KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Dugaan Korupsi BKM Sarirejo: Dana BKM Tak Juga Dikembalikan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 30 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Terdakwa Machfud Effendy rupanya sudah diberikan tiga kali kesempatan untuk mengembalikan dana Bantuan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sarirejo yang diduga disunat, namun tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan. Machfud yang merupakan koordinator BKM itu sebenarnya sudah ditekan oleh pihak fasilitator PNPM untuk segera menyerahkan dana kepada kelompok swadaya masyarakat.

“Dana sudah masuk ke rekening BKM Sarirejo sudah kami minta untuk diserahkan ke kelompok swadaya masyarakat (KSM) tapi tidak ada itikad baik. Alasannya waktu itu sibuk dalam kegiatan pilkada,” ujar Edy Handoko, salah satu fasilitator PNPM dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (30/6).

Petugas pengawas PPK, Sri Supadmi yang menjadi saksi dalam kasus ini menjelaskan, dana bantuan yang dikucurkan di Sarirejo total sebesar Rp 225 juta yakni sebanyak Rp 220 juta dari APBN dan APBD Rp 5 juta tahun 2012 yang dicairkan dalam lima tahap. Tugas PPK sendiri adalah mengawasi pencairan dan memonitoring pelaksanaan kegiatan serta jika ada pengaduan dari masyarakat.

“Totalnya ada sekitar Rp 89 juta, salah satunya untuk usaha soundsystem tetapi waktu itu pernah simbolis saja penyerahannya tapi tidak diberikan. Katanya uang sudah dipakai jadi tidak bisa mengembalikan,” tutur Supadmi di depan majelis hakim yang diketuai Hastopo ini.

Salah satu anggota BKM Sarirejo, Seno Yudo menyatakan, terdakwa sudah dipanggil sampai tiga kali tak juga menunjukan itikad baik hendak mengembalikan dana yang sudah disunat. Padahal dari kalangan masyarakat, kejadian ini cukup menyita perhatian dan menginginkan segera diselesaikan. “Takutnya masyarakat akan bertindak main hakim sendiri karena situasinya di bawah itu panas, malah jadi runyam. Setelah tiga kali tidak ada realisasi akhirnya kami serahkan ke aparat hukum yang berwenang saja,” tutur Seno.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ini sekitar Rp 84,1 juta dan terdakwa dijerat Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

( Modesta Fiska / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/30/207767

1 Juli 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Tiga Tersangka Kasus Bansos Belum Diperiksa

SUARA MERDEKA.com – Senin, 30 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng masih belum memeriksa tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jateng tahun 2010-2011. Padahal, penetapan ketiganya itu sudah dilakukan sejak Januari lalu. Mereka ialah mantan Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah (Setda) Jateng Mohamad Yusuf, eks Kepala Biro Bina Mental Joko Mardiyanto (saat ini staf ahli gubernur), dan mantan Ketua Tim Verifikasi Proposal Bansos Joko Suyanto.

Kepala Kejati Jateng Babul Khoir Harahap menyatakan, pemeriksaan tersangka itu masih menunggu saksi-saksi diperiksa. Kini, penyidik Kejati masih fokus memeriksa saksi yang jumlahnya banyak. “Sebagai tersangka, ketiganya memang belum diperiksa karena saksinya banyak. Ikuti saja perkembangannya,” katanya didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng Eko Suwarni, Senin (30/6).

Menurut dia, penanganan korupsi dana bansos ini juga dibagi-bagi dengan daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsi kewenangannya, penanganannya diteruskan ke daerah-daerah. “Kalau ketemu penyimpangan di Cilacap ya ditindaklanjuti di Cilacap. Begitu pula jika terjadi di Magelang, sedangkan kalau di provinsi ya tetap di Kejati,” tandasnya.

Dalam kasus ini, Kejati telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Korupsi ini terjadi di pos anggaran dana bansos pendidikan tahun 2010 dan dana bansos kemasyarakatan di 2011.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/30/207744

1 Juli 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kasus Ikmal Jaya, KPK Panggil Pegawai PT Ciputra Optima Mitra

SUARA MERDEKA.com –  Selasa, 01 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pegawai PT Ciputra Optima Mitra terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal. Mereka adalah Project Manager PT Ciputra Optima Mitra, Alfa dan kasir PT Ciputra Optima Mitra Riulida Sinaga.

“Selain itu, penyidik KPK juga memanggil Vivien Tan daru swasta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (1/7).

Priharsa tidak menjelaskan kaitan ketiganya dalam kasus ini. Dia hanya menjelaskan, ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Mantan Wali Kota Tega Ikmal Jaya. “Mereka dipanggil sebagai saksi,” ujar Priharsa.

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan mantan Wali Kota Tegal periode 2008-2013 Ikmal Jaya sebagai tersangka.

Ikmal selaku Wali Kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

Selain Ikmal, KPK juga menjerat pihak swasta, yaitu Syaeful Jamil Direktur CV Tri Daya Pratama.

Tersangka Ikmal dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun Syaeful dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/01/207839

1 Juli 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Polda Didesak Periksa Bupati Labuhanbatu

KORAN ORBIT – Selasa, 01 Juli 2014

Medan-ORBIT: Dugaan korupsi di Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Labuhanbatu mencuat ke permukaan. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) didesak memeriksa Bupati Tigor P Siregar yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Kasus itu mencuat setelah Satuan Mahasiswa Generasi Muda Peduli Tanah Air (Satma Gempita) membeberkannya kepada Harian Orbit, Senin (30/6).

Melalui Sekretaris Gempita Sumut Syaifuddin Lubis SE, dugaan korupsi itu dibeberkan bersamaan dengan gambar-gambar pengerjaan proyek dengan total anggaran lebih kurang Rp7,7 miliar.

Syaifuddin membeberkan, proyek pengadaan tiang listrik dan lampu penerangan jalan sepanjang 9 Km di Jalan Adam Malik By Pass Kota Rantauprapat.

Proyek yang dikerjakan PT Master Coy dengan APBD 2013 senilai Rp3.954.000.000,- itu diduga terjadi tindak pidana korupsi.

Hasil investigasi di lapangan, Gempita menemukan satu tapak tiang lampu ganda tidak dilengkapi dengan tiang dan lampu. Jumlah tiang lampu ganda hanya terdapat 66 unit, tiang lampu tunggal berjumlah 111 unit.

“Menurut keterangan saudara Senang selaku PPK Dinas Cipta Karya Labuhanbatu di awal pengerjaan jumlah tiang ganda 69 unit dan tiang lampu tunggal 110 unit. Spesifikasi tapak pondasi kedalaman 110 x P50 x L50 cm, tapak dudukan dasar Tebal 30 cm x L50 x P50, tapak dudukan atas Tebal 10 x P40 x L40 cm, panjang angker 150 cm,” jelas Syaifuddin.

Selain itu pengecoran tapak sebagai pondasi tidak mencapai ukuran spesifikasi yang telah ditentukan. Tiang yang digunakan tidak berlisensi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan jumlah tiang unit yang direncanakan tidak sesuai dengan jumlah realisasi di lapangan.

Polda Turun ke Lokasi

Selain proyek itu, Syaifuddin juga membeberkan proyek lain yang terindikasi korupsi. Yakni proyek rabat beton sepanjang 1.290 meter, lebar 4 meter, tebal 45 cm, dan besi tikar 6 mm di Desa Pasar III Labuhan Bilik Panai Tengah.

Proyek yang dikerjakan PT Yuda Karya dengan anggaran senilai Rp3.817.200.000 diduga terjadi tindak pidana korupsi.

Kata Syaifuddin, pada pengerjaan terlihat di sisi kiri-kanan badan jalan dilakukan pembuatan parit sedalam 15 sampai 20 cm sebagai pondasi bibir jalan mengakibatkan volume badan jalan tidak mencapai ketebalan 45 cm.

“Proyek ini diduga melibatkan Bupati Tigor Panusunan Siregar. Kami mendesak Polda Sumut memeriksa Bupati Tigor untuk dimintai pertanggungjawabannya,” tegas Syaifuddin.

Kata Syaifuddin, mengarahnya kasus itu ke Bupati Tigor dikarenakan, jika dicermati sangat kental faktanya bupati sebagai nakhoda yang memegang otoritas penuh dengan power facility seiap mengambil keputusan.

“Kita menduga ada intervensi Bupati terhadap PPK dan bawahan lainnya dalam pengarahan pengerjaan proyek meski ditenderkan. Tekanan bupati juga mempengaruhi kinerja PPK,” kata Syaifuddin.

Kasus ini juga sudah dibawa ke Mapolda Sumut Jumat (27/6). Meski belum membeberkan secara rinci proyek yang terindikasi korupsi, dalam aksi itu massa meminta Polda Sumut segera turun ke lokasi untuk melakukan penelusuran.

Aksi itu diterima salah satu petugas SPKT Poldasu, AKP A Siregar. Pamen Polda itu mengatakan pihaknya akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Kapoldasu.

Sementara konfirmasi dari Pemkab Langkat terkait tudingan itu terkesan enggan memberikan tanggapan. Seketaris Dinas Cipta Karya H Zulkarnaen menbenarkan pengerjaan rabat beton yang dikerjakan rekanan di Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah merupakan gawean Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Labuhanbatu.

“Benar, itu pekerjaan rabat beton yang di Labuhanbilik pekerjaan dari dinas kita,” ujar Zulkarnaen melalui seluler Senin (30/6).

Disinggung dugaan korupsi itu, Zulkarnaen enggan memberi tanggapan. “Kalau itu saya tidak berani, coba tanya langsung sama kadis,” ungkapnya.

Sedangkan Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Mas’ud, saat dikonfirmasi melalui seluler ke nomor 081361739XXX tidak menanggapi sambungan telepon dan pesan yang terkirim. Or-04

Sumber : http://www.harianorbit.com/polda-didesak-periksa-bupati-labuhanbatu/

1 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hukuman Mati Pantas Untuk Akil Mochtar

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 01 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, berpendapat kalau Akil sebenarnya memenuhi syarat divonis mati.

“Saya kira Pak Akil memenuhi segala syarat untuk dihukum maksimal. Alasan hukuman maksimal hukuman mati misalnya maka sesungguhnya itu pun memenuhi syarat,” ujar Refly di Jakarta, Selasa (1/7).

Dia menandaskan, vonis mati diberikan dengan pertimbangan kondisi. Salah satunya adalah dalam krisis ekonomi dan lain-lain yang melanda suatu negara. Setidaknya ada beberapa faktor yang menurut Refly Akil layak dijatuhi vonis maksimal.

Pertama, Akil adalah petinggi hukum. Sebagai ketua MK, Akil seharusnya memberikan contoh pelaksanaan hukum yang bersih dan berwibawa. Kedua, perbuatan Akil meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketiga, Akil merugikan keuangan negara.

“Siapa bilang dia tidak merugikan keuangan negara ?. Dengan adanya putusan yang bisa diputar balik sama dia, maka sesungguhnya dia telah banyak merugikan keuangan negara. Karena Pilkada sesungguhnya tidak ternilai kerugian negara,” tegasnya.

Refly menegaskan, tTidak hanya dari segi biaya tapi segi pembangunan demokrasi juga dirugikan. “Yang menang menjadi kalah yang kalah jadi menang,” katanya.

Refly mencontohkan Pilkada Palembang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Palembang Romi Herton sebagai tersangka, dan istrinya, dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Kosntitusi (MK). Lagi pula, kata Refly, Akil tidak menampakkan sikap menyesal selama persidangan di pengadilan Tipikor.

“Jadi hukuman bagi penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi apalagi dia institusi hukum tertinggi, itu harus jauh lebih berat dibandingkan dengan orang biasa yang melakukan tindakan sama,” kata Refly.

( Budi Yuwono / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/01/207851

1 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Kawal Vonis Seumur Hidup Akil Sampai Tingkat MA

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 01 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal semua vonis yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mulai dari tingkat pertama hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Termasuk vonis hukuman seumur hidup terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

“KPK akan memastikan bahwa semua putusan yang sudah diputus di PN dikuatkan di tingkat MA,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (1/7).

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Akil terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penanganan sengketa pilkada di MK.

Dari enam dakwaan yang didakwakan kepada Akil, majelis hakim menyatakan semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan, kecuali untuk dugaan suap terkait Pilkada Lampung Selatan pada dakwaan pertama.

Dakwaan pertama, Akil dinyatakan terbukti menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas di MK sebesar Rp 3 miliar, Pilkada Kabupaten Lebak sebesar Rp 1 miliar, Pilkada Empat Lawang senilai Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS, serta Pilkada Kota Palembang sebesar Rp 19,866 miliar.

Dalam perkara ini, Akil melakukan tindak pidana bersama-sama mantan anggota DPR Chairun Nisa, pengusaha Muhtar Ependy, dan pengacara Susi Tur Andayani. Atas perbuatannya itu, Akil dijerat Pasal 12 Huruf c UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Untuk dakwaan kedua, Akil dinyatakan terbukti menerima hadiah atau janji untuk memenangkan sengketa Pilkada Kabupaten Buton sebesar Rp 1 miliar, Kabupaten Pulau Morotai, Rp 2,9 miliar, Kabupaten Tapanuli Tengah Rp 1,8 miliar, serta menerima janji uang untuk memenangkan sengketa Pilkada Jawa Timur senilai Rp 10 miliar. Dalam dakwaan kedua ini, Akil melanggar Pasal 12 Huruf C UU Tipikor juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Terkait dakwaan ketiga, Akil selaku hakim konstitusi dinyatakan terbukti menerima uang dari Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011, Alex Hasegem, sebesar Rp 125 juta untuk konsultasi perkara sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Asmat, dan Boven Digoel, serta permintaan percepatan putusan sengketa Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga.

Demikian juga untuk dakwaan keempat, Akil dinyatakan terbukti menerima hadiah uang Rp 7,5 miliar dari Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Atut Chosiyah, terkait sengketa Pilkada Banten.

Dakwaan kelima dan keenam, Akil dinyatakan melakukan pencucian uang sehingga melanggar Pasal 3 UU No 8/2010 dan Pasal 3 ayat (1) Huruf a UU No 15/2002. Atas putusan ini, Akil menyatakan akan melakukan upaya banding, bila perlu hingga ke surga sekalipun.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/01/207840

1 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Vonis Akil Jadi Pesan Bagi Penegak Hukum

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 01 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik vonis seumur hidup terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai, vonis tersebut harus menjadi pesan bagi penegak hukum agar tetap menjadi integritas.

“Ini pesan moral kepada para penegak hukum, terutama pada proses-proses pilkada untuk bisa ketat di dalam menjaga integritas. Sekaligus pesan juga bagi majelis hakim dan KPK; kepada siapa pun juga yang ikut pilkada,” kata Busyro, Selasa (1/7).

Dalam kesempatan itu, Busyro juga menyampaikan vonis terhadap Akil Mochtar telah merefleksikan rasa keadilan hukum; sekaligus penghormatan majelis hakim terhadap penguatan dan pemuliaan demokrasi yang selama ini telah tercabik. “Putusan majelis hakim ini kami respek dengan hormat,” ujar Busyro.

Lebih lanjut Busyro menambahkan, KPK menghormati proses hukum yang tengah berjalan. “Apa yang diputuskan majelis hakim kita perlu hormati bersama. Putusan itu harapannya sesuai dengan tuntutan. Berarti apa yang disampaikan jaksa menurut hakim itu firmed, sehingga sesuai tuntutan,” kata Busyro lagi.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/01/207835

1 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Vonis Akil Terkait Keterlibatan Kepala Daerah Didalami

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 01 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mendalami vonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menyebut ada beberapa kepala daerah yang turut menyuap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

“Nanti kita akan review putusan hakim yang sudah (menyebut, red) kaitan dengan pihak yang lain,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Selasa (1/7).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK lainnya Bambang Widjojanto yang mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih jauh terkait pemberi suap lainnya dalam kasus Akil. Meski begitu, dia mengaku pihaknya juga masih memfokuskan kasus yang diduga turut melibatkan Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosyiah.

“KPK juga masih akan konsentarasi penuh dalam kasus Dinasti Banten,” ujar Bambang.

Sebelumnya, majelis Pengadilan Tipikor pada tingkat pertama memvonis Akil dengan hukuman penjara selama seumur hidup karena dianggap terbukti menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang terkait dengan penanganan sengketa pilkada. Menurut majelis hakim, Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu.

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/01/207875

1 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW Lapor Ali Mukti ke Polres Langkat

Digital Camera

 

Stabat-ORBIT: Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Langkat lagi-lagi ketiban masalah. Kali ini, dinas pimpinan Ali Mukti Siregar itu dilapor ke Polres Langkat karena bantuan kapal yang tak kunjung ada meski sudah ditampung APBD.

Diskanla Langkat dan Ali Mukti dilaporkan Indonesian Corruption Watch (ICW)  Koorda Langkat pada Rabu (25/6). Isi laporan bernomor 10/ICW-KOR/LK/VI/2014 itu, dikarenakan bantuan kapal untuk Kelompok Nelayan Lintas Bahari tak kunjung ada meski sudah dianggarkan dalam APBD Langkat 2013.

Kordinator ICW Langkat, M Mas’ud MZ kepada Harian Orbit, Senin (30/6) menjelaskan kapal bantuan tersebut. Yakni pengadaan bantuan kapal perikanan 26 kaki komplit dengan mesin dongfeng 23 PK serta kipas dan kemudi.

Dibeberkan Mas’ud, kasus itu berawal pada 18 Februari 2012 ketika masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Lintas Bahari di Dusun Bagan Udang Desa Pematang Cengal, Tanjung Pura Langkat yang diketuai Abdullah, mengirim proposal bantuan sampan dan alat tangkap ke Diskanla Langkat. Proposal tersebut langsung diterima Kadiskanla Langkat Ir Ali Mukti di ruang kerjanya.

Namun setelah satu tahun menungu proposal tersebut tidak ada kabar. Kelompok nelayan pun menanyakan kembali perkembangan proposal. Ternyata dari keterangan salah seorang pejabat di Diskanla Langkat, proposal tersebut hilang. Kelompok nelayan pun diminta membuat proposal yang baru.

“Tanggal 4 Maret 2013 Ketua Kelompok Nelayan mengantar proposal yang diminta ke Diskanla Langkat,” kata Mas’ud.

Selanjutnya, sambung Mas’ud, pada 22 Januari 2013, Ketua Kelompok Nelayan Lintas Bahari, Abdullah dipangil salah seorang pejabat struktural Diskanla Langkat di ruang kerjanya.

Saat itu, pejabat tersebut mengatakan permohonan Kelompok Nelayan Lintas Bahari dikabulkan. Dan setelah memenuhi proses adminitrasi maka Sub memberi Surat Pengambilan I Unit Kapal Perikanan lengkap 26 kaki komplit dengan mesin Dongfeng 23 PK.

Surat tersebut bernomor : 024-25/DKP-LKT/I/2013 ditandatanggani langsung oleh Ir Ali Mukti Siregar selaku Kadiskanla Langkat.

Surat yang diberikan kepada Ketua Kelompok Nelayan Lintas Bahari itu ditujukan kepada Tone Alias Tonel sebagai tukang pembuat sampan yang beralamat di Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura.

Mengelak

Pada 23 Januari 2013 surat tersebut dibawa Abdullah ke Tonel untuk mengambil kapal yang dimaksud. Namun pada saat itu Tonel mengatakan bahwa unit kapalnya belum siap dan dimohon bersabar dalam  20 hari lagi. Namun hingga 20 hari selanjutnya, kapal yang dimaksud juga belum ada.

“Singkat cerita, hingga hari ini sampan bantuan belum diterima Kelompok Nelayan Lintas Bahari. Padahal kapal bantuan tersebut dianggarkan APBD Langkat 2013,” kata Mas’ud.

Kata Mas’ud, jika hingga tahun anggaran 2014 ini belum juga diterima kelompok nelayan, maka terindikasi telah terjadi pelanggaran oleh Diskanla Langkat.

Pejabat struktural tersebut yang dikonfirmasi Harian Orbit, Senin (30/6) terkesan mengelak memberi komentar. Bahkan dirinya mengaku tak mengetahui persoalan tersebut.

“Aduh, kemarin udah kita minta jumpakan itu antara Pak Dullah (Abdullah) dengan Pak Tonel. Tapi entah kenapa sampai sekarang itu belum ada juga. Padahal surat-surat sudah dikasih,” katanya via seluler.

Disinggung soal tanggungjawab jika kapal itu tidak juga terealisasi, pejabat itu mengelak dan memohon agar bertemu dengan Harian Orbit keesokan harinya.

Sementara Tonel, sang pembuat kapal yang dikonfirmasi via selulernya di nomor 085361887XXX, belum memberi tanggapan sampai berita ini dilansir.

Begitu juga dengan Kadiskanla Langkat Ali Mukti yang dikonfirmasi via seluler ke nomornya 085206000XXX, 081219201XXX, 081262523XXX, tidak menanggapi sambungan telepon dan pesan yang dikirim. Or-04

Sumber : http://www.harianorbit.com/icw-lapor-ali-mukti-ke-polres-langkat/

1 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati Riau Bongkar Kasus Korupsi di Dinas Pendidikan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 01 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi Riau, menetapkan Suhaimi, SE, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Festival Seni SMA/MA/SMK se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Bengkalis sebagai tersangka.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di dalam pelaksanaan Festival Seni Dinas Pendidikan Bengkalis tahun anggaran 2010, yang telah dianggarkan sebesar Rp 2.017.000.000.

Untung mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat Nomor: Prin-04/N.4/Fd.1/04/2014 tanggal 16 April 2014 atas penetapan tersangka itu. “Hingga saat ini tim penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 37 orang saksi,” ujarnya.

Dia mengatakan, tersangka diduga melakukan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan membuat rekayasa pertanggungjawaban dana penyelenggaraan festival seni tersebut, sehingga merugikan keuangan negara Rp 700 juta.

Perbuatan tersangka diatur dan diancam pidana sesuai  dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor  20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Nurokhman / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/01/207885

1 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: