan, pembangunan sarana Labusel di bawah kepemimpinan bupati Wildan Aswan Tanjung belum menggambarkan kemajuan. Selain pengadaan lahan kantor Pemkab Labusel yang diduga sarat korupsi, proses pembangunannya juga dinilai telah menyalahi aturan main peroyek.

“Meski masa kontrak pengerjaan perkantoran itu sudah berakhir 2013 dan 95 persen anggaran dari Rp6 miliar lebih konon sudah dicairkan, namun kantor itu tak juga rampung,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, belum rampungnya pembangunan kantor bupati Labusel adalah sebuah penyimpangan yang diduga mulus akibat persekongkolan Wildan Aswan Tanjung dengan salah seorang pengusaha dikenal bernama Ac warga keturunan Tionghoa yang selama ini dikenal masyarakat sebagai toke besarnya Wildan.

Informasi berhasil dihimpun Harian Orbit, DPRD Labusel telah merekomendasikan aparat penegak hukum untuk menangani indikasi korupsi atas pengadaan tanah pertapakan Kantor Bupati Labusel dipimpin Wildan Aswan Tanjung sebesar Rp1,6 miliar lebih tahun 2012.

Usia rekomendasi DPRD Labusel itu hampir dua tahun, hingga kini tanpa penanganan serius dari institusi berkompeten. Isinya, untuk evaluasi dan investigasi terhadap pelaksanaan sejumlah program kegiatan dalam hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung yang dinilai terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Salah satu background rekomendasi bernomor 70/101/DPRD-LBS/2012 bertanggal 30 April 2012 itu dokumen pengadaan tanah pertapakan Kantor Bupati Labusel atas areal terletak di Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Labusel seluas 100.054M2 dinilai DPRD menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1.6 miliar lebih.

Diungkapkan, adanya indikasi persekongkolan sehingga dalam sebuah notulen rapat pemangku kebijakan Labusel mencatat harga lahan permeter bujursangkar Rp30.000,- sebagai nilai yang wajar tanpa argumentasi dan kajian akademis atas penetapan nilai ganti rugi, meski mengabaikan Nilai Jual Objek pajak (NJOP) dan tingkatan harga sesuai kategori letaknya.

Data diterima Harian Orbit menerakan harga lahan yang menjadi objek pajak berdasarkan catatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat, di Desa Sosopan dimaksud memiliki dua level harga.

Diuraikan, level pertama terletak di sisi Jalan Raya Lintas Sumatera harga permeternya Rp48.000,-. Sedangkan level kedua termasuk area perkebunan harga permeternya Rp6.100,-.

Berdasarkan gambar pada peta situasi lahan, dari keseluruhan luas lahan 100.054 M2 yang masuk kategori level pertama adalah 17.544 M2 x Rp48.000,- = Rp842.112.000,-.

Level kedua perkebunan adalah 82.510 M2 x Rp6.100,- = Rp503.311.000,-, sehingga total harga tanah level pertama Rp842.112.000,- ditambah level kedua (perkebunan)  Rp503.311.000,- menjadi Rp1.345.423.000,-.

Sementara anggaran negara telah dihabiskan untuk gantirugi pertapakan kantor Bupati Labusel itu sebesar Rp3.000.000.000,-. DPRD Labusel berasumsi kerugian negara Rp3.000.000.000,- – Rp1.345.423.000,-. = Rp1.654.577.000,-. Or-11

Sumber : http://www.harianorbit.com/berkas-lahan-kantor-bupati-labusel-tiba-di-kejatisu/

3 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Proyek Menyimpang di Labuhanbatu Libatkan Rekanan Binaan Bupati

Dua Rekanan Diduga Binaan Bupati Tigor P Siregar

 

Rantauprapat-ORBIT: Dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga Labuhanbatu, menyeret nama dua rekanan proyek disinyalir merupakan binaan Bupati Tigor P Siregar.

Informasi dihimpun Harian Orbit hingga Selasa (1/7), rekanan yang diduga merupakan binaan Bupati Tigor itu yakni PT Master Coy yang mengerjakan pengadaan tiang listrik dan lampu penerangan jalan sepanjang 9 Km di Jalan Adam Malik (By Pass) Kota Rantauprapat-Kabupaten Labuhanbatu dengan anggaran senilai Rp3.954.000.000.

Kemudian, PT Yuda Karya dengan pekerjaan rabat beton sepanjang 1.290 meter, lebar 4 meter, tebal 45 cm, dan besi tikar 6 mm di Desa Pasar III Labuhan Bilik Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu anggaran senilai Rp3.817.200.000.

Sekretaris Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Sumut Syaifuddin Lubis SE menduga kuat, dua proyek tersebut sarat tindak pidana korupsi.

Syaifuddin juga mensinyalir, dua perusahaan tersebut merupakan binaan Bupati Labuhanbatu, Tigor P Siregar. “Dua perusahaan itu milik mitra binaan bupati Tigor,” kata Syaifuddin.

Namun sayangnya, Bupati Labuhanbatu dr Tigor Panusunan Siregar SpPd yang dikonfirmasi terkait hal ini belum memberi tanggapan. Sementara konfirmasi kepada Kabag Humas Pemkab Labuhanbatu Sugeng, membantah dua perusahaan pelaksana proyek tersebut merupakan binaan Bupati. “Tidak benar itu,” kata Sugeng via selulernya.

Item Proyek

Sebelumnya, dua proyek tersebut terindikasi korupsi dalam proses pengerjaannya. Dugaan korupsi itu dibeberkan bersamaan dengan gambar-gambar pengerjaan proyek dengan total anggaran lebih kurang Rp7,7 miliar.

Yakni, proyek pengadaan tiang listrik dan lampu penerangan jalan sepanjang 9 Km di Jalan Adam Malik By Pass Kota Rantauprapat.

Proyek pengadaan tiang listrik dan lampu penerangan jalan sepanjang 9 Km di Jalan Adam Malik By Pass Kota Rantauprapat.

Proyek yang dikerjakan PT Master Coy dengan anggaran senilai Rp 3.954.000.000 APBD 2013 itu diduga terjadi tindak pidana korupsi.

Hasil investigasi di lapangan, Gempita menemukan satu tapak tiang lampu ganda tidak dilengkapi dengan tiang dan lampu. Jumlah tiang lampu ganda hanya terdapat 66 unit, tiang lampu tunggal berjumlah 111 unit.

“Menurut keterangan saudara Senang selaku PPK Dinas Cipta Karya Labuhanbatu di awal pengerjaan jumlah tiang ganda 69 unit dan tiang lampu tunggal 110 unit. Spesifikasi tapak pondasi kedalaman 110 x P50 x L50 cm, tapak dudukan dasar Tebal 30 cm x L50 x P50, tapak dudukan atas Tebal 10 x P40 x L40 cm, panjang angker 150 cm,” jelas Syaifuddin.

Selain itu pengecoran tapak sebagai pondasi tidak mencapai ukuran spesifikasi yang telah ditentukan. Tiang yang digunakan tidak berlisensi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan jumlah tiang unit yang direncanakan tidak sesuai dengan jumlah realisasi di lapangan.

Selain proyek itu, Syaifuddin juga membeberkan proyek lain yang terindikasi korupsi. Yakni proyek rabat beton sepanjang 1.290 meter, lebar 4 meter, tebal 45 cm, dan besi tikar 6 mm di Desa Pasar III Labuhan Bilik Panai Tengah.

Proyek yang dikerjakan PT Yuda Karya dengan anggaran senilai Rp3.817.200.000 diduga terjadi tindak pidana korupsi.

Kata Syaifuddin, pada pengerjaan terlihat di sisi kiri-kanan badan jalan dilakukan pembuatan parit sedalam 15 sampai 20 cm sebagai pondasi bibir jalan mengakibatkan volume badan jalan tidak mencapai ketebalan 45 cm. Or-04

Sumber : http://www.harianorbit.com/proyek-menyimpang-di-labuhanbatu-libatkan-rekanan-binaan-bupati/

3 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bagi Uang, Fadli Zon Terancam Pidana 2 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 03 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Sekretaris Tim Kampanye pasangan Capres-Cawapres No 1 Prabowo-Hatta Fadli Zon dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang. Fadli diduga melakukan praktik money politics dengan membagi-bagikan uang ketika kampanye di Pasar Bulu Semarang, Rabu (2/7). Laporan dilayangkan oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng pada Rabu (2/7) malam.

Koordinator Pemantau Daerah KP2KKN Ronny Maryanto mengatakan, Fadli Zon mengunjungi Pasar Bulu didampingi penyanyi dangdut Evie Tamala dan pengurus Partai Gerindra Jateng. Mengenakan hem putih dengan lambang garuda merah di dada kanan, Fadli membagi-bagikan sticker Prabowo-Hatta pada pedagang dan pengunjung pasar.

Rupanya yang dibagi tak cuma sticker. Ketika dikerumuni pedagang, Fadli membagi uang pecahan Rp 50 ribu. Seorang pengemis perempuan juga mendapat uang sejumlah Rp 250 ribu. “Banyak saksinya, termasuk teman-teman media melihat sendiri. Ini jelas pelanggaran dalam bentuk Politik Uang yang dilakukan oleh Fadli Zon,” kata Ronny, Kamis (3/7).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Abhan Misbah mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Panwaslu untuk menindaklannjuti laporan tersebut. Sebab politik uang adalah pelanggaran serius yang masuk kategori pidana pemilu.

Politik uang diatur dalam Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di situ disebutkan setiap pelaksana kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. “Jika terbukti akan dijerat pidana minimal 6 bulan maksimal dua tahun dan denda minimal Rp6 juta maksimal Rp24 juta,” katanya.

Langkah pertama Panwaslu akan meminta keterangan pihak pelapor untuk mengetahui persoalan lebih detil. Kemudian meminta keterangan saksi penerima beserta bukti uangnya. “Jika cukup bukti, baru kita panggil Fadli Zon untuk diperiksa,” tegasnya.

 

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_panggung_demokrasi/2014/07/03/208121/Bagi-Uang-Fadli-Zon-Terancam-Pidana-2-Tahun

3 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi Aset UGM, Penyidik Tunggu Hasil Audit BPKP

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 03 Juli 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Proses penyidikan kasus dugaan korupsi penjualan aset lahan milik UGM masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY.

Sejak tiga pekan lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY telah menyerahkan dokumen pendukung untuk menghitung kerugian negara dalam perkara itu. “Sedang dihitung BPKP. Sejauh ini belum ada konfirmasi tapi prosesnya masih berjalan,” kata Kepala Kejati DIY, Loeke Larasati, Kamis (3/7).

Pihaknya tidak dapat menargetkan waktu penuntasan kasus tersebut. Namun dia meyakini perkara yang menyeret empat dosen Fakultas Pertanian UGM itu akan berlanjut.

Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmaji mengatakan, belum ada jadwal pemanggilan para tersangka. Penyidik masih fokus pada pengumpulan data untuk memperkuat alat bukti. “Tim penyidik masih mengumpulkan dokumen tambahan tentang proses pengadaan dan jual beli tanah yang dilakukan yayasan maupun universitas,” katanya.

Kabid Investigasi BPKP DIY Slamet Tulus Wahyana proses penghitungan kerugian negara dalam kasus UGM masih dalam kajian dan hampir selesai.

Sebagaimana diketahui, Kejati DIY menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset milik UGM. Aset tersebut berupa lahan seluas 4.000 meter persegi di Dusun Plumbon, Banguntapan, Bantul. Penyidik menemukan indikasi penyimpangan keuangan negara karena tanah itu dijual oleh Yayasan Fakultas Pertanian (Fapertagama) seharga Rp 2 miliar. Tapi dalam laporan pajak penjualan hanya tercantum Rp 1,2 miliar.

Perkara itu ditarik ke tindak pidana korupsi karena lahan tersebut merupakan aset universitas. Namun pihak tersangka mengklaim tanah itu milik yayasan. Adapun empat orang yang dijadikan tersangka adalah Prof Susamto Somowijaryo (guru besar UGM), Dr Triyanto (Wakil Dekan III), Ir Ken Suratiyah MS (dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian), dan Ir Toekidjo (dosen Jurusan Budidaya Pertanian).

Prof Susamto merupakan mantan ketua Yayasan Fapertagama. Sedangkan tiga tersangka lain berperan sebagai anggota yayasan yang ditunjuk untuk mengurus proses jual-beli lahan.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/03/208099

3 Juli 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kasus Ikmal, KPK Panggil Mantan Sekda Kota Tegal

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 03 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekda kota Tegal tahun 2008 – 2013 Edi Pranowo terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (3/7).

Priharsa tidak menjelaskan kaitan Pranowo dalam kasus ini. Dia hanya menjelaskan, Prabowo diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Mantan Wali Kota Tega Ikmal Jaya.

Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Mantan Wali Kota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, Mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal Yuswo Waluyo, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Kota Tegal yang juga mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Hartoto.

KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait penggeledahan rumah Ikmal Jaya yang ada di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat.

Selain menggeledah rumah Ikmal, penyidik KPK juga menggeledah kediaman Rokayah – ibu kandung Ikmal – bos PO Dewi Sri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.

Ikmal merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

Selaku Wali Kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal, Ikmal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/03/208089

3 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Polda Tak Temukan Surat Rekomendasi Asli Rina Iriani

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 03 Juli 2014

KARANGANYAR, suaramerdeka.com – Polda Jateng tidak menemukan surat rekomendasi Bupati Karanganyar Rina Iriani bernomor 518/2050.4 tertangal 22 Mei 2007, yang isinya merekomendasikan KSU Sejahtera untuk mendapatkan kucuran dana proyek Perumahan Griya Lawu Asri (GLA).

Pemeriksaan kepada 13 saksi yang terdiri dari staf Tata Usaha Bupati, Kabag Hukum, staf Disperindagkop Karanganyar, sampai staf Kemenpera, dan tiga orang pengurus KSU Sejahtera yang sudah dijadikan terpidana, Handoko Mulyono, Fransiska Rianasari dan Tony Haryono, semua tidak bisa menunjukkan surat asli.

‘’Padahal surat rekomendasi itu digunakan Kejati untuk menjerat klien kami sebagai tersangka kasus GLA. Karena itu kami meminta agar klien kami dibebaskan dan Kejati mengeluarkan SP3 (Surat Perinah Penghentian Penyidikan),” kata M Taufiq SH Kuasa Hukum Rina Iriani.

Dia mengatakan kalau memang surat rekomendasi yuang dijadikan alat bukti Kejati itu ada aslinya, mestinya bisa ditemukan. Polisi sudah melakukan pemeriksaan sampai ke Kemenpera dan juga di beberapa tempat yang menjadi tembusan surat itu.

‘’Logikanya surat dikirimkan ke Kemenpera, mestinya di sana ada aslinya. Juga di KSU Sejahtera, dan juga di Disperindag serta di TU Bupati. Ternyata tidak ada surat aslinya. Apa mungkin foto kopi surat itu yang kemudian dijadikan asli ?” kata dia.

Selain soal surat rekomendasi yang kemudian ternyata tidak ada aslinya, ada bukti pengakuan lain. Ternyata untuk mengucurkan dana dari Kemenpera ke KSU Sejahtera sebesar Rp 35,752 miliar, tidak memerlukan surat rekomendasi Bupati.

‘’Bahkan juga diketahui dana dari Kemenpera untuk proyek itu sudah dikucurkan pertama kali tanggal 12 Maret2007. Jadi ada jeda waktu dua bulan lebih dari dikucurkannya dana pertama kali oleh Kemenpera dengan surat rekomendasi. Apalagi ternyata proyek itu sudah dimulai sejak tahun 2006.”

Dengan dasar keanehan itulah sebetulnya memang Kejati tidak memiliki dasar kuat untuk menjerat Rina iriani dalam kasus korupsi dana GLA itu. Hanya saja agaknya ada sebuah pemaksaan yang menjadikan Kejati Jateng harus menyeret Rina menjadi tersangka.

Untuk soal kemungkinan pemalsuan surat rekomendasi itu, pihak Rina Iriani sudah melaporkan kepada Polda Jateng untuk ditindaklanjuti. Namun Taufiq tidak mau menyebutkan siapa yang dilaporkan sebagai pemalsu surat rekomendasi itu.

‘’Biarlah itu menjadi ranahnya Polda untuk menyelidiki. Kalau kami buka, kami bisa kena pasal pencemaran nama baik. Namun kami sudah melaporkan itu,” kata dia.

Soal kemungkinan diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dilansir KP2KKN Jateng, Taufiq mengatakan tidak masalah. Baik KPK maupun Kejati, semuanya pasti akan melakukan sesuatu berdasarkan bukti hukum yang ada.

‘’Lha kalau buktinya seperti itu, apa mungkin? Selain itu KPK akan turun jika ada intervensi kekuatan yang lebih besar, kedua karena menilai kejati tidak mampu menyelesaikan kasus itu, dan ketiga kepentingan negara yang lebih besar. Nah tiga soal itu saya kira tidak ada dalam masalah Bu Rina,” jelasnya.

 

( Joko Dwi Hastanto / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/03/208029

3 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

LSM Kopral Diintimidasi

PATI EKSPRES – Kamis, 03 Juli 2014

  • Pasca Membongkar Kasus CPNS K2 Bodong Blora

foto HL

BLORA – Vokalnya LSM Kopral menyoal dan melaporkan dugaan pemalsuan data surat keputusan (SK) tenaga K2 dalam CPNS tahun 2013 di Kabupaten Blora, kini berbuah ancaman dari sejumlah pihak yang merasa tersudut dalam kasus tersebut. Karena dikhawatirkan mengancam keselamatannya, Iim Tabah selaku koordinator LSM Kopral melaporkan intmidasi kepada Polres Blora, Rabu (2/7) kemarin.

Selain melaporkan kasus yang kini dialaminya, Iim bermaksud memperoleh jaminan keselamatan perihal bebagai ancaman yang diterimanya akhir-akhir ini. Beberapa pekan terakhir ini pihaknya kerap ditemui orang asing dan melontarkan kalimat ancaman. Bahkan dirinya sempat dicari seseorang yang tidak diketahui identitasnya sambil membawa foto diriny. “Di HP saya masuk telepon dan SMS dengan nomer-nomer yang belum saya ketahui dan isinya selalu bernada ancaman” kata Iim usai melapor ke Polres setempat.

Meski mendapat ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak, Iim mengaku bertekad akan mengawal kasus tersebut agar terselesaikan dan para pelaku yang terlibat bisa dimejahijaukan di Pengadilan Negeri Blora. “Saya tidak akan berhenti sampai orang-orang yang terlibat dalam kasus ini dapat dimejahijaukan untuk dimintai pertanggung jawapannya,” tegasnya.

Sekedar diketahui, kasus  dugaan pemalsuan data K2 yang kini ditangani Polres Blora diduga telah menyeret beberapa pejabat aktif dan pensiunan di lingkup Pemkab Blora. Belum lama ini, LSM Kopral juga berencana menggelar aksi unjuk rasa di halaman Mapolres Blora. Namun hal itu urung dilakukan setelah para aktivis LSM dirangkul dan diajak audensi oleh beberapa pejabat polres seempat.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres melalui Kasatreskrim Polres Blora AKP Sudarto mengaku pihaknya masih melakukan pemeriksaan kasus K2 agar cepat terselesaikan. Tidak hanya itu, polisi juga telah membentuk tim khusus guna mempercepat pemeriksaan penyelidikan kasus tersebut. “Upaya pembentukan tim khusus kami lakukan agar penanganan kasus ini cepat terselesaikan” kata AKP Sudarto. (feb)

Sumber : http://m.patiekspres.co/2014/07/lsm-kopral-diintimidasi/

3 Juli 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Kasus GLA, Surat Rekomendasi Asli Rina Tak Ditemukan

TIMLO.NET – Kamis, 03 Juli 2014
dok.timlo.net/nanang rahardian

dok.timlo.net/nanang rahardian

Perumahan Griya Lawu Asri (GLA), Jeruksawit, Karanganyar

Karanganyar – Pemeriksaan Polda Jateng terhadap 13 saksi, terdiri dari staf Tata Usaha Bupati, Kabag Hukum, staf Disperindagkop Karanganyar sampai staf Kemenpera dan tiga orang pengurus KSU Sejahtera, Handoko Mulyono, Fransiska Rianasari dan Tony Haryono tak bisa menunjukkan surat asli keterlibatan mantan bupati Karanganyar dalam kasus Griya Lawu Asri (GLA).

Surat dimaksud adalah Surat rekomendasi Bupati Karanganyar Rina Iriani bernomor 518/2050.4 tertanggal 22 Mei 2007. Isinya merekomendasikan KSU Sejahtera mendapatkan kucuran dana proyek perumahan Griya Lawu Asri (GLA).

‘’Padahal surat rekomendasi itu digunakan Kejati untuk menjerat klien kami sebagai tersangka kasus GLA. Karena itu kami meminta agar klien kami dibebaskan dan Kejati mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan),’’ kata M Taufiq SH Kuasa Hukum Rina Iriani.

Selain soal surat rekomendasi, kemudian ternyata tidak ada aslinya, ada bukti pengakuan lain. Ternyata untuk mengucurkan dana dari Kemenpera ke KSU Sejahtera sebesar Rp 35,752 miliar, tidak memerlukan surat rekomendasi bupati.

‘’Bahkan juga diketahui dana dari Kemenpera untuk proyek itu sudah dikucurkan kali pertama tanggal 12 Maret2007. Jadi ada jeda waktu dua bulan lebih dari dikucurkannya dana kali pertama oleh Kemenpera dengan surat rekomendasi. Apalagi ternyata proyek itu sudah dimulai sejak tahun 2006.’’

Dengan dasar keanehan itulah sebetulnya memang Kejati tidak memiliki dasar kuat untuk menjerat Rina Iriani dalam kasus korupsi dana GLA itu. Hanya saja agaknya ada sebuah pemaksaan, menjadikan Kejati Jateng harus menyeret Rina jadi tersangka.

Untuk soal kemungkinan pemalsuan surat rekomendasi itu, pihak Rina Iriani sudah melaporkan kepada Polda Jateng untuk ditindaklanjuti. Namun Taufiq tak mau menyebut siapa pemalsu surat rekomendasi itu.

‘’Biarlah itu menjadi ranahnya Polda untuk menyelidiki. Kalau kami buka, kami bisa kena pasal pencemaran nama baik. Namun kami sudah melaporkan itu,’’ kata dia.

Soal kemungkinan diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dilansir KP2KKN Jateng, Taufiq mengatakan tidak masalah. Baik KPK maupun Kejati, semuanya pasti akan melakukan sesuatu berdasarkan bukti hukum.

‘’Lha kalau buktinya seperti itu, apa mungkin? Selain itu KPK akan turun jika ada intervensi kekuatan yang lebih besar. Kedua karena menilai Kejati tidak mampu menyelesaikan kasus itu dan ketiga kepentingan negara yang lebih besar. Nah tiga soal itu saya kira tidak ada dalam masalah Bu Rina,’’ jelasnya.

Sumber : http://www.timlo.net/baca/68719556972/kasus-gla-surat-rekomendasi-asli-rina-tak-ditemukan/

3 Juli 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KP2KKN Laporkan Fadli Zon atas Dugaan “Money Politics”

TRIBUN JATENG.COM – Kamis, 03 Juli 2014
KP2KKN Laporkan Fadli Zon atas Dugaan

Laporan wartawan Tribun Jateng, Raka F Pujangga

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG-KP2KKN Jawa Tengah telah mengirimkan surat laporan ke Panwaslu Kota Semarang terkait dugaan money politics yang diprakarsai Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon di Pasar Bulu Semarang, Selasa (2/7/2014) kemarin.

Koordinator Pemantau Daerah, Ronny Maryanto R, mengharapkan, Panwaslu Kota Semarang dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

“Saksi rekan-rekan media, pada kunjungan Fadli Zon memang terjadi bagi-bagi uang,” kata dia.

Sekretaris Tim Kemenangan pasangan calon Presiden Prabowo-Hatta itu, memberikan uang Rp 250 dan yang lainnya mendapat Rp 50 ribu kepada sejumlah pedagang.

Hal itu mengindikasikan telah melanggar pasal 41 ayat 1 huruf J Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang disebutkan larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta Kampanye.

“Kejadian ini juga merupakan pelanggaran tindak pidana sebagaimana disebutkan pada pasal 45 Undang-undang 42 Tahun 2008,” kata dia.

Pada Pilpres ini, pihaknya melakukan pemantauan setidaknya di 4 Dapil di Jawa Tengah yang di antaranya Kota Semarang. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/07/03/kp2kkn-laporkan-fadli-zon-atas-dugaan-money-politics

3 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: