KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

LBH Medan: Jangan Sampai Ada “Ratu Atut” di PTPN 4


Medan-ORBIT: Indikasi ‘dinasti kekuasaan’ di tubuh PTPN 4, Lembaga Bantuan Hukum Medan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) segera mengusut kasus di tubuh perusahaan BUMN tersebut.

Direktur LBH Medan Surya Adinata SH kepada Harian Orbit, Rabu (25/6) meminta penegak hukum segera menyusun langkah mengusut tuntas monopoli proyek yang diduga dilakoni anggota keluarga petinggi PTPN 4.

“Ada kesan monopoli proyek yang dilakukan keluarga petinggi PTPN 4 mengarah pada upaya membangun dinasti kekuasaan di PTPN4,” ujar Surya Adinata.

Surya menilai, adanya indikasi monopoli proyek di PTPN4 menuai kritikan yang sangat tajam dari kelompok masyarakat. Untuk itu, Surya menilai tindakan ini tidak bisa ditolerir.

“Mendudukkan keluarga sebagai mitra kerja perusahaan negara berpotensi melakukan penyimpangan. Ada kekhawatiran persekongkolan di sana,” kata Surya.

Surya menaruh kecurigaan, mengikutsertakan peran keluarga dalam urusan operasional perusahaan negara, apalagi urusan proyek bisa berujung pada pola dinasti seperti kejadian pada Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut.

“Kalau kita melihat Gubernur Banten itu, juga sengaja bersekongkol untuk menggrogoti uang negara. Jangan sampai ada Ratu Atut di PTPN 4,” kata Surya.

Dia pun mengimbau kepada elemen masyarakat yang memiliki data dan bukti indikasi monopoli itu, diminta segera melaporkannya ke Kejati Sumut.

“Dan LBH Medan siap mendampingi masyarakat yang mau menyikat pelaku korupsi di BUMN itu,” tegas Surya.

Sebelumnya, sumber Harian Orbit menguak proyek pengadaan solar kebutuhan perusahaan perkebunan itu kini disebut-sebut dikuasai saudara kandung ‘nyonya besar’.

Dilakukan Sistem Terbuka

Dikatakan sedikitnya 50 ribu ton solar per tahun untuk menanggulangi operasional 10 pabrik kelapa sawit di wilayah kerja Kandir Medan.

“Pengadaan solar ini diduga sarat spekulatif, dan bila aparat hukum menyeledikinya, permainan dalam pengadaan solar yang berpotensi merugikan keuangan negara akan terkuak jelas,” ungkap sumber itu.

Demikian dengan penyewaan jasa mobil rental untuk kelengkapan kerja kebun di wilayah Kandir Medan. “Kabar itu juga cukup santer, sekitar 80 persen  dikelola keluarga ‘nyonya besar’ dan sebagian kecilnya, 20 persen ditangani koperasi karyawan.

Saat dikonfirmasi Harian Orbit, Kabag Humas PTPN4 Syahrul Siregar, membantah tudingan tersebut. Syahrul mengatakan penyedia kebutuhan solar di tiap PKS, merupakan mitra perkebunan setempat.

“Biasanya kebutuhan solar setiap PKS mencari mitra sendiri. Rata-rata kebutuhan solar per hari hanya sekira 100 liter,” katanya tanpa menjelaskan siapa-siapa saja mitra yang bekerjasama dengan perusahaan BUMN itu.

Tambah Syarul, sistem pengadaan solar dan semua kebutuhan di PTPN 4 dilakukan sistem terbuka, tanpa ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Om-07

Sumber :  http://www.harianorbit.com/lbh-medan-jangan-sampai-ada-ratu-atut-di-ptpn-4/

 

 

Iklan

27 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: