KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Transaksi Politik dan Korupsi Daerah

Oleh : Isnan Murdiansyah*

Perubahan mendasar sistem pemilihan dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka, di mana presiden, kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dan anggota DPR/DPRD dipilih langsung rakyat memicu semakin tingginya biaya transaksi politik uang yang terjadi di negeri ini. Adanya kecurangan dalam melakukan transaksi politik timbul karena adanya informasi asimetris (asymmetric information) sehingga menyebabkan ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan (unequal knowledge) antarpelaku-pelaku (parties) dalam suatu transaksi.

Tepat pada titik aras inilah, pertarungan antara aturan main (rules of game) dan kecenderungan penyimpangan pelaku transaksi akan bertemu. Apalagi dalam dunia nyata, kontrak tidak pernah dalam kondisi sempurna.

Pertama, adanya ketidakpastian (uncertainty) menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar bagi munculnya contingencies, sehingga hal itu berimplikasi kepada munculnya biaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi dalam rangka merespons seluruh kemungkinan ketidakpastian tersebut.

Kedua, kinerja kontrak khusus (particular contractual performance), misalnya, menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerjaan untuk melakukan pekerjaan yang rumit (complex task), mungkin membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan pengukuran. (Klein, 1980)

Sebenarnya model skenario transaksi politik sangat sederhana, alur logikanya para capres/cawapres dan calon kepala daerah butuh dana dalam jumlah besar untuk melakukan kegiatan kampanye dan pembagian uang kepada pendukungnya agar bisa memenangkan pemilihan. Seluruh dana tersebut tidak mungkin dari sakunya sendiri karena jelas tidak cukup.

Selanjutnya, KPU sebagai ‘wasit pemilu’ membuat kontrak berisi sumbangan dari individu atau perusahaan untuk para kandidat yang diperbolehkan, syaratnya tidak melampaui jumlah dana yang telah ditetapkan. Sebagaimana kontrak dalam kegiatan ekonomi, kontrak ini jelas tidak lengkap dalam tiga hal: (i) Tidak adanya penelusuran sumbangan-sumbangan dana yang tidak dilaporkan yang telah diberikan para donatur kepada kandidat; (ii) Tidak adanya pencarian lebih lanjut untuk mengetahui kompensasi apa yang diberikan kandidat kepada para donaturnya sebagai balas jasa; dan (iii) Belum adanya suatu metode/cara untuk menghindari terjadinya permainan politik uang (bounded rationality) dalam proses koalisi antar kandidat dalam pemilihan.

Bila alur logika tersebut terjadi, maka akan ada beberapa kemungkinan.

Pertama, persekongkolan antara kandidat dengan para penyandang dana (pemilik modal) mustahil tidak bisa dihindari. Kandidat butuh penyandang dana sebagai ‘juru bayar’ kegiatan kampanye. Sebaliknya, penyandang dana menjadikan kandidat ‘investasi politik’ menggaransi bisnisnya apabila terpilih kelak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya politik balas budi dengan pemberian proyek tender, memberikan kemudahan dalam akses usaha, dan pemberian perlindungan ketika penyandang dana bermasalah dengan hukum.

Kedua, pemerintahan akan disetir invisible hand (tangan tidak terlihat). Memang secara nyata se buah pemerintahan dipimpin oleh seorang pemimpin (sebut kepala daerah), namun dalam pengambilan keputusan dan kebijakannya akan banyak disetir penyandang dana yang telah mem-backing habis-habisan kepala daerah dalam pemilihan. Ini sebagai konsekuensi dari kesepakatan bersama yang tertuang dalam kontrak politik.

Ketiga, kandidat terpilih akan berupaya melalukan segala cara untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan dan pendanaan dalam pemilu berikutnya. Hal ini disinyalir menjadi pemicu maraknya korupsi kepala daerah dan mafia anggaran DPR. Fakta miris menunjukkan berdasarkan catatan Kemendagri, dalam delapan tahun terakhir sudah 173 kepala daerah terjerat kasus korupsi dan 70 persen di antaranya berstatus terpidana.

Realita yang ada selama 2011 juga menggambarkan betapa ganasnya mafia anggaran mengisap uang negara. Terbongkarnya mafia anggaran dalam kasus suap Kemenpora dan Kemenakertrans. Selain itu adanya penetapan anggota Bangar DPR sebagai tersangka kasus suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) tahun anggaran 2011 menjadi buktinya.

Perubahan mendasar sistem pemilu nasional yang tidak dibarengi peningkatan kualitas infrastruktur kelembagaan politik (sistem kaderisasi partai, peraturan dan UU, penegakan hukum, kualitas SDM dan lain-lain) telah menciptakan ketimpangan dalam demokrasi Indonesia. Akibatnya, transaksi politik marak terjadi di daerah maupun pusat.

Tak salah, menurut laporan ICW, politik uang pada Pemilu 2009 lebih semarak dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Biasanya politik uang dalam pemilu dilakukan dengan cara korupsi, melalui: (i) pembelian suara (vote buying), dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya; (ii) pembelian kursi (candidacy buying), dimana orang ataupun kelompok kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilu; (iii) manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu (electoral administrative coruption); dan (iv) dana kampanye yang ‘mengikat’ (abusive donation) menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.

Khusus masalah dana kampanye parpol yang selama ini diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP), ada baiknya diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghasilkan hasil laporan auditan yang benar-benar ‘wajar tanpa pengecualian’ bukan sekadar ‘wajar pengecualian’ tapi hasil rekayasa dan kongkalikong antara pihak parpol sendiri dengan KAP bersangkutan. Maka, tugas besar kita bersama sekarang adalah menjauhkan rakyat sebagai ‘korban’ dari ancaman transaksi politik antara kekuasaan dan pemilik modal yang sering kali tidak mengenal kata ampun. ***

* Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=340903

29 Juni 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

KPK: Capres Klarifikasi Harta, Bukan Jaminan Bebas Korupsi

 INVESTOR DAILY – Jum’at , 27 Juni 2014

periksa

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, hasil klarifikasi laporan harta kekayaan pasangan calon,presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak bisa dijadikan dasar atau Jaminan mereka bebas dari korupsi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pelaporan harta kekayaan oleh capres-cawapres ke KPK hanya merupakan bagian dari tahap penyelenggaraan Pemilu Presiden yang diamanatkan dalam UU.

“Kami menyatakan dan kami deklarasikan, klarifikasi laporan kekayaan ini tidak dapat dijadikan dasar pasangan capres-cawapres atau penyelenggara negara bebas dari tindak pidana-korupsi,” kata Bambang di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (26/6).

Menurut Bambang, laporan harta kekayaan para pasangan capres-cawapres yang selanjutnya akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu bukan hanya masalah administratif syarat pencapresan. Namun juga untuk menciptakan budaya integritas.

Dia menjelaskan,dalam prosesnya KPK melakukan pengecekan dokumen aset yang dilaporkan masing-masing capres-cawapres serta mengecek kembali dokumen laporan aset yang disampaikan kepada KPK sebelum para capres dan cawapres tersebut mengikuti Pemilu Presiden 2014.

Selain itu tim KPK juga turun langsung ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi fisik aset yang dilaporkan. ‘”Sebagaimana dikemukakan capres-cawapres mereka terkejut karena tim KPK sudah melakukan pemeriksaan fisik di beberapa tempat,” kata Bambang.

Dari penelusuran itu, lanjut dia, KPK menemukan sejumlah hal. Selain itu ada juga hal-hal yang dikategorikan dalam ‘catatan khusus’ yang akan diserahkan ke KPU.

“Temuan yang dikonfirmasi sudah direspon dan dijawab dengan cukup baik oleh mereka, tapi kami akan berikan catatan-catatan yang akan disampaikan ke KPU, ini yang tidak bisa disampaikan,” ujarnya.

Ada Perubahan

Sementara itu, Capres nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) yang telah menjalani proses verifikasi laporan harta kekayaan di KPK pada Kamis (26/6), mengaku terdapat perubahan nilai harta dalam laporannya.

“Penambahan aset ada, tetapi pengurangan juga ada,”kata Jokowi usai melakukan klarifikasi harta kekayaan di kantor KPK selama sekitar tiga setengah jam.

Dia menjelaskan, penambahan harta kekayaannya terjadi karena adanya pembelian aset. Sementara pengurangan terjadi karena Jokowi menjual aset lainnya.

“Ditanya beli sesuatu ini uangnya diperoleh darimana. Ya tadi disampaikan, dari menjual aset yang lain. Semuanya dicek. Klarifikasinya dan pertanyaannya sangat detail sekali,” kata Jokowi.

Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut enggan membeberkan secara detail total harta kekayaannya. Menurut Jokowi, dirinya akan menyampaikan secara detil harta kekayaan miliknya pada tanggal 1 Juli di KPU. “Dan nanti secara detail jumlahnya berapa akan kami sampaikan pada tanggal 1 Juli di KPU,” ujarnya.

Buka Laporan Pajak

Cawapres Jusuf Kalla (JK) juga mengaku ada penambahan harta kekayaannya jika dibandingkan dari laporan harta kekayaan sebelumnya yang telah dilaporkan ke KPK usai mehjabat sebagai wakil prsiden priode 2004-2009.

Menurut dia, penambahan tersebut dikarenakan profesinya sebagai pengusaha. “Kalau ada penambahan bukan karena saya pejabat tapi karena saya ada usaha,” kata JK.

JK pun menyatakan siap membuka data laporan pajak miliknya selama 20 tahun terakhir. Pasalnya menurut dia, laporan pajak itu bukan hal yang rahasia.

Menurut JK, laporan pajak merupakan simbol transparansi. “Kalau mau saya kasih selama 20 tahun. Saya tiap tahun dapat penghargaan pembayar pajak terbaik di Makassar,” imbuhnya.

Berdasarkan LHKPN milik Jokowi pada 2010, harta miliki mantan walikota Solo tersebut pada 28 Februari 2010 berjumlah Rp 18,47 miliar dan US$ 9.483. Sedangkan harta kekayaan JK, berdasarkan laporan per 16 November 2009 adalah Rp 314,51 miliar dan US$ 25.718. (bl)

Sumber: Investor Daily, 27 Juni 2014 ; http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1935-kpk-capres-klarifikasi-harta-bukan-jaminan-bebas-korupsi

29 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA KPK | Tinggalkan komentar

KPK Cegah Potensi Kerugian Negara di Sulawesi Selatan

Makassar, 26 Juni 2014. Sumber daya alam Indonesia melimpah, namun masih banyak terjadi ironi akibat buruknya tata kelola. Hasil kajian KPK di sektor ini, ada sedikitnya 10 persoalan terkait pengelolaan pertambangan yang diamanatkan UU, namun belum selesai hingga saat ini. Antara lain renegosiasi kontrak (34 KK dan78 PKP2B), peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara, penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan serta peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation).

Lima persoalan lainnya, yakni pelaksanaan kewajiban pelaporan secara reguler, pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang, penerbitan aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan pengawasan, dan pengoptimalan penerimaan negara.

Karena itu, KPK melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di 12 provinsi. Ini dimaksudkan untuk mengawal perbaikan sistem dan kebijakan pengelolaan PNBP mineral dan batubara.

Salah satu persoalan, misalnya pada data produksi batu bara pada 2012 yang tidak akurat antara Ditjen Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang mencatat sebesar 288,5 juta ton, sedangkan pada data BPS 466,3 juta ton. Kalau selisih ini dihitung sebagai penerimaan pajak yang hilang, maka terdapat potensi hilangnya penerimaan pajak sebesar28,5 triliun pada 2012.

Ditjen Minerba juga mencatat, sejak 2005-2013, piutang negara tercatat sebesar 1.308 miliar rupiah, terdiri dari iuran tetap 31 miliar rupiah atau 2,3 persen dan royalti sebesar 1.277 miliar atau 97,6 persen. Sedangkan jumlah piutang pada 12 provinsi yang dilakukan korsup sebesar 905 miliar rupiah atau 69 persen dari total piutang. Terdiri dari iuran tetap sebesar 23 miliar rupiah dan royalti sebesar 882 miliar rupiah. Piutang ini berasal dari 1.659 perusahaan dari total 7.501 IUP yang ada di 12 provinsi.

Dari rekapitulasi data per April 2014 Ditjen Minerba, terdapat 10.922 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Sebanyak 6.042 telah berstatus clean & clear (CNC) dan 4.880 sisanya berstatus non CNC. Tak hanya soal status CNC, persoalan lain adalah masih banyaknya perusahaan pemegang IUP yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data Ditjen Pajak Maret 2014, ada 7.754 perusahaan pemegang IUP, 3.202 di antaranya belum teridentifikasi NPWP-nya.

Pada 26 Juni ini, KPK melakukan korsup minerba di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini, juga masih ditemukan persoalan. Antara lain, dari 414 IUP yang ada, sebanyak 242 di antaranya masih berstatus non CNC. Yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 45 IUP, Kabupaten Gowa sebanyak 28 IUP, Kabupaten Bone sebanyak 28 IUP dan Kabupaten Barru sebanyak 22 IUP. Dari jumlah total IUP yang ada, juga ditemukan 153 NPWP tidak teridentifikasi.

Persoalan potensi kurang bayar PNBP, juga ditemukan di seluruh daerah di provinsi ini. Sepanjang 2011-2013, tercatat lebih dari 23 miliar rupiah yang dijumpai hampir di semua daerah. Persoalan kurang bayar, paling banyak ditemukan di Kabupaten Luwu Utara dengan nilai lebih dari 6 miliar rupiah (9 IUP), Kabupaten Luwu Timur sebesar 5 miliar rupiah (10 IUP) dan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai lebih dari 3 miliar rupiah (15 IUP). Selain kerugian itu, di provinsi ini, tidak satupun daerah yang menyantumkan data jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Karena itu, sebagai bukti komitmen KPK dalam melakukan pencegahan korupsi dan penyelamatan keuangan negara, KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah.

Ini dilakukan atas dasar bahwa pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya mineral harus dilakukan sesuai dengan amanat UUD 1945, khususnya pasal 33, serta UU No. 4  Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Intinya, pengelolaan sumberdaya mineral untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UU ini juga mengamanatkan kewajiban untuk melakukan penciptaan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. Penciptaan nilai tambah dilakukan sejak dari kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
http://www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

Sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1934-kpk-cegah-potensi-kerugian-negara-di-sulawesi-selatan

29 Juni 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Tak ‘Target Operasi’ BPBD

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 29 Juni 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Kejaksaan menegaskan penyidikan kasus dana bencana tahun 2012 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak dimaksudkan aparat penegak hukum menjadikan insititusi tersebut sebagai target operasi (TO).

Proses hukum dilakukan karena ada dugaan penyalahgunaan kewenangan di dalamnya. Hal tersebut tidak dilakukan secara institusi tetapi personel yang menjabat di lingkup BPBD.

Penegasan tersebut dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Amran Lakoni, Minggu (29/6). Dia juga tidak sependapat bila ada yang beranggapan penyidikan sebagai satu bentuk menghambat kinerja pemerintah daerah. Justru, ”bersih-bersih” di lingkungan BPBD dimaksudkan untuk menciptakan good government. ”Tidak ada persoalan dengan BPBD,” tegasnya.

Pihaknya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Langkah yang dilakukan yakni memeriksa mereka yang diduga melakukan kesalahan kebijakan, sehingga negara dirugikan. ”Fokus kami pada perbuatan yang dilakukan individu tersebut,” tandasnya.

Jadi, selama proses hukum berlangsung kinerja institusi tersebut terkait dengan penanggulangan bencana jalan terus. Pasalnya, objek penyidikan bukan institusi BPBD tetapi personel yang diduga melakukan penyelewengan.

Amran juga menampik keras bila ada yang berpandangan kasus itu bermuatan politis. Dia menegaskan ”tidak main” politik, melainkan hanya mencari fakta yuridis saja atas kasus ini. ”Selama ini juga tidak ada intervensi dari pihak manapun kepada saya,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi di BPBD ini Kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka. Bahkan, jumlah tersangka dimungkinkan dapat bertambah baik dari lingkungan PNS maupun rekanan. ”Mungkin saja terjadi,” ujarnya.

Terkait kerugian negara sampai saat ini memang belum diketahui pasti. Pasalnya menurut Amran, pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap anggaran tersebut.

( Anton WH / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/29/207602

29 Juni 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Lima Pegawai BPBD Diperiksa

SUARA MERDEKA – Selasa, 03 Juni 2014

  • Dugaan Penyelewengan Dana Bencana

KUDUS – Enam saksi dipanggil Kejaksaan Kudus terkait dugaan penyelewengan dana bencana 2012, Senin (2/6). Lima orang di antaranya merupakan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan seorang lagi rekanan. Keterangan mereka akan digunakan untuk menuntaskan penyidikan kasus itu.

Kasi Pidsus Paidi ketika dikonfirmasi Suara Merdeka mengatakan, rekanan penyedia barang belum dapat datang dengan alasan sakit.

‘’Lima petugas BPBD yang kami panggil semuanya datang,’’ katanya.

Mereka dimintai keterangan dari pukul 08.00 hingga 12.30. Keterangan para saksi tersebut dibutuhkan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) mantan pejabat BPBD yang saat itu menjadi ketua panitia pengadaan, berinisial Sg (petugas hingga saat ini masih belum dapat menyebut identitasnya).

Sedangkan yang memenuhi panggilan di antaranya Trisuko Maryanto (sekretaris), Nur Kasihan (bendahara), Atok Darmobroto (Kasi Pencegahan dan Keda­ruratan), Rudhy Maryanto (Kasi Kedaruratan dan Logistik), dan Edi Purwanto (staf).  ‘’Lima lainnya akan diperiksa besok (hari ini – red),’’ jelasnya.

Dituntaskan

Ditambahkan Paidi, kejaksaan memiliki waktu 100 hari sejak penanganan perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dalam rentang waktu tersebut, berkas sudah harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang. ‘’Target kami secepatnya selesai sepanjang segala sesuatunya sudah siap,’’ ungkapnya.

Mengenai tersangka baru, pihaknya belum dapat menyebutkan saat ini. Hal tersebut tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Namun begitu, sepanjang ada bukti-bukti pendukung yang mencukupi akan segera ditetapkan. “Penetapan tersangka tidak boleh dipaksakan,’’ jelasnya. (H8-88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/03/263234

29 Juni 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Aktivis Gelar Tenda Keprihatinan di Kejaksaan

SUARA MERDEKA – Rabu, 11 Juni 2014

  • Desak Pengusutan Dana Kunker

KUDUS – Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), Selasa (10/6) menggelar aksi keprihatinan di depan kantor Kejaksaan Negeri Kudus terkait pengusutan dana kunjungan kerja (Kunker) wakil rakyat. Selain berorasi serta aksi teaterikal, mereka juga memasang tenda lengkap dengan sejumlah spanduk. Meski hanya dilakukan oleh enam orang, kegiatan tersebut mendapat pengawalan ketat puluhan personel Polres Kudus.

Berdasarkan pantauan Suara Merdeka, aktivis yang menggelar aksi unjuk rasa tersebut, merupakan gabungan dari LSM Horisona, Getrak dan Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (Gemataku). Menurut salah seorang pedemo, pihaknya sudah tiga kali menggelar kegiatan tersebut. Pihaknya berharap, aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjutinya.

‘’Setidaknya ada pemanggilan saksi-saksi,’’ ujarnya.

Kegiatan kunker, lokakarya dan konsultasi yang dilakukan anggota DPRD Kudus dinilai tidak rasional. Alasannya, intensitas kegiatan bertepatan dengan akhir masa jabatan para wakil rakyat tersebut. Seperti diketahui, wakil rakyat periode 2009 – 2014 akan berakhir pada 21 Agustus mendatang.

Sembunyi

Ketua LSM Horisona, Nur Wahid menyatakan kegiatan anggota DPRD Kudus lebih sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari protes dan kecaman publik. Ironisnya, laporan hasil kegiatan terkesan dirahasiakan guna menghindari penilaian masyarakat. Pihaknya menilai objek yang dijadikan tempat untuk kunker, lokakarya serta konsultasi sering tidak berkualitas bahkan mengada-ada.

‘’Kami menduga kegiatan kunker, lokakarya dan konsultasi dijadikan modus menguras uang rakyat,’’ jelasnya.

Mengenai alasan kegiatan tersebut telah dijadwalkan dan dianggarkan hanya dijadikan legalitas, meskipun tidak memiliki korelasi dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Satu hal yang pasti, manfaat dari kegiatan itu benar-benar dipertanyakan.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Adi HW, ketika dimintai konfirmasi menyatakan pihaknya tidak mempunyai kompetensi untuk menjelaskan. Kajari dan beberapa jaksa tindak pidana khusus saat itu sedang berkegiatan di Pati.  (H8-88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/11/264055

29 Juni 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Berkas Anggaran Dikirim ke BPKP

SUARA MERDEKA – Rabu, 11 Juni 2014

  • Evaluasi Pemeriksaan Digelar

KUDUS – Berkas anggaran dana bencana 2012, Senin (9/6) dikirim ke BPKP.

Data-data tersebut sebagai bahan pengkajian dalam menentukan apakah ada atau tidak kerugian negara pada kasus dana bencana.

Pada saat bersamaan, kejaksaan melakukann evaluasi pemeriksaan terhadap saksi.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan, Paidi berharap, secepatnya mendapat hasil audit dari BPKP, sebab untuk proses kelanjutan penyidikan.

‘’Benar, berkasnya kami kirim hari ini, mudah-mudahan hasilnya cepat keluar,’’  katanya.

Mengenai hasil evaluasi, hingga kini masih terus dilakukan. Pihaknya tidak akan terburu-buru menentukan tahapan dalam kasus dana bencana.

Dikhawatirkan bukti-bukti pendukung masih belum cukup, karena itu pihaknya memilih mengumpulkan data sebanyak mungkin.

Sebelumnya, Kajari Amran Lakoni menyatakan, secepatnya menuntaskan kasus dugaan korupsi dana bencana. Dia memastikan akan bersikap objektif dan tidak akan terpengaruh oleh pihak mempunyai kepentingan dalam kasus itu. ‘’Kami hanya menangani kasusnya saja,’’ ungkapnya.

Lamban

Mengenai tudingan yang penanganan kasus itu lamban, dia menyatakan tidak benar.

Setiap tahapan harus dituntaskan. Bila tidak, saat digelar di persidangan tindak pidana korupsi dikhawatirkan mentah.

‘’Karena itu, kami mempersiapkan bukti-bukti dengan sebaik-baiknya,’’ jelasnya.

Disinggung soal upaya percepatan, sebenarnya juga sudah dilakukan. Paling tidak hal itu dilakukan dengan memprioritaskan penanganan kasus itu.

Padahal pada saat bersamaan kejaksaan masih mempunyai kasus lain yang harus juga diselesaikan.  ‘’Kami berusaha menuntaskan kasus itu secepatnya,’’ tegasnya. (H8-45)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/10/264003

29 Juni 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Siap Datangi BPKP

SUARA MERDEKA – Senin, 09 Juni 2014

  • Audit Dana Bencana

KUDUS – Kejaksaan Negeri Kudus siang datang ke kantor BPKP Perwakilan Jateng, terkait penghitungan dan audit dana bencana 2012. Kajari Amran Lakoni mengemukakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya jemput bola dengan mendatangi kantor BPKP. ‘’Yang jelas, kami bersikap pro aktif terkait proses penyidikan dana bencana,’’katanya.

Dia menambahkan kalau menunggu auditor BPKP, kemungkinan harus menunggu jadwal dari BPKP. Padahal, kejaksaan berharap kasus ini dapat segera dituntaskan. Akhirnya, diputuskan untuk mengirim tim ke BPKP. ‘’Teknisnya, tim akan melakukan pemaparan dan kemudian meminta lembaga tersebut untuk mengkaji dugaan kerugian negara yang ada di dalam kasus tersebut. Lebih cepat hasilnya lebih baik,’’ paparnya.

Percepatan

Percepatan penuntasan itu, kata dia, dilakukan dengan berbagai langkah. Seperti awal pekan ini, tim akan segera mengevaluasi hasil pemeriksaan yang sudah dituntaskan pekan lalu. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyidikan selanjutnya. Salah satunya, terkait penentuan apakah perlu menambah saksi-saksi baru atau tidak. ‘’Evaluasi tersebut juga akan memberikan dasar penentuan kemungkinan tersangka baru dalam kasus itu,’’ujarnya.

Amran mengaku, tidak mengenal target waktu. Bila dapat diselesaikan dalam waktu dekat, maka akan langsung direalisasikan. Dia memilih menyelesaikan kasus itu sesuai prosedur dan pengumpulkan bukti-bukti pendukung yang maksimal. Seperti diberitakan, pekan lalu pekan ini pemeriksaan terhadap 11 saksi terkait dugaan penyelewengan dana bencana 2012 sudah dituntaskan. Awal pekan ini akan digelar evaluasi untuk menentukan apakah pemeriksaan sudah cukup atau perlu melibatkan saksi baru. Mengenai kemungkinan tersangka kasus itu bisa bertambah hingga tiga orang. (H8-45,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/09/263832

29 Juni 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Bupati Didesak Bongkar Pungli Jabatan

SUARA MERDEKA – Senin, 09 Juni 2014

PURWOKERTO – Bupati Achmad Husein didesak membongkar jaringan dugaan pungutan liar dalam mutasi pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kesehatan Banyumas. Permintaan tersebut disampaikan dua anggota DPRD, Eko Purwanto (Fraksi PKS) dan Subagio (Fraksi PDIP), saat sidang paripurna usai penyampaian Raperda KUA-PPAS oleh Bupati Achmad Husein, sabtu lalu.

Beberapa waktu lalu Bupati melantik 117 orang pejabat struktural eselon III, IV dan V dan sebagian besar di antaranya dari jajaran Dinkes. Di forum paripurna yang dihadiri eksekutif itu, Eko mengaku mendapatkan laporan terkait keberadaan seorang ”Big Mother” di Dinkes yang berperan sentral bisa mengatur penempatan dan mutasi pejabat.

Dia mengatakan, saat mutasi 117 pegawai dia mendapatkan laporan di Dinkes ada mutasi yang tidak objektif. Tidak berdasarkan penilaian dari Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). ”Yang bersangkutan (perempuan) bisa memindah seseorang tanpa sepengetahuan Baperjakat, bahkan menjelang pelantikan sebelum SK dibuat Bupati bisa memindahkan seseorang,” kata Eko dengan lantang di forum terbuka tersebut.

Menurut wakil rakyat dari Rawalo itu, mutasi itu didasari unsur like and dislike. Bahkan di antaranya ada yang berani membayar. ”Saya tak mau menyebut nama, ini akan saya sampaikan saat bertemu langsung dengan Bupati dan Baperjakat. Ada yang ditarik antara Rp 25 juta dan Rp 309 juta.” Bupati mengaku dalam proses mutasi beberapa waktu lalu, dia hanya mengenal kurang lebih lima persen saja dari keseluruhan pegawai. ”Saya hanya mengenal lima persen, selebihnya saya serahkan ke Baperjakat,” katanya.

Meski begitu, Husein tetap ingin membersihkan pemerintahan yang dipimpinnya jika memang persoalan tersebut benar adanya.(G22-17,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/09/263826

29 Juni 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Kontraktor Keluhkan Kinerja LPKJ

SUARA MERDEKA – Rabu, 11 Juni 2014

  • Urus Sertifikasi Berbelit

KEBUMEN – Masyarakat jasa konstruksi di Jateng selatan mengeluhkan proses penerbitan sertifikasi badan usaha (SBU) oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kon­struksi (LPJK) di Pusat mau­pun daerah yang lamban dan berbelit.

Menurut seorang kontraktor yang tergabung dalam Masyarakat Jasa Konstruksi Kebumen JB Maryono kemarin, beberapa hari lalu para pengusaha jasa konstruksi se-Kedu mengadakan konsolidasi di Mage­lang. Para kontraktor mengeluh, karena merasa terhambat dalam mengurus SBU maupun sertifikasi keahlian tenaga kerja konstruksi (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi (SKT).

“Karut marutnya sertifikasi badan usaha ini berdampak luas dan membuat kami terpuruk. Pro­ses pelelangan di pemerintah daerah pun ikut terhambat. Akibatnya bisa mengurangi penyerapan anggaran pemerintah,” tandas Maryono didampingi anggota Gapensi Kebumen H Dirgoyuswo.

Menurut dia, keluhan para pengusaha jasa konstruksi terhadap pelayanan LPJK, karena lembaga itu terkesan tidak siap dengan perangkat keras dan perangkat lunak dalam memberikan pelayan­an dan melaksanakan aturan. Kon­sekuensinya, perlu ada pe­nam­bahan kapasitas perangkat keras dan lunak di LPKJ Pusat maupun di provinsi.

Pungutan      

Dia juga mengeluhkan sistem administrasi di LPJK dan asosiasi profesi serta tenaga kerja yang tidak tertata dengan baik. Hal ini menyebabkan proses pengurusan SKA dan SKT sebagai syarat mutlak pemenang lelang menjadi ikut terhambat.

Bahkan buruknya sistem dan ke­terbatasan kapasitas LPJK itu di­manfaatkan oknum di semua lini pe­layanan untuk melakukan pungutan yang tidak sedikit jumlahnya dan menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Ketua LPJK Provinsi Jateng Satya Yuwana yang dihubungi per telepon kemarin membantah pihaknya menghambat pengurusan sertifikasi badan usaha. Sebaliknya, pihaknya justru bekerja keras dan memberikan pelayanan maksimal kepada para pengusaha jasa konstruksi dalam mengurus persyaratan. (B3-3288)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/11/264051

29 Juni 2014 Posted by | KEBUMEN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: