KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

SMS Ketua DPRD Langkat Jadi Perhatian Pengamat Hukum


KORAN ORBIT.COM – Sabtu, 28 Juni 2014

Medan-ORBIT: Terungkapnya pesan singkat via seluler milik Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun ke pejabat pemerintah, mendapat tanggapan pengamat hukum di Sumut Luhut Parlinggoman Siahaan SH. Dia menilai Politisi Demokrat itu terkesan seperti agen yang mengobok-obok proyek pemerintah.

“Saya nilai ada intervensi yang dilakukan Rudi Bangun bila dilihat dari SMS yang dikirimkannya ke Kades Suka Maju M Ramlan dan Kadistan Langkat Basrah Daulay tengang proyek APBD,” kata Luhut kepada Harian Orbit, Jumat (27/6).

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindakpidana korupsi, pesan singkat seperti itu, sebutnya merupakan awal dari perilaku korupsi.

Sebab, ada kesan intervensi yang mengarah pada proses penekanan terhadap seseorang melakukan tindakan gratifikasi.

“Memang Rudi tidak langsung menyampaikan permintaan uang, akan tetapi bahasa yang disampaikan menekankan adanya permintaan perhatian lebih dari seorang pejabat negara kepada wakil rakyat,” kata Luhut.

Di bagian lain, Luhut mengaku intervensi Rudi Bangun ke pejabat pemerintah bisa ditolerir jika itu untuk kebaikan masyarakat banyak. Namun intervensi itu dinilai Luhut sebagai ajang mengobok-obok proyek yang ujung-ujungnya mau mendapatkan proyek.

Seperti diketahui, pesan singkat Rudi Bangun ke Kadistan Langkat Basrah Daulay pada sekitar Juli 2010. “Bapak jangan hanya pikirkan rakyat, tapi Bapak juga harus pikirkan saya selaku Bapak Rakyat” tulis pesan dari nomor Rudi Bangun ke seluler milik Kadistan.

Tak hanya itu, Rudi Bangun juga terindikasi mengobok-obok APBD Dinas PU Langkat. Senin, 25 November 2013, pukul  13:13:22 WIB, pesan singkat dari nomor  0811656XXX milik Rudi Bangun ke nomor  085362331 milik M Ramlan juga membicarakan soal proyek di Dinas PU Langkat.

“Gmna kerjanya pak? Ud siap? Brp persen ud kerjanya dri 4 paket? Ud ada yg siap? Biar segera suru buat berita acara…biar suntikan dana cash…,” tulis pesan itu.

“Darimana jalannya Ketua DPRD monopoli,…”

Kemudian Senin, 25 November 2013, pukul 20:50:55 WIB, pesan dari Rudi juga dikirm ke Ramlan. “Ud koordinasi dgn pengawas pu masalah ketebalan dan bestek kerja yg pak ramlan kerjakan?”

Di sisi lain, Luhut menggarisbawahi soal pesan singkat Rudi Bangun ke Kadistan Langkat. Luhut menilai, ada kesan Rudi Bangun mendorong agar Distan melakukan gratifikasi sesuai dengan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001.

“Ada kesan Rudi mau menunjukkan dirinya sebagai yang memiliki kekuasaan mengesahkan anggaran selaku Ketua DPRD Langkat. Tapi tampaknya itu hanya jualan saja karena faktanya Rudi Bangun seperti agen proyek saja,” ujar Luhut.

Untuk itu, Luhut mengapresiasi langkah Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-Semar) yang telah melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, pada Minggu (22/6) Rudi Bangun yang dikonfirmasi mengaku tak mengetahui soal proyek tersebut. “Darimana jalannya Ketua DPRD Langkat memonopoli proyek di Dinas PU Langkat. Kita legislatif mana bisa mengatur,” kata Rudi Bangun.

Saat ini, sejumlah pesan singkat dari Rudi Bangun ke pejabat pemerintah tersebut masih tersimpan rapi di Sekretariat K-Semar. Om-06

Sumber :  http://www.harianorbit.com/sms-ketua-dprd-langkat-jadi-perhatian-pengamat-hukum/

Iklan

29 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: