KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

MA Bebaskan Koruptor Rp 1,9 Triliun


SUARA MERDEKA – Jum’at, 06 Juni 2014

JAKARTA- Melalui keputusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) membebaskan Robert Jeffrey Lumempouw dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 1,9 triliun. Kasus itu terjadi saat dia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta.

Dia bermain mata dalam kasus Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton yang kini berubah nama Hotel Sultan. ”Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali kuasa hukum pemohon Awaluddin Sinaga atas termohon Ir Robert Jeffrey Lumempouw MSi,” demikian lansir panitera Mahkamah Agung dalam lamannya, Kamis (5/6).

Perkara bernomor 229 PK/- Pid.Sus/2013 itu diadili oleh Ketua Majelis Peninjauan Kembali Mayjen (Purn) Timur Manurung dan anggota Sophian Marthabaya serta Prof Dr Surya Jaya. Perkara yang sempat menggoncang dunia hukum Indonesia ini diwarnai perbedaan pendapat dalam putusan tersebut. Prof Dr Surya Jaya dissenting opinion (DO) dengan menolak Peninjauan Kembali dan tetap menghukum Robert. Pendapatnya kalah dari dua hakim lainnya sehingga Robert dinyatakan bebas.

“Diputuskan pada 22 Mei 2014,” tulis laman itu. Pada 27 Juni 2007 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menghukum Robert selama 3 tahun penjara. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 8 Oktober 2007. Putusan itu tidak berubah saat diadili pada tingkat kasasi.

Duduk sebagai Ketua Majelis Kasasi Prof Dr Bagir Manan dengan anggota Artidjo Alkostar dan Djoko Sarwoko. Mereka pada 11 April 2008 tetap menghukum Robert selama 3 tahun penjara karena korupsi HGB Hotel Hilton. Belum ada pernyataan resmi dari Mahkamah Agung terkait hal ini. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengaku belum mengetahui ihwal masalah ini.

Tak Lalui Prosedur

Dalam kasus itu, Robert bersama Kepala BPN Jakarta Pusat, Ronny Kusumo Judistiro didakwa secara bersamasama memperpanjang HGB Hotel Hilton yang berada di kawasan Gelora Senayan, Jakarta Pusat yang dikuasai oleh Sekretaris Negara. Akan tetapi perpanjangan HGB ini diduga tidak melalui prosedur yang sah sehingga berpotensi merugikan negara hingga Rp 1,936 triliun. Robert dan Ronny diduga berperan sebagai pihak yang menyetujui dan mengusulkan perpanjangan HGB Hotel Hilton (D3-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/06/263567

2 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: