KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KIP Diminta Atasi Kemacetan Informasi


SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 Juni 2014

image
SM/Anton Sudibyo LANTIK PENGURUS: Gubernur Ganjar Pranowo melantik anggota KIP Jateng 2014- 2018 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Jumat (27/6). (58)

SEMARANG – Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng dituntut untuk bisa mengatasi kemacetan informasi. Kesempatan mengakses informasi publik harus dibuka seluasluasnya oleh instansi pemerintah.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, usai di lantik, komisioer KIP 2014-2018 harus langsung tancap gas dalam menyosialisasikan berbagai program, di antaranya memastikan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik dimengerti secara baik oleh masyarakat di segala lapisan.

”Dia (KIP) harus segera road show, memberikan pengertian kepada publik yang punya hak dan bisa mengakses informasi dan kebijakan pemerintah,” kata Ganjar usai pelantikan KIP Jateng 2014-2018 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Jumat (27/6). Sebelum pelantikan, rapat pleno internal KIP telah memutuskan Rahmulyo Adiwibowo sebagai Ketua KIP.

Sementara, Nur Fuad sebagai wakil ketua dan Sosiawan sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Pelayanan Publik. Kemudian, Handoko Agung Saputro menjabat Koordinator Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi, serta Zainal Abidin sebagai Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Teruskan Program

Di sisi lain terdapat lima calon pengganti antarwaktu (PAW), yakni Edi Pranoto, Mieke Aggraini Dewi, Zaeni Bisri, AS Widodo Hardiono, dan Renaldi. Ketua KIP Jateng Rahmulyo mengatakan, pihaknya akan meneruskan program KIP yang sempat tertunda.

Dia juga menegaskan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah diamanatkan bahwa badan publik di Jateng tidak boleh menutupi akses informasi dan kebijakan kepada masyarakat.

”Sesuai tagline kami, transparasi untuk mencegah korupsi, sudah sesuai visi-misi Gubernur yang tercantum pada butir 3 dan 5. Hanya saja, tidak semua informasi kebijakan bisa dipublikasikan secara telanjang, karena ada pengecualian,” jelas Rahmulyo. Kebijakan pengecualian, contohnya, meliputi anggaran untuk intelijen, kekuatan TNI di perbatasan, proses penyelidikan di kepolisian, dan lainnya.

Masyarakat juga harus diberikan pengertian bahwa haknya dalam mengakses informasi di badan pemerintah sangat diperbolehkan. ”Hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang akan dikeluarkan, baik program dan apa yang sudah dilakukan agar bisa dibuka pada publik. Masyarakat bisa berkomunikasi dengan kami di website kipjateng.jatengprof.- go.id,” tandasnya.(H68,J8-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/28/265812

29 Juni 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: