KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

2 Kepala Daerah Akan Diperiksa


PLEBURAN – Dua kepala daerah dipersoalkan karena diduga berkampanye pilpres tidak dalam masa cuti dan melakukan pengerahan PNS serta kepala desa guna mendukung salah satu calon. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menyebut kepala daerah mempunyai tiga potensi pelanggaran. Yaitu menggunakan forum resmi untuk mengampanyekan pasangan calon tertentu, membuat keputusan-keputusan terkait upaya dukungan ke salah satu calon, dan menggunakan acara formal maupun nonformal untuk kampanye atau menggalang dukungan.
Kepala daerah yang dipersoalkan salah satunya adalah Wali Kota Salatiga Yuliyanto. Pada kampanye mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (26/6), Yuliyanto diduga melakukannya bukan pada masa cuti sehingga melanggar ketentuan kampanye.
Pada aksi di bawah patung Jenderal Sudirman, Salatiga itu, Yuliyanto turut berpartisipasi aktif dalam kampanye yang digelar Jaringan Mahasiswa Nusantara (Jaman). Ia ikut membubuhkan tanda tangan mendukung Prabowo pada selembar kain dan meminta warga mencoblos pasangan itu.
Tindakan Wali Kota Salatiga ini dipermasalahkan Tim Pemantau Pemilu dari Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Koordinator Tim Ronny Maryanto mengatakan, Yuliyanto diduga melanggar peraturan kampanye karena pada saat aksi dirinya tidak dalam masa cuti. ”Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Besok (hari ini, Red) kami akan melapor ke Bawaslu Jateng terkait dugaan pelanggaran itu,” katanya.
Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah mengatakan, pihaknya sudah mendengar dugaan pelanggaran tersebut. Selain Wali Kota Salatiga, juga ada laporan tentang dugaan pelanggaran oleh Bupati Banjarnegara Tejo Slamet Utomo. Untuk Tejo, kasusnya adalah diduga melakukan pengerahan PNS dan kepala desa untuk mendukung Prabowo-Hatta.
Abhan menyatakan, pihaknya juga akan memeriksa dua kepala daerah tersebut. ”Jelas kami akan tindaklanjuti dengan memeriksa saksi terkait, pihak yang terlibat, termasuk bupati dan walikota,” paparnya.
Sementara itu, upaya pengerahan PNS oleh Bupati Banjarnegara dibenarkan oleh Sumardi. Salah satu kepala desa di Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara ini menyatakan, di setiap kesempatan, Tejo selalu mengampanyekan Prabowo. Tidak hanya di depan masyarakat umum, tapi juga di acara-acara resmi PNS, lingkungan Wiyata Bhakti atau pensiunan PNS serta ke beberapa kelompok-kelompok petani. (ric/ton/ce1)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/28/2-kepala-daerah-akan-diperiksa/

29 Juni 2014 - Posted by | BANJARNEGARA, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA, SALATIGA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: