KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Kawal Vonis Seumur Hidup Akil Sampai Tingkat MA


SUARA MERDEKA.com – Selasa, 01 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal semua vonis yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mulai dari tingkat pertama hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Termasuk vonis hukuman seumur hidup terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

“KPK akan memastikan bahwa semua putusan yang sudah diputus di PN dikuatkan di tingkat MA,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (1/7).

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Akil terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penanganan sengketa pilkada di MK.

Dari enam dakwaan yang didakwakan kepada Akil, majelis hakim menyatakan semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan, kecuali untuk dugaan suap terkait Pilkada Lampung Selatan pada dakwaan pertama.

Dakwaan pertama, Akil dinyatakan terbukti menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas di MK sebesar Rp 3 miliar, Pilkada Kabupaten Lebak sebesar Rp 1 miliar, Pilkada Empat Lawang senilai Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS, serta Pilkada Kota Palembang sebesar Rp 19,866 miliar.

Dalam perkara ini, Akil melakukan tindak pidana bersama-sama mantan anggota DPR Chairun Nisa, pengusaha Muhtar Ependy, dan pengacara Susi Tur Andayani. Atas perbuatannya itu, Akil dijerat Pasal 12 Huruf c UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Untuk dakwaan kedua, Akil dinyatakan terbukti menerima hadiah atau janji untuk memenangkan sengketa Pilkada Kabupaten Buton sebesar Rp 1 miliar, Kabupaten Pulau Morotai, Rp 2,9 miliar, Kabupaten Tapanuli Tengah Rp 1,8 miliar, serta menerima janji uang untuk memenangkan sengketa Pilkada Jawa Timur senilai Rp 10 miliar. Dalam dakwaan kedua ini, Akil melanggar Pasal 12 Huruf C UU Tipikor juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Terkait dakwaan ketiga, Akil selaku hakim konstitusi dinyatakan terbukti menerima uang dari Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011, Alex Hasegem, sebesar Rp 125 juta untuk konsultasi perkara sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Asmat, dan Boven Digoel, serta permintaan percepatan putusan sengketa Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga.

Demikian juga untuk dakwaan keempat, Akil dinyatakan terbukti menerima hadiah uang Rp 7,5 miliar dari Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Atut Chosiyah, terkait sengketa Pilkada Banten.

Dakwaan kelima dan keenam, Akil dinyatakan melakukan pencucian uang sehingga melanggar Pasal 3 UU No 8/2010 dan Pasal 3 ayat (1) Huruf a UU No 15/2002. Atas putusan ini, Akil menyatakan akan melakukan upaya banding, bila perlu hingga ke surga sekalipun.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/01/207840

1 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: