KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Budi Mulya Dituntut 17 Tahun


SUARA MERDEKA – Selasa, 17 Juni 2014

  • Kasus Bank Century

JAKARTA – Mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya akhirnya dituntut hukuman penjara 17 tahun, dengan hukuman denda Rp 800 juta subsider 8 bulan penjara. ’’Budi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus bailout  Bank Century,” kata Ketua Tim Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KMS Roni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Budi dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dia dianggap terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer.

Dalam kasus ini, Budi yang menjabat Deputi Gubernur Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa, dan KPw, didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar dari Robert Tantular, mantan pemilik Bank Century. Dalam dugaan korupsi pemberian FPJP, Budi didakwa bersama-sama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, dan Budi Rochadi  (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7. Mereka bersama-sama menyetujui pemberian FPJP untuk Bank Century meskipun bank tersebut tidak memenuhi syarat mendapat FPJP.

Memperkaya

Selain itu Budi juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar. “Selain itu, perbuatan terdakwa juga dinilai memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Robert sebesar Rp 2,753 miliar,” kata Roni.

Adapun terkait kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi didakwa bersama-sama dengan Muliaman Dharmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5, Hartadi Agus Sarwono selaku deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8, dan Raden Padede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Penetapan mereka menyebabkan negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun.
Budi Mulya mengaku sangat kaget dengan tuntutan yang dibacakan jaksa KPK itu. “Hal ini sangat mengagetkan, tidak terduga dan tidak bisa diterima,” kata Budi usai menjalani sidang.

Budi mengungkapkan, selama ini dirinya telah bekerja secara profesional selama menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang IV.
Pemberian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pun, menurutnya, diputuskan berdasar Perpu yang dikeluarkan presiden.

Budi Mulya kemudian meminta waktu dua minggu untuk menyusun nota pembelaan. Sementara itu, istri Budi Mulya, Anne Mulya tak kuasa menahan air mata mendengar tuntutan jaksa tersebut.
Melihat istrinya menangis, Budi langsung menghampiri dan memeluk Anne. (F4,dtc-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/17/264698

2 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: