KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Anggota Dewan Ditengarai Bermain


SUARA MERDEKA – Kamis, 12 Juni 2014

  • Kasus Pengelolaan Dana Haji

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi adanya anggota Komisi VIII yang ikut bermain dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana haji tahun 2012-2013. Dalam kasus yang menjerat Suryadharma Ali, anggota Dewan itu ditengarai bermain dalam katering haji. “Informasi itu memang ada, tapi itu belum valid. Kami akan validasi dulu infonya, nanti kami panggil beberapa pihak,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, kemarin.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mempunyai gagasan agar para calon jamaah haji punya rekening sendiri. KPK menilai ide tersebut brilian. Sebab, jika para calon jamaah haji punya rekening sendiri, hal itu akan mengurangi potensi penyelewengan dalam pengelolaan dana haji. “Hal itu ide yang brilian, akan sangat mengurangi potensi korupsi,” kata Busyro Menurut Busyro, Menang Lukman bisa cepat membaca keadaan. Menag bisa langsung mengcover kekurangan Suryadharma Ali. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan KPK terhadap kasus korupsi pengelolaan dana haji, ditemukan karut-marutnya pengelolaan dana haji di Kemenag. Potensi penyelewengan pun sangat besar. “Coba dibayangkan saja, selama ini pegawai yang bisa mengambil dana haji yang disimpan itu bukan orang tertentu. Bahkan ada pegawai outsourcing yang diizinkan mengelola dana,” ungkap Busyro.

Tausiah Terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, kemarin, bersilaturahim ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). “Saya datang untuk mendapatkan tausiah, arahan, dan bimbingan, apa yang bisa dilakukan Kemenag untuk layanan yang baik kepada masyarakat,” kata Lukman mengawali perbincangan dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. “Ada banyak yang ingin kami konsultasikan ke NU. RUU Jaminan Produk Halal yang masih dibahas, dan yang paling dekat, pelaksanaan ibadah haji yang sedang disorot masyarakat,” lanjutnya.

Salah satu permasalahan haji yang dikonsultasikan adalah adanya mafia dalam penentuan pemondokan haji, serta pemanfaatan sisa kuota yang tengah diperbaiki. “Hal ini dilema. Sisa kuota itu kan salah satu yang dikenakan ke Pak Surya (Suryadharma Ali, mantan menteri agama), karena dianggap menyalahgunakan wewenang. Tapi kalau tidak digunakan apakah itu bijak karena pemondokan, katering, dan lainnya sudah dibayar di muka,” ungkapnya. Said menyatakan Kemenag diminta tetap memanfaatkan sisa kuota dengan catatan ada pertanggungjawaban. “Asal tidak ada suap- suap di dalamnya, saya dukung. Lanjutkan pemanfaatan sisa kuota,” kata Said. Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra menyarankan agar Kementerian Agama menerbitkan aturan sebagai payung hukum dalam pemanfaatan sisa kuota haji. (di,dtc-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/12/264248

2 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: