KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Butuh Vonis-Vonis Penjera


SUARA MERDEKA – Rabu, 02 Juli 2014

TAJUK RENCANA

Vonis penjara seumur hidup untuk mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, kita nilai sebagai ikhtiar preventif serius dalam penanggulangan kejahatan korupsi. Sesungguhnyalah, di samping membangun sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, kita membutuhkan penegakan hukum yang kuat dan berintegritas. Vonis atas kasus-kasus korupsi akan menjadi ukuran dari impian demikian.

Terlepas dari kaitan membangun efek jera secara preventif, skandal suap Akil Mochtar dalam banyak kasus penanganan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah memang telah merusak nilai-nilai demokrasi. Akil juga meruntuhkan nama dan wibawa MK sebagai banteng terakhir pencarian keadilan. Ia menjadi contoh vital penegak hukum yang bermain-main dengan hukum, dan menusuk hukum justru di jantung hukum itu sendiri.

Sikap Mahkamah Agung yang belakangan banyak memperberat vonis yang dimintakan kasasi, harus dijaga sebagai bagian dari kese­rentakan mindset bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Pem­beratan vonis merupakan sikap progresif yang dibutuhkan dalam pe­rang melawan korupsi. Tidak boleh ada permisivitas apa pun yang ha­nya akan merongrong untuk menciptakan atmosfer pelemahan penanganan kasus-kasus kejahatan ini.

Hukuman berat diharapkan menjadi “pengekang niat” bagi calon pelaku korupsi. Apalagi kita sadari kondisi kejahatan ini di Tanah Air bisa diibaratkan sudah berada dalam tahap gawat darurat. Betapa pun buruk sebuah sistem dan struktur, ketika kekangan moral itu berlaku, diharapkan bisa mengendalikan orang-orang di dalam sistem dan struktur itu untuk selalu mempertimbangkan, dengan melihat contoh vonis-vonis berat yang mengancam.

Sebaliknya, hukuman-hukuman ringan hanya akan menerbitkan “imunitas moral”. Orang-orang yang punya niat untuk melakukan kejahatan ini berpikir transaksional: kumpulkan sebanyak mungkin uang, toh hukumannya ringan dan tidak akan dimiskinkan, sehingga tetap bisa menikmati harta hasil jarahan. Pertimbangan seperti inilah yang secara progresif mesti mendorong pengenaan hukuman maksimal dan vonis pemiskinan bagi koruptor.

Secara lebih luas, sikap progresif dalam pemberantasan korupsi akan menciptakan kondisi reliable judiciary. Untuk membangun iklim perekonomian yang mantap dan stabil, dibutuhkan penegakan hukum yang andal dan terukur. Investor membutuhkan keyakinan, orang-orang di belakang hukum akan menjadi penyangga keandalan penegakan hukum, sehingga ada kepastian keadilan karena hukum tidak dija­lankan seselera aparatusnya.

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/02/266245

2 Juli 2014 - Posted by | ARTIKEL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: