KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

RSPM ‘Kehilangan’ Rp8,4 M/Tahun


Foto HL1 judul berita Rumahsakit Pirngadi Medan ‘Kehilangan’ Rp8,4 M Tahun

Medan-ORBIT:  Sesudah dilakukan penelitian oleh ahli IT, Kejati Sumut diminta kembali membuka kasus RSUP Medan, meski sudah ada SP3. Perlu dipersiapkan laporannnya ke KPK. “Ada dugaan anggaran miliaran rupiah terbuang percuma.”

 

Rumahsakit Pirngadi Medan pernah geger karena ada dugaan korupsi Sistem Informasi Rumahsakit (SIR). Namun kasus yang ditangani Kejati Sumut itu harus berhenti diusut karena lembaga Adhyaksa itu membuat SP3. 

 

Kini, tampaknya Kejati Sumut harus kembali membuka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara Rp8,4 miliar itu. Pasalnya, sejumlah pernyataan baru muncul tentang bagaimana bidang Informasi dan Teknologi (IT) harusnya berjalan. 

 

Informasi dihimpun Harian Orbit hingga Kamis (26/6), Rumahsakit milik Pemko Medan itu menjalin kerjasama bidang sistem informasi rumahsakit (SIR) dengan PT Buana yang berkantor di Jakarta.   

 

Kerjasama itu dikhususkan tentang Pembangunan dan Penerapan Sistem Informasi di rumahsakit yang berstatus Badan Layanan Umum tersebut.

 

Dalam prosesnya RS Pirngadi Medan dikenakan wajib bayar setiap bulan sejumlah 7,7 % setiap pendapatan kotor diterima RS Pirngadi. Dari informasi yang didapat pendapatan kotor RS Pirngadi senilai Rp10-15 miliar.

 

Artinya, ada senilai Rp700 juta sampai Rp1 miliar yang harus disetorkan kepada PT Buana oleh RS Pirngadi Medan. Pertahunnya, anggaran yang disetor mencapai Rp8,4 miliar.

 

“Untuk pengadaan peralatan dan software sampai siap pakai, maka hanya dibutuhkan uang paling besar Rp5 miliar saja. Lalu kenapa satu tahun Pirngadi harus menyetor Rp8,4 miliar. Ini kehilangan,” kata Pengamat IT Kota Medan, Palit Hanafi Lubis Skomp.

 

Artinya, tandas Palit, RS Pirngadi seharusnya sudah bisa memperoleh Sitem Informasi Rumahsakit sendiri dengan tidak perlu melakukan sewa kontrak selama lima tahun dengan PT Buana.

 

“Hitung kasarnya, dari pembayaran sewa untuk lima bulan saja RS Pirngadi sebenarnya sudah bisa memperoleh Sistem Informasi sendiri. Lagipula SIR itu kan harusnya bisa dianggarakan. Jadi kenapa harus kontrak,” timpalnya.

 

Dilapor ke KPK

 

Menurut informasi diperoleh, ada keanehan lain yang menyatakan sistem informasi ini mengalami disfungsi untuk laporan keuangan. Karena PT Buana beralasan tidak ada staf RS Pirngadi yang mampu mengoperasikan SIR pada menu keuangan.

 

“Ini alasan yang kurang masuk akal. Banyak pemuda Kota Medan yang mahir di bidang TI dan SI,” ujar Palit.

 

Parahnya lagi, PT Buana yang bekerjasama dengan RS Pirngadi terkesan belum memberi konstribusi nyata menyediakan harapan adanya sistem administrasi dan keuangan publik yang baik untuk melayani keseluruhan sistem teknologi di RS Pirngadi.

 

“Beberapa waktu lalu, ahli IT USU yang diminta Kejati untuk menyelidiki SIR ini menyatakan, ada dugaan penyalahgunaan. Ini mengindikasikan ada yang tidak beres di sana,” kata Palit.

 

Palit pun meminta Kejati Sumut kembali membuka kasus itu. “Ini patut dibuka kembali meski sudah ada SP3 dari Kejati Sumut. Apalagi dengan hasil penelitian yang dilakukan ahli IT dari USU itu, maka kasus ini memang wajib dibuka kembali,”

 

Namun bila Kejati Sumut enggan membuka kembalil kasus itu, pihaknya mempersiapkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

“Ada dugaan anggaran miliar rupiah terbuang percuma. Wajib bagi kami masyarakat untuk membongkarnya dan melaporkan ke KPK,” tegasnya.

 

Bagi Hasil Terus Berjalan

 

Palit berujar, di era transparansi dan komitmen meningkatkan pendapatan Negara, maka seharusnya semua stakeholders mulai menaruh perhatian yang terus menerus atas potensi kebocoran-kebocoran dana yang terjadi di segala sektor, termasuk sektor kesehatan.

 

Sementara Direktur Umum RS Pirngadi Medan SI Dongoran kepada Harian Orbit, Kamis (26/6) membenarkan kontrak kerjasama itu. Namun, Dongoran tidak mengetahui berapa besaran anggaran yang dikeluarkan Pirngadi untuk rekanan tersebut setiap tahunnya.

 

“Iya memang benar, tapi saya tak tahu anggarannya,” kata Dongoran. Dia juga menyebutkan, kontrak kerjasama tersebut dilakukan selama lima tahun. “Dan saat ini sudah berjalan lebih kurang dua tahun,” kata Dongoran.

 

Disinggung RS Pirngadi akan membuat SIR sendiri tanpa kerjasama, Dongoran mengatakan pihaknya harus menghormati kontrak kerjasama yang sudah berjalan.

 

“Ya harus menunggu habis kontrak dululah baru bisa diperpanjang atau tidak. Itu tergantung Dirut,” katanya.

 

Namun Dirut Amran Lubis yang dikonfirmasi tidak pernah berada di ruangan. ”Belakangan ini bapak itu jarang kelihatan dan biasanya dia mau datang ke pos ini namun belakangan ini sudah jarang lah,” kata salahsatu pegawai RS Pirngadi.

 

Sementara Humas RS Pirngadi Medan, Edison Peranginangin mengatakan Dirut Amran Lubis tetap masuk kerja, namun karena banyaknya jadwal jadi jarang berada di kantor.

 

”Bapak itu masuk kantor kok, bahkan hari Senin itu memimpin apel pagi. Beliau cuman sebentar di kantor,” kata Edison tanpa memberitahu jadwal Dirut.

 

Sebelumnya, kasus SIR ini muncul tahun 2012 saat disidik Kejati Sumut. Saat itu, Kejati mengusut karena pembagian hasil pendapatan terus berjalan, sementara proses SIR terhenti pada 2010.

 

Atas adanya dugaan indikasi korupsi, penyidik Kejatisu mulai melakukan penyelidikan pada 5 April 2012 dan status penanganan kasus ditingkatkan menjadi penyidikan. Om-Lik/Om-15

Sumber : http://www.harianorbit.com/rspm-kehilangan-rp84-mtahun/

27 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: