KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dihukum Seumur Hidup


SUARA MERDEKA – Selasa, 01 Juli 2014

  • Akil Ajukan Banding

image
SM/Antara DENGARKAN VONIS:  Akil Mochtar mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6).(30)

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu sama dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hakim menyatakan Akil terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pilkada di MK dan melakukan pencucian uang.

”Menyatakan terdakwa bersalah. Menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup kepada terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Suwidya dalam sidang, Senin (30/6) malam.

Namun, hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa agar terdakwa membayar denda Rp 10 miliar. Hakim berpendapat, Akil sudah dijatuhi hukuman maksimal sehingga denda bisa dihapus. Selain itu, majelis hakim juga tidak meluluskan permintaan jaksa untuk mencabut hak politik Akil untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

”Hakim berpendapat, pencabutan hak sebagaimana yang diminta jaksa tidak relevan,” imbuh Suwidya.

Vonis tersebut tidak diambil dengan keputusan bulat. Dua anggota majelis hakim, Sofialdi dan Alexander Marwata mengajukan dissenting opinion.

Dasar pendapat berbeda yang diajukan Sofialdi terkait dengan surat dakwaan jaksa yang menurutnya kabur, menyangkut posisi sejumlah saksi seperti pengacara Susi Tur Andayani. Adapun Alexander mengajukan pendapat berbeda lantaran menilai jaksa KPK tidak berhak menuntut perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Majelis hakim berpandangan, tidak ada hal yang meringankan vonis Akil.

”Hal-hal yang meringankan tidak dapat dipertimbangkan lagi,” kata Suwidya.

Sementara itu, ada beberapa hal yang memberatkan Akil. Salah satunya adalah posisi Akil sebagai ketua MK.

”Hal yang memberatkan, dia adalah ketua lembaga negara yang merupakan benteng terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan, seharusnya menjadi teladan. Kedua, runtuhnya wibawa lembaga konstitusi. Ketiga, butuh usaha sulit dan lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.

Dalam amar putusan, Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak, Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang, Lampung (Rp 10 miliar dan 500.000 dolar AS), dan Pilkada Kota Palembang (Rp 3 miliar).

Menurut hakim, orang dekat Akil, Muhtar Ependy, terbukti menerima Rp 19,8 miliar dari Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito. Jumlah uang yang diterima Akil terkait Pilkada Kota Palembang Rp 3 miliar yang disetorkan ke rekening perusahaan istrinya, CVRatu Samagat.

Hakim menyatakan Akil tidak terbukti menerima suap terkait sengketa Pilkada Lampung Selatan sebesar Rp 500 juta.

Dalam dakwaan kedua, Akil terbukti menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Rp 1 miliar), Pilkada Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Rp 2,989 miliar), Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Rp 1,8 miliar), dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur (Rp 10 miliar).

Harta Muhtar

Selain itu, mantan anggota Komisi III DPR tersebut juga terbukti dalam dakwaan ketiga, yaitu menerima Rp 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011 Alex Hesegem. Uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga.

Hakim juga menyatakan Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Chaeri Wardana sebesar Rp 7,5 miliar sebagaimana dakwaan keempat.

Namun, majelis hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa harta yang dititipkan kepada Muhtar merupakan milik Akil. Karena itu, Akil tidak bisa diminta pertanggungjawabannya.

”Dengan demikian unsur penyertaan tidak terpenuhi menurut hukum,” kata anggota majelis hakim, Alexander.

Akil juga dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan kelima dan keenam. Dakwaan kelima yakni Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHPmengenai Tindak Pidana Pencucian Uang aktif hingga Rp 126 miliar saat menjabat hakim konstitusi periode 2010-2013.

Adapun dakwaan keenam berasal dari Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP karena diduga menyamarkan harta kekayaan Rp 22,21 miliar saat menjabat anggota DPR dari Fraksi Golkar 1999-2009 dan ketika masih menjadi hakim konstitusi di MK pada periode 2008-2010.

Menanggapi vonis tersebut, Akil Mochtar langsung menyatakan keberatan.

”Saya mengajukan banding,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Di luar persidangan, Akil menegaskan keinginannya itu.

”Sampai Tuhan pun saya banding. Sampai surga pun saya banding,” katanya.

Adapun jaksa KPK akan menggunakan waktu tujuh hari untuk mempertimbangkan langkah hukum yang akan diambil.

”Kami akan pikir-pikir,” ujar Jaksa Pulung Rinandoro. (F4, dtc-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/01/266144

1 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: