KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Cium Keterlibatan Kemenhut


SUARA MERDEKA – Kamis, 12 Juni 2014

  • Reka Ulang Digelar di Bos Sentul City

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus suap terhadap Bupati Bogor Rachmat Yasin, terkait rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Dari hasil penyidikan, KPK mencium adanya campur tangan pihak Kemenhut. “Sekarang kalau dilihat dari yang dialihfungsikan itu kan hutan lindung. Nah, yang punya otoritas pengurusan izin hutan lindung itu kan kementerian (Kemenhut),” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di Fakultas Psikologi UI, Depok, kemarin.

Menurut dia, pihaknya saat ini tengah mendalami adanya keterlibatan pihak Kemenhut itu. Tak menutup kemungkinan, beberapa petinggi Kemenhut akan segera diperiksa. “Kan jelas Bupati tidak punya otoritas untuk hutan lindung, yang punya itu Kemenhut,” tegasnya. “Kalau diperlukan menterinya juga kami periksa,” imbuhnya. Sementara itu, penyidik KPK, kemarin, menggelar rekonstruksi kasus tersebut. ”Rekonstruksi dimulai pukul 13.00,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo kepada Suara Merdeka, kemarin.

Dia menambahkan, rekonstruksi digelar di tiga lokasi secara berurutan, yakni rumah bos Sentul City, Cahyadi Kumala (Suiteng) di Widya Chandra, Taman Budaya Sentul City Bogor, dan Kantor Bupati Bogor. Johan tidak menjelaskan alasan mengapa penyidik melakukan rekonstruksi di rumah Cahyadi.

Tukar Kawasan Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Lembaga antirasuah itu juga menetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Bogor M Zairin dan pegawai PT Bukit Jonggol Asri (BJA), FX Yohan Yap sebagai tersangka. Dalam kasus itu, Bupati Bogor diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari PT Bukit Jonggol Asri terkait rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor. KPK menduga, sebelumnya Rachmat menerima uang Rp 3 miliar terkait rekomendasi tersebut. Akibatnya, Rachmat dan Zairin dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, Yohan Yap disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ketiganya saat ini sudah ditahan KPK. Rachmat mendekam di Rumah Tahanan KPK, Yohan Yap ditahan di Rutan Guntur, dan Zairin dititipkan di Rutan Cipinang. (J13,dtc-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/12/264247

Iklan

2 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: