KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kepala Dinas Pertanian Divonis 3,5 Tahun


SUARA MERDEKA – Rabu, 28 Mei 2014

  • Korupsi Dana Irigasi di Banjarnegara

SEMARANG – Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Dintankannak) Kabupaten Banjarnegara Dwi Atmadji divonis tiga tahun dan enam bulan kurungan dalam sidang perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (26/5) malam.

Selain itu, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider dua bulan oleh majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik.

Dia dinilai korupsi dana bantuan sosial (bansos) jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa pada 2011, sehingga merugikan negara Rp 659 juta.

Dwi diputus bersalah atas dakwaan subsider karena turut serta melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Erintuah juga memutuskan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer. Sebab, majelis hakim tidak menemukan hal yang mengindikasikan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut dia, terdakwa juga tidak sepeser pun menikmati uang dari kerugian negara.  Namun, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dengan tidak mematuhi prosedur penentuan petani/ kelompok tani selaku penerima manfaat dana bansos pertanian.

“Penentuan penerima tidak dilakukan melalui seleksi tim teknis yang sebelumnya diusulkan terdakwa. Kelompok penerima manfaat juga tidak semuanya membuat proposal, rancangan anggaran biaya, dan gambar desain,” jelasnya.

Selaku penanggung jawab pengelolaan dana bansos pertanian, terdakwa hanya memenuhi penerima manfaat sesuai permintaan terpidana Edi Yusmianto, wakil ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara. Adapun, tim teknis yang dibentuknya justru dibiarkan.

Lebih Rendah

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa Eddy Wijayanto menuntut terdakwa enam tahun dan enam bulan kurungan serta denda Rp 200 juta subsider tiga bulan.

Mendengar putusan hakim, Dwi Atmadji menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan jaksa.

Kuasa hukum terdakwa, Musafak menegaskan, majelis hakim seharusnya membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Terdakwa selaku penanggung jawab pengelolaan dana bansos pertanian itu hanya berwenang mengusulkan petani/ kelompok tani penerima manfaat.

“Semestinya yang mengusulkan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Seharusnya justru yang menentukan atau memutuskannya,  yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian,” tandasnya.

Setelah Dwi Atmadji, majelis hakim juga memvonis terdakwa lain, mantan pegawai Dintankannak, Sairan, selama dua tahun dan enam bulan kurungan. Sairan juga divonis membayar denda Rp 50 juta subsider dua bulan serta uang pengganti Rp 28 juta subsider dua tahun kurungan.

Kuasa hukum terdakwa, Agus S Jaya Astra menilai Sairan seharusnya dibebaskan dari semua dakwaan. Jaksa semula menuntut Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Pasal 3 UU tersebut dikesampingkan.

“Pasal 2 tidak terbukti sama sekali, namun hakim malah menjatuhkan Pasal 3 yang tidak menjadi tuntutan jaksa. Ini mungkin hakim takut diperiksa Komisi Yudisial sehingga dicari celah penyelamatan,” tandasnya. (J17,J14-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/05/28/262752

2 Juli 2014 - Posted by | BANJARNEGARA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: