KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Empat Perusahaan Di-Black List


SUARA MERDEKA – Minggu, 29 Juni 2014

  • Langgar Komitmen

SEMARANG -Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi secara tegas mem-black list perusahaan jasa konstruksi yang diketahui menyalahi aturan. Keempat perusahaan tersebut terpaksa diberi sanksi berupa masuk daftar hitam (black list) setelah mengerjakan enam paket, namun tidak memenuhi komitmen sesuai dengan kontrak kerja.

Hendrar mengatakan hal itu ketika berkunjung ke Kantor Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPKJP) Jateng, baru-baru ini. Hendrar yang didampingi Asisten II Ayu Entys, Kadinas Bina Marga Iswar Aminudin, Kadinas PSDANugroho Djoko Purwanto diterima Ketua LPJKPJateng, Satya Joewana beserta pengurus lainnya.

”Keempat perusahaan itu kami black list karena tidak memenuhi komitmennya sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani. Bahkan ada pula perusahaan yang kami diskualifikasi, karena mencoba memalsukan dokumen agar bisa mengikuti lelang barang/jasa yang diselenggarakan Pemkot,” ucapnya.

Menurut dia, pemberian black list pada empat perusahaan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran komitmen yang telah disepakati. Hal itu agar menjadikan bahan pelajaran bagi pengusaha jasa konstruksi lainnya, sehingga kelak tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama.

Terima Keluhan

Menurut Hendrar kunjungan ke LPJKP Jateng dimaksudkan selain menjalin silaturahmi, juga untuk melihat sampai seberapa jauh penyelesaian mengurus sertifikat. ”Saya memang mendengar dari beberapa staf yang menerima keluhan dari para kontraktor, kalau mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) sulit dan berbiaya mahal.”

Wakil Ketua I LPJKPJateng Soepartono mengatakan, bagi pengguna jasa kontraktor, apabila merasa ragu-ragu atau meragukan SBU atau Sertifikat Tenaga Kerja (SKTK) maupun Sertifikat Keahlian (SKA) sebuah perusahaan jasa konstruksi, hendaknya bisa langsung mengkonfirmasikan ke LPJKP Jateng. Pasalnya, jangan sampai terjadi pemenang lelang barang/jasa, ternyata SBU-nya tidak sesuai dengan ketentuan.

Dipalsukan atau bahkan sudah kedaluwarsa masa berlakunya. ”Kalau sampai terjadi ketidaksesuaian SBU atau tidak jelas keabsahannya, tentu bisa merepotkan bagi pengguna jasa kontraktor sendiri,” jelasnya. Ia juga menegaskan, mengurus SBU, SKA, dan SKT di LPJKP Jateng tidak sulit dan tidak mahal. Semua yang dilaksanakan LPJKP sesuai dengan ketentuan/peraturan LPJKN. Atas pernyatan itu, Hendrar menyatakan kegembiraannya bahwa informasi yang diterimanya selama ini tidak benar.

”LPJKPJateng ternyata terbuka melayani para penyedia jasa dalam masalah pemberian sertfikat, baik untuk badan usaha maupun tenaga kerjanya. Saya minta pula hal ini agar disampaikan kepada para kepala SKPD lainnya, apabila menemui kesulitan dalam masalah pembangunan infrastruktur bisa menghubungi LPJKP Jateng,” ujarnya.(C28-48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/29/265893

Iklan

29 Juni 2014 - Posted by | SEMARANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: